Transcript 16 sks - IAIN Walisongo

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
Imam Taufiq
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Walisongo
Semarang, 21 Pebruari 2014
Dasar Hukum
 UU RI No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian;
 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 PP RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan
Layanan Umum (BLU);
 PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
 PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan;
 PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan
Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
Lanjutan...
•
•
•
•
•
•
•
•
PP RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
PP RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
Permendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
SK Menkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Nilai Angka Kreditnya;
KMA RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor
164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada
Perguruan Tinggi.
SK Rektor IAIn Walisongo No. 9 Tahun 2013 tentang Pedoman BKD IAIN Walisongo
Perguruan Tinggi, itu apa?
• Universitas: sendi dan jantung masyarakat sebagai pusat
budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang
menghasilkan, menguji, menilai, dan menurunkan budaya
tinggi melalui penelitian dan pengajaran (Magna Charta
Universitatum, 1988);
• Kumpulan “mahaguru” yang mendidik “mahasiswa”,
amanah besarnya mencerdaskan manusia yang memiliki
hati nurani yang tinggi (Kristie Purwandari, 2012);
• Mikrokosmos pendukung terbentuknya kejujuran dan watak
pengabdian (Fuad Hassan, 1981);
UU No 14/2005: Guru dan Dosen
UU No 14/2005: Guru dan Dosen
UU No 14/2005, Bab VI: Sanksi
Tiga Isu Penting Pedoman BKD
• Arah: penjaminan mutu;
• Dosen: Profesi dan Ilmuan;
• Ruang Lingkup: Beban kerja pokok
dosen;
• Teknis Implemenyasi: mekanisme,
format R/BKD dan sistem
pelaporan BKD;
BEBAN KERJA DOSEN
1. Diberlakukan bagi semua dosen tetap tersertifikasi
2. Jumlah jam kerja PNS adalah 37.5 jam /minggu
3. Beban kerja dosen sepadan dengan 12 sks, dan paling banyak
16 sks setiap semester.
4. 1 (satu) sks = 3 (tiga) jam beban belajar selama 16 (enam
belas) minggu efektif.
5. Penilaian beban kerja dihitung persemester dengan surat tugas
yang diterbitkan setiap semester.
6. Penilaian BKD oleh asesor yang telah mempunyai sertifikat
pendidik
7. Dosen yang tidak mencapai beban kerja minimal 12 sks/
semester atau 24 sks pertahun akan dihentikan sementara
pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan (bagi
dosen Profesor) untuk kurun waktu enam bulan berikutnya.
Tugas Utama Dosen
• Tugas Utama:Pendidikan dan
Pengajaran; Penelitian dan
Pengembangan Ilmu; dan
Pengabdian kepada Masyarakat;
• Tugas Penunjang;
• Kewajiban Khusus Guru Besar;
Beban Kerja Dosen per
semester
NO
STATUS DOSEN
1
DOSEN BIASA (DS)
KEWAJIBAN TRIDHARMA

Pendidikan dan Penelitian
sks
MIN
9 sks
MAKS
16 sks
2.
3.

DOSEN PROFESOR 
(PR)

PPM & Penunjang
Pendidikan dan Penelitian
PPM & Penunjang
 Tugas khusus Profesor per
tiga tahun
(Menulis buku, Menghasilkan
karya ilmiah, dan
menyebarluaskan gagasan)
setara 3 sks
DOSEN DENGAN
 Pendidikan
TUGAS TAMBAHAN  Penelitian
(DT)
 PPM & Penunjang
3 sks
9 sks
16 sks
3 sks
3 sks
3 sks
≥ 0 sks
≥ 0 sks
16 sks
Beban Kerja Dosen persemester
(2)
NO
4.
5.
6.
7.
STATUS DOSEN
DOSEN PROFESOR
DENGAN TUGAS
TAMBAHAN (PT)
DOSEN DENGAN
JABATAN
STRUKTURAL
(TUGAS NEGARA)
KEWAJIBAN TRIDHARMA


Pendidikan
Penelitian


PPM & Penunjang
Tugas khusus Profesor setara 3
sks
SKS
MIN
0-6 sks
≥ 0 sks
MAKS
16 sks
≥ 0 sks
Dibebaskan sementara dari seluruh
kegiatan tridharma perguruan tinggi
0 sks
0 sks
DOSEN TUGAS
BELAJAR
Dibebaskan sementara dari seluruh
kegiatan tridharma perguruan tinggi
0 sks
0 sks
DOSEN IJIN
BELAJAR
Tetap melaksanakan tugas jabatan
akademik Tridharma dengan beban
kerja minimal.
12 sks
12 sks
Beban Kerja Dosen Minimal 12 sks
Rektor
6
Wakil Rektor, Dekan, Dir. PPs , Ketua Lembaga
Wakil Dekan, Sekr. Lembaga, Kepala Pusat
Kajur/Sekjur, Mudir, Ketua/Sekre SPI
Tugas Tambahan lain
Dosen Biasa
2
5
4
3
2
4
Administrasi & Manajemen
6
8
Tridharma PT
10
12
Batasan Jabatan Struktural
• Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen
pasal 8 ayat (3)
◦ Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan
perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan
tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi
sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma
pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di
perguruan tinggi yang bersangkutan.
• dan pasal 10 ayat (5):
◦ Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan
perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan
tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang
sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang
yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan
paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan
tinggi yang bersangkutan.
Batasan Jabatan Struktural
 Dengan demikian jabatan struktural yang
diakui sebagai DT/PT (sesuai dengan
penjelasan PP no 37 tahun 2009, psl 8
ayat 3) mencakup:
◦ rektor, pembantu rektor, ketua sekolah tinggi,
pembantu ketua sekolah tinggi, direktur
akademik/politeknik,
wakil
direktur
akademik/politeknik,
dekan,
pembantu
dekan, direktur pascasarjana, ketua unit
pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen,
dan jabatan yang setara sesuai bentuk
perguruan tinggi.
Sanksi
Dosen yang tidak menunjukkan kesungguhan
dalam berusaha untuk memenuhi sejumlah kinerja
dalam berbagai Tridharma Perguruan Tinggi
sesuai dengan beban kerja minimalnya, yakni 12
(dua belas) SKS, dicabut tunjangan profesinya.
PROSEDUR
EVALUASI