Transcript PROGRAM PENSIUN - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jakarta, 22 Februari 2012
Steven Tanner
Kementerian Keuangan RI:
Diklat Dana Pensiun dan Asuransi
Desain Program Pensiun
Daftar Isi
Bagian Isi
Halaman
1
Sistem Kesejahteraan
5–8
2
Beban Kesejahteraan
9–16
3
Beban dan Manfaat
17–25
4
Rancangan
26–44
5
Tindak Lanjut
45–48
Lampiran-lampiran
1
Jamsostek
50–51
2
UUK-13
52–55
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
2
Daftar Isi
Bagian Isi
Halaman
Lampiran-lampiran
3
SJSN
56–57
4
Dana Pensiun
58–63
5
PPMP vs PPIP
64–76
6
Perpajakan(1)
77–78
7
Sekaligus atau Bulanan
79–83
8
Providers Selection
84–89
9
Anuitas
90–92
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
3
Daftar Isi
Bagian Isi
Halaman
Lampiran-lampiran
10
Pendanaan
11
Investasi
128–138
12
Sistem Informasi
139–147
13
Perpajakan(2)
148–160
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
93–127
4
BAGIAN 1
Sistem Kesejahteraan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
5
BAGIAN 1
Sistem Kesejahteraan
Ketentuan perundang-undangan
Sektor Swasta
Wajib
Jamsostek
UU No. 3/92
UU SJSN
No. 40/04
Sukarela
UUK-13
No. 13/03
JHT
JK
JKK
JPK
Dana Pensiun
UU No. 11/92
Program
Pensiun
Jaminan Pensiun (JP)
UP+UPMK+UPH
Asuransi
UU No. 2/92
Program
Asuransi
SJSN=Sistem Jaminan Sosial Nasional
JHT=Jaminan Hari Tua; JK=Jaminan Kematian
JKK=Jaminan Kecelakaan Kerja
JPK=Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
UP=Uang Pesangon; UPMK=Uang Penghargaan Masa Kerja;
UPH=Uang Penggantian Hak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
6
BAGIAN 1 (lanjutan)
Sistem Kesejahteraan
Lembaga yang tersedia
Lembaga
Asuransi
Dana Pensiun
PPMP
PPIP
Individual
Account
Pooled
Fund
Dana Pensiun
Pemberi
Kerja
(DPPK)
Dana Pensiun
Lembaga
Keuangan
(DPLK)
Didirikan oleh perusahaan
sebagai pendiri untuk karyawannnya
Didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank
sebagai pendiri untuk perusahaan atau karyawan mandiri
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
7
BAGIAN 1 (lanjutan)
Sistem Kesejahteraan
Lembaga: pertimbangan
Keterangan
Tanpa
Pendanaan
Produk
Asuransi
Dana
Pensiun
(DPPK/DPLK)
Keamanan
Rendah
Moderat
Tinggi
Penundaan
Segera
Segera
Ditunda1)
Sekaligus
Sekaligus
Bulanan2)
Transparansi
Rendah
Moderat
Tinggi
Bebas Sitaan
Tidak
Tidak
Ya
Fasilitas Pajak3)
Tidak
Tidak
Ya
Cara Pembayaran
1)
Apabila berhenti sebelum usia pensiun dipercepat (10 tahun dari usia pensiun normal)
20% sekaligus and 80% bulanan, atau 100% sekaligus kalau jumlah hak kurang dari ketentuan Menteri
3) Tergantung pada keadaan perusahaan, dalam keadaan untung atau merugi
2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
8
BAGIAN 2
Beban Kesejahteraan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
9
BAGIAN 2
Beban Kesejahteraan
Program wajib: total
1)
2)
3)
Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata.
Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang.
Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
10
BAGIAN 2 (lanjutan)
Beban Kesejahteraan
Program wajib: pemberi kerja
1)
2)
3)
Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata.
Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang.
Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
11
BAGIAN 2 (lanjutan)
Beban Kesejahteraan
Program wajib: UUK-13(1)
Mortalita: TMI2-99
Cacat: 10% x Mortalita
Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri
Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
12
BAGIAN 2 (lanjutan)
Beban Kesejahteraan
Program wajib: UUK-13(2)
Mortalita: TMI2-99
Cacat: 10% x Mortalita
Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri
Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
13
BAGIAN 2 (lanjutan)
Beban Kesejahteraan
UUK-13: ilustrasi perhitungan(1)
Masa kerja lalu (MKL) = 25
MKAD = 5
50
25
55
Total masa kerja = 30
Usia masuk
Now
Asumsi:
- Tingkat diskonto sebesar 12% per tahun
- Tingkat Kenaikan upah sebesar 10% per tahun
- Karyawan tetap bekerja sampai usia 55 tahun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
14
BAGIAN 2 (lanjutan)
Beban Kesejahteraan
UUK-13: ilustrasi perhitungan(2)
Masa kerja lalu (MKL) = 25
MKAD = 5
50
25
55
Total masa kerja = 30
Usia masuk
Now
Upah50 = Rp1,000,000 sebulan
Upah55 = Rp1,000,000 x (1 + 10%)5 = Rp1,610,510
Manfaat55 UUK-13 = 32.2 x Rp1,610,510 = Rp51,858,422
Nilai Sekarang50 dari Manfaat55 = Rp51,858,422 x (1 + 12%)-5 = Rp29,425,861
Kewajiban Masa Kerja Lalu50 = (25/30) x Rp29,425,861 = Rp24,521,551
Kewajiban Aktuaria50 = Rp24,521,551 x Faktor Aktuaria (Probability)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
15
BAGIAN 2 (lanjutan)
Beban Kesejahteraan
UUK-13: ilustrasi perhitungan(3)
Masa kerja lalu (MKL) = 25
MKAD = 5
50
25
55
Total masa kerja = 30
Usia masuk
Now
Total masa kerja = 30 tahun
Manfaat55 UUK-13 = 32.2
1 unit manfaat = 32.2 / 30 = 1.07333
Iuran = 1.07333 / 12 bulan x 100% = 8.94444% x Upah
Iuran (secara aktuaria) pasti lebih kecil dari 8.94444% x Upah
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
16
BAGIAN 3
Beban dan Manfaat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
17
BAGIAN 3
Beban dan Manfaat
Ukuran kesejahteraan hari tua

Kesejahteraan hidup di hari tua dapat diukur dengan suatu besaran
yang disebut replacement rate (R/R)

Rasio penghasilan setelah pensiun pada usia tertentu terhadap
penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun

Replacement rate yang dianggap memadai 70%–80% dari
penghasilan bulan terakhir dan ini pun diperoleh setelah bekerja
lebih kurang 35-40 tahun dengan usia pensiun 60-65 tahun

Dengan masa kerja yang lebih singkat dan usia pensiun yang lebih
muda, untuk memperoleh replacement rate sebesar 70% – 80%
tentu membutuhkan dana yang lebih besar
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
18
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Gross replacement rates: di beberapa negara
Sumber: OECD (2009), Pensions at a Glance: Retirement-Income Systems in OECD Countries
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
19
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Usia pensiun: di beberapa negara
Sumber: The Economist, 7 April 2011
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
20
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Harapan hidup (tahun): pada usia 65
Dari berbagai sumber, OECD Library, dan World Life Expectancy Country Indonesia 2009
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
21
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Akumulasi iuran: JHT Jamsostek
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
22
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(1)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
23
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
24
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
25
BAGIAN 4
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
26
BAGIAN 4
Rancangan
Rumus manfaat pensiun(1)

Rumus bulanan

Menetapkan besaran manfaat pensiun bulanannya




Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh
dana pensiun




Misalnya, 1.0% x masa kerja x penghasilan dasar pensiun
Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar
pula beban penyelenggaraannya
Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh
penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir
Pembayarannya seumur hidup, turun ke janda/duda dan atau anak
Diselenggarakan melalui DPPK
Umumnya diterapkan oleh BUMN dan lembaga-lembaga sosial
Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
27
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Rumus manfaat pensiun(2)

Rumus sekaligus

Menetapkan besaran manfaat pensiun sekaligusnya




Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh





Misalnya, 1.5 x masa kerja x penghasilan dasar pensiun
Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar
pula beban penyelenggaraannya
Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh
penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir
Dana pensiun dengan menggunakan tabel konversi, atau
Dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas (umum
dilakukan)
Diselenggarakan melalui DPPK
Umumnya diterapkan oleh perusahaan swasta (nasional dan asing)
Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
28
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Pembiayaan: PPMP

Dalam menyelenggarakan program pensiun dengan mendirikan
DPPK dan menggunakan PPMP untuk beberapa perusahaan yang
berasal dari kelompok usaha dengan kepemilikan yang sama,
dimungkinkan untuk melakukan pembiayaan secara cost sharing

Cost sharing, artinya pembiayaannya dilakukan secara merata di
antara para pemberi kerja

Salah satu kelemahan dari cost sharing adalah dimungkinkan adanya
subsidi silang dalam hal kenaikan gaji antara satu pemberi kerja
berbeda dengan pemberi kerja lainnya – umumnya pemberi kerja yang
merugi menolak mensubsidi pemberi kerja lainnya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
29
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Rancangan iuran pensiun

Dalam PPMP


Iuran pensiun tergantung dari besar faktor penghargaan per tahun
masa kerjanya, rumus sekaligus atau rumus bulanan, yang dihitung
secara aktuaria
Dalam PPIP, iuran pensiun dapat terdiri dari



Iuran utama (core contribution) pemberi kerja, merata atau
meningkat (berdasarkan masa kerja)
Iuran tambahan (matching contribution) pemberi kerja yang merata
– dibayarkan apabila karyawan juga ikut membayar iuran, yang dibatasi
pada tingkat tertentu, misalnya 2% atau 3%
Iuran karyawan, dapat diwajibkan atau sukarela
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
30
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Contoh iuran pensiun: PPIP
Jenis Iuran
Core Contribution
MK < 5
5 =< MK < 10
10 =< MK < 15
15 =< MK < 20
20 =< MK < 25
25 =< MK < 30
MK >= 30
Matching Contribution
Special Contribution
Iuran Karyawan
Iuran Perusahaan
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
2
3
4
7.0%, 3.5%, 4.5%, 5.0%
7.0%, 5.5%, 5.5%, 6.0%
7.0%, 6.5%, 6.5%, 7.0%
7.0%, 8.5%, 7.5%, 8.0%
7.0%, 9.5%, 9.0%, 9.0%
7.0%, 10.0%, 10.5%, 10.0%
7.0%, 11.0%, 11.0%, 11.0%
Wajib atau sukarela
Umumnya 2% atau lebih
THR atau bonus
–
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
31
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Integrasi ketentuan

Perlukah melakukan offsetting antara dana yang telah disisihkan –
terutama apabila pendanaan suatu imbalan kerja dilakukan melalui
lembaga Dana Pensiun – dengan ketentuan dalam UUK–13 (untuk
semua kasus pemutusan hubungan kerja, bukan di usia pensiun
saja) – termasuk dengan Jamsostek dan SJSN nantinya?

Hal ini penting untuk menghindari adanya pembiayaan yang saling
tumpang tindih
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
32
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Integrasi ketentuan: dengan UUK-13(1)

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UUK-13 dimaksud, bahwa
pada saat mencapai usia pensiun, karyawan yang sudah
diikutsertakan dalam program pensiun, hak karyawan atas UUK-13
(pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak) setelah
dikurangi iuran karyawan dalam program pensiun (bila ada), dapat
diperhitungkan atas manfaat pensiun yang diperoleh dari program
pensiun

Selain program pensiun, apakah perusahaan memberlakukan
ketentuan UUK-13 ini?
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
33
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(2)

Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun normal (55 tahun,
misalnya), apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari
program pensiun atau sebagai tambahan untuk mencapai
replacement rate yang memadai?

Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun dipercepat (usia
>= 45 tetapi < 55 tahun, misalnya)


Apakah manfaat UUK-13 diperhitungkan dari program pensiun atau
sama sekali tidak diperhitungkan?
Dalam hal diperhitungkan, besaran manfaat UUK-13 mana yang
dijadikan sebagai acuan perbandingan, apakah sama dengan besaran
manfaat UUK-13 kalau mencapai usia pensiun normal atau
berdasarkan manfaat UUK-13 kalau karyawan berhenti bekerja secara
sukarela (uang pisah)?
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
34
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(3)

Pada saat karyawan berhenti bekerja secara sukarela sebelum
mencapai usia pensiun dipercepat atau usia pensiun normal




Apakah karyawan memperoleh manfaat berdasarkan UUK-13?
Kalau ya, berapa besaran dan rumusannya?
Kalau ya, apakah manfaat UUK-13 ini akan diperhitungkan dengan
manfaat yang diperoleh dari program pensiun?
Pada saat karyawan meninggal dunia atau mengalami cacat atau
sakit berkepanjangan, apakah manfaat UUK-13 akan
diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak
diperhitungkan?
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
35
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(4)

Dalam hal ingin diintegrasikan dengan UUK-13, perlu melakukan
komunikasi dan mencapai kesepakatan dengan karyawan perihal
pembayaran bulanan dan penundaan penerimaan manfaat
(karena diselenggarakan melalui dana pensiun)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
36
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan JHT Jamsostek

JHT Jamsostek merupakan tambahan dari UUK-13

Perusahaan perlu memperhatikan apakah iuran JHT yang
dibayarkan ke Jamsostek telah dilakukan sejak karyawan mulai
bekerja?



Banyak pemberi kerja masih belum sepenuhnya ikut Jamsostek
Bagi yang sudah ikut, mungkin iuran-iuran JHT yang dibayarkan
dihitung sejak mulai pertama kali ikut Jamsostek bukan sejak karyawan
bekerja – berarti ada gap antara karyawan masuk bekerja dengan mulai
saat membayar iuran JHT
Gap ini berpotensi menjadi risiko keuangan bagi pemberi kerja apabila
ada tuntutan dari karyawan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
37
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan SJSN

Semua program SJSN yang juga ada dalam Jamsostek dapat
diyakini saling terintegrasi, karena selama ini Jamsostek adalah
penyelenggara program-program dimaksud

Jaminan pensiun SJSN adalah program “baru” yang wajib

Dengan memperhatikan prinsip agar beban tidak saling tumpang
tindah, seharusnya jaminan pensiun ini akan terintegrasi dengan
program pensiun yang sudah dan yang akan diselenggarakan oleh
perusahaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
38
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Lembaga penyelenggara

Dalam hal penyelenggaraan oleh dana pensiun, apakah akan
menggunakan DPPK atau DPLK?

Untuk PPMP, harus menggunakan DPPK

Untuk PPIP, bisa menggunakan DPPK atau DPLK

Tantangan utama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP terletak
pada antara lain, kecanggihan teknologi yang akan dibangun yang
memungkinkan pengoperasian dalam iklim investasi yang dinamis dan
pemeliharaan saldo dana harian, efisiensi biaya, penerapan GPFG
(good pension fund governance) yang memerlukan kepengurusan
dengan dedikasi penuh waktu
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
39
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Menyelenggarakan(1) PPIP: DPPK vs DPLK
Keterangan
DPPK
DPLK
Pelaporan
Memerlukan laporan
keuangan dan portofolio
investasi audit, laporan
teknis, arahan investasi
Otomatis dilakukan oleh
DPLK
Kepengurusan
Harus ada dewan
pengawas dan pengurus
(dengan dedikasi penuh
waktu)
Tidak diperlukan, tapi
perlu membentuk secara
internal Pension
Executive Committee
(PEC), yang berfungsi
mengawasi layanan dan
kinerja investasi DPLK
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
40
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Menyelenggarakan(2) PPIP: DPPK vs DPLK
Keterangan
DPPK
DPLK
Sertifikasi
Pengurus memerlukan
sertifikasi, pemeliharaan
dan peningkatan
pengetahuan
Tidak perlu sertifikasi,
tapi peningkatan
pengetahuan PEC
diperlukan
Uji kepatutan dan
kompetensi
Pengurus harus menjalani
dan lulus uji kepatutan dan
kompetensi
Tidak diperlukan
Informasi
teknologi
Perlu biaya membangun
perangkat lunak informasi
teknologi yang canggih dan
dinamis
Tidak diperlukan, karena
DPLK sudah
memilikinya dan dapat
diakses kapan saja
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
41
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Menyelenggarakan(3) PPIP: DPPK vs DPLK
Keterangan
DPPK
DPLK
Fleksibilitas iuran
Tidak fleksibel, sesuai yang
tercantum dalam peraturan
dana pensiun – dapat
diubah dengan mengubah
peraturan
Fleksibel, dapat diubah
dari waktu ke waktu,
umumnya perubahan
dilakukan secara
tahunan
Perubahan
portofolio
investasi
Peserta seharusnya dapat
melakukannya, tapi sejauh
ini DPPK yang
menyelenggarakan PPIP
belum dimungkinkan
Dapat dilakukan oleh
peserta dengan
frekwensi terbatas dalam
satu periode – umumnya
perusahaan membatasi
pilihan ini karena
minimnya pengetahuan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
42
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Menyelenggarakan(4) PPIP: DPPK vs DPLK
Keterangan
DPPK
DPLK
Komunikasi
peserta
Seharusnya sama dengan
layanan yang diberikan oleh
DPLK, sehingga perlu
membangunnya
Secara rutin dilakukan
melalui buletin,
pelaporan portofolio
investasi secara berkala
dan setiap saat melalui
akses internet, sms dan
telpon
Pemutakhiran
saldo dana
Seharusnya sama dengan
Dilakukan secara harian
layanan yang diberikan oleh
DPLK, sehingga perlu
membangunnya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
43
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan
Menyelenggarakan(4) PPIP: DPPK vs DPLK
Keterangan
DPPK
DPLK
Biaya
penyelenggaraan
Cenderung tinggi pada
tahun-tahun awal
penyelenggaraan
Sangat efisien dan
kompensasi jasa
bersaing
Penarikan dana
Tidak dimungkinkan, baik
iuran perusahaan maupun
iuran karyawan
Dimungkinkan sebatas
pokok iuran (perserta)
saja, umumnya porsi
perusahaan tidak
diperkenankan
Sentimen
kepemilikan
Sentimen kepemilikannya
tinggi, karena dikelola
sendiri dan ada perasaan
bangga
Sentimen kepemilikan
dapat dibangun dengan
mendayagunakan PEC
secara optimal
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
44
BAGIAN 5
Ikhtisar
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
45
BAGIAN 5
Ikhtisar
Tahapan keputusan(1)

Jenis program: PPMP atau PPIP

Dalam hal PPMP: rumus sekaligus atau rumus bulanan,
pembiayaan secara cost sharing (dalam hal berada dalam
kelompok usaha dengan kepemilikan sama) atau sendiri-sendiri

Administrasi pembayaran manfaat pensiun: dalam hal rumus
sekaligus, dilakukan sendiri dengan menggunakan tabel konversi
atau dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas

Lembaga penyelenggara: dalam hal PPIP, menggunakan DPPK
atau DPLK, atau melalui perusahaan asuransi dengan membeli
produk tabungan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
46
BAGIAN 5
Ikhtisar
Tahapan keputusan(2)

Sasaran manfaat: ingin mencapai sasaran replacement rate yang
memadai (60 –80%), berarti tambahan atas UUK-13, atau hanya
sebatas UUK-13 saja


Sasaran manfaat yang diinginkan menentukan faktor penghargaan per
tahun masa kerja dan besaran iurannya
Rancangan iuran PPIP: merata atau meningkat, core
contribution saja atau termasuk matching contribution, peserta
ikut membayar iuran atau tidak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
47
BAGIAN 5 (lanjutan)
Ikhtisar
Tahapan keputusan(3)

Integrasi ketentuan: imbalan apa saja dari UUK-13 selain
mencapai usia pensiun normal, akan diintegrasikan dengan program
pensiun

Komunikasi karyawan: dalam hak UUK-13 diintegrasikan perlu
dikomunikasikan dan disepakati mengenai pembayaran bulanan dan
penundaan pembayaran manfaat

Seleksi lembaga penyelenggara
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
48
Lampiran-lampiran
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
49
Lampiran 1
Jamsostek
Umum

Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang
atau membayar jumlah upah sedikitnya sebesar Rp1.000.000
sebulan

Jamsostek mengelola 4 jenis program, yaitu




Jaminan Hari Tua (“JHT”)
Jaminan Kematian (“JK”)
Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (“JPK”)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
50
Lampiran 1 (lanjutan)
Jamsostek
Karakteristik

Program JHT merupakan program yang iurannya pasti

Cara pembayaran saat mencapai usia pensiun dilakukan sekaligus,
kecuali apabila saldo JHT melebihi Rp3.000.000, atas pilihan
peserta dapat dibayarkan secara bulanan paling lama 5 tahun

Apabila berhenti bekerja dan telah menjadi peserta > 5 tahun, saldo
JHT dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 bulan

Ada pendanaan (pembayaran iuran-iuran setiap jenis program)

Pengecualian untuk JPK, perusahaan tidak wajib ikut apabila telah
memiliki program yang sama atau lebih baik

Upah JPK dibatasi Rp1.000.000 sebulan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
51
Lampiran 2
UUK-13
Umum

Ketentuan yang berkaitan dengan manfaat pemutusan hubungan
kerja diatur dalam Bab XII Pasal 150-172

Ketentuan yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja (postemployment) diatur dalam




Pasal 162: Berhenti bekerja secara sukarela
Pasal 166: Meninggal dunia
Pasal 167: Mencapai usia pensiun
Pasal 172: Cacat atau sakit berkepanjangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
52
Lampiran 2 (lanjutan)
UUK-13
Manfaat dan karakteristik

Manfaat UUK–13 terdiri dari




Uang Pesangon (“UP”), ditambah
Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”), ditambah
Uang Penggantian Hak (“UPH”), yang terdiri dari 15% dari UP dan
UPMK untuk penggantian pengobatan dan perumahan, uang cuti
tahunan dan cuti besar yang belum diambil dan repatriasi
Karakteristik UUK–13



Merupakan program yang manfaatnya pasti
Cara pembayaran dilakukan secara sekaligus
Pendanaan: tidak diwajibkan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
53
Lampiran 2 (lanjutan)
UUK-13
Skala manfaat
1)
Masa Kerja
(MK)
Uang
Pesangon
(UP)1)
Masa Kerja
(MK)
Uang
Penghargaan
Masa Kerja
(UPMK)1)
MK < 1
1
MK < 3
0
1 =< MK < 2
2
3 =< MK < 6
2
2 =< MK < 3
3
6 =< MK < 9
3
3 =< MK < 4
4
9 =< MK < 12
4
4 =< MK < 5
5
12 =< MK < 15
5
5 =< MK < 6
6
15 =< MK < 18
6
6 =< MK < 7
7
18 =< MK < 21
7
7 =< MK < 8
8
21 =< MK < 24
8
MK >= 9
9
MK >= 24
10
Perkalian upah bulanan: gaji pokok + tunjangan tetap
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
54
Lampiran 2 (lanjutan)
UUK-13
Besar manfaat

Besaran manfaat saat mencapai usia pensiun atau meninggal
dunia sebesar (2 x UP + 1 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 1 x
UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 32,2 x upah bulan
terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih

Manfaat saat cacat atau sakit berkepanjangan sebesar (2 x UP + 2
x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 2 x UPMK), yang mencapai
maksimum sebesar 43,7 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24
tahun atau lebih

Manfaat saat berhenti bekerja secara sukarela sebesar nihil
(interpretasi dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, 31 Agustus 2005), kecuali apabila perusahaan
mengatur adanya Uang Pisah
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
55
Lampiran 3
SJSN
Umum

Bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya

Diselenggarakan secara nasional dan kepesertannya wajib


SJSN mengelola 5 jenis program, yaitu


Pekerja dan pemberi kerja wajib membayar iuran, termasuk Pemerintah
memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan orang tidak mampu
Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan kecelakaan Kerja,
Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun
Implementasinya masih dalam tahap berdebat

Program SJSN terintegrasi dengan Jamsostek dan atau UUK–13
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
56
Lampiran 3 (lanjutan)
SJSN
Jaminan hari tua dan jaminan pensiun
Keterangan
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Jenis program
Iurannya pasti
Manfaatnya pasti
Cara pembayaran
manfaat
Secara sekaligus pada
saat memasuki usia
pensiun, meninggal
dunia, atau mengalami
catat total dan tetap
Pembayaran sebagian
diperkenankan setelah
kepesertaaan >= 10 tahun
Secara bulanan, yang
terdiri dari pensiun hari
tua, pensiun cacat,
pensiun janda/duda,
pensiun anak (sampai
23 tahun) dan pensiun
orang tua
Iuran dan manfaat
Belum ditetapkan
Belum ditetapkan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
57
Lampiran 4
Dana Pensiun
5 asas pokok
No Asas
1
Pemisahan kekayaan dengan membentuk badan hukum terpisah,
lembaga Dana Pensiun – terpisah dari badan hukum pendiri
2
Mengharuskan adanya pendanaan secara berkala dan sistematis –
kewajiban masa kerja lalu non-solvabilitas dapat diangsur sampai
paling lama 180 bulan
3
Pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah
4
Penundaan pembayaran manfaat pensiun – pensiun ditunda
5
Sifatnya sukarela – bebas membentuk dan tidak membentuk
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
58
Lampiran 4 (lanjutan)
Dana Pensiun
Karakteristik

Menganut prinsip pembayaran bulanan untuk seumur hidup – ada
kesinambungan penghasilan

Setinggi-tingginya 20% dari hak dapat dibayarkan secara sekaligus
dan sisanya harus dibayarkan secara bulanan dengan membeli
anuitas dari perusahaan asuransi jiwa

Total hak kurang dari ketentuan Menteri yang diatur dari waktu ke
waktu, seluruhnya dapat dibayarkan secara sekaligus (saat ini
Rp125juta untuk rumus sekaligus dan Rp937,500 sebulan untuk
rumus bulanan)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
59
Lampiran 4 (lanjutan)
Dana Pensiun
Jenis program

PPMP: Jenis program yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan
terlebih dahulu, yang dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan
saat pensiun



PPIP: Jenis program yang besar iuran pensiun ditetapkan terlebih
dahulu sebagai persentase dari penghasilan (dari pemberi kerja dan
atau peserta) untuk disisihkan kepada setiap peserta secara teratur

*
Rumus Sekaligus: 2.5 (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan
Rumus Bulanan: 2.5% (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan
Sejenis tabungan atau program JHT Jamsostek
Maksimum yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
60
Lampiran 4 (lanjutan)
Dana Pensiun
Karakteristik: PPMP vs PPIP
Karakteristik
PPMP
PPIP
Input – iuran-iuran
Dihitung dari waktu
ke waktu oleh
aktuaris
Ditentukan di
depan
Output – manfaat
Ditentukan di
depan
Tidak ditentukan di
depan, juga tidak
di akhir
Hasil investasi
Fluktuasi
Fluktuasi
Pemberi kerja
Peserta
Kinerja baik dan kurang baik
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
61
Lampiran 4 (lanjutan)
Dana Pensiun
Lembaga penyelenggara

DPPK: Didirikan oleh perorangan atau perusahaan sebagai pendiri
untuk karyawannya



Dapat menyelenggarakan PPMP atau PPIP
Dapat juga dalam bentuk Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan –
hanya dapat menyelenggarakan PPIP – iurannya ditentukan
berdasarkan keuntungan pemberi kerja dengan ketentuan minimal
sebesar 1% dari jumlah upah setahun
DPLK: Didirikan dan dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa atau
bank untuk pekerja mandiri, juga untuk karyawan perusahaan yang
tidak ingin mendirikan DPPK

DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
62
Lampiran 4 (lanjutan)
Dana Pensiun
Statistik (monetary dalam RpT)
Sumber: Laporan Tahunan Biro Dana Pensiun dan dari berbagai sumber
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
63
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Karakteristik: PPMP(1)

Manfaat pensiun ditentukan di depan


Dapat menggunakan rumus bulanan atau rumus sekaligus
Iuran-iuran pensiun

Iuran peserta ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun
bulanan dan dimasukkan dalam peraturan dana pensiun – tidak fleksibel



Maksimum 3 kali faktor penghargaan masa kerja
Iuran pemberi kerja dihitung dari waktu ke waktu oleh aktuaris
Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
64
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Karakteristik: PPMP(2)

Iuran-iuran tambahan



Investasi



Dalam hal terjadi defisit (kekayaan kurang dari kewajiban), pemberi
kerja harus membayar iuran tambahan
Dalam hal terdapat surplus (kekayaan lebih dari kewajiban), pemberi
kerja dapat tidak membayar iuran, atau manfaat pensiun dapat
ditingkatkan (sangat jarang perusahaan melakukannya)
Pemberi kerja sebagai pendiri menentukan di mana kekayaan dana
pensiun diinvestasikan
Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak
Pendanaan PPMP fluktuatif – asumsi perhitungan dapat
menyimpang dari kenyataan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
65
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Pemahaman pendanaan: PPMP

Perusahaan menjanjikan kepada karyawannya yang berusia 50
tahun sebesar Rp100juta pada saat ia mencapai usia 55 tahun



Tindakan bijaksana adalah dengan menyisihkan sejumlah uang mulai
dari sekarang
Misalnya, penyisihan dilakukan secara sekaligus
Diperkirakan pula bahwa uang yang disisihkan itu akan
menghasilkan bunga sebesar 10% setiap tahun selama 5 tahun

Perkiraan ini tentu bisa tepat dan bisa tidak tepat, tetapi anggap saja
inilah perkiraan terbaik yang ada pada saat ini
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
66
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Pengeluaran sama
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
67
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Pengeluaran lebih kecil
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
68
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Pengeluaran lebih besar: mampu
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
69
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Pengeluaran lebih besar: timing
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
70
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Karakteristik: PPIP(1)

Iuran-iuran ditentukan di depan




Sumber iuran berasal dari pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta
Iuran-iuran umumnya ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar
pensiun bulanan
Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak
Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, iuran peserta
lebih fleksible, dapat berubah dari tahun ke tahun


Dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun atau nilai nominal
Pada periode tertentu yang sudah ditentukan, peserta dapat menyetor
dana tunai yang berasal dari bonus atau THR guna memanfaatkan
fasilitas perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
71
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Karakteristik: PPIP(2)

Besar manfaat ditentukan dari hasil investasi atas iuran-iuran yang
disetor ke dana pensiun



Semakin besar hasil investasi yang diperoleh semakin besar pula
manfaat pensiun yang akan diperoleh
Semakin kecil hasil investasi yang diperoleh semakin kecil pula manfaat
pensiun yang akan diperoleh
Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat
menentukan di mana iuran-iuran (yang berasal dari peserta)
diinvestasikan


Pilihan-pilihan investasi dapat terdiri dari salah satu atau gabungan dari
deposito, obligasi pemerintah, reksadana dan saham
Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
72
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Karakteristik: PPIP(3)

Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat
memantau kinerja investasi dan saldo dana setiap saat melalui
fasilitas yang disediakan oleh pengelola dana pensiun


Dapat melakukan perubahan investasi – terbatas beberapa kali dalam
setahun
Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, pokok iuran
(yang berasal dari peserta) dimungkinkan untuk ditarik (ada batasan
penarikan dalam setahun)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
73
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Akumulasi iuran pensiun: PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
74
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Jumlah manfaat(1): PPIP vs PPMP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
75
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Jumlah manfaat(2): PPIP vs PPMP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
76
Lampiran 6
Perpajakan
PP No. 68 Tahun 2009 – 16/11/2009
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
77
Lampiran 6 (lanjutan)
Perpajakan
Perbandingan manfaat: UUk-13 dan Dana Pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
78
Lampiran 7
Sekaligus atau Bulanan
Kesinambungan penghasilan

Bukan saja jaminan kesejahteraan pekerja yang danggap penting,
keluarga mereka dan masyarakat secara umum, tetapi juga dapat
meningkatkan produktifitas dan mendukung perkembangan ekonomi

Perkembangan ekonomi ini dapat diperoleh dari ketersediaan dana
investasi jangka panjang yang diinvestasikan melalui capital market
yang dengan sendirinya dapat digunakan untuk membiayai
pembangunan ekonomi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
79
Lampiran 7 (lanjutan)
Sekaligus atau Bulanan
Kesinambungan penghasilan

Manfaat dari program wajib JHT Jamsostek dan UUK–13
dibayarkan secara ”sekaligus”

Pilihan cara pembayaran bulanan atau sekaligus sangat tergantung
pandangan masing-masing individu

Baik bagi sebagian orang dan kurang baik bagi lainnya

Pembayaran secara sekaligus jelas tidak mendukung jaminan
kesinambungan penghasilan di hari tua – yang merupakan prinsip
utama kesejahteraan karyawan

Kesinambungan penghasilan juga berarti bahwa penghasilan
bulanan sebagai manfaat pensiun minimal sama atau meningkat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
80
Lampiran 7 (lanjutan)
Sekaligus atau Bulanan
Kesinambungan penghasilan

Mengapa pembayaran bulanan kurang diminati?


Lebih terfokus pada kebutuhan sebelum pensiun
Mungkin tarip anuitas terlalu mahal dan tidak banyak yang menawarkan
indeks terhadap inflasi, sehingga tidak kompetitif



Hal ini sedang dan terus dievaluasi
Kurangnya pemahaman akan adanya jaminan tingkat suku bunga
jangka panjang dan harapan hidup
Tidak mudah mengubah budaya penerimaan secara sekaligus –
perlu terus mendidik masyarakat pentingnya kesinambungan
penghasilan di hari tua
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
81
Lampiran 7 (lanjutan)
Sekaligus atau Bulanan
Manfaat penerimaan secara sekaligus

Memungkinkan bagi individu untuk menguasai dananya dan memberikan
fleksibilitas bagi individu merencanakan keperluannya


Pada masa tingkat hasil investasi tinggi, memungkinkan akumulasi
tabungannya berkembang pesat


Berapa banyak yang memahami teknik berinvestasi yang baik dan mengenali
resiko-resikonya
Memungkinkan individu mewariskan sejumlah dana untuk ahli warisnya


Perlu memahami resiko-resiko keuangan setelah pensiun
Dapat dipenuhi dari pembelian asuransi jiwa
Memungkinkan individu yang memiliki sejumlah dana pensiun yang memadai
(berapa banyak dari mereka) untuk digunakan sebagai pembiayaan
kesehatan, membeli rumah, membayar utang, buka usaha, dan lain-lain
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
82
Lampiran 7 (lanjutan)
Sekaligus atau Bulanan
Kelemahan penerimaan secara sekaligus

Dana dapat saja dihabiskan bukan untuk tujuan pensiun

Hasil penelitian1) menunjukkan bahwa banyak yang menghabiskan dana
pensiunnya bukan untuk tujuan pensiun

Tidak ada kesinambungan penghasilan

Sebagian akan dengan cepat menghabiskan dananya pada awal-awal
pensiun, dan dengan berjalannya waktu standar hidup mereka menjadi
berkurang

Investasi atas dananya tidak memberikan hasil yang diharapkan

Sebagian terlalu takut membelanjakan dananya dan mungkin akan hidup
dengan dana yang minim karena irit

1)
Seharusnya bisa memperoleh lebih banyak lagi
1996 Retirement Confidence Survey di Amerika: Lebih dari 50% menghabiskan dananya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
83
Lampiran 8
Providers Selection
Process








Set up a selection committee
Determine selection criteria and system
Shortlist candidates
Request for criteria-based proposals
Review proposals & interview candidates
Rank candidates and reach decision
Negotiate contract with providers
Monitor provider performance regularly
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
84
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Selection committee

Role:


Represent employer in the selection of providers, implementation and
monitoring of performance
Responsibilities:





Actively involved in the selection and implementation process
Acquire thorough knowledge on each candidate from the proposals and
interview sessions
Objectively rank and select from the candidates
Negotiate contract with the selected providers
Conduct regular monitoring activities
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
85
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Selection criteria






Providers’ business quality
Founder and parent’s support
Investment management
Administration and communication Services
Flexibility of options
Fees and charges
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
86
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Selection criteria

Providers’ business quality


Founder and parent’s support


Fund size, corporate clients, business growth, client profile and turnover
Company ownership, financial strength/solvency, credibility ratings,
industry experience, commitment to local business
Investment management

Clarity of investment process, quality and turnover of investment team,
relevant historical returns
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
87
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Selection criteria

Administration and communication services


Flexibility of options


Availability and format of reports, communication strategy and materials
at plan launch and regularly
Flexibility of providers regulations in variety of contribution levels,
available investment choices, fund withdrawals, and lump sum payment
for pre-1992 participants
Fees and charges


Regular fees (administration and fund management), switching,
surrender and termination charges
Possibility to negotiate rates
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
88
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Selection decision

Criteria weighting


Scoring system


Selection Criteria are given weighting based on needs and objectives
Each candidate is compared with the others on each of the criteria items
and given relative scores
Comprehensive but specific


Weighting and scoring are specific based on company needs and
preferences
Scoring should be based on comprehensive and objective knowledge of
each candidate – acquired from proposals and interview sessions.
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
89
Lampiran 9
Anuitas
Ketentuan umum anuitas

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran
bulanan kepada peserta atau janda/duda atau anak, untuk seumur
hidup atau sampai dengan masa tertentu





Peserta atau janda/duda atau anak berhak memilih perusahaan
asuransi jiwa
Jenis anuitas yang dipilih harus menyediakan manfaat pensiun bagi
janda/duda sekurang-kurangnya sebesar 60% dan setinggi-tingginya
100% dari manfaat pensiun yang diterima peserta
Manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/duda sampai meninggal
dunia atau menikah lagi, untuk kemudian diteruskan kepada anak
Manfaat pensiun dibayarkan kepada anak sampai usia 21 atau 25 tahun
DPLK akan menyediakan layanan informasi pada saat pembelian
anuitas dilakukan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
90
Lampiran 9 (lanjutan)
Anuitas
Proses pembayaran anuitas(1)

Misalkan, seorang peserta pensiun pada usia 55 tahun, menikah dan
mempunyai 3 orang anak (usia 15, 20 dan 26 tahun)

Asumsikan Saldo Dana pada usia 55 tahun sebesar Rp125,000,000
setelah pajak

Asumsikan Peserta memilih anuitas yang memberikan pembayaran
kepada janda/duda sebesar 80% dari yang diterimanya dan
pembayaran kepada anak sampai usia 25 tahun

Asumsikan dengan Saldo Dana sebesar Rp125,000,000, suatu
perusahaan asuransi jiwa sepakat untuk menyediakan anuitas
sebesar Rp825,000 sebulan kepada peserta dimaksud
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
91
Lampiran 9 (lanjutan)
Anuitas
Proses pembayaran anuitas(2)
Saldo Dana
125 000 000
Peserta menerima anuitas sebesar
3 tahun kemudian meninggal dunia – jumlah yang telah diterima
Janda/duda akan menerima 80% dari anuitas peserta
825 000
29 700 000
660 000
4 tahun kemudian janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi –
jumlah yang telah diterima
31 680 000
Anak yang terkecil sekarang berusia 22 tahun – akan menerima
660 000
Pembayaran dilakukan sampai anak berusia 25 tahun – 3 tahun
lagi dari sekarang
23 760 000
Pada saat itu, pembayaran anuitas terhenti – jumlah yang telah
diterima peserta, janda/duda dan anak adalah sebesar
85 140 000
Jumlah yang tersisa sebesar
39 860 000
Jumlah Rp39,860,000 ini dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris sah
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
92
Lampiran 10
Pendanaan
Pendanaan dan kepesertaan(1)

Pendanaan dana pensiun pada dasarnya adalah jumlah himpunan
dana yang diperlukan dan harus tersedia untuk memenuhi kewajiban
pembayaran manfaat pensiun

Pendanaan dana pensiun sangat erat berkaitan dengan kepesertaan

Jumlah kewajiban dana pensiun harus dapat diperhitungkan secara
tepat dan akurat, yakni sebesar manfaat pensiun yang dijanjikan
berdasarkan rumus manfaat pensiun yang harus dibayarkan kepada
seluruh peserta, baik peserta yang masih aktif bekerja maupun
pensiunan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
93
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Pendanaan dan kepesertaan(2)

Selain itu, sebagian dari kekayaan dana pensiun, yang berasal
iuran-iuran juga harus diperhitungkan dengan tepat jumlahnya

Karena itu, ketepatan pendanaan dana pensiun sangat tergantung
pada kebenaran dan akurasi dari data kepesertaan, baik jumlah,
besarnya PhDP, usia, susunan keluarga, masa kerja (masa
kepesertaan) dan data peserta lainnya

Pengelolaan administrasi, pelaporan, dokumentasi dan
terpeliharanya hubungan baik dengan peserta menjadi salah satu
kebijakan penting dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
94
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kewajiban dana pensiun(1)

Pendiri, yang memutuskan dan menetapkan pendirian dana pensiun,
bertanggung jawab untuk menjaga agar dana pensiun senantiasa
berada dalam keadaan dana terpenuhi, atau dalam hal keadaan
tersebut belum tercapai bertanggung jawab agar dana pensiun
secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi sesuai jumlah
dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau
pernyataan aktuaris

Untuk menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan dana
terpenuhi, dewan pengawas membantu mengawasi ketaatan
pemberi kerja memenuhi kewajibannya membayar iuran kepada
dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
95
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kewajiban dana pensiun(2)

Agar kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak peserta dan
pihak yang berhak dilakukan sesuai peraturan dana pensiun dapat dipenuhi
secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, maka dalam mengelola
dana atau melakukan kegiatan investasi, pengurus wajib memperhatikan
masa jatuh tempo atas kewajiban dimaksud (asset liability management)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
96
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kewajiban aktuaria

Kewajiban aktuaria adalah dana yang harus tersedia untuk
menutup Kewajiban masa kerja yang telah dijalani yang merupakan
jumlah yang lebih besar di antara kewajiban solvabilitas dan
kewajiban masa kerja lalu

Kewajiban masa kerja lalu adalah kewajiban yang merupakan
bagian nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa
sebelum tanggal perhitungan aktuaria menurut metode perhitungan
aktuaria yang digunakan untuk menentukan iuran normal
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
97
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kewajiban solvabilitas

Kewajiban solvabilitas adalah kewajiban yang merupakan jumlah
yang lebih besar di antara himpunan iuran peserta beserta hasil
pengembangannya, bila ada, dan nilai sekarang manfaat pensiun
yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun
dibubarkan pada tanggal perhitungan dengan asumsi setiap peserta
telah memiliki hak atas dana
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
98
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kewajiban jangka pendek

Pada prinsipnya, dana pensiun tidak diperbolehkan mempunyai
beban dan kewajiban lain di luar kewajiban pembayaran manfaat
pensiun, yang dinyatakan dalam bentuk kewajiban aktuaria dan
kewajiban solvabilitas

Namun demikian, sebagai sebuah lembaga keuangan, dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaannya, dana pensiun harus dan
pasti mempunyai hutang atau kewajiban yang timbul karena
kelambatan penerimaan atau kelambatan (tertundanya) pembayaran

Kewajiban yang digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek
adalah hutang manfaat pensiun jatuh tempo, pendapatan yang
diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, kewajiban
jangka pendek lainnya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
99
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Pembayaran manfaat pensiun

Pengurus wajib membayar manfaat pensiun yang menjadi hak
peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak sesuai peraturan
dana pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

Dalam rangka menjamin terpeliharanya kesinambungan
pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pada saat pensiun
atau pihak yang berhak, pengurus wajib memelihara data peserta
dan pihak yang berhak secara aman, teliti dan tertib
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
100
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Larangan penggunaan kekayaan

Kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja dan
dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pemberi
kerja

Kekayaan dana pensiun harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian
dan harus dihindarkan penggunaannya dari kepentingankepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud
utama pemenuhan hak peserta dan pihak yang berhak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
101
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Sumber kekayaan

Kekayaan dana pensiun dihimpun dari



Iuran-iuran yang berasal dari pemberi kerja dan atau peserta
Hasil investasi atas dana yang dihimpun
Pengalihan dana dari dana pensiun lain
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
102
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Iuran pemberi kerja

Iuran pemberi kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan
dalam hal terjadi defisit yang menjadi tanggung jawabnya masingmasing, dengan menyetorkan ke dana pensiun sesuai jumlah dan
waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau
pernyataan aktuaris
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
103
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Hasil investasi

Hasil investasi merupakan dana tambahan terhadap kekayaan dana
pensiun, yang diperoleh sebagai hasil pengembangan atas dana
yang dihimpun

Pengurus harus selalu mengupayakan hasil investasi yang optimal
dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dan sesuai arahan
investasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
bidang dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
104
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Pengalihan dana dari dana pensiun lain

Dana pensiun juga dapat memeperoleh tambahan kekayaan dari
sumber yang lain, berupa pengalihan dana dari dana pensiun lain,
walaupun kecil kemungkinannya

Pengalihan dana ini dapat terjadi apabila ada peserta yang semula
menjadi peserta pada dana pensiun lain, kemudian pindah bekerja
pada perusahaan yang juga memiliki dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
105
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Asumsi aktuaria(1)

Asumsi perhitungan aktuaria yang berpengaruh pada perhitungan
kewajiban dan iuran normal dapat dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu asumsi ekonomis dan penyusutan aktuaria (demographic)



Asumsi ekonomis terdiri dari asumsi tingkat bunga yang digunakan
untuk menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun dan asumsi
tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun yang menjadi dasar
perhitungan manfaat pensiun serta asumsi kenaikan manfaat pensiun
berkala, bila ada
Asumsi penyusutan aktuaria, yang antara lain terdiri dari asumsi
mortalita, tingkat kecacatan, tingkat pengunduran diri, termasuk
kemungkinan pekerja pensiun dipercepat
Dalam menetapkan asumsi aktuaria yang akan digunakan, aktuaris
harus menggunakan penilaiannya secara profesional (professional
judgment)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
106
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Asumsi aktuaria(2)

Aktuaris harus menggunakan asumsi perhitungan aktuaria yang
menurutnya merupakan prakiraan terbaik (best estimate)
berdasarkan prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum
dana tidak bertentangan dengan ketentuan standar praktik aktuaria

Aktuaris yang ditugaskan melakukan perhitungan aktuaria
bertanggung jawab, setelah berdiskusi dan menerima masukan dari
pihak terkait, sesuai kapasitas profesionalismenya dalam pemberian
saran kepada perusahaan berdasarkan standar praktik profesinya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
107
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Asumsi aktuaria(3)

Semua asumsi aktuaria yang digunakan harus diungkapkan secara
jelas dan rinci beserta proses pemilihan dan justifikasi dari setiap
asumsi

Penggunaan asumsi aktuaria dalam menentukan besar kewajiban
dan iuran normal diharapkan konsisten dari tahun ke tahun, kecuali
terdapat kejadian luar biasa yang diyakini dapat mempengaruhi
keadaan di masa datang yang mengharuskan asumsi itu diubah
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
108
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Metode perhitungan aktuaria

Metode perhitungan aktuaria harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip
aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai dengan
keadaan dana pensiun yang bersangkutan (likuiditas, keamanan dan
stabilitas pendanaan jangka panjang)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
109
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Penunjukan aktuaris(1)

Aktuaris adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan
pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan
matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program
pensiun, bekerja pada kantor konsultan aktuaria yang telah
memperoleh ijin usaha dari pihak yang berwenang

Dalam rangka penyusunan laporan aktuaris, dewan pengawas
menunjuk aktuaris
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
110
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Penunjukan aktuaris(2)

Dewan pengawas dilarang menunjuk aktuaris yang telah dinyatakan
oleh Persatuan Aktuaris Indonesia melanggar standar praktik
aktuaria untuk dana pensiun yang berlaku di Indonesia

Aktuaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara
mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh pemberi kerja, dewan
pengawas, pengurus dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di
dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
111
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Informasi dan data kepesertaan

Unsur lain yang sangat berpengaruh pada hasil perhitungan aktuaria
adalah berbagai data dan informasi kepesertaan yang kebenaran,
keakuratan dan tranparansinya sangat penting dan harus senantiasa
dijaga

Mengingat cakupan waktu yang panjang dalam perhitungan aktuaria,
perbedaan dan kesalahan kecil pada data dan informasi
kepesertaan akan membawa dampak besar dalam perhitungan

Untuk memperoleh hasil perhitungan aktuaria yang benar dan
setepat mungkin, dana pensiun harus memelihara secara teratur dan
tertib serta menjaga keakuratan data-data dan informasi
kepesertaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
112
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Laporan aktuaris(1)

Laporan aktuaris adalah laporan mengenai kewajiban dana pensiun
dan Iuran kepada dana pensiun beserta metode, asumsi, data yang
dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuaria, yang disusun
di bawah arahan dan ditandatangani oleh aktuaris

Dana pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
di bidang dana pensiun harus melaporkan kualitas pendanaan
secara berkala kepada Menteri Keuangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
113
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Laporan aktuaris(2)

Laporan kualitas pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan
aktuaria yang hasilnya dituangkan dalam laporan aktuaris yang
dibuat dan ditandatangani oleh aktuaris yang terdaftar dalam
Persatuan Aktuaris Indonesia

Dalam laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal
yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku
di bidang dana pensiun dan Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun
yagn disusun oleh Persatuan Aktuaris Indonesia
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
114
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Pernyataan aktuaris

Pernyataan bahwa data yang diterima oleh aktuaris, sepanjang
pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk
maksud penyusunan laporan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan
pengujian guna menilai keandalannya

Pernyataan bahwa laporan aktuaris dimaksud





Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Telah disusun berdasarkan peraturan dana pensiun
Menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
sesuai untuk dana pensiun yang bersangkutan
Menggunakan metode-metode perhitungan yang sesuai dengan prinsipprinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum
Penegasan mengenai besaran hasil perhitungannya secara rinci
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
115
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kekayaan untuk pendanaan

Digunakan untuk menetapkan kualitas pendanaan

Aktiva bersih dikurangi dengan







Kekayaan dalam sengketa atau yang diblokir oleh pihak yang
berwenang
Piutang iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan
Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri
Piutang lain-lain dan aktiva lain-lain
Selisih lebih nilai investasi nilai investasi per pihak
Selisih lebih nilai investasi (tanah/bangunan)
Aktuaris menetapkan besar kekayaan untuk pendanaan berdasarkan
laporan keuangan yang telah diaudit
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
116
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kualitas pendanaan

Tingkat Pertama: Dana pensiun berada dalam keadaan dana
terpenuhi – keadaan dana pensiun yang kekayaan untuk
pendanaannya tidak kurang dari kewajiban aktuarianya

Tingkat Kedua: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban
aktuaria dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitas

Tingkat Ketiga: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban
solvabilitas
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
117
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Iuran tambahan – defisit

Dalam hal terdapat defisit, dilunasi dengan Iuran tambahan

Iuran tambahan dapat terdiri dari




Iuran tambahan melunasi defisit pra-undang-undang
Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan
sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (K/S)
Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu selain yang telah
diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (non K/S)
Perlu mengungkapkan dalam laporan aktuaris metode angsuran
yang digunakan, pada awal, pertengahan atau akhir periode dan
standarisasi perhitungan faktor pembagi angsuran (anuitas)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
118
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Angsuran iuran tambahan

Defisit pra-undang-undang (sisa masa angsuran sebagaimana
telah ditetapkan dalam laporan aktuaris pertama)

Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 36 bulan)

Defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai
Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 180 bulan)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
119
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Kelebihan surplus

Selisih dari surplus dengan jumlah yang lebih besar di antara 20%
dari kewajiban aktuaria dan bagian iuran normal pemberi kerja
ditambah 10% dari kewajiban aktuaria

Kelebihan surplus ini wajib digunakan sebagai iuran normal pemberi
kerja
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
120
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Contoh 1(1)
Keterangan
31/12/2010
31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas
1,108
1,300
Kewajiban Aktuaria
1,684
1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan
1,000
1,200
Defisit
684
700
NS sisa DMKL (K/S)
108
72
NS sisa DMKL (non K/S)
576
384
DMKL (K/S) baru
0
DMKL (non K/S) baru
0
I/Tambahan DMKL (K/S)
I/Tambahan DMKL (non K/S)
1)
3 = 108 / 36
16 = 576 / 36
Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
121
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Contoh 1(2)
Keterangan
31/12/2010
31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas
1,108
1,300
Kewajiban Aktuaria
1,684
1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan
1,000
1,200
Defisit
684
700
NS sisa DMKL (K/S)
108
72
NS sisa DMKL (non K/S)
576
384
DMKL (K/S) baru
0
28
DMKL (non K/S) baru
0
216
I/Tambahan DMKL (K/S)
I/Tambahan DMKL (non K/S)
1)
3 = 108 / 36
16 = 576 / 36
Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
122
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Contoh 1(3)
Keterangan
31/12/2010
31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas
1,108
1,300
Kewajiban Aktuaria
1,684
1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan
1,000
1,200
Defisit
684
700
NS sisa DMKL (K/S)
108
72
NS sisa DMKL (non K/S)
576
384
DMKL (K/S) baru
0
28
DMKL (non K/S) baru
0
216
3 = 108 / 36
3 + 28 / 24
16 = 576 / 36
16 + 216 / 24
I/Tambahan DMKL (K/S)
I/Tambahan DMKL (non K/S)
1)
Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
123
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Contoh 2(1)
Keterangan
31/12/2010
31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas
1,108
1,300
Kewajiban Aktuaria
1,684
1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan
1,000
1,500
Defisit
684
400
NS sisa DMKL (K/S)
108
72
NS sisa DMKL (non K/S)
576
384
DMKL (K/S) baru
0
DMKL (non K/S) baru
0
I/Tambahan DMKL (K/S)
I/Tambahan DMKL (non K/S)
1)
3 = 108 / 36
16 = 576 / 36
Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
124
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Contoh 2(2)
Keterangan
31/12/2010
31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas
1,108
1,300
Kewajiban Aktuaria
1,684
1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan
1,000
1,500
Defisit
684
400
NS sisa DMKL (K/S)
108
72
NS sisa DMKL (non K/S)
576
384
DMKL (K/S) baru
0
0
DMKL (non K/S) baru
0
16
I/Tambahan DMKL (K/S)
I/Tambahan DMKL (non K/S)
1)
3 = 108 / 36
16 = 576 / 36
Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
125
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Contoh 2(3)
Keterangan
31/12/2010
31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas
1,108
1,300
Kewajiban Aktuaria
1,684
1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan
1,000
1,500
Defisit
684
400
NS sisa DMKL (K/S)
108
72
NS sisa DMKL (non K/S)
576
384
DMKL (K/S) baru
0
0
DMKL (non K/S) baru
0
16
3 = 108 / 36
0+0
16 = 576 / 36
16 + 16 / 24
I/Tambahan DMKL (K/S)
I/Tambahan DMKL (non K/S)
1)
Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
126
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan
Perubahan asumsi aktuaria

Perubahan asumsi tentu diperkenankan sepanjang dapat
dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang kuat untuk berubah



Didasarkan pada realisasi asumsi secara konsisten berbeda dengan
asumsi yang digunakan
Setiap perubahan tentu harus ada justifikasi mengapa diubah
Ketentuan yang berlaku saat ini bagi pelunasan iuran tambahan
dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode
perhitungan aktuaria pada laporan aktuaris baru

Rangkaian iuran tambahan bulanan harus terus dibayarkan sesuai
dengan penetapan pada laporan aktuaris sebelumnya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
127
Lampiran 11
Investasi
Kebijakan dasar(1)

Pengelolaan dan pengendalian investasi merupakan suatu sistem
yang terdiri dari tiga proses utama, yaitu



Perencanaan
Implementasi
Evaluasi

Ketiga proses ini saling terkait dalam penerapannya dan memegang
peranan yang sama penting dalam keseluruhan sistem

Efektivitas sistem ini ditentukan oleh kelengkapan rincian kebijakan
dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi yang
berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
128
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Kebijakan dasar(2)

Kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi
juga berfungsi sebagai



Demonstrasi penerapan prinsip responsibilitas, yaitu kehati-hatian dan
kepatuhan terhadap peraturan, oleh pengurus dalam mengemban
amanat pengelolaan investasi atas kekayaan dana pensiun
Sarana bagi pengurus untuk mengkomunikasikan mengenai sasaran,
prioritas dan risiko investasi dana pensiun dengan para pihak
Media pendukung bagi pengurus dalam menjelaskan mengenai strategi
alokasi aset, target hasil investasi dan tolok ukur kepada manajer
investasi serta dalam melakukan evaluasi atas kinerja dan kepatuhan
manajer investasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
129
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Kebijakan pengelolaan aset investasi(1)

Kebijakan investasi setidaknya harus memuat hal-hal sebagai
berikut

Penentuan tujuan pengelolaan, yang mencakup








Target hasil investasi
Batasan risiko
Likuiditas minimum
Jangka waktu investasi
Ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku dalam bidang ini
Peraturan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilan investasi
Preferensi penempatan investasi
Pembatasan risiko, yang mencakup


Batasan risiko secara rinci untuk tingkat keseluruhan portofolio, per jenis
alokasi aset, dan untuk setiap transaksi
Pengukuran risiko secara kuantitatif berdasarkan volatilitas kinerja dan
secara kualitatif berdasarkan perbandingan dengan praktik terbaik/pasar
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
130
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Kebijakan pengelolaan aset investasi(2)

Perencanaan alokasi aset, yang mencakup




Alokasi aset strategis yang merupakan batasan alokasi aset untuk jangka
panjang dan sudah ditentukan oleh pendiri dalam arahan investasi
Alokasi aset operasional disusun oleh pengurus dan/atau manajer investasi
dengan berpedoman pada alokasi aset strategis, tujuan pengelolaan dan
risiko, serta kondisi pasar dan peluang investasi jangka pendek
Alokasi aset operasional ini harus dievaluasi secara berkala dan harus
disesuaikan (asset rebalancing) jika telah melampaui batas toleransi yang
ditetapkan
Penetapan tolok ukur

Pengurus menetapkan tolok ukur bagi portofolio-portofolio yang dikelola oleh
manajer investasi, yang didasarkan pada referensiyang wajar sebagai
pembanding, yaitu



Target hasil dari alokasi aset strategis, atau
Portofolio dengan karakteristik yang mirip, atau
Rta-rata portofolio investasi industri dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
131
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Kebijakan pengelolaan aset investasi(3)

Pemilihan manajer investasi


Pengurus mengusulkan kepada pendiri untuk menggunakan atau tidak lagi
menggunakan jasa manajer investasi eksternal dengan dokumentasi yang
menjelaskan mengenai faktor-faktor utama yang melandasi usulan, manfaat
yang diharapkan bagi portofolio investasi dana pensiun, dan pihak-pihak
yang terlibat dalam hal ini
Pemilihan manajer investasi harus dilakukan dengan proses pemilihan yang
jelas dan menerapkan unsur kehati-hatian, serta kriteria seleksi yang obyektif
dan komprehensif; baik proses maupun kriteria seleksi ditetapkan dan
dievaluasi oleh pengurus dari waktu ke waktu
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
132
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Kebijakan pengelolaan aset investasi(4)

Implementasi investasi



Secara umum, implementasi investasi terdiri dari proses seleksi sekuritas
berdasarkan ekspektasi atas potensi hasil di masa yang akan datang, dan
restruktur portofolio melalui proses asset rebalancing
Pengurus dana pensiun mendelegasikan seluruh proses implementasi
investasi kepada manajer-manajer investasi eksternal
Evaluasi kinerja


Pengurus melakukan evaluasi atas kinerja manajer investasi eksternal, baik
dalam hal pencapaian target hasil investasi maupun kepatuhan terhadap
arahan investasi dan pernyataan kebijakan investasi
Evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan laporan manajer investasi yang
diserahkan secara berkala, serta presentasi kinerja manajer investasi dan
rekonsiliasi data transaksi investasi dari waktu ke waktu
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
133
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Kebijakan pengendalian risiko(1)

Kebijakan pengendalian risiko investasi bertujuan agar pengelolaan
investasi dan risiko investasi dana pensiun dilaksanakan secara
bertanggung jawab, sistematis, dan profesional sesuai dengan
pembagian tugas tanpa ada benturan kepentingan

Pengendalian mencakup tiga proses utama dalam sistem, yaitu prainvestasi (perencanaan), implementasi investasi, dan pascainvestasi (evaluasi kinerja)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
134
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Kebijakan pengendalian risiko(2)

Instrumen pengendalian risiko investasi terdiri dari





Peraturan dana pensiun, arahan investasi, dan perjanjian kerja sama
dengan manajer investasi eksternal
Pernyataan kebijakan investasi
Laporan transaksi dan portofolio investasi dari manajer investasi
Laporan investasi dari pengurus
Evaluasi dan audit internal dan eksternal
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
135
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Peran pengurus dalam pengendalian risiko(1)

Menyusun kerangka pengelolaan investasi dan risiko investasi yang
dituangkan secara rinci dalam pernyataan kebijakan investasi yang
dapat dievaluasi dari waktu ke waktu

Melakukan rekonsiliasi laporan transaksi investasi bulanan dari
manajer investasi dengan laporan transaksi investasi bulanan dari
bank kustodian

Melakukan rekonsiliasi tiap pengiriman dana antara rekening dana
pensiun dengan rekening manajer investasi dengan menggunakan
laporan mutasi dana pada bank kustodian
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
136
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Peran pengurus dalam pengendalian risiko(2)

Melakukan verifikasi pendapatan bunga dari tiap investasi
pendapatan tetap dan verifikasi pendapatan dividen dari saham

Mengkomunikasikan dan melakukan tindak lanjut atas setiap
perbedaan, serta mendokumentasikan semua transaksi dan arus
kas yang tidak umum

Melakukan pemantauan realisasi pencapaian target hasil investasi,
pendapatan investasi, dan biaya investasi secara bulanan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
137
Lampiran 11 (lanjutan)
Investasi
Peran pengurus dalam pengendalian risiko(3)

Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi investasi,
yaitu pengelolaan portofolio dan potensi risiko

Memantau implementasi sistem dan prosedur investasi secara
keseluruhan, dan menerima laporan atau membahas hasil evaluasi
kinerja investasi bersama pengurus

Memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan
pengendalian risiko investasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
138
Lampiran 12
Sistem Informasi
Cakupan

Sistem informasi yuang ideal mencakup




Sistem informasi bagian kepesertaan
Sistem informasi bagian keuangan dan akuntansi
Sistem informasi bagian investasi
Sistem informasi bagian umum
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
139
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Struktur

Komunikasi data harus saling berhubungan dengan dukungan
perangkat keras dan perangkat lunak

Metode bottom up untuk segala pekerjaan dan kegiatan

Metode top down diterapkan untuk pelaksanaan strategi

Setiap orang harus dapat mengoperasikan aplikasi yang telah
dialokasikan pada masing-masing bagian sesuai dengan deskripsi
pekerjaannya

Memiliki buku manual yang menjadi acuan bagi setiap pengguna
aplikasi yang disebarluaskan dalam bagian-bagian fungsional
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
140
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Alur(1)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
141
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Alur(2)

Alur data dan informasi dimulai dari data yang diterima dan
dikeluarkan oleh kepesertaan, pihak ketiga atau karyawan dana
pensiun yang berupa penerimaan iuran, pembayaran manfaat
pensiun, penempatan atau pelepasan investasi, penerimaan hasil
investasi, pembayaran upah dan atau penerimaan/pengeluaran
lainnya

Data transaksi yang terjadi akan diinput oleh masing-masing bagian
ke dalam database sistem informasi dana pensiun untuk kemudian
diverifikasi oleh penanggung jawab bagian terkait
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
142
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Alur(3)

Data transaksi yang telah diverifikasi diteruskan ke bagian keuangan
dan akuntansi untuk kemudian dilakukan transaksi sebagaimana
yang tercantum dalam data transaksi/dokumen bukti kas/bank

Semua data transaksi yang masuk ke dalam database sistem
informasi bagian keuangan dan akuntansi selanjutnya akan diproses
menjadi laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pengurus,
pendiri, dewan pengawas, auditor, aktuaris, dan regulator

Isi, keabsahan, dan kebenaran data yang terdapat dalam database
sistem informasi tetap menjadi tanggung jawab pengguna
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
143
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Perangkat keras

Konfigurasi perangkat keras




Kapasitas memori dan media penyimpan
Kecepatan prosesor untuk pengolahan dan transfer data
Jenis perangkat keras, seperti PC, server, dll
Kebutuhan perangkat keras







Peralatan input, berupa keyboard, mouse, scanner, dll
Peralatan output, berupa monitor, printer, dll
Media penyimpanan, berupa magnetik, optikal, memory flash
CPU, yang meliputi prosesor, memori, dll
Konektivitas jaringan, baik wireless maupun dengan kabel
Modem, switch hub, dan router
Perlengkapan perangkat keras lainnya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
144
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Perangkat lunak

Software aplikasi (pengolah data, pengolah kata, spreadsheet,
payroll, keuangan, dll)

Software sistem, yang terdiri dari


Software sistem operasi yang menghubungkan fungsi perangkat lunak
dengan perangkat keras, seperti sistem operasi MS Windows, DOS,
UNIX, dll
Software utilitas yang akan membantu pemeliharan hardware dan
software seperti antivirus, software backup & recovery, maupun utilitas
lainnya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
145
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Pengamanan

Setiap perangkat yang berada di lingkungan dana pensiun harus
memiliki data identitas dengan sistem inventarisasi yang jelas

Data dalam inventarisasi harus mencerminkan informasi dari
masing-masing perangkat baik spesifikasi maupun layanan purna
jual dari vendor

Penambahan, perubahan, maupun penghapusan perangkat harus
dicatat dalam inventarisasi dan diketahui oleh penanggung jawab
bagian fungsional
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
146
Lampiran 12 (lanjutan)
Sistem Informasi
Pengembangan dan pengendalian

Pengembangan


Sistem Informasi harus selalu terbuka, menerima dan mengikuti segala
perkembangan di lingkungan teknologi informasi dana pensiun
Pengendalian



Pengguna sistem informasi harus memiliki kewenangan tertentu sesuai
dengan fungsinya, yaitu user ID dan password tersendiri
Setiap pengguna dibatasi kewenangan aksesnya hanya pada bagian
masing-masing
Setiap pengguna bertanggung jawab secara proporsional terhadap
sistem informasi yang digunakan dan menjadi wewenangnya
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
147
Lampiran 13
Perpajakan
Pajak-pajak dana pensiun

Pajak-pajak yang terkait dengan kegiatan operasional dana pensiun





Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
148
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Pendapatan tidak kena pajak(1)

Dana pensiun tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPh Pasal
23 terhadap hasil investasi berupa deposito, yaitu deposito
berjangka, sertifikat deposito, maupun deposito on call, dalam mata
uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau
diterbitkan oleh bank di Indonesia, dan tabungan/simpanan pada
bank termasuk giro, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Dana Pensiun dikenakan fasilitas bebas PPh Pasal 23 atas
penerimaan pendapatan yang diperoleh dari diskonto obligasi yang
diperdagangkan di pasar modal di Indonesia, serta dividen dari
saham-saham yang tercatat di pasar modal di Indonesia
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
149
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Pendapatan tidak kena pajak(2)

Pembebasan atas PPh Pasal 23 terhadap hasil investasi di atas,
yaitu bunga deposito, diskonto obligasi, dan dividen saham harus
terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB)
dari Kantor Pelayanan Pajak

Penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil
penjualan kembali unit penyertaan reksa dana yang dimiliki oleh
dana pensiun bukan merupakan obyek pajak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
150
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Pendapatan kena pajak

Dana pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap
pendapatan yang diperoleh dari penjualan saham di pasar modal,
dengan tarif pajak sebesar 0.1% dari nilai transaksi penjualan dan
bersifat tidak final

Dana Pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap
pendapatan yang diperoleh dari pelepasan obligasi melalui pasar
obligasi, baik obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah, dengan
tarif pajak sebesar 0.03% dari nilai transaksi penjualan dan bersifat
tidak final
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
151
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Pembayaran iuran

Pembayaran iuran peserta dan iuran pemberi kerja kepada dana
pensiun bukan merupakan obyek pajak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
152
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Pembukuan pajak yang dipungut oleh pihak lain

Untuk pajak yang dipungut oleh pihak lain, pengurus wajib membuat
catatan tersendiri yang mencakup





Nama pemungut/penyetor pajak
Jenis transaksi
Tanggal, bulan dan tahun transaksi
Jenis pajak
Nomor dan tanggal bukti penyetoran pajak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
153
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Wajib pungut(1)

Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23
yang bersifat tidak final terhadap beban investasi yang timbul dari
transaksi investasi surat berharga, berupa


Biaya jasa (fee) kustodian, kecuali pada KSEI
Biaya jasa perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES,
KSEI dan KPEI, yang meliputi



Biaya jasa manajer investasi
Biaya registrasi saham di bursa
Biaya jasa broker pada transaksi jual saham
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
154
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Wajib pungut(2)

Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21
terhadap beban operasional yang timbul dari pembayaran gaji
karyawan dana pensiun, pembayaran manfaat pensiun, pembayaran
honorarium sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan
untuk dana pensiun, dan terhadap orang pribadi lain yang
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan yang dilakukan untuk dana pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
155
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Wajib pungut(3)

Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21
terhadap subyek pajak dan dengan ketentuan dan tarif sebagai
berikut





Karyawan tetap dana pensiun
Penerima honorarium: dikenakan pajak sesuai dengan tarif wajib pajak
pribadi
Penerima manfaat pensiun bulanan
Karyawan tidak tetap atau tenaga kerja berjangka waktu berdasarkan
kebijakan outsourcing
Pajak dengan tarif sebesar 2% x penghasilan bruto dikenakan pada
pembayaran honorarium atau imbalan kepada tenaga ahli, seperti
pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
156
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Wajib pungut(4)

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21




Pembayaran manfaat asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan, kecuali
yang disebutkan sebagai penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun
Pembayaran manfaat pensiun sekaligus dipotong PPh Pasal 21 yang
bersifat final
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
157
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Wajib pungut(5)

Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23
yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa, sebagai berikut





Jasa profesional
Jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi
Jasa akuntansi dan pembukuan
Jasa penilai
Jasa aktuaris
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
158
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Wajib pungut(6)

Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh 23 yang bersifat tidak
final atas pembayaran biaya jasa sebagai berikut










Jasa perancangan/desain
Jasa instalasi/pemasangan
Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan
Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja
Jasa perantara
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES, KSEI,
dan KPEI
Jasa kustodian, kecuali KSEI
Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum
Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet
Jasa yang berhubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
159
Lampiran 13 (lanjutan)
Perpajakan
Wajib pungut(7)

Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23
yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa pelaksanaan
kontruksi, termasuk



Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan
Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel,
sepanjang jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup
pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sebagai
pengusaha konstruksi
Dana pensiun sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan
wajib memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak
kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak
penghasilan tersebut
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun
160