Transcript Lihat
Slide 1
IR. CHAIRUL ABU BAKAR, MSc
PONTIANAK, JUNI 2015
Slide 2
PERATURAN TERKAIT
PENGADAAN JASA KONSRUKSI
1. Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana
diubah terakhir dengan PP 92/2010
3. PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana
diubah dengan PP 59/2010
4. Perpres 54/2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah terakhir dengan Perpres 04/2015
5. Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan
Badan usaha Jasa Konstruksi Asing.
6. Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU
14/2013 dan Permen PU No. 07/PRT/M/2014 , Agustus 2014
7. Permen PU 08/2011 jo No. 19/PRT/2014 tentang Pembagian Subklasifikasi dan
Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Slide 3
JAMINAN PENAWARAN
1. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 jo No.59 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 17 Ayat b,
mengamanatkan bahwa Penyedia Jasa dalam Pemilhan Penyedia
Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Jaminan Penawaran.
2. Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang peubahan keempat
atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 109 Ayat 7 huruf a, mengatur
bahwa dalam pelaksanaan E Tendering tidak diperlukan Jaminan
Penawaran
Slide 4
3. Permen PU No. 07/PRT/M/2014, mengatur bahwa untuk Pekerjaan
Konstruksi diperlukan Jaminan Penawaran dalam Pemilihan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan ketentuan sbb:
a. nilai paket ≤ Rp 50 M , menggunakan surat jaminan Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersfat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional)
b. nilai paket > Rp 50 M menggunakan surat jaminan Bank Umum,
bersfat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional)
c. Ketentuan a dapat dikecualikan dalam hal menggunakan sistem
e-procurement dengan nilai ≤ Rp 2.S M tidak diperlukan
Jaminan Penawaran
Slide 5
SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
Perpres No. 04 Tahun 2015Pasal 109 ayat 7 mengatur bahwa pada
Tendering berlaku ketentuan antara lain:
1. huruf b, tidak diperlukan Sanggahan pada prakualifikasi
2. Huruf d, tidak diperlukan Sanggahan Banding
E
PERMASALAHAN:
1. Pada E Tendering dengan Prakualifikasi, peserta lelang yang keberatan
atas hasil prakualifikasi akan melakukan sangahan pada hasil
penetapan pemenang lelang
2. Tidak adanya Sangahan Banding dan belum adanya ketentuan lebih
lanjut dikhawatirkan akan memicu peserta lelang yang keberatan atas
jawaban Sanggahannya menyampaikan pengaduannya kepada pihak
selain APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
Slide 6
PESERTA LELANG KURANG DARI 3 (TIGA)
Perpres No.04 Tahun Pasal 109 ayat 7 huruf c, mengatur bahwa bila
penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemlihan Penyedia
jasa dilanjutkan dengan dilakukan negisiasi teknis dan harga / biaya
dengan ketentuan sbb:
1. Pokja melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk sesuai
dengan ketentuan evaluasi yaitu koreksi aritmatik, evaluasi
administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga bagi
penawaran < 80 % HPS
2. Penawaran yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan negosiasi
teknis dan biaya terhadap penawaran terendah pertama.
Slide 7
EVALUASI
PENAWARAN
Evaluasi Penawaran
Harga
a. Evaluasi
dokumen
penawaran harus
berdasarkan
pada pedoman
evaluasi
penawaran yang
ditetapkan dalam
Dokumen
Pengadaan.
b. Harga penawaran
yang nilainya di
bawah 80% HPS.
NO
Penetapan
Harga Penawaran
<80% HPS
WAJAR
YES
Klarifikasi
Kewajaran
Harga
TIDAK
WAJAR
Gugur
MENOLAK
TERIMA
Jaminan Pelaksanaan
dinaikan sebesar 5% dari
HPS
Gugur
Penetapan
Slide 8
Evaluasi Kewajaran Harga < 80 % HPS
1) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah,
bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya
pada setiap mata pembayaran utama;
2) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah,
bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
3) Hasil penelitian butir 1) dan butir 2) digunakan untuk menghitung harga
satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang
ditawarkan; dan
4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga
penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan
volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.
Apabila hasil evaluasi > harga penawaran → tidak wajar dan gugur.
Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan
pelaksanaan menjadi
sebesar 5% dari HPS
Slide 9
KETERLAMBATAN
(Melewati Tahun Anggaran)
a. Keterlambatan & akan melampaui TA berjalan akibat kesalahan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000
dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari
keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari
tersebut dapat melampaui TA berjalan.
b. Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui TA
berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber
dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan
diselesaikan.
Catatan:
Sesuai Permenkeu No 194/PMK.05/2014
Slide 10
c.
Penyedia Jasa menyampaikan pernyataan kesanggupan kepada
KPA:
menyelesaikan sisa pekerjaan
Waktu penyelesaian sisa pekerjaan maksimal 50 hari kalender
dikenakan denda keterlambatan
Tidak menuntut kompensasi bunga bila terjadi keterlambatan
pembayaran sisa pekerjaan akibat keterlambatan revisi
anggaran
Jaminan/garansi Bank senilai jaminan pelaksanaan dengan
masa jaminan 50 (lima puluh) hari.
Slide 11
d. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dinilai Penyedia
Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
e. Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak, Pokja dapat melakukan
penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya
pada pekerjaan yang sama atau Penyedia Jasa yang mampu dan
memenuhi syarat.
Slide 12
PEMUTUSAN KONTRAK
Perpres No. 04 Tahun 2015 Pasal 93
Pemutusan Kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa dikenakan sanksi
sbb:
1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan
2. Sisa uang muka harus dilunasi atau Jaminan Penawaran
dicairkan
3. Denda keterlambatan
4. Masuk Daftar Hitam
Slide 13
SANKSI DAFTAR HITAM
Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
1. Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa pada proses pemilihan dan/atau
pelaksanaan kontrak
2. Di tetapkan oleh PA/KPA berdasarkan:
a. usulan Pokja/PPK
b. Rekomendasi APIP
3. Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan keberatan kecuali sedang
dalam pemeriksaan APIP
4. Sanksi berlaku selama 2 tahun
5. Sanksi diberikan kepada:
a. Seluruh penyedia B/J yang berkonsorsium
b. Kantor pusat dan cabang/perwakilan
c. Kantor induk tidak berlaku kpd anak perusahaan dan sebaliknya.
6
PA/KPA menyampaikan kepada LKPP untuk ditayangkan pada Daftar
Hitam Nasional.
Slide 14
Material On-Site
Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan 70%,
dengan ketentuan:
a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum
dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak
manapun; dan
6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu
kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2) dan
butir a.3) tidak diperlukan;
c. Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.
Slide 15
IR. CHAIRUL ABU BAKAR, MSc
PONTIANAK, JUNI 2015
Slide 2
PERATURAN TERKAIT
PENGADAAN JASA KONSRUKSI
1. Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana
diubah terakhir dengan PP 92/2010
3. PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana
diubah dengan PP 59/2010
4. Perpres 54/2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah terakhir dengan Perpres 04/2015
5. Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan
Badan usaha Jasa Konstruksi Asing.
6. Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU
14/2013 dan Permen PU No. 07/PRT/M/2014 , Agustus 2014
7. Permen PU 08/2011 jo No. 19/PRT/2014 tentang Pembagian Subklasifikasi dan
Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Slide 3
JAMINAN PENAWARAN
1. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 jo No.59 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 17 Ayat b,
mengamanatkan bahwa Penyedia Jasa dalam Pemilhan Penyedia
Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Jaminan Penawaran.
2. Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang peubahan keempat
atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 109 Ayat 7 huruf a, mengatur
bahwa dalam pelaksanaan E Tendering tidak diperlukan Jaminan
Penawaran
Slide 4
3. Permen PU No. 07/PRT/M/2014, mengatur bahwa untuk Pekerjaan
Konstruksi diperlukan Jaminan Penawaran dalam Pemilihan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan ketentuan sbb:
a. nilai paket ≤ Rp 50 M , menggunakan surat jaminan Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersfat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional)
b. nilai paket > Rp 50 M menggunakan surat jaminan Bank Umum,
bersfat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional)
c. Ketentuan a dapat dikecualikan dalam hal menggunakan sistem
e-procurement dengan nilai ≤ Rp 2.S M tidak diperlukan
Jaminan Penawaran
Slide 5
SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
Perpres No. 04 Tahun 2015Pasal 109 ayat 7 mengatur bahwa pada
Tendering berlaku ketentuan antara lain:
1. huruf b, tidak diperlukan Sanggahan pada prakualifikasi
2. Huruf d, tidak diperlukan Sanggahan Banding
E
PERMASALAHAN:
1. Pada E Tendering dengan Prakualifikasi, peserta lelang yang keberatan
atas hasil prakualifikasi akan melakukan sangahan pada hasil
penetapan pemenang lelang
2. Tidak adanya Sangahan Banding dan belum adanya ketentuan lebih
lanjut dikhawatirkan akan memicu peserta lelang yang keberatan atas
jawaban Sanggahannya menyampaikan pengaduannya kepada pihak
selain APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
Slide 6
PESERTA LELANG KURANG DARI 3 (TIGA)
Perpres No.04 Tahun Pasal 109 ayat 7 huruf c, mengatur bahwa bila
penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemlihan Penyedia
jasa dilanjutkan dengan dilakukan negisiasi teknis dan harga / biaya
dengan ketentuan sbb:
1. Pokja melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk sesuai
dengan ketentuan evaluasi yaitu koreksi aritmatik, evaluasi
administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga bagi
penawaran < 80 % HPS
2. Penawaran yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan negosiasi
teknis dan biaya terhadap penawaran terendah pertama.
Slide 7
EVALUASI
PENAWARAN
Evaluasi Penawaran
Harga
a. Evaluasi
dokumen
penawaran harus
berdasarkan
pada pedoman
evaluasi
penawaran yang
ditetapkan dalam
Dokumen
Pengadaan.
b. Harga penawaran
yang nilainya di
bawah 80% HPS.
NO
Penetapan
Harga Penawaran
<80% HPS
WAJAR
YES
Klarifikasi
Kewajaran
Harga
TIDAK
WAJAR
Gugur
MENOLAK
TERIMA
Jaminan Pelaksanaan
dinaikan sebesar 5% dari
HPS
Gugur
Penetapan
Slide 8
Evaluasi Kewajaran Harga < 80 % HPS
1) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah,
bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya
pada setiap mata pembayaran utama;
2) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah,
bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
3) Hasil penelitian butir 1) dan butir 2) digunakan untuk menghitung harga
satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang
ditawarkan; dan
4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga
penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan
volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.
Apabila hasil evaluasi > harga penawaran → tidak wajar dan gugur.
Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan
pelaksanaan menjadi
sebesar 5% dari HPS
Slide 9
KETERLAMBATAN
(Melewati Tahun Anggaran)
a. Keterlambatan & akan melampaui TA berjalan akibat kesalahan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000
dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari
keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari
tersebut dapat melampaui TA berjalan.
b. Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui TA
berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber
dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan
diselesaikan.
Catatan:
Sesuai Permenkeu No 194/PMK.05/2014
Slide 10
c.
Penyedia Jasa menyampaikan pernyataan kesanggupan kepada
KPA:
menyelesaikan sisa pekerjaan
Waktu penyelesaian sisa pekerjaan maksimal 50 hari kalender
dikenakan denda keterlambatan
Tidak menuntut kompensasi bunga bila terjadi keterlambatan
pembayaran sisa pekerjaan akibat keterlambatan revisi
anggaran
Jaminan/garansi Bank senilai jaminan pelaksanaan dengan
masa jaminan 50 (lima puluh) hari.
Slide 11
d. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dinilai Penyedia
Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
e. Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak, Pokja dapat melakukan
penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya
pada pekerjaan yang sama atau Penyedia Jasa yang mampu dan
memenuhi syarat.
Slide 12
PEMUTUSAN KONTRAK
Perpres No. 04 Tahun 2015 Pasal 93
Pemutusan Kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa dikenakan sanksi
sbb:
1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan
2. Sisa uang muka harus dilunasi atau Jaminan Penawaran
dicairkan
3. Denda keterlambatan
4. Masuk Daftar Hitam
Slide 13
SANKSI DAFTAR HITAM
Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
1. Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa pada proses pemilihan dan/atau
pelaksanaan kontrak
2. Di tetapkan oleh PA/KPA berdasarkan:
a. usulan Pokja/PPK
b. Rekomendasi APIP
3. Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan keberatan kecuali sedang
dalam pemeriksaan APIP
4. Sanksi berlaku selama 2 tahun
5. Sanksi diberikan kepada:
a. Seluruh penyedia B/J yang berkonsorsium
b. Kantor pusat dan cabang/perwakilan
c. Kantor induk tidak berlaku kpd anak perusahaan dan sebaliknya.
6
PA/KPA menyampaikan kepada LKPP untuk ditayangkan pada Daftar
Hitam Nasional.
Slide 14
Material On-Site
Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan 70%,
dengan ketentuan:
a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum
dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak
manapun; dan
6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu
kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2) dan
butir a.3) tidak diperlukan;
c. Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.
Slide 15