Materi BPJS Ketenagakerjaan

Download Report

Transcript Materi BPJS Ketenagakerjaan

PROGRAM & MANFAAT
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung I
Jl. Penghulu Hasan Mustapa No. 39
T : (022) 7102733 - 7204486
F : (022) 7275570
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
DASAR HUKUM
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya
menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan
makmur.
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah :
a. Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
•
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
PerPres. No. 109 Tahun 2013
Pasal 5 ayat (2)
Bahwa Pemberi Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan
pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari
Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian secara bertahap kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 5 ayat (3)
Penahapan awal sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), Pemberi
Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian selambatlambatnya tanggal 1 Juli 2015, sedangkan untuk Program Jaminan
Hari Tua dan Jaminan Pensiun paling lambat tahun 2029.
PerPres. No. 109 Tahun 2013
Pasal 5 ayat (1)
Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara meliputi :
• calon pegawai negeri sipil
• pegawai negeri sipil
• anggota TNI
• anggota POLRI
• pejabat negara
• pegawai pemerintah non pegawai negeri
• prajurit siswa TNI, dan
• peserta didik POLRI.
PNS JAWA BARAT
SE Gubernur Jawa Barat
No. 465/64/Bangsos tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan :
• Bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, wajib
mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
selambat-lambatnya mulai 1 Juli 2015.
• Anggaran untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2015.
SE Walikota Bandung
No. 440/SE.105-Disnaker tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial BPJS :
• Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
sesuai dengan program Jaminan Sosial yang wajib diikuti.
TRANSFORMASI
MENJADI
PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan
pada tanggal 01 Januari 2014 dan ber badan hukum publik sesuai
UU No. 24 Tahun 2011.
PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :
Kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja berangkat dari rumah
menuju tempat kerja, ditempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan
yang biasa ditempuh, atau tugas dari pekerjaan di luar jadwal rutin.
JAMINAN KEMATIAN (JK) :
Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal bukan
karena akibat kecelakaan kerja guna meringankan beban keluarga,
diberikan berupa jaminan dan biaya pemakaman serta santunan berkala.
JAMINAN HARI TUA (JHT) :
Jaminan berupa tabungan untuk mempersiapkan hari tua kelak, dapat
diambil setelah mencapai usia 55 Tahun dan atau telah non aktif dengan
masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan.
JAMINAN PENSIUN (JP) :
Jaminan yang diberikan secara bulanan (efektif berlaku 1 Juli 2015).
IURAN PROGRAM
PEMBERI KERJA PENYELENGGARA NEGARA
PP 84/2013
Tanggungan
pengusaha
(%) *
Tanggungan
tenaga kerja
(%) *
Jaminan Kecelakaan Kerja
0,24
-
Jaminan Kematian
0,3
-
Jaminan Hari Tua
3,7
2
Program BPJS Ketenagakerjaan
* dikalikan dengan upah yang dilaporkan
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Merupakan perlindungan dasar yang
diberikan kepada peserta ketika
mengalami kecelakaan kerja pada
saat tenaga kerja berangkat dari
rumah menuju tempat kerja, di
tempat kerja, dan pulang ke rumah,
melalui jalan yang biasa ditempuh,
atau tugas dari pekerjaan di luar
jadwal rutin.
MANFAAT PERLINDUNGAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Penggantian Biaya
Biaya transportasi
darat : Rp 750.000
Laut : Rp 1.000.000
udara : Rp 2.000.000
Biaya pengobatan / perawatan
biaya pengobatan / perawatan / jasa dokter
biaya rawat inap : tarif kelas 1 RS Pemerintah
maksimum Rp 20.000.000
Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB)
100% untuk 4 bulan pertama
75% untuk 4 bulan kedua
50% untuk bulan-bulan berikutnya
MANFAAT PERLINDUNGAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Apabila cacat :
Biaya penggantian pembelian orthose dan
prothese
standar RC Dr Suharso Surakarta plus 40%
Cacat fungsi : % fungsi x % tabel x 80 bulan upah
Cacat tetap sebagian : % tabel x 80 bulan upah
Cacat tetap total : 70% x 80 bulan upah
plus tunjangan berkala 24 bln @ Rp 200.000/bln
atau dibayar sekaligus dimuka Rp. 4.800.000,-
Apabila meninggal dunia :
Jaminan kematian 60% x 80 bulan upah
Biaya pemakaman Rp. 2.000.000,Tunjangan berkala 24 bln @ Rp 200.000/bln
atau dibayar sekaligus dimuka Rp. 4.800.000,-
KASUS KECELAKAAN KERJA
PESERTA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
KASUS KECELAKAAN KERJA
TIDAK TERLINDUNGI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
Bupati Indramayu, Ana Sophana
menyerahkan santunan kepada
korban Kecelakaan Kerja.
Pada kesempatan itu Bupati
memberikan bantuan berupa uang
tunai sebesar Rp. 5.000.000,beras dan mie instant. Bantuan
juga diberikan pihak Kecamatan
Sindang sebesar 500 ribu rupiah.
Sumber :
http://tabloidmh.blogspot.com/2011/10/annasophanah-santuni-taufan.html
ILUSTRASI
Ilustrasi besarnya santunan kecelakaan kerja :
 Cacat Total Tetap
Santunan = 70% x 80 bulan upah
= 56 x Rp. 2.356.000,= Rp. 131.936.000, Meninggal Dunia
Santunan = 60% x 80 bulan upah
= 48 x Rp. 2.356.000,= Rp. 113.088.000,Asumsi upah yang dilaporkan Rp. 2.356.000,-
TABEL : Persentase santunan tunjangan
cacat tetap sebagian
JAMINAN KEMATIAN
Jaminan yang diberikan kepada tenaga
kerja yang meninggal bukan akibat
kecelakaan kerja guna meringankan
beban keluarga, diberikan berupa
jaminan kematian, biaya pemakaman
dan santunan berkala.
MANFAAT PERLINDUNGAN
JAMINAN KEMATIAN
JKM - Jaminan Kematian
Meninggal bukan karena
Jaminan kematian
Biaya pemakaman
Santunan berkala
atau dibayar sekaligus
kecelakaan kerja
Rp. 14.200.000,Rp. 2.000.000,Rp. 200.000 / bln
Rp. 4.800.000,-
Peserta BPJS TK masih berhak memperoleh
perlindungan Jaminan Kematian selama 6
(enam) bulan sejak tenaga kerja ybs berhenti
bekerja.
JAMINAN HARI TUA
Jaminan yang dibayarkan
atau di kembalikan kepada
Peserta sebesar iuran yang
terkumpul beserta hasil
pengembangannya
SIMULASI SALDO JHT
SIMULASI SALDO JHT
 Upah yang dilaporkan Rp. 2.356.000,Jumlah tahun (asumsi)
saldo awal
Iuran JHT
Hasil pengembangan JHT
:
:
:
:
15 Tahun
Rp. 0,Rp. 24.172.560,Rp. 17.858.414,60
Saldo akhir (15 tahun)
: Rp. 42.030.974,60
Perhitungan simulasi di atas dengan asumsi :
- Upah tetap
- Besarnya pengembangan 7% per tahun
- Iuran 3.7 % dari perusahaan & iuran 2% dari tenaga kerja (Total 5.7%)
HONORER DINAS YANG TELAH MENJADI PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN
1.
2.
3.
4.
5.
PD KEBERSIHAN
DINAS PETERNAKAN
BP3 IPTEK
DINAS PERTANIAN
BATAN BANDUNG
Source: google.com
“Jaminan Sosial Tenaga Kerja”
Tenaga Kerja Sektor Konstruksi
Dasar Hukum Sistem Jaminan Sosial Sektor
Jasa Konstruksi
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diatur
secara wajib melalui UU No. 3 Tahun 1992, sedangkan pelaksanaannya
dituangkan dalam PP No. 14 Tahun 1993 dan Kep Presiden No. 22 Tahun
1993.
Khusus pada sektor Jasa Konstruksi pelaksanaannya dituangkan melalui
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
KEP-196/MEN/1999
Contoh Perhitungan
Nilai Proyek (NP)
= Rp 6.600.000.000,NP dikurangi PPN 10 % = Rp 6.000.000.000 x 100/110
= Rp 6.000.000.000,Penetapan Iuran:
a. 0,24 % x Rp 100.000.000,b. 0,19 % x Rp 400.000.000,c. 0,15 % x Rp 500.000.000,d. 0,12 % x Rp 4.000.000.000,e. 0,10 % x Rp 1.000.000.000,-
= Rp 240.000,= Rp 760.000,= Rp 750.000,= Rp 4.800.000,= Rp 1.000.000,- +
Iuran yang harus dibayar
= Rp 7.550.000,-
Prosedur Pendaftaran
1. Mengisi lengkap, ditandatangani, dicap formulir :
a. Form No. 1/HBK–JK untuk Pendaftaran
Proyek Konstruksi
b. Form No. 1a/HBK–JK untuk Daftar Harga
Satuan Upah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi.
2.
Membayar iuran melalui Bank Jabar Cab. Bandung Rek. No. 001.002.005.6002
HATUR NUHUN