Transcript Ttg Studi Kebijaksanaan Pemerintahan  Definisi & Unsur-Unsur Kebijaksanaan Pemerintahan  Tipologi Kebijaksanaan Pemerintahan  Studi Kebijaksanaan  Keterbatasan Studi Kebijaksanaan.

Ttg Studi
Kebijaksanaan Pemerintahan
 Definisi & Unsur-Unsur Kebijaksanaan
Pemerintahan
 Tipologi Kebijaksanaan Pemerintahan
 Studi Kebijaksanaan
 Keterbatasan Studi Kebijaksanaan
Definisi
Kebijaksanaan Pemerintahan
 William Jenkins:
Satu set dari keputusan yg saling berhub yg
diambil oleh aktor politik atau grup dengan
mempertimbangkan tujuan yg dicapai dan alat utk
mencapainya dlm situasi yg spesifik dimana
keputusan tsb harus, secara prinsip, didlm
kekuasaan para aktor utk dpt dicapai.
Thomas R. Dye:
Pilihan-pilihan apa pun oleh pemerintah baik untuk
melakukan (sesuatu) atau tidak melakukan
(sesuatu)
 Carl J. Frierich:
Suatu arah tindakan yg diusulkan pd
seseorang, golongan atau pemerintah dlm
suatu
lingkungan
dg
halangan2
&
kesempatan2nya,
yg
diharapkan
dpt
memenuhi & mengatasi halangan tsb dlm
rangka mencapai suatu tujuan tertentu
 James E. Anderson:
Suatu arah tindakan yg mempunyai tujuan
tertentu, yg dilaksanakan oleh aktor atau
sekumpulan aktor dalam mengatasi suatu
masalah
Unsur-Unsur dlm
Kebijaksanaan Pemerintahan
 Mempunyai latar belakang & tujuan
tertentu
 Mempunyai mekanisme utk mencapai
tujuan  siapa melakukan apa, bgm &
kapan
 Dihasilkan oleh interaksi dari beberapa
aktor yg mempunyai kepentingan yg
berbeda2
Tipologi
Kebijaksanaan Pemerintah
1. Patronage atau Promotional Policy
Kebijaksanaan yg menyediakan insentif bagi
siapa melaksanakan kebijaksanaan pemerintah
 penggunaan “carrots”
Macamnya:
1. Subsidi: mis subsidi BBM
2. Kontrak: mis standar keselamatan kerja
3. Surat Ijin: mis ijin pengelolaan hutan
2. Regulatory Policy
Kebijaksanaan yg memberikan kewenangan kontrol bg
pemerintah utk aktivitas2 tertentu  penggunaan
“sticks”
Contoh yg paling umum adalah Kitab Undang2 Hukum
Pidana dan pajak2 tertentu spt pajak rokok, alkohol, dll
(tujuannya bukan utk meningkatkan pendapatan pem tp
utk mengontrol perilaku2 tertentu)
3. Redistributive Policy
Kebijaksanaan yg memberikan keuntungan pada satu
pihak & merugikan pihak yg lain dg tujuan utk
realokasi kesejahteraan. Contoh: Pajak
Studi Kebijaksanaan
 Kode Hamurabi  public policy di Kota
Mesopotamia pd abad 21 SM yg berisi
prosedur kriminal, UU kepemilikan,
perdagangan, hub keluarga & perkawinan,
dll.
 Arthashastra yg ditulis oleh Kautilya pd thn
300 SM ttg pengambilan kebijaksanaan yg
meliputi kemasyrakatan, pemerintahan &
ekonomi di India.
 Periode Plato & Aristoteles
 Policy Studies makin berkembang ketika terjadi
krisis ekonomi dunia  Kebijakan New Deal dr
Franklin Rosevelt
 Perkembangan studi kebijaksanaan pemerintahan jg
ditentukan oleh makin populernya ideologi neoliberal yg berusaha meminimalisir peran negara
seminim mungkin  Thacherism & Reagenism
 Dlm ekonomi sektor publick, peran Negara tetap
diperlukan utk mengatasi kegagalan kompetisi di
pasar, menyediakan public goods, meminimalisir
terjadinya externalities, mengatasi incomplete market,
kegagalan informasi, menanggulangi pengangguran,
inflasi dan disequilibirium.
 Dlm Ilmu Politik, Policy Studies bahkan telah
menjadi jantung dari Ilmu Politik itu sendiri.
 Dlm Ilmu Politik, Public Policy setidaknya
dilihat dlm 4 fokus (regime, variabel2 utama
yg mempengaruhi kebijaksanaan, isi dan
akibat dari sebuah kebijaksanaan) & 2 level
(studi kebijaksanaan/policy studies yg bersifat
deskriptif dan analisa kebijaksanaan/policy
analysis yg bersifat prescriptive).
 Dewasa ini Public Studies semakin populer.
Bahkan ada yg beranggapan bhw studi
kebijaksanaan sdh menjadi ilmu tersendiri
(policy science) yg berciri multi disiplin,
problem-solving & secara tegas normatif 
dipelopori oleh Harold Laswell
Keterbatasan
Kebijaksanaan Pemerintahan
Sbg Sebuah Science
Policy “Science” tidak punya kesepakatan
dlm fondasi teoritik sbg sebuah “science”,
namun hanya menawarkan kemungkinan
teoritis.
Policy “Science” bukanlah sebuah science krn
bukan teori yg lebih penting dr kebijaksanaan
yg riil, tapi nilai (value), kepibadian
(personality), ambisi, preferensi individual dan
creativitaslah yg lebih punya kontribusi.
 Hal tersebut kemudian menimbulkan
gap antara teori (teoritisi) dg praktek
(praktisi)
kebijaksanaan
pemerintahan
 Hal ini terkait dengan debat lama ttg
apakah teoritisi hrs mjd praktisi 
debat ttg apakah ilmuwan perlu
masuk ke kekuasaan atau tidak