Transcript KASUS HUKUM KONTRAK Oleh : IR . HARIS PURADIREDJA WIDYAISWARA UTAMA MUDA BIDANG PENGADAAN Presentation edited by : TH.

KASUS
HUKUM KONTRAK
Oleh :
IR . HARIS PURADIREDJA
WIDYAISWARA UTAMA MUDA BIDANG PENGADAAN
Presentation edited by : TH
1
KASUS PERIKATAN HUKUM KONTRAK
KONSTRUKSI
1. Pemutusan Kontrak di Proyek Jalan
2. Pemutusan kontrak dalam pengadaan
obat
2
KASUS PERIKATAN HUKUM KONTRAK
1. Pemutusan Kontrak di Proyek Jalan
3
STUDI KASUS PEMUTUSAN KONTRAK
DI PROYEK JALAN
1.
2.
3.
4.
Suatu kontrak pekerjaan peningkatan jalan, panjang 40 km di
Jawa Barat.
Penyedia jasa perusahaan JO, kontraktor A (lokal) dan B (asing).
Kontraktor A ternyata tidak punya apa-apa, kontraktor B sleeping
partner, dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktor A sebagai Team
Leader dan yang menanda tangani kontraknya, melaksanakan
sendiri kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian JO nya.
Dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktor A tidak mempunyai
modal yang cukup, sewa alat-alat besar tidak dibayar, sub
kontraktor usaha kecil tidak dibayar, pengembalian kredit ke bank
macet, akibatnya :
a. penyewa alat membongkar paksa alat-alat beratnya
dilapangan karena sewa alatnya tidak dibayar.
b. pelaksanaan pekerjaan dilapangan terhenti total.
4
STUDI KASUS PEMUTUSAN KONTRAK
DI PROYEK JALAN
5.
6.
Pemutusan kontrak berlarut-larut , pimpro tidak berani mengambil
tindakan tegas karena komisaris utama perusahaan adalah
mantan pejabat tinggi dan mantan gubernur.( kondisi ini
dimanfaatkan benar oleh kontraktor ).
13 tahun kemudian kontraktor menggugat pimpro ke pengadilan
karena dulu merasa tidak perlakukan secara adil.
5
PERTANYAANNYA ADALAH :
1.
2.
3.
LANGKAH-LANGKAH APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH
PIMPRO DALAM MENGHADAPI KONDISI SEPERTI ITU ?
BAGAIMANA TAHAP-TAHAP MENUJU KEPADA PROSES
PEMUTUSAN KONTRAK?
BAGAIMANA PROSES GUGATAN PERDATA DIPENGADILAN ?
6
LANGKAH2 YANG DIPERLUKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lakukan pre construction meeting , tegaskan tugas dan kewajiban
kontraktor.program mobilisasi, masukan dalam adendum kontrak :
jadual waktu pelaksanaan ( curva S ). Berikan test case 3 bulan
pembuktian pencapaian target fisik.
Setiap pekerjaan harus ada request dan approval.
Buat laporan harian (mencatat : jumlah tenaga yang ada di lapangan,
bahan dan peralatan yang tersedia, volume yang dihasilkan, data hujan)
nantinya diminta hakim sebagai bukti Kontraktor wanprestasi
Buat teguran untuk setiap keterlambatan pekerjaan, ingatkan pasal-pasal
terkait dengan sanksi/putus kontrak.
Lakukan rapat pembuktian setiap 3 bulan pada kondisi keterlambatan
yang telah mencapai kritis, berikan peringatan-peringatan.
Butir 4. dan 5. lakukan secara terus menerus.
7
TAHAP-TAHAP MENUJU PROSES PEMUTUSAN
KONTRAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Periksa dengan teliti pasal-pasal dokumen kontrak tentang pemutusan
kontrak (pasal 59 ), misalkan ada yang berbunyi :“kontraktor dapat diputus
kontrak apabila dalam periode 28 hari berturut-turut terbukti tidak bekerja
atau kontraktor meninggalkan lapangan”.
Harus terbukti secara dokumentasi bahwa kontraktor memang tidak
bekerja selama 28 hari berturut2 yaitu dari bukti laporan harian .
Putus kontrak secara sepihak dapat dilakukan dalam hal keterlambatan
melebihi jumlah denda per hari senilai jaminan pelaksanaan.
Setelah diyakini kontraktor tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak , KELUARKAN SURAT
PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK.
Sita jaminan pelaksanaan, setorkan ke kas negara (periksa dengan teliti
masa laku jaminan pelaksanaan, ajukan claim sebelum habis masa berlaku
jaminan)
Bentuk panitia pemutusan kontrak, undang kontraktor untuk hitunghitungan, buat berita acara pemutusan kontrak.
Simpan dokumen proyek ditempat yang aman yang setiap saat dapat
dengan mudah dicari.
8
PROSES GUGATAN DI PENGADILAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13 tahun kemudian kontraktor menggugat kepengadilan didahului dengan
somasi, somasi dilakukan 5 kali.
Setiap somasi harus dijawab, bila tidak dijawab kontraktor dapat
mengajukan gugatannya langsung ke pengadilan.
Kontraktor mendaftarkan gugatannya kepengadilan.
Pimpro membuat eksepsi atas gugatan kontraktor (disarankan
menggunakan pengacara dari luar, seharusnya pengacara disediakan dari
staf Biro Hukum, tapi biasanya kualifikasinya lemah, dan dari pengalaman
pimpro sering kalah di pengadilan).
Pengadilan melakukan pemanggilan untuk sidang di pengadilan.
Sidang ke 1. replik : mendengarkan gugatan kontraktor,
Sidang ke 2. duplik : mendengarkan eksepsi dari pimpro…dst.
Keputusan pengadilan Negeri (belum merupakan Keputusan tetap).
Yang kalah tidak menerima putusan pengadilan, dapat mengajukan
banding ke Pengadilan tinggi, paling lambat 2 minggu sejak Keputusan
Pengadilan negeri.
9
PROSES GUGATAN DI PENGADILAN
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kontraktor membuat Memori banding, dan Pimpro membuat kontra
Memori banding ( Pimpro bisa saja tidak membuat Memori banding,
atau tidak menggunakan haknya, Pimpro dapat saja membiarkan/tidak
mengurus proses banding tsb berjalan apa adanya).
Akan ada pemberitahuan kepada pimpro dari Pengadilan negeri bahwa
Memori banding akan dikirim ke Pengadilan tinggi, dan diberi waktu 2
minggu kepada pimpro untuk menyiapkan kontra memori banding).
Pengadilan tinggi hanya memeriksa berdasarkan berkas memori banding
yang diajukan.
Pengadilan tinggi dapat : mengukuhkan putusan PN, membatalkan
putusan PN, atau membuat putusan sendiri yang sama sekali tidak
berdasarkan putusan PN (merubah sifat putusan PN).
Pencabutan gugatan banding dapat dilakukan sebelum putusan
Pengadilan tinggi
Yang kalah tidak menerima putusan pengadilan tinggi, dapat mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung (MA), paling lambat 2 minggu sejak Keputusan
Pengadilan tinggi.
10
KASUS PERIKATAN HUKUM KONTRAK
2. Pemutusan kontrak dalam pengadaan obat
11
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK
KASUS PENGADAAN OBAT
1.
2.
3.
4.
Suatu kontrak pengadaan obat senilai Rp. 1,4 miliar,
ditandatangani pada bulan 15 juni 2005 dan waktu pelaksanaan
berahir 15 agustus 2005 (2 bulan)
Jaminan pelaksanaan dari bank asli diserahkan sebelum tanda
tangan kontrak senilai 5% (Rp.70 juta) dan jaminan uang muka
asli dari bank senilai 20% senilai (Rp.280 juta)
Penyerahan obat tidak dapat diserahkan sesuai waktu yang
tersedia, karena terjadi masalah produksinya pabriknya diluar
negeri, karena obat dibutuhkan proyek mengambil kebijaksanaan
untuk memperpanjang waktu penyerahan obat/memperpanjang
kontrak selama 2 bulan sampai dengan 15 oktober 2005.
Suplier tetap tidak dapat menyerahkan obat sebelum 15 oktober
2005 dan dilakukan pemutusan kontrak.
12
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK
KASUS PENGADAAN OBAT
PERMASALAHAN :
1. Pada waktu akan diperpanjang, jaminan pelaksanaan asli dan
jaminan uang muka asli dipinjam suplier dengan alasan untuk
keperluan perpanjangan berlaku jaminan, namun sampai
dengan putus kontrak, kedua jaminan tidak diperpanjang dan
jaminan asli keduanya tidak dikembalikan.
2. Masih ada sisa fisik 60% yang belum dibayar, dan suplier tidak
mau menandatangani pengajuan pembayarannya, karena tidak
mau pembayaran diperhitungkan / dipotong sisa uang muka
yang belum dikembalikan dan jaminan pelaksanaan senilai
Rp.75 juta (5%).
13
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
PERMASALAHAN :
3. Apakah dibenarkan telah memperpanjang kontrak menjadi 4 bulan
dengan alasan karena kebutuhan instansi yang mendesak pada
saat itu ?
4. Apakah alasan keterlambatan produksi pabrik termasuk
keadaan memaksa / diluar kemampuan suplier (bukankah itu
termasuk resiko suplier ?)
5. Kalau suplier tidak bersedia menagih, dan dana dalam DIPA hangus
bagaimana penyelesaiaannya ?
14
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
PERMASALAHAN :
6.
7.
Apakah KPPN mau membayar tanpa permohonan / tandatangan
tagihan dari suplier ?
Suplier wanprestasi (tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan /
uang muka, dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang
diperjanjikan dalam kontrak) kenapa kita takut ke pengadilan ?
15
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
LANGKAH TINDAKAN TURUN TANGAN PENANGANAN MASALAH
1. Masalah harus diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran
berakhir, dengan mengupayakan agar :
a. Suplier mau mengajukan tagihan sisa fisik 60%, mau dipotong
jaminan pelaksanaan / jaminan uang muka, dipotong denda
keterlambatan.
b. Lakukan negosiasi melalui mediasi, bila perlu buat
bargaining, kesepakatan2 yang win – win solution
2. Bila tidak tercapai kesepakatan :
a. Buat berita acara pemutusan kontrak, sampaikan tertulis
kepada suplier, buat peringatan2 akan hangusnya dana
tersedia dalam DIPA
b. Siapkan/lengkapi dokumen2 pendukung dalam rangka
menghadapi gugatan suplier ke pengadilan.
16
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
KESIMPULAN
a. Jangan sampai pemeriksa berpendapat memperpanjang waktu
untuk menghindarkan denda.
b. Pemutusan kontrak dilakukan setelah keterlambatan melampaui
nilai jaminan pelaksanaan, jadi denda tetap dikenakan.
c. Suplier dari awal berniat tidak baik, tidak memperpanjang jaminan
uang muka dan jaminan pelaksanaan, agar proyek tidak dapat
mencairkan.
d. Pengguna B/J lalai telah memberikan jaminan asli yang
seharusnya tidak boleh diserahkan aslinya, bendaharawan
dianggap lalai karena dipandang sebagai orang yang paling
mengetahui tentang keuangan.
17
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
KESIMPULAN
e.
Berikan peringatan secara terus menerus, mengingatkan bahwa dana
tersedia dapat dicairkan sampai dengan medio Desember 2005 bila tidak
hangus dan tidak dapat dibayar (peringatan tertulis dan dengan tanda
terima surat.
f.
Siap kondisi paling buruk digugat ke pengadilan, kumpulkan dokumendokumen pendukung untuk bukti di Pengadilan / jawaban eksepsi.
g.
Pemutusan kontrak tidak dapat dihindarkan, Tahun Anggaran akan
berakhir dan suplier diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
kontrak.
18
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
KESIMPULAN
h. Dalam hal suplier tidak mengajukan permohonan pembayaran
fisik 60% dan proyek mengajukan tanpa tanda tangan
permohonan suplier, KPPN tidak mau membayar ?
i.
Suplier yang wanprestasi (tidak memperpanjang jaminan, tidak
mengirim barang sesuai kontrak), siap ke pengadilan .
j.
Menurut Bawasda propinsi Jawa Barat jaminan pelaksanaan /
uang muka, tidak bisa dipotong dalam hitung2an Berita
pemutusan kontrak
19
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
SARAN
a. Menyiapkan alasan perpanjangan waktu, harus dapat dibuktikan
bahwa program kegiatan instansi memang benar2 membutuhkan
obat tsb, dan kalau tidak tersedia masyarakat / negara dirugikan.
b. Jumlah hari perpanjangan waktu harus dihitung sewajar mungkin.
c. Jangan menunda pembayaran, bayarkan sisa fisik 60% dengan
dasar perhitungan : (60% x Rp.1.4 miliar) – (sisa uang muka yang
belum lunas) – (jaminan pelaksanaan 5% ; Rp.70 juta) – (denda
maksimum keterlambatan) – (PPN).
d. Suplier mengajukan permohonan perpanjangan waktu secara
tertulis dengan alasan dan data pendukung dari suplier, panitia
meneliti dan mengevaluasi.
20
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
SARAN
e. Dapat menggunakan alasan perpanjangan waktu : Masalah yang
timbul diluar kendali penyedia jasa.
f.
Pemutusan kontrak dilakukan setelah keterlambatan melebihi 50
hari (melebihi nilai jaminan pelaksanaan).
g. Bentuk panitia pemutusan kontrak.
h. Buat Berita acara pemutusan kontrak, kirimkan berita acara tsb
kepada suplier dengan tanda terima, agar suplier menandatangani
terlebih dulu
i.
Dalam berita acara memuat perhitungan tentang pemotongan sisa
uang muka, jaminan pelaksanaan, denda keterlambatan, PPN.
j.
Upayakan penyelesaian sengketa diselesaikan diluar pengadilan,
melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.
21
APLIKASI TEKNIK NEGOSIASI DALAM
PENGADAAN OBAT (periode pelaksanaan kontrak)
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI.
Negosiasi dalam Penyelesaian sengketa melalui mediasi
antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dengan SUPLIER, dilakukan :
1). Agar penyelesaian sengketa diselesaikan diluar pengadilan,
diselesaikan sebelum TA anggaran berakhir.
2). Dicapai penyelesaian yang win – win solution
Tugas Mediator hanya memfasilitasi pelaksanaan negosiasi antara
pengguna/kuasa pengguna anggaran dengan kontraktor.
22
APLIKASI TEKNIK NEGOSIASI DALAM
PENGADAAN OBAT (periode pelaksanaan kontrak)
Negosiasi dimaksudkan agar :
1. Diperoleh proses yang lebih cepat dan efisien yang dilakukan
melalui perundingan.
2. Dicapai keadilan, kepatutan dan kesetaraan bagi para pihak
dalam suatu perjanjian kontrak.
3. Agar negosiasi berjalan lebih fair, tidak terjadi negosiasi yang
dipengaruhi pendekatan kekuasaan dan melindungi pihak yang
lemah dalam bernegosiasi.
4. Diperoleh kesepakatan yang diterima kedua pihak.(win – win
solution)
5. Dihindarkan bertambahnya kerugian negara.
23
APLIKASI TEKNIK NEGOSIASI DALAM
PENGADAAN OBAT (periode pelaksanaan kontrak)
PEDOMAN NEGOSIASI
1. Mediator harus memahami benar2 permasalahan antara pihak
yang bersengketa.
2. Pilih mediator yang mempunyai sertifikat keahlian, yang
diterima kedua pihak, bila perlu dibantu dengan seorang penilai
ahli.
3. Para pihak dalam perundingan harus mempunyai otoritas
memutuskan (tanyakan dengan cara yang sopan dan halus).
4. Mediator harus ahli dibidang / substansi yang
dipermasalahkan.
5. Mediator memimpin perundingan, mengusulkan alternatif dan
menganalisa pemecahan masalah.
24
APLIKASI TEKNIK NEGOSIASI DALAM
PENGADAAN OBAT (periode pelaksanaan kontrak)
PEDOMAN NEGOSIASI
6.
7.
8.
9.
Mediator agar mempelajari, memeriksa, menghitung, dan
menilai kewajaran bargening yang diajukan dari suplier.
Mediator menghitung jumlah nilai bargening yang wajar yang
diajukan.
Mediator memberikan alasan kenapa nilai bargaining demikian
Yakinkan bahwa negara tidak dirugikan, dan tidak melanggar
ketentuan dokumen lelang / peraturan per undang2 an yang
berlaku.
25
APLIKASI TEKNIK NEGOSIASI DALAM
PENGADAAN OBAT (periode pelaksanaan kontrak)
PEDOMAN NEGOSIASI
10. Biasanya ada pihak yang memaksakan kehendak, upayakan
pertimbangan / keputusan sewajar/ seadil mungkin. ( ingat ,
proyek akan diperiksa, jangan ada kesan rekayasa yang dapat
merugikan negara ).
11. Mediator mampu menciptakan suasana yang konstruktif dalam
diskusi.
12. Mediator merumuskan kesepakatan para pihak.
13. Mediator tidak mempunyai kewenangan memutuskan sengketa.
14. Mediator membuat risalah rapat yang ditandatangani para pihak,
26
TERIMA KASIH
27