Transcript ppt komisi pemberantasan korupsi

SEJARAH LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA
1.ORDE LAMA
a. Kabinet Juanda
Di masa orde lama terbentuk badan
pemberantasan korupsi, yaitu dengan
perangkat aturan Undang-Undang Keadaan
Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling
Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin
oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang
anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan
Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat
harus menyampaikan data mengenai pejabat
tersebut dalam bentuk isian formulir yang
disediakan.
b. Operasi Budhi
Melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963,
pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu
menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan
Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono
Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih
dikenal dengan Operasi Budhi.
Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman
pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti
menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi
(Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya
serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.
Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring
dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi
pada masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur
lambat, bahkan macet.
2. ORDE BARU
Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato
kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto
terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang
tidak mampu memberantas korupsi dalam
hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke
istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar
seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan
Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung.
Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai
dipertanyakan dan berujung pada kebijakan
Soeharto untuk menunjuk Komite Empat
beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap
bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes,
I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto.
3. ERA REFORMASI
Usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie
dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi
atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat
Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman.
Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Melalui
suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya
dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31
Tahun 1999 dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.
TUGAS – TUGAS KPK
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan
tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
WEWENANG KPK DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS KOORDINASI
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan
tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Meminta dengar pendapat atau pertemuan dengan
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi; dan
5. Melaksanakan laporan instansi terkait mengenai
pencegahan tindak pidana korupsi.
PENGERTIAN KORUPSI
Ӫ Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus / politisi maupun pegawai negeri, yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya
diri atau memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan
publik yang dipercayakan kepada mereka.
Ӫ Dalam arti yang luas, korupsi politis adalah
penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan
pribadi.
Untuk pertama kalinya korupsi menjadi istilah yuridis dalam
peraturan penguasa militer PRT/PM/06/1957 tentang
pemeberantasan korupsi. Di dalam peraturan ini diartikan
sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan
perekonomian Negara”.Yang termasuk kategori tindakan
korupsi yaitu:
1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk
kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain /
untuk kepentingan badan yang langsung merugikan keuangan
dan perekonomian negara.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang
menerima gaji atau upah dari keuangan negara dengan
mempergunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh
jabatan, langsung atau tidak langsung memberikan
keuntungan baginya.
JENIS – JENIS KORUPSI
1. Korupsi transaktif disebabkan oleh adanya kesepakatan
timbale balik antara pihak pemberi dan penerima demi
keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka
mengusahakan keuntungan tersebut. Hal ini biasanya
melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat
dengan pejabat-pejabat pemerintah.
2. Pemerasan adalah korupsi dimana pihak pemberi dipaksa
menyerahkan uang suap untuk mencegah kerugian yang
menganca dirinya, kepentingannya, atau suatu yang berharga
dari dirinya.
3,. KORUPSI DEFINISIF ADALAH PERILAKU KORBAN KORUPSI DENGAN
PEMERASAN, JADI KORUPSINYA DALAM MEMPERTAHANKAN DIRI.
4. KORUPSI INVESTIF ADALAH PEMBERIAN BARANG ATAU JASA TAPA
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN TERTENTU, SELAIN KEUNTUNGAN YANG MASIH
ANGAN-ANGAN ATAU YANG DIBAYANGKAN AKAN DI PEROLEH DI MASA YANG
AKAN DATANG.
5. NEPOTISME ATAU KORUPSI PERKERABATAN MELIPUTI MENUNJUKKAN
SECARA TIDAK SAH TERHADAP SAUDARA-SAUDARA ATAU TEMAN UNTUK
MENDUDUKI JABATAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN. IMBALAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN NORMA DAN PERATURAN MUNGKIN DAPAT
BERUPA UANG, FASILITAS KHUSUS DAN SEBAGAINYA.
6. OTOGENIK ADALAH BENTUK KORUPSI YANG TIDAK MELIBATKAN ORANG
LAIN DAN PELAKUNYA HANYA SATU ORANG SAJA.
KONDISI YANG MENDORONG MUNCULNYA KORUPSI
1. Konsentrasi kekuasan di pengambil
keputusan yang tidak bertanggung jawab
langsung kepada rakyat, seperti yang
sering terlihat di rezim-rezim yang
bukan demokratik.
2. Kampanye-kampanye politik yang mahal,
dengan pengeluaran lebih besar dari
pendanaan politik yang normal.
3. Gaji pegawai pemerintah yang sangat
kecil.
4. Kurangnya kebebasan berpendapat atau
kebebasan media massa
Menurut Boni Hargen penyebab terjadinya korupsi
terbagi menjadi 3 wilayah yaitu:
Wilayah Individu, dikenal sebagai aspek manusia yang
menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti
peluang terjadinya korupsi termasuk di dalamnya adalah faktor
kemiskinan.
Wilayah Sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi.
Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang
tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan
sebuah sistem member peluang terjadinya korupsi.
Wilayah Irisan antara Individu dan Sistem, dikenal dengan
aspek social budaya, yang meliputi hubungan antara politisi,
unsur pemerintah dan organisasi non pemerintah. Selain itu
meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan
kurang perduli dengan hal-hal yang tidak terpuji.
KENDALA DALAM MENGHADAPI KORUPSI
a) Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung
setengah-setengah.
b) Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat
pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin
canggih.
c) Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas
atau pengontrol, sehingga tidak ada pengawasan dan
keseimbangan.
d) Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan
diri dalam menjalankan amanah yang diemban.
e) Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk
perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan
renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
1. Upaya Pencegahan (Prefentive)
Upaya preventif harus dibuat dan
dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal
yang menjadi penyebab timbulnya praktik
korupsi. Setiap penyebab korupsi yang
teridentifikasi harus dibuat upaya
preventifnya, sehingga dapat meminimalkan
penyebab korupsi.
2. Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan yaitu upaya yang dilakukan
kepada mereka yang terbukti melanggar
dengan diberikan peringatan,dilakukan
pemecatan tidak terhormat dan di hukum
pidana.
JAKARTA, KOMPAS.COM - INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) MENDESAK
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGENAKAN UNDANG-UNDANG
PENCUCIAN UANG TERHADAP TERDAKWA KASUS PENERIMAAN SUAP
KEPENGURUSAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, ANGELINA SONDAKH. HASIL EKSAMINASI
PUBLIK YANG DILAKUKAN ICW ATAS PERKARA KORUPSI ANGELINA SONDAKH
ALIAS ANGIE MENUNJUKKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(TPPU).
"PERLU DIBERLAKUKAN MEKANISME PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP SELURUH
HARTA ATAU ASET MILIK ANGIE. APABILA TIDAK BISA DIBUKTIKAN SOAL
KEPEMILIKAN ITU, MAKA HARUS DIRAMPAS OLEH NEGARA," UJAR KOORDINATOR
ICW BIDANG HUKUM DAN PERADILAN EMERSON YUNTO DI KANTORNYA, SENIN
(11/3/2013).
DIA MENJELASKAN, DALAM SURAT TUNTUTAN JAKSA PADA HALAMAN 270 DAN
271 DITEMUKAN ADANYA ALIRAN DANA KEPADA SAKSI LINDINA WULANDARI
SENILAI RP 2.523.724.735. KEMUDIAN PADA SAKSI ANITA ELIZABETE LALAIM,
ADA ALIRAN UANG UNTUK MEMBAYAR PREMI ASURANSI BNI LIFE DOLLAR
SEBESAR US DOLLAR 45.000 SECARA TUNAI. UANG TERSEBUT DIPAKAI MEMBELI
SEBUAH MOBIL VELFIRE.
"MESKIPUN TIDAK DIAKUI ANGIE BAHWA MOBIL ITU MILIKNYA, TAPI MOBIL
TERSEBUT MENGGUNAKAN ALAMAT TERDAKWA YANG MERUPAKAN RUMAH
DPR RI," JELASNYA.
IA MENCONTOHKAN, KASUS WA ODE NURHAYATI YANG JUGA DIDAKWA
PASAL 12 A, PASAL 5 (2), DAN PASAL 11 UU PENCUCIAN UANG. JAKSA
MENERAPKAN PASAL PENCUCIAN UANG PADA KASUS TERSEBUT.
ANGIE TELAH DIVONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA DAN DENDA RP 250
JUTA SUBSIDER KURUNGAN ENAM BULAN. HAKIM MENILAI ANGIE
DINAS ANGGOTA
TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT DENGAN
RP 2,5 MILIAR DAN 1,2 JUTA DOLLAR
AMERIKA DARI GRUP PERMAI. VONIS ANGIE LEBIH RENDAH RENDAH DARI
TUNTUTAN JAKSA YAKNI 12 TAHUN PENJARA DAN DENDA RP 500 JUTA.
EMERSON MENAMBAHKAN, BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN, ANGIE
HARUSNYA TERBUKTI MEMENUHI PASAL 12 HURUF A UU TIPIKOR DAN
DAPAT DIJERAT 4 SAMPAI 20 TAHUN PENJARA. KEMUDIAN, SESUAI PASAL
18 UU TIPIKOR, MANTAN PUTERI INDONESIA ITU SEHARUSNYA MEMBAYAR
UANG PENGGANTI DALAM DAKWAAN JAKSA RP 12,58 MILIAR DAN US
DOLLAR 2.350.000 ATAU SEDIKITNYA YANG DINYATAKAN TERBUKTI OLEH
HAKIM SENILAI RP 2,5 MILIAR DAN US DOLLAR 1.200.000.
MENERIMA PEMBERIAN UANG TOTAL