Transcript materi bank giro pos

DASAR HUKUM
I.
Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening
Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
II.
Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor :
57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
III.
IV.
Nomor : 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
PMK Nomor : 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi
Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
SYARAT PEMBUKAAN REKENING
Rekening penerimaan
dan Pengeluaran
Rekening Lainnya
Foto Copy
DIPA
Surat Pernyataan Penggunaan
Rekening
Surat Pernyataan Penggunaan
Rekening
Catatan :
- Tujuan penggunaan rekening harus jelas
- Sumber dana harus jelas
- Rek BLU agar dijelaskan jenis rekening
PENUTUPAN REKENING
Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat
memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian
atau seluruh dana yang ada pada rekening tersebut ke Rekening
Kas Umum Negara apabila tidak mendapat persetujuan BUN
(Kuasa BUN Pusat & Daerah).
PELAPORAN
Wajib melaporkan rekening kepada BUN/Kuasa BUN,
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan
rekening
Dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada LKKL.
Wajib menyampaikan Daftar rekening kepada BUN/Kuasa
BUN setiap akhir semester
IV. PMK NO. 67/PMK.O5/2007
TENTANG
PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN
REKENING PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
BUN/Kuasa BUN berwenang
mengenakan sanksi berupa :
1.
2.
Pembekuan Sementara Rekening
Penutupan Rekening
PEMBEKUAN SEMENTARA REKENING
Dilakukan dalam hal:
•
Pembukaan Rekening tanpa persetujuan BUN/Kuasa BUN;
•
Tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya
kepada BUN/Kuasa BUN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal pembukaan rekening;
•
Tidak
mengajukan
permohonan
persetujuan
kepada
BUN/Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya
PMK No. 57/PMK.05/2007;
•
Tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam Laporan
Keuangan Kementerian Negara/lembaga/kantor/satuan kerja.
PENUTUPAN REKENING
Rekening yang tidak digunakan lagi sesuai dengan
tujuan
pembukaannya
Menteri/Pimpinan
harus
Lembaga/Kepala
ditutup
oleh
Kantor/Satuan
Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas
Umum Negara pada Bank Indonesia
PERMASALAHAN DATA DARI KPPN
1. Rekening Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan belum lengkap
informasinya (mis surat ijinnya);
2. Saldo tidak terupdate/bulan pada saat
bendahara menyampaikan LPJ;
3. Tidak lengkap nama satker selaku pemilik
rekening;
4. KPPN belum mengirim nama pegawai
sebagai operator modul rekening seperti
KPPN Surabaya II, Kendari dan Sorong
Monitoring Rekening per 28 Maret 2013
• Jumlah: 32.181 rekening;
• Setiap rekening data lengkap termasuk surat
ijin;
• Status parameter pada laporan meliputi:
Kode Satker
Nama Satker
Nama Bank
No. Rekening
Nama Rekening
Saldo
Harus lengkap
TUJUAN
1) Data rekening yang ter-update dan teregister;
2) Pengendalian atas rekening yang diberikan ijin
(ijin tidak disalahgunakan);
3) Sebagai alat uji pada LPJ bendahara, UP/TUP;
4) Memantau sebaran uang;
5) Sebagai bahan analisa atas kebijakan UP yang
diberikan pada setiap satker;
6) Strategi pengelolaan kas.
Penyebab retur:
• Banyaknya rekening pasif;
• Kesalahan pada saat menginput data
rekening.
Kelengkapan ralat sp2d:
• Surat ralat
• SPTJM
Pengembalian atas Dana SP2D retur
yang Telah Disetor ke Kas Negara (1)
• Satker mengajukan kepada KPPN
surat permohonan penerbitan SKTB dan
SKP4
dilampiri SPTJM
• KPPN menerbitkan SKTB dan SKP4