Transcript kritik sjsn bpjs dan pp terbaru

BAHAYA LIBERALISASI
JAMINAN SOSIAL
(MOTIF BUSUK UU SJSN & UU BPJS)
Oleh
Hizbut Tahrir Indonesia
FAKTA JAMINAN SOSIAL
Berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS :
1. Yang dimaksud dengan Jaminan Sosial itu adalah Asuransi Sosial
2. Jaminan Sosial menjadi ” Komoditas / Barang Dagangan” yang
diperjualbelikan (Komersialisasi Layanan Publik)
3. Kebijakan Sistem Ekonomi Kapitalis utk melengkapi Swastanisasi
(Liberalisasi) di Bidang Sosial : Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.
KAPITALISME
PENDIDIKAN :
UU No. 20/2003 (Sisdiknas)
UU No. 9/2009 (BHP)
EKONOMI :
UU No. 22/ 2001 ( MIGAS)
UU No. 23/2010 (MINERBA)
UU No. 7/2004 (SDA)
KESEHATAAN :
UU No.40/2004 : SJSN
UU No. 24/2011 : BPJS
LAIN 2 :
UU PP
REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL
(UU SJSN)
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib
yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi
yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
Pasal 4
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip
a. kegotong-royongan;
Penjelasan :
prinsip gotong royong yaitu peserta yang mampu (membantu) kepada peserta
yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat;
peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang
sehat membantu yang sakit. Jadi jelas undang-undang ini justru ingin
melepaskan tanggung jawab Negara terhadap jaminan sosial atau kesehatan.
REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL
BAB V
KEPESERTAAN DAN IURAN
Pasal 13
(1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti.
Pasal 14
(1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai
peserta kepada Badan Penyelenggara jaminan sosial.
(2) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin
dan orang tidak mampu.
PASAL-PASAL MAUT SJSN
No.
Pasal
Interprestasi dan Dampak
1.
Pasal 1 ayat 3 :
Asuransi sosial adalah suatu mekanisme
pengumpulan dana yang bersifat wajib yang
berasal dari iuran…
Katanya Jaminan Sosial tapi teryata
Asuransi yang mewajibkan setiap individu
rakyat membayar Premi
2.
Pasal 3
Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk
memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan
dasar hidup yang layak bagi setiap peserta
dan/atau anggota keluarganya
Bohong ! yang sebenarnya terjadi adalah
pemalakan oleh Swasta (Perusahaan Asuransi)
yang didukung penuh oleh Pemerintah.
3
Pasal 4
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan
berdasarkan pada prinsip
a.
kegotong-royongan;
4.
Pasal 17
(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang
besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari
upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
Bahasanya manis sesuai dengan istilah “gotong
royong “ tapi esensinya Negara berlepas tangan
atau tidak bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat.
Inilah bentuk asuransi bukan jaminan, maka
setiap orang bahkan bayi yang baru lahir wajib
bayar (lebih kejam dari pada Pajak)
PASAL-PASAL MAUT SJSN
No.
Pasal
Interprestasi dan Dampak
5.
Pasal 22
( (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan
penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun
biaya.
Sudah
bayar
Premi,
masih
kemungkinan diminta bayar lagi.
ada
Pasien masih ada kemungkinan nombok
walupun sudah membayar premi !!!
6.
Pasal 24
(1) Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan
untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah
tersebut.
7
Ada celah untuk berlepas diri dari BPJS
Pasal 26
Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan
untuk tidak memenuhi kewajiban (Klaim)
Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Presiden.
8.
Pasal 47
(1) Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan
dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,
…….
Dana Iuran bisa di Investasikan dan ini
sangat berpeluang mengalami kerugian,
maka kalau rugi pasti nasabah (rakyat)
yang dirugikan !
DAMPAK DARI UU SJSN
• Terjadi pengalihan tanggungjawab negara kepada individu
atau rakyat melalui iuran .
• Semua Rakyat Wajib membayar Iuran Asuransi Sosial
• Yang akan menerima jaminan sosial adalah mereka yang
teregister atau tercatat membayar iuran.
• Jaminan sosial tersebut hanya bersifat parsial yaitu
misalnya jaminan kesehatan tapi tidak memberikan
Jaminan kepada rakyat dalam pemenuhan kebutuhan
pokoknya sandang, pangan dan papan.
• Rakyat didzolimi dan dirugikan
KETERLIBATAN ASING
BANTUAN ADB
• Asia Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk “Financial
Governance and Social Security Reform Program (FGSSR). Dalam dokumen
tersebut antara lain disebutkan: “ADB Technical Assistance was provided to
help develop the SJSN in line with key policies and priorities established by the
drafting team and other agencies.” (Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan
untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah
kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga
lain). Nilai bantuan program FGSSR ini sendiri sebesar US$ 250 juta atau Rp
2,25 triliun (kurs 9.000/US$).
Sumber: ADB
KETERLIBATAN ILO
• ILO Jakarta yang hampir tidak terdengar kiprahnya di bidang jaminan sosial
selama 7 tahun terakhir pasca pengesahan UU SJSN, kini bangkit membantu
pemerintah Indonesia dan para pemangkunya dengan mengusung isu “social
security and social protection floor”- perlindungan sosial universal untuk
seluruh penduduk
Sumber: ADB
KETERLIBATAN WORLD BANK
• Dari pertemuan ILO tersebut, terungkap pula bahwa World Bank Jakarta
tengah mempersiapkan skenario implementasi program jaminan pensiun
SJSN. Mitchell Winner, pakar jaminan pensiun World Bank Jakarta,
menyampaikan desain reformasi program jaminan pensiun dan perluasan
kepesertaan jaminan pensiun
Sumber: ADB
REGULASI LIBERALISASI BADAN PENGELOLA
(UU BPJS)
REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL
REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL
PASAL-PASAL MAUT BPJS
No.
Pasal
1.
Pasal 1 ayat 6
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang Yang tidak membayar Iuran sudah pasti tidak akan
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang mendapatkan pelayanan jaminan social.
telah membayar iuran.
2.
Pasal 3
BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Yang benar tujuannya untuk mencari keuntungan dari
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup penderitaan rakyat yang difalak melalui “ iuran premi “
yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota
keluarganya.
3
4.
(1)
Interprestasi dan Dampak
Pasal 7
BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Badan Hukum Publik adalah bahasa lain dari
badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
Swastanisasi Pengelolaan Jaminan Sosial atau asuransi
yang selama ini di kelola BUMN. Badan Hukum Publik
juga digunakan dulu untuk beberapa universitas yang
disebut dengan BHMN yang akhirnya dibatalkan oleh MK.
Pasal 10
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, BPJS bertugas untuk:
a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan
Pemberi Kerja;
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d.
mengelola
Dana
Jaminan
Sosial
untuk
kepentinganPeserta;
Akan terkumpul dana yang cukup besar dan itu dikelola
oleh swasta (perusahaan asuransi baik lokal maupun
asing dalam bentuk reasuransi yang sudah menunggu
perusahaan asuransi dari eropa ), kalau asumsi premi
terrendah yg wajib dibayar Rp.20.000 per bulan per orang
dengan jumlah penduduk 240 jutaan akan terkumpul dana
sekitar 4,8 Trilyun per bulan, maka wajar ADB dan World
Bank berani membiayai agar UU BPJS ini disahkan
PASAL-PASAL MAUT BPJS
No.
Pasal
5.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, BPJS berwenang untuk:
a. menagih pembayaran Iuran;
b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi
jangka
pendek
dan
jangka
panjang
dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehatihatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan
Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan jaminan social nasional;
d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan
mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang
mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh
Pemerintah; mengenakan sanksi administrative kepada
Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi
kewajibannya;
Pasal 14
Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta
program Jaminan Sosial.
6.
Interprestasi dan Dampak
Penagihan pembayaran iuran bersifat
memaksa dan yang telat bayar didenda 1
% dan bisa kerja sama dengan Pemerintah
utk meminta mereka yg tidak membayar
premi (iuran) tidak mendapat pelayanan
kepentingan public seperti bikin Akta dll.
Penempatan Investasi dalam bentuk suratsurat berharga sangat rentan terkena krisis
(inilah yang sekarang terjadi di eropa),
akhirany rakyat menjadi korban.
Inilah pemaksaan dan kejahatannya
sebenarnya
melebihi
Kewajiban
membayar pajak, karena semua orang
wajib membayar premi asuransi.
PASAL-PASAL MAUT BPJS
No.
Pasal
7.
Pasal 17
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang
yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan public.
Pasal 24
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direksi berwenang untuk:
f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dengan persetujuan Dewan Pengawas;
g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai
dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
dengan persetujuan Presiden; dan
h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
8.
Interprestasi dan Dampak
Inilah bentuk pemaksaan yg sangat
dzolim
Sangat mudah untuk mengkorupsi
dana ini utk tujuan dan kepentingan
pribadi direksi, Dewan Pengawas,
Presiden dan DPR
PASAL-PASAL MAUT BPJS
No.
Pasal
9.
Pasal 41
(1) Aset BPJS bersumber dari:
a. modal awal dari Pemerintah, yang
merupakan
kekayaan
negara
yang
dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik
Negara yang menyelenggarakan program
jaminan sosial;
c. hasil pengembangan aset BPJS;
d. dana operasional yang diambil dari Dana
Jaminan Sosial; dan/atau
e. sumber lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 47
BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan
ketentuan
perundangan-undangan mengenai kepailitan.
10.
Interprestasi dan Dampak
BPJS dengan mudahnya mendapatkan
dana ratusan trilyun dari BUMN yg selama
ini mengurusi masalah asuransi seperti
Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri.
Ini yang lucu, BPJS bisa menghindar atas
kewajibannya membayar utang-utangnya
baik kepada nasabah atau pihak ke 3 .
DAMPAK DARI UU BPJS
• Ini bentuk lain dari memprivatisasi (menswastakan)
jaminan sosial berkedok Wali Amanah dan atau Badan
Hukum Publik.
• BPJS akan menerapkan prinsip bisnis dalam pelayanan
kesehatan.
• Pemerintah menyerahkan pengelolaan dana jaminan sosila
kepada Swasta baik lokal maupun asing sehinga mereka
bisa mengekploitasi dana dari masyarakat baik secara
langsung maupun melalui dana APBN untuk
kepentingannya.
• Rawan penyalahgunaan dan Korupsi
• Pemerintah Dzolim dan Rakyat dirugikan
IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS
PP 101/2012 (PBI)
No.
Pasal
1.
Pasal 2
(1) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri dan/atau
pimpinan lembaga terkait.
(2) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar bagi
lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik untuk
melakukan pendataan.
. Pasal 4
Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
yang telah diverifikasi dan divalidasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebelum ditetapkan sebagai data terpadu
oleh Menteri, dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan
dan menteri dan/atau pimpinan lembaga
terkait.
2.
Interprestasi dan Dampak
Berdasarkan beberapa Informasi mereka yang
masuk
kategori
Miskin
adalah
yang
berpenghasilan Dibawah Rp. 233.000 per bulan
• Berdasarkan Ajuan Tim POKJA BPJS oarng
msikin yang diusulkan Pada tahun 2014
sebanyak 96 juta dan Yang disetujui MENKEU
sebanyak 86 juta rakyat.
• Sementara selama ini orang miskin yang
diakui oleh pemerintah berdasarkan data BPS
sebanyak 31 jutaan
• Ada Apa ?
IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS
PERPRES NO. 12/2013
No
.
Pasal
1.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud
dengan:
(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS
Kesehatan adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan.
Interprestasi dan Dampak
Badan Hukum yang diamantkan dalam
UU BPJS adalah Badan Hukum Publik,
dengan Badan Hukum Publik saja
walaupun katanya orientasinya non
profit
tapi
tetap
saja
pada
pelaksanaan nuansa komersialisasi
tidak bisa di hindarkan seperti BHP
Pendidikan Tinggi, Apalagi kalau bukan
hukum Publik. Seperti PT maka
Orientasi Profit
menjadi tujuan
Utama.
IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS
PERPRES NO. 12/2013
No
.
Pasal
1.
Besaran Iuran
Pasal 16
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI
Jaminan Kesehatan dibayar oleh
Pemerintah.
(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
Pekerja Penerima Upah dibayar oleh
Pemberi Kerja dan Pekerja.
(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta
bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang
bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran
Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Interprestasi dan Dampak
• Berdasarkan Usulan TIM POKJA BPJS
pada tahun 2014 dana Iuran untuk kelas 3
yang diusulkan sebesar RP. 22.500 per
orang tapi yang disetuji MENKEU hanya
sebesar Rp. 15.500 berarti peserta PBI
tetap harus membayar sebesar Rp. 7.000
per orang per bulan.
•Semakin Jelas menunjukkan kebohongan
Jaminan Sosial
IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS
PERPRES NO. 12/2013
No.
Pasal
Interprestasi dan Dampak
1.
Pasal 17
(1) Pemberi Kerja wajib membayar
• Bagi yang telat kena Denda dan jika
Iuran Jaminan Kesehatan seluruh
tidak membayar tidak akan mendapat
Peserta yang menjadi tanggung
pelayanan.
jawabnya pada setiap bulan yang
dibayarkan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) setiap bulan kepada BPJS
Kesehatan.
(4) Keterlambatan pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan
denda administratif sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari total iuran
yang tertunggak dan dibayar oleh
Pemberi Kerja.
IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS
PERPRES NO. 12/2013
No.
Pasal
Interprestasi dan Dampak
1.
Pasal 25
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin • Birokrasi yg kadang2 berbelit membuat
meliputi:
sulit untuk mendapatkan pelayan
a. pelayanan kesehatan yang
kesehatan bagi PBI
dilakukan tanpa melalui prosedur
• Sangat mudah bagi BPJS untuk menolak
sebagaimana diatur dalam peraturan
kewajiban
memberikan
jaminan
yang berlaku;
kesehatan dengan alasan Kejadian Luar
g. pelayanan kesehatan akibat
Biasa misalnya Bencana Demam Berdarah
bencana pada masa tanggap
darurat, kejadian luar biasa/wabah; ini tdk ditanggung BPJS alias bayar
sendiri…
DAMPAK DARI PP DAN PERPRES
• Semakin menunjukkan bahwa Jaminan Sosial itu bohong.
• Rakyat Miskin yang katanya ditangung pemerintah tetapi
tetap harus membayar sebesar Rp. 7.000 (yaitu selisih
Premi kelas 3 Rp. 22.500 di kurangan dana yang mampu
ditanggung pemerintah hanya Rp. 15.500)
• Dana yang ditanggung oleh Pemerintah sifatnya Subsidi
yang setiap saat bisa di hapus sehingga suatu saat rakyat
miskin harus membayar penuh.
• Sumber Korupsi baru dalam penentuan jumlah orang
miskin, misalnya tahun 2014 orang miskin yang akan
menerima bantuan sebanyak 86 juta tapi selama ini
pemerintah melalui BPS menyatakan orang miskin sekitar
31 juta.
DAMPAK DARI PP DAN PERPRES
• Menurut Ikatan Dokter Indonesia Iuran sebesar Rp. 22.500
itu dinilai belum mencukupi nilai keekonomian pelayanan
kesehatan. Hal itu dikhawatirkan bisa menurunkan mutu
layanan medis karena tidak cukup untuk membiayai tenaga
medis, obat-obatan, investasi, dan biaya lain. Ikatan Dokter
Indonesia mengusulkan, besaran iuran setidaknya Rp
60.000 per orang per bulan.
• Selain membebani rakyat, sistem pelayanan kesehatan
tersebut bersifat diskriminatif sebab yang ditanggung oleh
pemerintah hanyalah orang miskin saja. Sementara yang
dianggap mampu harus membayar sendiri. Tragisnya lagi,
pelayanan kesehatan terhadap rakyat dibedakan
berdasarkan status ekonomi dan jabatannya.
PANDANGAN ISLAM TENTANG
ASURANSI DAN JAMINAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PANDANGAN ISLAM - ASURANSI
Hukum syara’ dalam hal asuransi ini adalah haram. Hal itu:
1. Asuransi ini bukan tabarru’ (ta’awun/tolong menolong) tapi
pertangunggan dan transaksi bisnis. Jadi asuransi ini tidak boleh
dibahas berdasarkan asas sebagai tabarru’.
2. Asuransi ini adalah pertanggungan (dhamân) dari perusahaan
asuransi yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat
terhadap partisipan yang mengalami kejadian.
Karena itu syarat-syarat pertangungan (adh-dhamân) di dalam
Islam wajib diterapkan terhadapnya:
a. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di
dalam tanggungan.
b. Di sana harus tidak ada kompensasi. Yakni penanggung tidak
mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus
atau partisipasi (premi)
PANDANGAN ISLAM - ASURANSI
3. Asuransi atau Takaful itu Akad Bisnis ( Muamalah), maka harus
memenuhi syarat akad Muamalah :
a. Tidak boleh ada unsur Riba, Judi dan Kedzoliman.
b. Akad syirkah harus merupakan akad yang syar’i dengan
memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam : (1) Harus
ada Pihak Pemodal dan Pengelola yang syah menurut syara’.
(2) ada ijab dan qabul dari kedua belah pihak utk melakukan
muamalah ekonomi/bisnis. Perusahaan Asuransi maupun
takaful semuanya berbentuk Perseroan Terbatas ( PT) yang
tidak memenuhi syarat-syarat syirkah yang benar.
c. Obyek transaksi harus pada barang dan jasa tidak boleh yg
ditransaksikan itu “ Janji”.
JAMINAN ISLAM TERHADAP
KESEJAHTERAN RAKYAT
Politik Ekonomi Islam
Menjamin Pemenuhan
semua kebutuhan primer
Individu
(Barang)
Masyarakat
(Jasa)
Membantu Pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan
sekunder/ tersiernya
Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer
(Per Individu/Barang)
Tahap 1
Mewajibkan
semua
laki-laki
yang mampu
bekerja
Tahap 2
Anak-anaknya
serta ahli
warisnya
Tahap 3
Baitul Maal
wajib
memenuhinya
Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer
(Masyarakat/Jasa)
Tahap 1
Mewajibkan negara
untuk menyediakan
layanan pendidikan,
kesehatan dan
keamanan sebagaimana
yang dibutuhkan rakyat
dg. dana yang tersedia
Tahap 2
Jika negara tidak
mempunyai dana,
maka negara bisa
mengambil
dharibah dari
kaum Muslim
yang mampu.
1
Politik Ekonomi Islam
Menjamin
Pemenuhan
semua
kebutuhan
primer
Membantu
pemenuhan
kebutuhankebutuhan
sekunder/
tersiernya
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
PENDAPATAN
BELANJA
POLITIK EKONOMI ISLAM
SELURUH HARTA KEKAYAAN
KEPEMILIKAN
INDIVIDU
MEKANISME
PASAR SYARI’AH
ZAKAT, INFAQ,
SHODAQOH
KEBUTUHAN POKOK
MASYARAKAT: PENDIDIKAN,
KESEHATAN, KEAMANAN
KEPEMILIKAN
UMUM
DIKELOLA
OLEH NEGARA
KEPEMILIKAN
NEGARA
DIKELOLA
OLEH NEGARA
BAITUL MAL (APBN):
1.
SEKTOR KEPEMILIKAN INDIVIDU
2.
SEKTOR KEPEMILIKAN UMUM
3.
SEKTOR KEPEMILIKAN NEGARA
KEBUTUHAN POKOK
INDIVIDU: SANDANG, PANGAN,
PAPAN
MEMBANGUN INDUSTRI BERAT,
INFRASTRUKTUR, BELANJA
NEGARA
NEGARA
• Lembaga
Baitul
Mal
tempat
menghimpun harta
baik pendapatan
maupun
belanjannya
• Bersifat Sentralisasi
KEBIJAKAN PENDAPATAN
ُ ْ‫شع ْ ُ ُع ْق شب شةُ ْب ُ ُ شعا ُم ٍ ُشُقا شلُ شس ُمع‬
ُ ُ ‫ْالمُسْ لمُمَُ ش‬
ُ‫ت‬
ٍُ‫ر ل ش شُاءُُ ُفللثُ شل ل ش ُث‬
ُ‫ىَُّللاُُ شع شم ْي ُُ شَُ شسُمَّ شم‬
َُّ َّ‫صم‬
‫َُّللاُ ش‬
ُ َّ ‫ش سَُ شل‬
ْ
ْ
ُ ‫َُ شل شم‬
‫ش‬
َّ
‫ش‬
ُُ
ُ
‫ل‬
‫ن‬
ُ
‫ا‬
‫ن‬
‫ال‬
َُ
ُ
‫ل‬
‫ال‬
َُ
‫ء‬
‫ا‬
‫م‬
‫ثُال‬
‫ف‬
ُ
‫ش‬
‫ش‬
‫ش‬
‫ش‬
ُ
ُ
ُ
ْ
‫شيقَُل ش‬
ٍُ ْ ‫صا ُحبُ ُ شم‬
‫س‬
‫َُُلُ شي ْد ُخلُُال شجَُّن شةُ ش‬
ُ‫شح ش ام‬
ْ ‫شيعْ ُن‬
ُ‫ثُال شع َّرا ش‬
dari Uqbah bin Amir dia berkata,
"Saya mendengar Rasulullah
shallallahu
'alaihi
wasallam
bersabda: "Tidak akan masuk
surga,
yaitu
pemungut
pajak ilegal (secara tidak
benar).".[HR. Imam Ahmad]
“Kaum Muslim berserikat
dalam tiga hal; air, padang
rumput, dan api, dan
harganya
haram”.[HR.
Imam Ibnu Majah]
Pemasukan bagi baitul mal
adalah harta yang
dibolehkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin untuk menjadi sumber pendapatan negara
No
Jenis Pemasukan
1
Anfal, Ghanimah, Fai dan Khumus
2
Kharaj
3
Jizyah
4
Harta Kepemilikan Umum
5
Harta Milik Negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum
dan pendapatannya
6
Harta ‘Usyur
7
Harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja
yang tidak dijinkan syara’, serta harta yang diperoleh dari hasil
tindakan curang lainnya.
8
Khumus barang temuan dan barang tambang
9
Harta yang tidak ada ahli warisnya
10
Harta orang-orang murtad
11
Pajak (dharibah)
12
Harta Zakat,
PENUTUP
•
Liberalisasi (swastanisasi) pelayanan publik (Kesehatan, pendidikan dan Keamanan)
di negeri ini berpangkal dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan
pemerintah. Dalam sistem ini peran negara diminimalkan dalam kegiatan ekonomi
dan hanya diposisikan sebagi regulator. Dengan demikian peluang swasta
khususnya asing akan semakin besar dalam menguasai perekonomian negeri ini.
Allah swt mengingatkan :
ِ‫ولَن ََيعل اللَّه لِْل َكاف‬
ِِ
ِ
‫ني َسبِ ًيل‬
‫ر‬
َ ‫ين َعلَى الْ ُم ْؤمن‬
ُ َ َْ ْ َ
َ
“Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-
orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141)
•
Jaminan Kesejahteraan khususnya Pendidikan,
Kesehatan dan Keamanan rakyat baik buruh maupun rakyat biasa berada di
tangan pemerintah secara langsung bukan tanggung jawab Pengusaha tidak
Dalam
Pandangan
Islam
juga dibebankan kepada Individu.
•
Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebaskan rakyat dari sistem
Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem syariah
dibawah Khilafah Islamiyyah, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan
mengatur seluruh urusan masyarakat termasuk jaminan kesejahteraannya.
Membawa Berkah
Bagi Semua