Transcript Penghapusan Piutang Negara

Penghapusan Piutang Negara
Prosedur Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat
Usul
Penghapusan
Piutang Negara
dari Menteri/
Pimpinan
Lembaga
1. Daftar nominatif
Penanggung Hutang
2. Surat PSBDT dari
PUPN Cabang
3. Surat Rekomendasi
penghapusan dari
BPK dalam hal
piutang tuntutan
ganti rugi
Menteri/Pimpinan
Lembaga yang
mengajukan usul
Menkeu melalui
Dirjen KN / Presiden
R.I. melalui Menkeu
Penelitian
oleh DJKN
Penetapan
Penghapusan
Secara Bersyarat
Prosedur Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak
Usul Penghapusan
Piutang Negara dari
Menteri/
Pimpinan Lembaga
1. Daftar nominatif
2. SK Penghapusan
Secara Bersyarat
3. Surat keterangan
dari Aparat/Pejabat
berwenang atas
ketidakmampuan
debitor
Menteri/Pimpinan
Lembaga yang
mengajukan usul
Menkeu melalui
Dirjen KN /
Presiden R.I.
melalui Menkeu
Penelitian
oleh DJKN
Penetapan
Penghapusan
Secara
Mutlak
PP No. 14 tahun 2005, tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara
1) Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat
atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah,
kecuali mengenai Piutang Negara/ Daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan
menghapuskan Piutang Negara/ Daerah dari pembukuan
Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa menghapuskan hak tagih
Negara/Daerah.
3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan
menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.
Pasal 2
Pasal 3
(1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang
Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
(2) Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal
telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
(3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih
terdapat sisa utang, namun :
a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikannya; dan
b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi
mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit
diselesaikan.
BAB II
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT
Pasal 4
KEWENANGAN
(1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang
Negara, ditetapkan oleh :
a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);
b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
dan
c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah
lebih dari Rp100.000.000.000, 00 (seratus miliar rupiah).
(2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang
dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3
(tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga.
Pasal 5
(1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan
oleh :
a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah); dan
b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) .
(2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang
dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 9
(tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.
Bagian Kedua
Pengajuan Usul
Pasal 6
(1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf a,
diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang
kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal
Piutang dan Lelang Negara. (sekarang DJKN)
(2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan
huruf c diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang
berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui
Menteri Keuangan
Pasal 7
Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diusulkan oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada
Gubernur/Walikota/Bupat setelah mendapat pertimbangan dari
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
yang
wilayah
kerjanya
meliputi
wilayah
kerja
Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 8
Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang
Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan
ketentuan :
a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti
Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan
terbitnya rekomendasi penghapusan secara
bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan
Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai
PSBDT.
PSBDT =
piutang negara sementara belum dapat ditagih
Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum
Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:
1. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
2. Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi
mempunyai nilai ekonomis.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada butir 2 ditentukan
berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai
nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
Penghapusan Piutang Negara
Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan
Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari
pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan Perusahaan
Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih
Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang
Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan
menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan
Negara/Daerah.
TATA CARA PENGHAPUSAN
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan
Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang
Negara dengan nilai:
sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per
Penanggung Utang kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur
Jenderal;
lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai
dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per
Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia, melalui
Menteri Keuangan; dan
lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per
Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri
Keuangan.
Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara
disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen
sekurang-kurangnya:
a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.
Apabila piutang yang diusulkan berupa Tuntutan
Ganti Rugi maka maka dokumen yang harus
dipenuhi adalah butir a dan b ditambah surat
rekomendasi dari BPK RI untuk penghapusan
Daftar
Nominatif
usulan
penghapusan
Piutang
memuat:
identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
tanggal Perjanjian Kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan
macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah
telah dinyatakan sebagai PSBDT, atau tanggal persetujuan penarikan pengurusan dan tanggal
pernyataan pengurusan piutang selesai dari PUPN Cabang dalam hal pengurusan Piutang
Perusahaan Negara/Daerah telah ditarik dari PUPN Cabang; dan
keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi
barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
Penetapan dari pejabat berwenang
Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak
Piutang Negara disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Menteri/ Pimpinan
Lembaga yang mengajukan usul.
Setelah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, penetapan Penghapusan Secara
Bersyarat/Mutlak Piutang Negara disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
Penetapan penghapusan diberitahukan Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Pelayanan melalui
Kepala Kantor Wilayah.
Penyampaian dan pemberitahuan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
penetapan diterima Direktur Jenderal.
Penghapusan piutang Daerah
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati,
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah
kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara
Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah dengan nilai:
1. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) per penanggung Utang kepada
Gubernur/Bupati/Walikota; dan
2. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) per Penanggung Utang kepada
Gubernur/Bupati/Walikota dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah masing-masing.
Penghapusan secara mutlak
Diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan
Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara
tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurangkurangnya:
daftar nominatif Penanggung Utang;
surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan
untuk dihapuskan secara mutlak; dan
surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa
Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa
kewajibannya.
Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara disampaikan
secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.
end