Transcript sejarah kurikulum indonesia
Suranto, S.Pd, M.Pd
A.
Pendekatan Mata Pelajaran (masing-masing mata pelajaran berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu dan terlepas satu sama lain) B.
Pendekatan Interdisipliner (Perpaduan sejumlah mata pelajaran yang memiliki ciri yang sama yang menjadi bidang studi) 1. Pendekatan Struktural 2. Pendekatan Fungsional 3. Pendekatan Daerah
C.
Pendekatan Integratif (mata pelajaran tidak terlepas satu dengan lainnya, tidak ada pembatas, mempertimbangkan semua aspek dan terstruktur) D.
Pendekatan Sistem (kurikulum ditinjau dengan komponen-komponennya seperti tujuan, prinsip, susunan dan sistem penyampaian)
A.
B.
C.
D.
Periode Masa Penjajahan (sebelum Tahun 1945) Periode Masa Kemerdekaan dan Pemerintahan Orde Lama (1945 – 1968) Periode Pemerintahan Orde Baru (1968 – 1999) Periode Pemerintahan Reformasi (2000-an)
Berkaitan erat dengan gereja karena tujuan mendirikan sekolahan adalah menyebar luaskan agama kristen Tugas guru adalah memupuk rasa takut kepada Tuhan, mengajarkan dasar agama kristen, mengajak berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi ortu, penguasa dan guru (peraturan tahun 1643) Kurikulum lebih dominan ke pelajaran ketekismus, agama, membaca, menulis, dan menyanyi Pembagian dalam 3 kelas (kelas 3 belajar abjad, kelas 2 membaca, menulis dan bernyanyi, kelas 1 membaca, menulis, ketekismus, bernyanyi dan berhitung)
Sekolah rendah tidak memiliki kurikulum yang uniform 4 mata pelajaran yang diharuskan, membaca, menulis, bahasa (daerah dan melayu) dan berhitung) Agama tidak diajarkan didalam kelas, sesuai statuta negara Belanda 1874
Mata pelajaran yang diberikan membaca, menulis (daerah, latin, melayu), berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, menggambar dan mengukur tanah.
Lama pelajaran 5 tahun, kemudian diperpanjang 6 tahun (penambahan materi bahasa Belanda), 1912 diperpanjang 7 tahun (menyamai sekolah bagi golongan bangsa lain)
Sekolah bagi sebagaian kecil rakyat, dipersiapkan untuk pegawai rendah kantor pemerintah dan perusahaan swasta dan mempersiapkan guru bagi sekolah desa Reorganisasilah menyebabkan sekolah menjadi 2 jenis, Sekolah kelas satu bagi anak golongan atas, dan sekolah kelas dua untuk orang biasa
Kurikulum sederhana, karena sekolah ini untuk kebutuhan rakyat yang saat itu buta huruf dan tidak bisa berhitung Akhirnya sekolah ini menjadi substruktur Sekolah Kelas Dua dengan mengadakan perbaikan kurikulum sekolah Desa
Sekolah mulai ditangani secara serius walaupun terfokus pada anak-anak berdarah Belanda Kurikulum terdiri atas pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, Sejarah, Ilmu Bumi dan mata pelajaran lain Pelajaran agama ditiadakan Tahun 1868 Bahasa Perancis diajarkan dan syarat masuk ke sekolah Belanda
Serupa dengan ELS, perbedaannya selain bahasa perancis diberikan juga bahasa Inggris yang diajarkan di sore hari dengan maksud untuk kepentingan perdagangan
Didasari dari keinginan yang kuat dikalangan orang Indonesia terhadap arti sekolah Kurikulum HIS meliputi semua mata pelajaran Lulusannya bisa melanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter Djawa) dan MULO, mereka memasuki sekolah guru, tukang, pertanian, sekolah menteri Ukur, dll
MULO merupakan sekolah pertama yang tidak mengikuti pola pendidikan Belanda, namun tetap ala Barat dan tidak mencari penyesuaian dengan keadaan Indonesia Program terdiri dari 4 bahasa, Belanda, Prancis, Inggris dan Jerman
Kurikulum HBS di Indonesia tidak sedikitpun berbeda dengan yang ada di negeri Belanda, tampak mantap tanpa banyak perubahan dan dirasa universal Kurikulum lebih kepada kemampuan bakat yang harus tinggi pada mata pelajaran IPA, Matematika maupun Bahasa Gurunya hanya mereka yang bergelar Ph.D
(Doktor) atau diploma.
Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan perubahan orientasi dari Belanda kekepentingan Nasional Asas Pendidikan ditetapkan Pancasila Kurikulum memuat dua hal pokok yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya serta garis-garis besar pengajaran Pendidikan lebih ditekankan pada pembentukan berkarakter dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat
Menyempurnakan kurikulum sebelumnya, lebih merinci mata pelajaran Kurikulum mengarah pada pendidikan nasional, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari
Pembelajaran dipusatkan pada Panca wardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan dan jasmaniah.
Terjadi perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual dilapangan Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan, serta mengembangkan fisik yang kuat dan sehat
Latar belakang munculnya perubahan kurikulum ini adalah konsep management MBO (Management by Objective) yang terkenal saat itu Kurikulum berorientasi pada MATERI dan membawa efek pola mengajar “Teacher Centered Learning”
Kurikulum berorientasi pada TUJUAN, pemerintah menetapkan GBPP(Garis-garis Besar Program Pengajaran) yang memuat tujuan kurikuler, Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan bahan pengajaran Pembalajaran menekankan pada pendekatan ketrampilan proses Adanya CBSA yang bersifat Student Centered Learning Mata Pelajaran baru: PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa)
Kurikulum berorientasi pada PENGALAMAN BELAJAR KBM diharapkan guru menerapkan pembelajaran aktif, pembelajaran melibatkan siswa secara fisik, mental (pemikiran dan perasaan) dan sosial Mata Pelajaran : PSPB dihilangkan, PMP menjadi PPKn
Yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya adalah munculnya “Pembiasaan dalam struktur” yang memberikan ruang bagi kepentingan sekolah demi optimalnya perkembangan pengetahuan, sikap dan kepribadian anak.
Munculnya Standar Kompetensi Mata Pelajaran (KD, Indikator, Materi pokok) Dilaksanakan dalam kurun 2 tahun, kurikulum ini sebenarnya baru berupa draft yang belum ditandatangani oleh menteri
KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing masing satuan pendidikan (sekolah) Kurikulum bukan berupa paket dari pemerintah, tetapi satuan pendidikan (sekolah) membuat kurikulum sendiri dan dilaksanakan sendiri. Pemerintah pusat hanya membuat acuan operasionalnya saja