Transcript BAB I - WordPress.com

BAB 2
MENUMBUHKAN KESADARAN
BERKONSTITUSI
PERTEMUAN : 2
TUJUAN PEMBELAJARAN
• Menjelaskan suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
• Menjelaskan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
• Menjelaskan sistematika UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
• Menjelaskan hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Menjelaskan isi pokok UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
• Menyusun laporan hasil telaah tentang pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Menyajikan hasil telaah tentang pengesahan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
N
O
PERTANYAAN
SIDANG PPKI
(18 AGUSTUS 1945)
• Ketua : Ir. Soekarno
• Anggota : 21 orang
• Hasil :
• Mengesahkan UUD 1945
• Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
• Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional
Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR
PELANTIKAN PPKI
• Secara simbolik PPKI dilantik oleh Jendral Terauchi,
pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan
mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad
Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.)
Radjiman Wedyodiningrat ke "Kota Ho Chi Minh" atau
dahulu bernama Saigon , adalah kota terbesar di
negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai
Mekong
PPKI
• Tugas "PPKI" adalah
1. meresmikan pembukaan serta batang tubuh UndangUndang Dasar 1945.
2. melanjutkan hasil kerja BPUPKI,
3. mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak
pemerintah pendudukan militer Jepang kepada
bangsa Indonesia,
4. mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut
masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.
KEANGGOTAAN PPKI
• Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang
tokoh utama pergerakan nasional Indonesia,
sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan
dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda,
terdiri dari:
•
•
•
•
•
•
•
12 orang asal Jawa
3 orang asal Sumatera
2 orang asal Sulawesi
1 orang asal Kalimantan
1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
1 orang asal Maluku
1 orang asal etnis Tionghoa
PPKI MENUJU PROKLAMASI
• Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan
rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak.
Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya
tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera
memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia.
• Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan
diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah
pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk
proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu
ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah
hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah
pendudukan militer Jepang. Di lain pihak "PPKI" adalah
sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan halhal yang perlu bagi terbentuknya suatu
negara Indonesia baru.
• Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan
oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung
kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "PPKI". Jendral
Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah
pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan
diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan
pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada
"PPKI".
• Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian
itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudnyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia,
yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang
bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
PERISTIWA RENGASDENGKLOK
• Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang
dilakukan oleh sejumlah pemuda Soekarni, Wikana dan Chaerul
Saleh dari perkumpulan "Menteng 31“ terhadap Soekarno
dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945
pukul 03.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke
Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar
mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang
diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan
golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan.
PERISTIWA RENGASDENGKLOK
• Dari perundingan yang sangat alot tersebut akhirnya
diputuskan Proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan
Bung Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di
lapangan IKADA (yang sekarang telah menjadi
lapangan Monas) atau di rumah Bung Karno di
Jl.Pegangsaan Timur 56.
PERISTIWA RENGASDENGKLOK
• Bendera Merah Putih sudah dikibarkan para pejuang di
Rengasdengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus, sebagai
persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia.
• Achmad Soebardjo menjemput Bung Karno dan Hatta
kembai ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan
Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam
rombongan tersebut sampai di Jakarta.
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
• Tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi
dikumandangkan dengan teks proklamasi Kemerdekaan
Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan
mesin ketik yang "dipinjam" (tepatnya sebetulnya
diambil) dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan
Laut Jerman, Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.[
• Sementara itu dalam sidang "PPKI" pada tanggal 18
Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah
terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik
dari pihak kaum keagamaan yang beragama nonMuslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran
kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum
kebangsaan (pihak "Nasionalis") guna melunakkan hati pihak
tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna
dihapuskannya "tujuh kata" dalam "Piagam Jakarta" atau
"Jakarta Charter".
• Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam
ruang sidang "PPKI" dan membacakan empat
perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas
lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang
kemudian disepakati sebagai "pembukaan (bahasa
Belanda: "preambule") dan batang tubuh UndangUndang Dasar 1945", yang saat ini biasa disebut
dengan hanya UUD'45 adalah :
BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
A. Pengertian Batang Tubuh UUD 1945
• Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara
yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi
salah satu sumber daripada perundang-undangan
lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.
B. Isi Batang Tubuh UUD 1945
• Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari:
1.
16 Bab
2.
37 Pasal, terbagi 5 bagian antara lain:
• Bentuk dan Kedaulatan Negara = pasal 1
• Lembaga Tertinggi Negara = pasal 2, 3
• Lembaga Tinggi Negara = pasal 4-15, 16, 18, 19-22
• Unsur-Unsur Kesejahteraan Negara = pasal 23, 29, 31-37
• Unsur-Unsur Pemerintahan Negara = pasal 17, 24, 25, 26-28,
30
3.
4 pasal Aturan Peralihan
4.
2 ayat Aturan Tambahan
AMANDEMEN UUD 1945
• Alasan perubahan UUD 1945
o Tuntutan reformasi
o Penafsiran UUD 1945 sesuai kepentingan politik
• Perubahan secara adendum, artinya menambah pasal
perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk
kepentingan bukti sejarah.
• UUD 1945 setelah perubahan terdiri
atas :
• Pembukaan
• Pasal-Pasal, terdiri atas 21 Bab, 73
pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2
pasal aturan tambahan
C. Sifat Batang Tubuh UUD 1945
• Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu:
1. Fleksibel, Elastis, dan Soepel = artinya dapat mengikuti
perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga
sekarang dan sampai kapanpun.
2. Rigid (tidak kaku) = artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat
diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa
saja menjadi WNI mampu menyelaminya.
3. Luwes (gemulai) = maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga
negara Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana
saja dapat dipraktekkan.
D. NILAI-NILAI INSTRUMENTAL DALAM
BATANG TUBUH UUD
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
* Pasal 29
1.Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing untuk
beribadat meurut agamanya dan kepercayaannya itu.
• 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
* Pasal 26
1.Yang menjadi warga Negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga Negara.
2.penduduk ialah warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal di Indonesia
3.hal-hal yang mengenai warga Negara dan
penduduk diatur dengan undang-undang.
• * Pasal 27
1.Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan peerintahan dan wajib mejunjung hukum dan
pemerintahan itu tidak ada kecualinya.
2.tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3.setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan hukum.
3. Persatuan Indonesia
* Pasal 1
1.Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang
berbentuk Republik.
2.Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3.Negara Indonesia adalah negara hukum.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
* Pasal 1 ayat 2
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.
• * Pasal 2
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
2.Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
3.Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
* Pasal 27
1.Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2.Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3.Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara.
E. PASAL-PASAL DAN
PENJELASAN
1. Sistem Pemerintahan Negara
• penyelenggaraan pemerintahan negara berdasar 7 kunci
pokok.
• Kelembagaan Negara, ialah :
• Presiden dan Wakil Presiden – Bab III
• DPA – Bab IV
• Kementrian Negara – Bab V
• Pemda Bab VI
• DPR, DPD – Bab VII, Bab VIIA
• BPK – Bab VIII
• MA, MK, KY – Bab IX
2.
Hubungan antara Negara dengan Warga Negara
dan Penduduk
• Masalah warga negara – pasal 26
• Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
– pasal 27:1
• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak –
pasal 27:2
• Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul – pasal
28
• Kemerdekaan memeluk agama – pasal 29
• Hak dan kewajiban dalam pembelaan negara – pasal 30
• Hak mendapat pendidikan dan pengajaran – pasal 31
• Kebudayaan nasional – pasal 32
• Kesejahteraan rakyat – pasal 33 dan 34
3.
Hal-Hal Lain
• Bendera – pasal 35
• Bahasa – pasal 36
• Perubahan UUD – pasal 37
• Aturan peralihan – 4 pasal
• Aturan tambahan – 2 ayat
TUGAS KELOMPOK
• Jelaskan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang
merupakan implementasi dari sila-sila Pancasila!
(sila 1,2,3,4 dan 5)
• Jelaskan perbedaan batang tubuh UUD 1945
sebelum dan setelah amandemen! (perBab)