Transcript MOBILITAS PENDUDUK

Rani Toersilaningsih
Chotib



Mobilitas Penduduk merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi persebaran
penduduk
Mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor
yang mendorong perubahan kondisi sosial
ekonomi suatu wilayah
Mobilitas penduduk yang tidak terkendali
akan menyebabkan penurunan daya dukung
dan daya tampung lingkungan
Wilayah Sulawesi
KESENJANGAN WILAYAH
Wilayah Sumatera
Share PDRB thd
Nasional
Pertumb. Ekonomi
21,55%
4,65%
Pendaptn perkapita
9,80 jt
Penduduk miskin
7,3 jt (14,4%)
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp
Nasional
Pertumb. Ekonomi
8,83%
5.26%
Pendaptn perkapita
13,99 jt
Pendudk miskin
1,21 jt (9%)
Share PDRB thd
Nasional
Pertmbh Ekonomi
4,60%
7.72%
Pendapt perkapita
4,98 jt
Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Wilayah Papua
Share PDRB thd
Nasional
1,28%
Pertmbuh Ekonomi
0,60%
Pendaptn perkapita
8,96 jt
Pndudk miskin
0,98 jt (36,1%)
Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thd
Nasional
Pertumbh Ekonomi
62,00%
Pendapt perkapita
Pendudk miskin
11,27 jt
20,19 jt
(12,5%)
5.89%
Sumber : diolah dari BPS, 2008
Ket
: Harga Konstan
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thd
1,42%
Nasional
Pertmbuh Ekonomi
3,50%
Pendapt perkapita
Pendudk miskin
3,18 jt
2,17 jt
(24,8%)
Wilayah Maluku
Share PDRB thd
Nasional
Pertumbh Ekonomi
0,32%
4,94%
Pendaptn Perkapita
2,81 jt
Pendudk Miskin 0,49 jt (20,5%)
Perkembangan IPM Indonesia 1996 - 2011
74.00
72.00
70.00
68.00
69.60 69.57
70.10
70.59
71.17
71.76
72.27 72.27
67.70
65.80
66.00
64.30
64.00
62.00
60.00
1996
1999
2002
IPM per provinsi
2010-2011
2004
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Tema Pembangunan &
Interkonektivitas Koridor Ekonomi (MP3EI)
“Sentra
Produksi dan
Pengolahan
Hasil Bumi dan
Lumbung
Energi
Nasional”
“Pusat Produksi
dan Pengolahan
Hasil Tambang
dan Lumbung
Energi Nasional”
“Pendorong
Industri dan
Jasa Nasional”
“Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil
Pertanian,
Perkebunan,
Perikanan, Migas dan
Pertambangan
Nasional”
“Pintu Gerbang
Pariwisata dan
Pendukung Pangan
Nasional”
“Pusat
Pengembangan
Pangan,
Perikanan, Energi
dan
Pertambangan
Nasional”
ADA GULA ADA SEMUT  PEOPLE FOLLOW JOBS
PETA PUSAT PERTUMBUHAN AKTUAL DAN
KAWASAN HINTERLAND-NYA
aliran transaksi input output
Pertumbuhan dan Ketimpangan di Indonesia (BPS 2010)
7
6.2
6
5.6
5
4
5.1
4.3
6.0
5.5
4.5
4.5
3
2
1
0.329
0.32
0.32
0.363
0.33
0.36
0.35
0.36
0
2002
2003
2004
2005
G ini R atio (% )
2006
2007
2008
2009
E c onomic G rowth
Meski secara nasional menurun (0.331), ketimpangan pendapatan masyarakat di
perdesaan justru melonjak pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan rasio Gini hanya terjadi di perkotaan dari 0,362 menjadi 0,352, sedangkan
di perdesaan justru meningkat menjadi 0,297 dari 0,288.
Terjadi disparitas konsentrasi maupun
pertumbuhan ekonomi antar-daerah
 Porsi ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah
Jawa dan Sumatera dengan pangsa mencapai
61,0% dan 20,9% (rata-rata tahun 2001-2009).
 Pertumbuhan ekonomi wilayah Sulampua relatif
lebih rendah (4,3%), di bawah pertumbuhan
ekonomi nasional 5,1% (rata-rata 2001-2009).
 Disparitas pertumbuhan ekonomi antar-daerah
sedikit melebar setelah otonomi daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (%, yoy)
Provinsi
Nasional
Sumatera
Jawa
Bali-Nusa Tenggara
Kalimantan
Sulampua
Aceh
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Jakarta
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalteng
Kaltim
Kalsel
Sulteng
Sulsel
Sultra
Sulut
Maluku
Irian Jaya
*) excluding 1998 & 1999
Rata-Rata Pertumbuhan
1990-2000*
2001-2009
6,8
5,1
5,6
3,1
7,4
5,2
9,5
4,6
6,6
3,7
8,3
4,3
2,7
-0,8
7,9
5,4
6,7
5,3
4,7
0,4
7,5
6,1
5,4
4,3
6,6
5,2
7,4
5,0
8,0
5,6
6,0
5,0
6,3
4,9
6,0
4,4
6,8
5,2
7,5
4,8
14,6
4,2
12,9
5,3
7,4
4,6
7,4
5,4
6,1
2,7
7,7
6,0
7,5
6,8
7,2
4,9
7,3
7,2
8,2
5,2
5,3
4,1
9,8
1,8
Demand
side
Supply side

Adanya sektor basis yang memiliki
keunggulan comparative dan
•
competitive



Pengembangan sektor unggulan yang
menciptakan multiplier effect thdp
pembangunan regional (khususnya
kemiskinan dan penyerapan TK)
Peningkatan produksi sektor2
unggulan, diversifikasi hulu-hilir
sektor/komoditas unggulan
Kebocoran:
 Kegiatan produksi dikuasai/dimiliki
oleh penduduk di luar kawasan
 Proses peningkatan nilai tambah
Peningkatan akses pada pusatpusat pelayanan untuk
menciptakan income
multiplication
•
•
Menurunkan biaya-biaya
konsumsi barang dan jasa
Kebocoran:
jika orientasi mengkonsumsi
barang dan jasa banyak
dilakukan di luar
Membangun &
mengembangkan
permukiman yang
berdaya saing






Terbatasnya infrastruktur dan sumber daya pendukung
Bervariasinya kebijakan di setiap daerah dalam peningkatan
kualitas penduduk pasca pemberlakuan otonomi daerah
Adanya perbedaan persepsi yang mungkin terjadi antara
penduduk sebagai penerima manfaat dengan pemerintah
dalam upaya peningkatan kualitas penduduk
Perbedaan kondisi geografis, demografis, sosial-budaya, serta
taraf ekonomi di setiap daerah
Tingginya komponen biaya administrasi dan transaksi dalam
setiap program pembangunan.
Ketersediaan data kualitas penduduk di setiap daerah
Kebijakan makro mobilitas penduduk
*
ekonomi makro 1967-1980, pemusatan
industri manufaktur di Jakarta dan pesisir
Jawa  urbanisasi meningkat
*
1980, mekanisasi sektor pertanian yg
berakibat penurunan daya serap TK sektor
pertanian  migrasi desa - kota &
peningkatan transmigrasi paruh tahun
dasawarsa 80-an dan pengembangan KTI
12

Tahun 1990an
◦ Perubahan kebijakan di bidang transmigrasi 
trans swakarsa
◦ Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
terpadu

Tahun 2000-an
◦ Otonomi Daerah
 Beberapa daerah melakukan pembatasan migrasi
penduduk
 Lebih banyak migran spontan,
 Peningkatan migrasi keluarga
13
Sumber: BPS, berbagai publikasi
Pola Migrasi di Negara Berkembang
Migrasi merupakan respon manusia
atas kesempatan-kesempatan yang
ada dalam rangka meningkatkan taraf
hidup.
Pola
migrasi
di
negara-negara
berkembang mencerminkan distribusi
kesempatan ekonomi yang tidak
merata.
Pola migrasi di negara berkembang
menggambarkan pola yang mengutub,
dimana
arus
migrasi
cenderung
menuju ke tempat-tempat tertentu
saja.
Migrasi Angkatan Kerja Antar Provinsi, 201010
Jakarta
Bali
Kalimantan Timur Kepulauan riau
Jumlah Tenaga Kerja Migran Menurut Provinsi Tahun 2000 dan 2005
25000000
20000000
2000
2005
15000000
10000000
5000000
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sul.Tenggara
Maluku
Irian Jaya
0
Provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja
migran: Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi
Utara.
Alasan Bermigrasi Para Pekerja Migran di Indonesia, 2010
1%
4%
Pekerjaan
4%
Mencari Pekerjaan
38%
19%
Pendidikan
Perubahan Status Perkawinan
3%
ikut keluarga inti/famili lain
perumahan
2%
29%
keamanan
lainnya&TT
Proporsi Migran Seumur Hidup menurut Provinsi di Indonesia
Riau, Jambi, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Tengah, dan Sulawesi Tenggara memiliki proporsi migran positif.
Sumatera Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan
Maluku mengalami proporsi negatif.
Proporsi Migran Risen menurut Provinsi di Indonesia
Beberapa provinsi menarik bagi para migran karena memiliki prospek
ketenagakerjaan dan memberi kenyamanan untuk ditempati : Riau, Jambi, Banten,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Pulau
1980
1990
1995
2000
2005
Sumatra
53,85
6,52
-12,50
0,14
-3,15
Jawa
63,36
-18,75
6,36
-2,87
-3,06
Kalimantan
8,36
8,47
4,30
2,89
-0,33
Sulawesi
3,11
0,53
0,85
0,32
2,15
Kepulauan Lain -2,07
3,24
1,00
-0,47
4,39



Sehubungan dengan pertambahan penduduk
Indonesia yang cepat maka kota-kota besar
pun mempunyai penduduk yang besar pula.
Tahun 1971 sekitar 17,4% penduduk tinggal
di perkotaan, menjadi 43,1% tahun 2005 dan
diperkirakan akan mencapai 64,2% tahun
2020
Migrasi desa-kota berpengaruh pada
perluasan sektor jasa dan informal
NAD
Sumatera Utara
Sumatera barat
Riau
jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
DKI Jakarta
Jawa Barat
jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatn
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Maluku
Maluku Utara
Papua
Indonesia
1971
8.4
17.2
7
13.3
29.1
27
11.7
9.8
0
100
12.4
10.7
16.3
14.5
0
9.8
8.1
5.6
11
12.4
26.7
39.2
19.5
5.7
18.2
6.3
0
13.3
0
16.3
17.4
1980
8.9
25.5
12.7
27.1
12.7
27.4
9.4
12.5
0
93.4
21
18.7
22.1
19.6
0
14.7
14.7
7.5
16.8
10.3
21.4
39.8
16.8
9
18.1
9.3
0
10.8
0
20.2
22.3
1990
15.8
35.5
20.2
31.7
21.4
29.3
20.4
12.4
0
99.6
34.5
27
44.4
27.4
0
26.4
17.1
11.4
20
17.6
27.1
48.8
22.8
16.4
24.5
17
0
19
0
24
30.9
2000
23.6
42.4
29
43.7
28.3
34.4
29.4
21
43
100
50.3
40.4
57.6
40.9
52.2
49.7
34.8
15.4
24.9
27.5
36.2
57.7
36.6
19.3
29.4
20.8
25.4
25.3
28.9
22.2
42
2010
34.3
50.1
39.8
56.5
36.5
42.9
41
33.3
52.2
100
66.2
56.2
70.2
56.5
67.2
64.7
48.8
20.7
31.1
40.7
46.7
66.2
49.8
22.9
35.3
25.6
36.8
26.9
30.6
23.5
54.2
2020
44.9
58.8
50.6
66.9
44.5
50.9
51.7
46.2
60.3
100
77.4
68
79.3
68.9
77.7
75.6
61
26.4
39
53.3
56.3
73.1
61.1
27.3
42.6
31.8
47.8
28.8
32.5
25.1
64.2

Pull factor yang demikian besar dari kota-kota
dibandingkan perdesaan ditambah persentase
penduduk terbesar ada di daerah perdesaan.

Tekanan sosial ekonomi penduduk dan
menyempitnya lapangan kerja di perdesaan

Anggapan kota yang selalu memungkinkan
seseorang untuk pengembangan diri secara
cepat. Hal ini sering bertolak belakang dengan
kenyataan.
24


•
•
Penurunan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
Perluasan daerah kumuh dan daerah informal di
perkotaan  pertanahan, administrasi
kependudukan, kriminalitas, status kesehatan, status
pendidikan, air tanah dll.
Pendatang yang tak mempunyai keahlian atau
mempunyai sedikit keterampilan yang sama sekali
lain dari yang dibutuhkan di kota. Pembekalan untuk
hidup di kota tak cukup didapatkan.
Walaupun pendatang mempunyai motivasi yang kuat
untuk mengembangkan dirinya di kota tetapi
kenyataannya kota sendiri belum siap menerimanya.
Jumlah Penduduk Perkotaan
di 12 Kota Besar di Indonesia, 2010
Kota
Jakarta
Surabaya
Bandung
Bekasi
Medan
Tangerang
Depok
Semarang
Palembang
Makassar
Tangerang Selatan
Batam
Jumlah Penduduk
9,607,787
2,765,487
2,394,873
2,334,871
2,097,610
1,798,601
1,738,570
1,555,984
1,455,284
1,338,663
1,290,322
1,137,894
diproyeksikan sekitar 60% penduduk yang tinggal di perkotaan berada di
Jawa Pada tahun 2025.
7 Metropolitan Area di Indonesia
Metropolitan Regions
(Daerah Inti)
Mebidang
(Medan Binjai Deli Serdang)
Jabodetabek
(Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi)
Kota Medan
Bandung Raya
Kota Bandung
Kedungsepur
(Kendal Ungaran Semarang Purwodadi)
Kota Semarang
Gerbangkertosusila
(Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan)
Kota Surabaya
Mamminasata
(Makasar Maros Sungguminasa Takalar)
Kota Makasar
Sarbagita
(Denpasar Badung Gianyar Tabanan)
Kota Denpasar
Kota Jakarta
Daerah Sekitarnya
Kab. Deli Serdang
Kota Binjai
Kab. Bogor
Kab. Bekasi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Depok
Kab. Tangerang
Kota Tangerang
Kab. Bandung
Kab. Sumedang
Kota Cimahi
Kab. Demak
Kab. Semarang
Kab. Kendal
Kab. Sidoarjo
Kab. Mojokerto
Kab. Gresik
Kab. Bangkalan
Kab. Lamongan
Kota Mojokerto
Kab. Takalar
Kab. Goa
Kab. Maros
Kab. Badung
Kab. Gianyar
Kab. Tabanan
Proporsi Penduduk Perkotaan (Angka Urbanisasi)
menurut Provinsi di Indonesia
Proyeksi
Angka
Urbanisasi
Proyeksi
Urbanisasi
Tahun 2000-2025
Menurut Provinsi
Jumlah penduduk perkotaan meningkat antara 20-40 persen.




Mobilitas non permanen seringkali dibahas
dalam lingkup mikro
Belum ada data nasional, tetapi SUPAS 2005
atau Sakernas 2007 sudah memasukkan data
mobilitas non permanen khusus pekerja (lihat
tabel berikut)
Bagaimana mencatat mobilitas non permanen
sehingga hak-hak dasar mereka terpenuhi.
Kenyataan bahwa mobilitas non permanen menunjukkan
peningkatan terutama mobilitas desa-kota
•
•
•
•
•
•
Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terutama antar
Perkotaan dan Pedesaan
Kelangkaan Pekerjaan di sektor pertanian dan Kepemilikan
Tanah
Kelangkaan Fasilitas Pelayanan Sosial (Pendidikan,
Kesehatan dll)
Peningkatan Harga tanah dan biaya hidup di kota, dll
Revolusi Colt (hugo & Hull, 1987)
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan proses
industrialisasi
Jumlah Penduduk yang melakukan Ulang Alik di 7 Daerah
Metropolitan di Indonesia
Metropolitan Area
Mebidang
# Population
# Commuters
% Commuters
3 866 226
319 683
9.24
Jabodetabek
23 673 955
2 659 561
12.36
Jakarta
8 860 381
1 092 538
13.45
Bodetabek
14 813 574
1 567 023
11.70
Bandung Raya
7 173 726
486 479
7.45
Kedungsepur
4 253 420
162 437
4.15
Gerbangkertosusila
8 619 447
288 582
3.65
Mamminasata
2 314 981
134 863
6.52
49 901 755
4 051 605
8.93
All of Metropolitans
Powerpoint Templates
Page 32


7/4/2009
Migrasi Internasional dari Indonesia
didominasi overseas contract workers ke
Arab audi, Malaysia, Singapura, Taiwan,
Hongkong dan Korea
Teori Migrasi vs gender
◦ teori : migrasi didominasi oleh laki-laki, berumur
produktif dan karena alasan ekonomi
◦ Kenyataan terjadi peningkatan migran perempuan
baik alasan pribadi, keluarga, pendidikan,
mengungsi, selain ekonomi.
33



Pelecehan, penipuan, upah tidak dibayar
pengingkaran kontrak dll (sejak dari proses
perekrutan, pemberangkatan, di negara
tujuan sampai kembali pulang)
Belum ada MoU antara Indonesia dengan
negara-negara tujuan kecuali Malaysia
Belum ada perlindungan maksimal bagi buruh
migran Internasional
10 Propinsi Terbesar
Penempatan TKI Luar Negeri
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2011
2012
10 Negara Terbesar Penempatan TKI
•
•
•
•
•
mobilitas antar daerah tetap meningkat
hanya di beberapa daerah terjadi
penurunan
Peningkatan konsentrasi penduduk di
perkotaan
peningkatan mobilitas non permanen
peningkatan mobilitas internasional
peningkatan arus mobilitas tenaga kerja
dari luar negeri
37
•
•
•
peningkatan mobilitas non permanen perlu
penyediaan berbagai fasilitas sosial,
ekonomi, budaya dan administrasi dll
penataan wilayah penyangga
migrasi internasional
perlindungan hukum, kualitas keluarga migran,
kesehatan reproduksi, sistem penggajian untuk
TKA dll
38
Umumnya kebijakan kependudukan dapat bersifat
langsung (direct) dan tidak langsung (indirect)
Ada 3 pendekatan dlm kebijakan mobilitas penduduk
1. Merangsang perpindahan penduduk  migrasi
spontan
2. Menghambat perpindahan penduduk  Jakarta kota
tertutup
3. Mengarahkan perpindahan penduduk sesuai
kepentingan nasional : transmigrasi, pertumbuhan
pusat-pusat ekonomi, rekayasa sosial, ekonomi,
fisik dan demografi
39

Pengarahan mobilitas penduduk untuk :
◦ menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang
harmonis;
◦ memberikan perlindungan penduduk yang terpaksa pindah karena
keadaan (pengungsi);
◦ memberikan kemudahan, perlindungan dan pembinaan terhadap para
migran internasional dan keluarganya;
◦ menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung
dan daya tampung lingkungan;
◦ mengendalikan kuantitas penduduk disuatu daerah/wilayah tertentu;
◦ mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
◦ memperluas kesempatan kerja produktif;
◦ meningkatkan ketahanan nasional.
40

Untuk melakukan kebijakan pengarahan
mobilitas penduduk diperlukan GRAND
DESIGN Mobilitas Penduduk dengan
memperhatikan :
◦
◦
◦
◦

arah, volume, tujuan pelaku mobilitas
Karakteristik pelaku mobilitas penduduk
daya dukung dan daya tampung lingkungan
arah pembangunan masing-masing daerah
Identifikasi : kelembagaan : siapa berbuat
apa.
TERIMA KASIH…..HATUR NUHUN
42