Transcript Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi

oleh
Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka
[email protected]
disampaikan pada
Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
Pendidikan Tinggi
Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan Kopertis Wilayah IV
Lembang, 16 – 19 Juli 2012
HARSONO TAROEPRATJEKA
2008-2012
Rektor ITENAS
2003-2006
Anggota Majelis BAN-PT
sejak 1999:
Asesor BAN-PT
1997-1999
Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi,
Deparpostel / Deparsenibud
sejak 1993
Anggota Penilai Angka Kredit Pusat, Ditjendikti
1993-1997
Direktur Pembinaan Sarana Akademik, Ditjendikti
1989-1993
Ketua Lembaga Penelitian ITB
1985-1989
Pembantu Rektor Bidang Akademik, ITB
1978-1981
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, ITB
1963-2004
Dosen Teknik Mesin / Teknik Industri, ITB
1970
Ph.D. Purdue University, USA
1965
MSIE, Purdue University, USA
Quality is free.
It’s not a gift, but it is free.
What costs money are the un-quality things –
all the actions that involve not doing jobs right in
the first time”.
Philip B. Crosby
Vice President for Quality Operations ITT Corporation
3
Mengapa ‘Quality Assurance’?
1.
Kinerja (performace) adalah tingkat keberhasilan suatu
pelaksanaan tugas dalam memenuhi standar tertentu, baik dalam
pemenuhan harapan, janji, kewajiban, kontrak, sasaran ataupun
tujuan
2.
Quality assurance (Penjaminan Mutu) adalah proses penentuan
atau pengecekan apakah suatu produk atau pelayanan memenuhi
atau melampaui harapan pelanggan.
3.
Penjaminan mutu merupakan suatu pendekatan yang didasarkan
pada proses dengan langkah-langkah untuk menentukan atau
mencapai sasarannya. Proses ini perkenaan dengan perancangan,
pengembangan, produk ataupun pelayanannya.
4
Peran Pemerintah
dalam Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi
diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
no. 2 tahun 1989 (UU Sisdiknas Lama), dan
no. 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas Baru)
 UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama)
Struktur Pengawasan : pengawasan vertikal
 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru)
Struktur Pengawasan :pengawasan horisontal
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
diatur dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan
PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi
dalam UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama) :
pengawasan vertikal
Pasal 52 UU no 2/1989:
 Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh
masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan
pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 53 UU no 2/1989:
 Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap
penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan undang-undang ini.
Penjelasan Pasal 53 UU no 2/1989:
 Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagai
tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan satuan
pendidikan yang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat
6
UU No. 2/1989 (UU.Sisdiknas Lama):
pengawasan vertikal
 Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang tanggungjawab
pengawasan atas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Struktur
pengawasan pendidikan tinggi seperti ini disebut pengawasan vertikal.
 Maka peraturan pelaksanaan tentang pengawasan pendidikan tinggi yang
ditetapkan pada masa UU.Sisdiknas Lama berlaku, berkarakter
pengawasan vertikal, antara lain:
 Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi;
 Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengawasan-
Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Sarjana dan Pascasarjana
di Perguruan Tinggi (Wasdalbin), sebagai landasan EPSBED
7
Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi
dalam UU No. 20/2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru):
pengawasan horisontal
Pasal 24 ayat (2):
Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,
penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 50 ayat (6):
Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi
dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
Penjelasan Pasal 50 ayat (6):
Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah
kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri
lembaganya.
8
Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi
dalam UU No. 20/2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru):
pengawasan horisontal
Pasal 8 :
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Pasal 66:
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan
komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik
9
UU No. 20/2003 (UU Sisdiknas Baru):
pengawasan horisontal
 Pemerintah tidak berwenang lagi melakukan pengawasan
terhadap perguruan tinggi yang otonom, seperti pada masa
berlakunya UU.Sisdiknas Lama (UU 2/1989)
 Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi
harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan
tinggi yang diselenggarakannya.
 Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi pendidikan tinggi,
 namun harus dilakukan secara transparan untuk
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas
publik),
 artinya pengawasan adalah bukan untuk kepentingan Pemerintah
melainkan Pemerintah melakukan pengawasan adalah demi
melindungi kepentingan masyarakat (stakeholders) yang
menggunakan hasil pendidikan tinggi.
10
UU No. 20/2003 (UU Sisdiknas Baru):
pengawasan horisontal
 Dalam sistem otonomi perguruan tinggi, masyarakat diberi hak
untuk mengawasi pendidikan tinggi.
 Struktur pengawasan pendidikan tinggi ini disebut pengawasan
horisontal.
 Maka peraturan pelaksanaan tentang pengawasan pendidikan tinggi
yang telah dan akan ditetapkan setelah berlakunya UU 20/2003
Sisdiknas, harus berkarakter pengawasan horisontal, misalnya:
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan,
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 66 tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 Permendiknas no. 63 tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan
 Permendiknas no. 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi
Program Studi S1
11
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 Struktur pengawasan vertikal bertujuan agar perguruan tinggi
menaati semua persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
ditetapkan Pemerintah, sehingga pada hakekatnya bertujuan
menjamin mutu perguruan tinggi.
 Dengan tujuan menjamin mutu perguruan tinggi, PP. No. 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan
struktur pengawasan horisontal di dalam:
 Pasal 91 ayat (1):
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib
melakukan penjaminan mutu pendidikan.
 Pasal 91 ayat (3):
Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan
12
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dalam PP 19 tahun 2005
 Struktur pengawasan pendidikan tinggi melalui penjaminan
mutu, memenuhi amanat UU. Sisdiknas yaitu menerapkan
pengawasan horisontal yang dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu:
a. perguruan tinggi;
b. masyarakat/stakeholders;
c. Pemerintah.
 Pada tahun 2006, Dirjen Dikti membentuk Komisi SPM-PT untuk
menyusun Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
yang berbasis institusi.
 Di dalam SPM-PT, Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat /
stakeholders diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing, dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan
tinggi.
13
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT):
Dasar Hukum pada UU.No.20 / 2003 tentang Sisdiknas:
 Pasal 50 ayat(2):
Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional
pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
 Pasal 60:
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program
dan satuan pendidikan pada jalurpendidikan formal dan
nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
sebagai bentuk akuntabilitas publik.
14
Draft RUU PT versi 26 Juni 2012 (usulan Pemerintah):
Pasal 1 ayat:
34. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan
berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standard pendidikan tinggi
35. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang
meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar
penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan
Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan criteria dalam
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
37. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data
penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang
terintegrasi secara nasional
15
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT):
Dasar Hukum pada PP.No.19 / 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan) :
Pasal 1 butir 1:
SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 butir 27:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut
BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Pasal 2:
(1) Lingkup SNP meliputi:
a. Standar isi;
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi lulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan;
h. Standar penilaian pendidikan.
(2)...
16
SPM-PT:
Dasar Hukum pada PP.No.19 / 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan) :
(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai
dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Pasal 4:
SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat.
Pasal 91:
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.
Pasal 92:
(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi
melakukan penjaminan mutu
(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu
satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
17
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT):
Dasar Hukum
pada PP.No.17 / 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
Pasal 96:
(1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
(2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk
memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar
mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
(3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi
dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.
(4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan program
studi oleh Menteri.
18
Perkembangan dari
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 Tahun 2003: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menggagas
kegiatan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi.
 Dituangkan dalam buku
 ‘Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi’ (2003),
 diikuti dengan 11 (sebelas) buku ‘Praktek Baik Dalam Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi’ dalam berbagai bidang tugas perguruan
tinggi.
 Buku-buku tersebut bertujuan untuk memberi inspirasi (bukan
mendikte) tentang implementasi penjaminan mutu di perguruan
tinggi.
 Tahun 2005: terbit Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menyatakan bahwa
SNP bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasonal.
19
Pertumbuhan
 Dalam implementasi penjaminan mutu selain wajib memenuhi SNP




juga memberikan kebebasan pada setiap perguruan tinggi untuk
mengembangkan penjaminan mutu sesuai sejarah, visi, misi, budaya,
ukuran, dan berbagai kekhasan dari perguruan tinggi tersebut.
Dengan pola implementasi seperti ini, telah berlangung beragam
implementasi penjaminan mutu, baik pada aras perguruan tinggi
maupun pada aras Nasional.
Keragaman tersebut selain merupakan kekayaan juga merupakan
praktek baik (best practices) dalam mengimplementasikan
penjaminan mutu di perguruan tinggi.
Pada tahun 2006 telah selesai disusun secara nasional Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat SPM-PT, yaitu
sistem yang menyinergikan kegiatan EPSBED, Penjaminan Mutu, dan
Akreditasi perguruan tinggi.
Tujuan SPM-PT untuk menjamin mutu aspek akademik maupun non
akademik perguruan tinggi di Indonesia.
20
Pertumbuhan
 Dalam SPM-PT, kegiatan EPSBED dikembangkan menjadi suatu




Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), sedangkan kegiatan
Penjaminan Mutu dan Akreditasi masing-masing disebut sebagai
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal (SPME).
Untuk mengevaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi,
Direktorat Akademik telah melaksanakan ’Program Evaluasi
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal’ perguruan tinggi di
Indonesia.
Pada tahap ini evaluasi lebih dititikberatkan pada keberadaan dan
kelengkapan dokumen sehingga bobot penilaian untuk implementasi
lebih kecil.
Tujuan Program Evaluasi Implementasi antara lain adalah:
 memetakan implementasi SPMI perguruan tinggi di Indonesia,
baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat,
 memberikan saran perbaikan dan pengembangan,
 pelurusan (jika perlu) terhadap kekurangan, kelemahan, dan
kekeliruan dalam implementasi SPMI di berbagai perguruan tinggi,
berdasarkan SPM-PT yang telah digagas oleh Ditjen Dikti
21
Pertumbuhan
 Rekomendasi
 SPM-PT perlu dituangkan dalam bentuk dokumen hukum,
sehingga mengikat para pemangku kepentingan perguruan tinggi.
 Sosialisasi SPM-PT perlu dilakukan melalui Lokakarya SPM-PT
yang bersifat aplikatif, dengan materi sebagai berikut:
 Kebijakan Nasional SPM-PT.
 Penyusunan Kebijakan SPMI.
 Penyusunan Manual SPMI.
 Penyusunan Standar SPMI.
 Penyusunan Dokumen SPMI.
 Implementasi SPMI.
 Evaluasi dan Kaizen SPMI.
22
SPM-PT berdasarkan PP 19/2005
(Standar Nasional Pendidikan):
Prakarsa sendiri
(Internally
Driven)
Wajib
Sumber: Dit.Akad.Dikti
23
Komponen Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT)
 Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional
Kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data
serta informasi tentang penyelengga-raan pendidikan tinggi di semua
perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk mengawasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi oleh Pemerintah (sampai sekarang masih disebut
EPSBED);
 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan
tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven),
untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan
tinggi sendiri secara berkelanjutan (continuous improvement )
 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan
tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang
diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan
tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas
publik
24
Mekanisme SPM-PT
Data dan informasi tentang kegiatan masing-masing perguruan tinggi
wajib dikumpulkan, diolah, dan disimpan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan di dalam PDPT masing-masing dengan klasifikasi
data dan informasi berdasarkan SNP. Kemudian data dan informasi
tersebut dikirim, dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT
Nasional yang dikelola oleh Ditjen Dikti.
2. Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan
dan disimpan di dalam PDPT masing-masing, perguruan tinggi
melakukan SPMI (internal quality assurance) melalui evaluasi diri
dalam dua lingkup, yaitu pemenuhan SNP dan melampaui ke
delapan standar di dalam SNP secara kuantitatif dan kualitatif, serta
mengembangkan standar-standar tersebut di atas beserta
pemenuhannya secara berkelanjutan (continuous quality
improvement);
3. Dengan menggunakan data dan informasi di dalam PDPT Nasional
dan visitasi, BAN–PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah
melakukan akreditasi, yang disebut SPME (external quality
assurance) dengan memberikan peringkat akreditasi terhadap
program/satuan.
1.
25
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
SNP
SNP
SNP
SNP Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
Sumber: Dit.Akad.Dikti
26
KOMPONEN EPSBED
 Identitas Program Studi, Perguruan Tinggi dan Badan Hukum
Penyelenggara
 Kurikulum Program Studi
 Identitas dosen dan penugasannya pada setiap semester (FTE)
 Produktivitas prodi – jumlah lulusan / tahun, penelitian dan
publikasi
 Identitas mahasiswa, beban belajar setiap semester dan raihan
prestasinya (IPS)
 Identitas lulusan (kualitas performance akademik – IPK, masa studi)
 Fasilitas penunjang akademik - aksesibilitas dan rasio utilitas
27
KOMPONEN PDPT
MINIMUM STANDAR PENYELENGGARAAN PRODI - WAJIB
 Standar Isi (lingkup materi & tingkat kompetensi)
 Standar Proses (pelaksanaan pembelajaran)
 Standar Kompetensi Lulusan (kualifikasi kemampuan
lulusan, yang mencakup sikap, pengetahuan dan
ketrampilan)
 Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan
 Standar Sarana & Prasarana
 Standar Pengelolaan
 Standar Pembiayaan
 Standar Penilaian Pendidikan
28
KOMPONEN PDPT
MELAMPAUI SNP – PRAKARSA SENDIRI (INTERNALLY DRIVEN)
:
CONTOH:
 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 Standar Sistem Informasi
 Standar Kerjasama
 Standar Kemahasiswaan
 Standar Suasana Akademik
 Komponen lain sesuai ciri khas PT
29
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan
perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh
perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para
pihak yang berkepentingan (stakeholders)
 Dengan demikian, terdapat standar mutu perguruan tinggi yang:
 ditetapkan oleh Pemerintah (government);
 disepakati bersama di dalam perguruan tinggi (vision) ;
 dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
 Sistem Penjaminan mutu internal di perguruan tinggi adalah
kegiatan penetapan dan pemenuhan standar nasional pendidikan
dan standar yang melampaui SNP secara konsisten dan berkelanjutan,
sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah,
dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan)
memperoleh kepuasan
30
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):
Konsep, Tujuan, Strategi
Konsep
Perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila
1. Perguruan tinggi mampu memenuhi SNP (aspek imperatif)
2. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya
melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
3. Perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek
induktif)
Tujuan
Memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara
berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh perguruan
tinggi secara internal untuk memenuhi SNP, mewujudkan visi dan
misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
31
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):
Konsep, Tujuan, Strategi
Strategi

Ditjendikti menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu
Internal Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan sistem
penjaminan mutu internal perguruan tinggi
a. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu
yang melampaui SNP berdasarkan visinya
b. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan
mekanisme kerja sistem penjaminan mutu internal
c.
Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu perguruan
tinggi secara berkelanjutan (dalam/luar negeri)
32
Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
Wajib:








Kurikulum
Proses pembelajaran
Kompetensi lulusan
Pendidik dan tenaga kependidikan (SDM)
Sarana dan prasarana
Pengelolaan
Pembiayaan
Penilaian Pendidikan
Prakarsa sendiri: contoh:
 Penelitian dan publikasi
 Pengabdian kepada masyarakat
 Manajemen lembaga (institutional management)
 Sistem informasi
 Kerjasama dalam dan luar negeri
 dll.
33
Kaizen
Terhadap SPM-PT
Garis Besar Proses Penyusunan SPMI
Dokumen/
Buku
Kebijakan
Mutu
Tindakan
Penjaminan
Mutu
Dokumen/
Buku
Manual
Mutu
Dokumen/
Buku
Standar
Mutu
Audit
Pelaksanan
Penjaminan
Mutu
Dokumen/
Buku
Formulir
Mutu
Pelaksanaan
Penjaminan
Mutu
Sumber: Dit.Akad.Dikti
34
Manajemen Kendali Mutu SPMI
Penetapan
Standar Mutu
Pelaksanaan
Standar Mutu
Audit
Pelaksanaan
Standar Mutu
Continuous
Improvement
(Kaizen)
Mutu
Berkelanjutan
Sustainable
Quality
Ada
Gap antara
Standar Mutu
Dan
Pelaksanaan?
Tidak
Evaluasi Untuk
Peningkatan
Standar Mutu
Ya
Identifikasi action
untuk memenuhi
Standar Mutu
Laksanakan
action
Integrasikan pada
proses SDCA
berikutnya
Sumber: Dit.Akad.Dikti
35
Terima kasih
36