Transcript Hk Perbankan 1 - WordPress.com

Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan adalah lembaga yang
kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat.
Lembaga keuangan merupakan perantara antara
pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana
dengan pihak yang memerlukan dana.
Lembaga
Keuangan Bank
.
Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKKB)
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua
lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan
yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana
dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian
menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai
investasi perusahaan-perusahaan
Beberapa contoh LKKB : Perusahaan
Asuransi, Penyelenggara Dana Pensiun,
Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam
.
Asuransi
Asuransi adalah perjanjian antara seseorang
penanggung yang mengikat diri kepada
seseorang tertanggung dengan menerima suatu
premi dan memberi penggantian senilai yang
diasuransikan kepada tertanggung karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
akibat peristiwa yang tidak tertentu.
.
Penyelenggara Dana Pensiun
Usaha dana pensiun adalah mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat
pensiun.
Pensiun adalah hak seseorang untuk
memperoleh penghasilan setelah berkerja
sekian tahun dan sudah memasuki usia
pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai
dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
Jenis Penyelenggara Dana
Pensiun
Dana Pensiun
Pemberi Kerja
yaitu dana
pensiun yang
dibentuk oleh
orang atau badan
yang
mempekerjakan
karyawan
Dana Pensiun
Lembaga Keuangan
yaitu dana pensiun
yang dibentuk oleh
bank atau
perusahaan asuransi
Jiwa
PEGADAIAN
Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan
barang-barang berharga kepada pihak tertentu,
guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang
dijaminkan akan ditebus.
.
PEGADAIAN
Ciri-ciri usaha gadai sebagai berikut:
1. Terdapat barang-barang berharga yang
digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang
yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.
.
KOPERASI SIMPAN PINJAM
ATAU KOPERASI KREDIT
Kegiatan koperasi kredit atau koperasi simpan
pinjam adalah menerima simpanan dan
memberikan pinjaman uang kepada para anggota
yang memerlukan dengan syarat-syarat yang
mudah dan bunga ringan. Untuk meminjam
uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan.
.
LEMBAGA KEUANGAN BANK
Menurut Undang-Undang N0. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup masyarakat banyak.
.
3 TUGAS UTAMA BANK
1) Bank sebagai Penghimpun Dana Masyarakat.
2) Bank sebagai Penyalur Dana Masyarakat.
3) Bank sebagai Perantara dalam Lalu Lintas
Pembayaran
.
Menurut Pasal 5 UU No. 7 tahun
1992, Bank terdiri dari 2 jenis :
1.
Bank Umum : Bank yang dapat memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran
2. Bank Perkreditan Rakyat : Bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito
berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu.
.
Bentuk Hukum Bank Umum menurut UU No. 10 Th 1998
a. Perseroan Terbatas,
b. Koperasi, dan
c. Perusahaan Daerah.
.
Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat
menurut UU No. 10 Th 1998
a. Perusahaan Daerah
b. Koperasi
c. Perseroan Terbatas
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP
a. .
.
PT yang bidang usahanya mengerahkan
dana masyarakat wajib mempunyai
paling sedikit 2 direksi. Kelengkapan
organ bagi PT adalah
a.
b.
c.
Adanya RUPS
Organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan
memegang segala wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau
komisaris.
Adanya direksi
Organ perseoran yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
Adanya komisaris
Organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus
serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
.
Dapat berbentuk perseroan terbuka
Telah melakukan penawaran umum,
sesuai dengan peraturan per UUan
dibidang pasar modal.
Bentuk
Hukum Bank
yang
berbentuk PT
Khusus bank yang berbentuk
Persero (BUMN), maka komposisi
modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit
51% sahamnya dimiliki oleh
negara, dengan tujuan utamanya
mencari keuntungan
Jenis banknya dapat berbentuk bank umum
dan Bank Perkreditan Rakyat
Bentuk
Hukum
Bank yang
berbentuk
KOPERASI
Berdasarkan prinsip koperasi yang disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Tujuan Utamanya adalah menyejahterakan
anggotanya sekaligus menyejahterakan
masyarakat secara keseluruhan.
Pengelolaannya menjadi tanggung jawab
pengurus, yang dipertanggungjawabkan
kepada rapat anggota, atau rapat anggota luar
biasa.
Jenis banknya dapat berbentuk bank umum
dan Bank Perkreditan Rakyat
Bentuk
Hukum Bank
yang
berbentuk
Mayoritas modal dari bank-bank yang
berbentuk hukum perusahaan daerah
dimiliki oleh pemerintah daerah
PERUSAHAAN
DAERAH
Anggota direksi perusahaan daerah yang
seluruh modalnya milik pemerintah daerah,
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah dengan pertimbangan DPRD atau
pertimbangan pemerintah pusat apabila
sebagian modalnya dimiliki pemerintah pusat
Perubahan bentuk badan hukum dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
Dewan Gubernur BI
Perubahan
Bentuk Badan
Hukum Bank
Persetujuan diberikan melalui 2 tahap, yaitu
persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan
izin usaha.
1.
2.
Mekanisme
Perubahan
bentuk
badan
hukum
Bank
3.
4.
5.
6.
Sebelum dilakukan RUPS untuk perubahan badan hukum,
maka direksi harus mengajukan permohonan ke Dewan
Gubernur BI
Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Dewan
Gubernur BI selambat2nya 30 hari setelah dokumen
permohonan diterima lengkap
Apabila perubahan diberikan izin prinsip, dilanjutkan
proses selanjutnya, apabila tidak, maka proses dihentikan.
Setelah ada izin prinsip maka direksi yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan kepada Dewan Gubernur
BI untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama
kepada badan hukum baru.
Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan
pengalihan izin usaha diberikan oleh Dewan Gubernur BI
selambat2nya 30 hari setelah dokumen permohonan
diterima lengkap
Pengumuman pelaksanaan perubahan bentuk badan
hukum daam surat kabar nasional selambat2na 10 hari
setelah tanggal penerbitan Keputusan Dewan Gubernur BI
Pendirian Bank Umum
PENDIRIAN
BANK
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank umum dapat didirikan, dan dalam menjalankan
usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin
usaha dari pimpinan BI
PENDIRIAN
BANK
UMUM
Bank hanya dapat didirikan dan/dimiliki oleh:
a. WNI dan/badan hukum Indonesia;
b. WNI dan/ badan hukum Indonesia dengan
WNA dan/badan hukum asing secara kemitraan.
Kepemilikan yang berasal dari WNA atau Badan
Hukum Asing maksimal 99% dari modal disetor
Untuk badan hukum asing sebelumnya harus
memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter
negara asal badan hukum asing tersebut
Pendirian Bank Umum Konvensional
Setiap pemohon ijin usaha perbankan wajib
memenuhi persyaratan yang menyangkut :
a. Susunan Organisasi dan kepengurusan
b. Permodalan
c. Kepemilikan
d. Keahlian di bidang perbankan
e. Kelayakan rencana kerja
f. .
.
Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
No. 11/ 1 /PBI/2009 tentang Bank Umum
Pendirian
Bank Umum
Konvensional
Pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk
melakukan persiapan pendirian Bank; dan
b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan usaha Bank setelah
persiapan pendirian bank selesai dilakukan
Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan
paling kurang sebesar
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
Permohonan
untuk
mendapatkan
persetujuan
Prinsip,
diajukan
kepada
Gubernur BI
disertai
dengan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rancangan akta pendirian badan hukum.
data kepemilikan
daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia
rencana bisnis (business plan) untuk 3 tahun pertama
rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate
plan);
7. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian
intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan,
dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate
Governance;
8. sistem dan prosedur kerja;
9. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen)
dari modal disetor minimum
10. surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran
modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan
dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan
untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
Persetujuan Prinsip
1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip
diberikan paling lambat 60 hari kerja setelah dokumen permohonan
diterima secara lengkap.
2. Persetujuan prinsipberlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak
tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
3. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan
kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
4. Apabila sampai dengan jangka waktu 1 tahun pihak yang telah
mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin
usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah
diterbitkan menjadi tidak berlaku.
.
Permohonan
untuk
mendapatkan
Izin usaha,
diajukan
kepada
Gubernur BI
disertai
dengan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rancangan akta pendirian badan hukum.
data kepemilikan
Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
bukti pelunasan modal disetor minimum
bukti kesiapan operasional
surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran
modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan
dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan
untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
7. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang
bersangkutan tidak merangkap jabatan
8. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai
hubungan keluarga
9. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang
bersangkutan baik secara
10. sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham
melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
Izin Usaha
1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan
paling lambat 60 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima
secara lengkap.
2. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan
kegiatan operasional.
3. Apabila setelah jangka waktu tersebut Bank belum melakukan kegiatan
usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.
.
Pembukaan Kantor Cabang
1. Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Rencana pembukaan KC wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
3. Untuk memperoleh izin, Bank wajib mengajukan permohonan kepada
Bank Indonesia, disertai dengan:
a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva 2 bulan
terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;
c. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi,
peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat
kejenuhan jumlah Bank; dan
d. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 bulan.
5. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan paling lambat 30
hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap
Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling
lambat 30 hari kerja sejak tanggal izin dari
Bank Indonesia diterbitkan.
Pembukaan
Kantor
Cabang
Pelaksanaan pembukaan KC wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal
pembukaan.
Apabila setelah jangka waktu tersebut Bank
tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang
telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat
Pihak yang dapat mendirikan Bank
Perkreditan Rakyat :
a. Warga negara Indonesia
b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh
kepemilikannya oleh WNI
c. Pemerintah Daerah
d. Kerjasama diantara pihak tersebut
.
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional
Setiap pemohon ijin usaha BPR wajib
memenuhi persyaratan yang menyangkut :
a. Susunan Organisasi dan kepengurusan
b. Permodalan
c. Kepemilikan
d. Keahlian di bidang perbankan
e. Kelayakan rencana kerja
.
Permohonan untuk mendapatkan Izin usaha, diajukan kepada
Gubernur BI disertai dengan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rancangan akta pendirian badan hukum.
data kepemilikan
daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Rencana struktur organisasi, serta personalia
Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR
Rencana sistem dan prosedur kerja;
bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor minimum
surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran modal tidak
berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari
Bank dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang .
Bukti kesiapan operasional, antara lain :
a. Daftar aktiva tetap dan inventaris
b. Bukti penguasaan gedung
c. Foto gedung dan tata letak ruangan
d. Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional bank
e. NPWP
BI dalam jangka waktu selama-lamanya 60 hari
setelah dokumen permohonan diterima secara
lengkap wajib memberikan pernyataan apakah
permohonan izin usaha disetujui atau ditolak
IZIN USAHA
BPR
Bank yang telah mendapat izin usaha dari BI wajib
melakukan kegiatan usahanya selama2nya 60 hari
sejak izin usaha diterbitkan
Apabila dalam jangka waktu tersebut BPR tetap
melakukan kegiatan usahanya, maka BI berhak
membatalkan izin usaha yang dikeluarkannya