Transcript PSAP 06 Akuntansi Investasi

Definisi
Klasifikasi
Pengakuan
Pengukuran
pengungkapan
1
Investasi didefinisikan :
Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi (seperti bunga, dividen dan royalti), atau
manfaat sosial (non keuangan, seperti peningkatan
kualitas layanan) sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
Klasifikasi investasi :
1. Investasi Jangka Pendek
2. Investasi Jangka Panjang
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
2
Karakteristik investasi jangka pendek :
1. Diharapkan
dapat
segera
dicairkan
dan
dimaksudkan untuk dimiliki < 1 tahun.
2. ditujukan dalam rangka manajemen kas.
3. Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau
pengurangan harga yang signifikan
4. Terdiri:
a) Deposito berjangka waktu 3 - 12 bulan,
b) Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek
oleh pemerintah daerah,
c) Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3
Karakteristik investasi jangka panjang :
1.
Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan
2.
Sifat penanaman :
a)
Investasi Permanen
b)
Investasi Non-permanen
Ad. 1. Investasi permanen
Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan, dan ditujukan untuk mendapatkan deviden, dan atau
pengaruh signifikan dalam jangka panjang, dan atau menjaga hubungan
kelembagaan, contoh:



Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah,
Penyertaan pemerintah pada badan internasional dan badan hukum
lainnya (misal ; IMF Rp 37,1 T (per 2014, Bank Dunia Rp 147,8 M per
2012, International Development Association – IDA Rp 4,6 M per 2012)
Investasi permanen lainnya
4
Ad 2. Investasi non permanen
Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan, contoh:
1.
2.
3.
4.
Investasi dalam obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai
tanggal jatuh temponya.
Penanaman modal dalam proyek
dialihkan kepada pihak ketiga.
pembangunan
yang
dapat
Dana yang disisihkan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat (misal : bantuan modal bergulir kepada kelompok
masyarakat tertentu).
Investasi non permanen lainnya (misal : penyertaan modal dalam
rangka penyehatan/penyelamatan perekonomian).
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
5
Pengeluaran kas dan/atau aset , penerimaan
hibah dalam bentuk investasi dan perubahan
piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai
investasi apabila memenuhi kriteria:
1. Kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat
sosial atau jasa potensial di masa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat
diperoleh pemerintah
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat
diukur secara memadai (reliable)
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
6
Penilaian Investasi :
1. Bila terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka
nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
2. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan
nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan
4. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi
pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak
ada nilai wajar, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain
yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
5. Investasi jangka pendek non saham (misal : deposito) dicatat
sebesar nilai nominalnya.
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
7
6.
7.
8.
9.
10.
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal
pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya.
Investasi non-permanen dalam bentuk obligasi dicatat sebesar nilai perolehannya.
Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direaliasaikan.
Investasi non-permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek
pembangunan yang dapat diserahkan kepada pihak ketiga (misal : PIR) dinilai
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan penyelesaiannya
sampai diserahkan kepada pihak ketiga.
Investasi yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah dinilai sebesar biaya
perolehan, atau nilai wajar investasi (bila harga perolehan tidak diketahui).
Catatan :
a) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang bayar dalam valuta asing yang
sama, harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal
transaksi.
b) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari
pembelian sampai jatuh temponya, sehingga hasil yang konstan diperoleh dari
investasi tsb.
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
8
1. Metode biaya;
Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas
investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima
dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas;
Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan
dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi
pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali
dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan
mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap
nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan
investasi
pemerintah,
misalnya
adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta
revaluasi aset tetap.
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam
jangka waktu dekat.
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
9
Penggunaan metode penilaian investasi :
1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan.
Catatan :
Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham
bukan merupakan faktor penentu dalam pemilihan metode penilaian
investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh atau
tingkat pengendalian terhadap perusahaan investee, dengan ciri-ciri :
a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
b) Kemampuan untuk menunjuk/mengganti direksi.
c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
d) Kemampuan
untuk
mengendalikan
mayoritas
suara
dalam
rapat/pertemuan dewan direksi.
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
10
1.
2.
3.
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,
(bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai), diakui
pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari
penyertaan
modal
pemerintah
yang
pencatatannya
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi. Sedangkan bila menggunakan metode ekuitas,
bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh
pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan
mengurangi nilai investasi pemerintah.
Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan
menambah nilai investasi pemerintah.
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
11
Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi
karena :
1. Penjualan.
2. Pelepasan hak menurut peraturan pemerintah.
Perbedaan antara hasil pelepasan investasi
dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau
dikreditkan sebagai keuntungan (kerugian)
pelepasan investasi, dan disajikan dalam laporan
Operasional.
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
12
Item pengungkapan investasi dalam laporan keuangan :
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis
investasi, investasi permanen dan
nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek
maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan
nilai investasi yang signifikan dan
penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.
-Ω-
lampiran I PP No.71 Tahun 2010
13