Transcript BAPAS dan UU SPPA (Prof. Harkristuti)

DIVERSI DALAM
UU NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK
Harkristuti Harkrisnowo
Direktur Jenderal HAM
Kementerian Hukum & HAM
HAK ANAK…
 Merupakan
@harkrisnowo 2012
hak konstitusional, yang dirumuskan dalam
Konstitusi (khususnya Amandemen II)
 Dirumuskan dalam bab khusus dalam UU no. 39 tahun
1999
 Ditegaskan kembali dalam UU no. 23 tahun 2002
 Walau sebelumnya juga dalam Keppres 36/1990 yang
meratifikasi Convention on the Right of the Child
UPAYA BERSAMA...
Rapat
Tingkat
Tinggi antar
Lembaga
@harkrisnowo 2012
Kesepakatan
untuk
implementasi
UU SPPA
Perencanaan
Pelaksanaan
Evaluasi
Perubahan Utama
UU no. 3/1997  UU no. 11/2012







@harkrisnowo 2012

Filosofi sistem peradilan pidana anak
Cakupan ‘anak’
Usia pertanggungjawaban pidana anak
Penghilangan Kategori Anak Pidana, Anak Negara
dan Anak Sipil
Pendekatan Restorative Justice
Kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat
Penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan
Pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan
sebagai measure of the last resort
ASAS-ASAS DALAM
KONVENSI HAK ANAK:
Non diskriminasi;
Hak untuk hidup, kelangsungan
hidup, dan perkembangan; dan
Penghargaan terhadap pendapat
anak.
@harkrisnowo 2012
Kepentingan yang terbaik bagi
anak;
ASAS-ASAS DALAM BEIJING RULES:
Pengutamaan Kesejahteraan Anak & Keluarga
@harkrisnowo 2012
Proporsionalitas perlakuan terhadap anak dengan perbuatannya
Perlindungan atas privasi anak
Pengupayaan diversi sejauh dimungkinkan
Perampasan kemerdekaan merupakan tindakan terakhir, dan
digunakan sehemat mungkin
Penekanan pada berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga
(non-institutional treatment)
ASAS DALAM SPPA....
pelindungan;
keadilan;
nondiskriminasi;
kepentingan terbaik bagi Anak;
penghargaan terhadap pendapat Anak;
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
pembinaan dan pembimbingan Anak;
proporsional;
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan.
@harkrisnowo 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HAK ANAK DALAM UU SPPA
a.
f.
g.
h.
@harkrisnowo 2012
b.
c.
d.
e.
diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya;
dipisahkan dari orang dewasa;
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
melakukan kegiatan rekreasional;
bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya;
tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
@harkrisnowo 2012
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang
yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Definisi ‘Anak’
@harkrisnowo 2012
1. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
mencakup Pelaku, Saksi dan Korban
2. Tidak mengkriminalisasi anak yang ‘melanggar hukum
yang hidup dalam masyarakat” karena menimbulkan
ketidak-pastian hukum
3. Tidak mempergunakan istilah ‘anak nakal’ akan tetapi
anak yang melakukan tindak pidana
4. Usia Pertanggungjawaban dinaikkan dari 8 tahun
menjadi 12 tahun
5. Tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang
6. Anak di bawah usia 14 tahun tidak dikenakan
penahanan
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

[Pasal 1 butir 6 UU no. 11/2012]
@harkrisnowo 2012
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,
dan bukan pembalasan.
Restorative justice






@harkrisnowo 2012

Bergeser dari lex talionis atau retributive justice
Menekankan pada upaya pemulihan keadaan
Berorientasi pada korban
Memberi kesempatan pada pelaku untuk
mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus
menunjukkan tanggungjawabnya;
Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk
bertemu dan mengurangi animosity
Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan
DIVERSI

[Pasal 1 butir 7 UU no. 11/2012]
@harkrisnowo 2012
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari
proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana.
LANDASAN HUKUM DIVERSI: PASAL 5 UU NO. 11
@harkrisnowo 2012
(1) SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) SPPA meliputi:
a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum; dan
c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah
menjalani pidana atau tindakan.
(3) Dalam SPPA huruf a dan huruf b diatas wajib diupayakan
Diversi.
TUJUAN DIVERSI
[Pasal 6 UU no. 11/2012]
Tersirat pula:
 Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan;
 Menekankan sense of responsibility pada anak atas perilakunya
yang tidak terpuji
@harkrisnowo 2012
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak
SYARAT DIVERSI
 kategori
tindak pidana (sanksi pidana 7 tahun penjara atau
@harkrisnowo 2012
kurang);
 usia Anak (makin rendah makin diupayakan adanya
diversi)
 hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
 kerugian yang ditimbulkan;
 tingkat perhatian masyarakat;
 dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
 persetujuan korban (dalam hal ada korban dan kerugian
tidak lebih dari UMP setempat); dan
 kesediaan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).
PARA PIHAK DALAM DIVERSI
Keluarga &
Masyarakat
Pelaku
----Korban
Petugas
Kemasyarakatan
Penegak
Hukum
AKTOR DALAM DIVERSI
Petugas Kemasyarakatan: Pembimbing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial
Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Keluarga dan Pendamping
@harkrisnowo 2012
Penegak Hukum: Polisi, Jaksa , Hakim
[Advokat]
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
kepentingan korban;
kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
penghindaran stigma negatif;
penghindaran pembalasan;
keharmonisan masyarakat; dan
kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
@harkrisnowo 2012
a.
b.
c.
d.
e.
f.
KESEPAKATAN DIVERSI
Harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga
Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya
@harkrisnowo 2012
Persetujuan tidak diperlukan dalam hal:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum
provinsi setempat.
DIVERSI TANPA PERSETUJUAN KORBAN...
dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau
keluarganya, PK, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.
 Kesepakatan Diversi tsb dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi
PK yang dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

@harkrisnowo 2012
PROSES PENETAPAN KESEPAKATAN DIVERSI
3 hari
Penetapan PN ttg Kesepakatan Diversi
3 hari
Penetapan disampaikan ke PK, Penyidik,
Penuntut Umum, atau Hakim
3 hari
Penyidik menerbitkan penetapan penghentian
penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan
penetapan penghentian penuntutan.
Kesepakatan Diversi dilaksanakan
@harkrisnowo 2012
Kesepakatan Diversi diserahkan ke PN
PENGECUALIAN...
@harkrisnowo 2012
•a. proses Diversi
Proses
tidak menghasilkan
peradilan
kesepakatan; atau
pidana
Anak
•b. kesepakatan
dilanjutkan
Diversi tidak
dalam hal:
dilaksanakan.
HASIL KESEPAKATAN DIVERSI A.L.
Perdamaian dengan atau tanpa
ganti kerugian;
Mengikuti pendidikan atau
pelatihan ke lembaga pendidikan
atau lembaga sosial; atau
Pelayanan masyarakat
@harkrisnowo 2012
Menyerahkan kembali kepada
orang tua atau orang tua asuh;
Penyidikan
Penuntutan
Diversi
berhasil
Diversi
gagal
Persidangan
Diversi
berhasil
Diversi
gagal
Diversi
berhasil
Diversi
gagal
DIVERSI OLEH KEPOLISIAN
Tindak
pidana
Penetapan
Pengadilan
Upaya
Diversi
Kesepakatan
Diversi
Para pihak
setuju
Diversi
Proses
diversi
Pelaksanaan
Diversi
DIVERSI OLEH KEJAKSAAN
Tindak
pidana
Kejaksaan
upayakan
Diversi
Para pihak
setuju
Upaya
Diversi
Diserahkan
ke
Kejaksaan
Proses
Diversi
Para pihak
tidak setuju
Diversi
Penyidikan
berlanjut
Kesepakatan
Diversi
DIVERSI OLEH PENGADILAN
Tindak
pidana
Kesepakatan
Diversi
Penetapan
Pengadilan
Upaya
Diversi
Diversi di
Pengadilan
Implementasi
Diversi
Gagal di
Penyidikan &
Penuntutan
Ke
Pengadilan
TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
@harkrisnowo 2012
Sejak awal sampai selesainya seluruh proses
 menyusun Litmas
 melaksanakan proses Diversi bersama aparat lain
 melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan selama proses Diversi berlangsung sampai
dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan
 melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab bila
kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang
ditentukan
IMPLIKASI YANG DIHARAPKAN
 Berkurangnya
@harkrisnowo 2012
jumlah anak yang masuk dalam proses
peradilan pidana, khususnya dalam lembaga
pemasyarakatan berkurangnya beban Sistem
Peradilan Pidana
 Meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan
anak yang berhadapan dengan hukum
 Meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di
pengadilan, dengan terlebih dahulu mengupayakan
diversi dan restorative justice
PEMBATASAN UPAYA PERAMPASAN
KEMERDEKAAN
Perampasan kemerdekaan hanya dipergunakan
sebagai upaya terakhir, sebagai measure of the last
Resort (Beijing Rules), pada semua tingkatan
pemeriksaan
 Telah dirumuskan seperangkat alternatif jenis
putusan (pidana dan tindakan) agar hakim tidak
selalu menjatuhkan pidana penjara
 Penelitian kemasyarakatan harus dilakukan
Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat
menyusun rekomendasi bagi para penegak hukum
yang lain

@harkrisnowo 2012
JENIS PIDANA
(1) Pidana pokok terdiri atas:
A. Pidana peringatan;
B. Pidana dengan syarat:
1.Pembinaan di luar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat; atau
3. Pengawasan.
C.
Latihan kerja;
D. Pembinaan dalam lembaga; dan
E. Penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
A. Perampasan keuntungan yang diperoleh
B. Pemenuhan kewajiban adat
@harkrisnowo 2012
JENIS TINDAKAN
a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
b.penyerahan kepada pemerintah;
c. penyerahan kepada seseorang;
d.perawatan di rumah sakit jiwa;
e. perawatan di lembaga;
f. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau
latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga
swasta;
g. pencabutan surat izin mengemudi;
h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
i. pemulihan.
@harkrisnowo 2012
ROAD MAP AKSELERASI IMPLEMENTASI UU
NO. 11/2012
I. Pelatihan Penegak Hukum dan pihak terkait
 Polisi, Jaksa, Hakim, PK, Pekerja Sosial, Advokat dlsb
 Menyiapkan modul untuk integrated training
 Melakukan TOT dan pelatihan
II. Penyiapan berbagai peraturan pelaksanaan:
•
Peraturan Pemerintah
•
Peraturan Presiden
•
Berbagai SOP , Petunjuka Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
•
Mekanisme kerjasama antar lembaga
@harkrisnowo 2012
III. Penyiapan infra struktur melalui oeorencanaan kegiatan
dan anggaran untuk:
 Kantor BAPAS
 Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
 Lembaga Penempatan Anak Sementara
 Lembaga Pembinaan Khusus Anak
@harkrisnowo 2012
DITJEN PEMASYARAKATAN
 Membangun
@harkrisnowo 2012
kantor BAPAS
 Memetakan kebutuhan
 Menyusun rencana wilayah yang akan dibangun
kantor BAPAS
 Melakukan Rekrutmen PK
 Memetakan kebutuhan PK
 Melakukan Pelatihan PK
 Bekerjasama dengan BPSDM untuk pelatihan PK
 Menyusun modul pelatihan
 Perubahan
@harkrisnowo 2012
LP Anak menjadi LPKA
 Membuat blue print LPKA
 Menyusun rencana perubahan LP menjadi
LPKA
 Melakukan pelatihan tentang UU SPPA
 Menyiapkan blue print Lembaga Penempatan
Anak Sementara (ex Rutan), bekerjasama
dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan
Organisasi lain
TERIMA KASIH