Transcript Kebijakan 2013 - WordPress.com

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M
Pada Acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji
DRS. H. A. KARTONO
Direktur Pembinaan Haji dan Umrah
UU N0 13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
A.
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan,
dan
perlindungan
dengan
menyediakan
layanan
administrasi,
bimbingan
Ibadah
Haji,
Akomodasi,
Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal
lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. (Pasal 6)
B. Pemerintah
sebagai
penyelenggara
berkewajiban
mengelola
dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Pasal 10: 1)
Ibadah
Haji
melaksanakan
PENYELENGGARAAN HAJI
Kegiatan besar dengan karakteristik khusus, karena merupakan :
A. Rangkaian kegiatan yang beragam
B. Melibatkan banyak pihak dan orang
C. Bertempat di negeri orang
D. Durasinya panjang
E. Mengelola banyak orang
F. Dinamis / penuh dinamika
G. Memerlukan organisasi dan pelaksana yang baik
PELAYANAN JEMAAH HAJI
A.
Pendaftaran dan Kuota
1. Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun di
kantor kemenag kab/kota secara online melalui sistem
informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).
2. Pemberangkatan jemaah haji dilakukan dengan prinsip first
come first served sesuai alokasi kuota masing-masing daerah.
3. Kuota dasar ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi
berdasarkan KTT OKI tahun 1985 dengan besaran 1/1000
penduduk muslim.
4. Kuota dasar tahun 2012 sebanyak 211.000 jemaah (194.000
jemaah reguler dan 17.000 jemaah khusus). Sisa porsi jemaah
yang tidak dilunasi menjadi porsi nasional dan merupakan
wewenang Menteri Agama.
B. Akomodasi Jemaah Haji di Makkah
1. Pemondokan jemaah di Makkah jarak maksimal dari perluasan
Masjidil Haram ± 2700 m dengan sistim sewa perorangan/pemilik
dengan kapasitas masing-masing rumah berdasarkan Tasrih.
2. Wilayah pemondokan Makkah meliputi : Hafair, Jarwal, Syari’
Mansur, Jumaizah, Rai’ Dhahir, Misfalah, Bakhutmah dan Mahbas
Jin (Aziziah), terbagi dalam 11 Sektor dan 71 Maktab. Setiap
sektor membawahi 7 s.d. 9 Maktab dan setiap Maktab melayani
± 3000 jemaah.
3. Sistim penempatan pemondokan di Makkah dengan Qur’ah
(undian) dan tidak ada pengembalian sisa sewa rumah/pondokan.
4. Penempatan jemaah haji di pondokan mengedepankan pemisahan
pria dan wanita, yang dirancang sejak penyusunan kloter, karom
dan karu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 1 kamar
bercampur pria dan wanita yang bukan mahramnya.
C. Akomodasi Jemaah Haji di Madinah
1. Jarak maksimal dari Masjid Nabawi 650 m, dengan sistim sewa
pelayanan kepada group (majmu’ah) untuk masing-masing
jemaah selama ± 9 hari.
2. Wilayah pemondokan di Madinah adalah Markaziah yang
terbagi dalam 4 sektor pelayanan dan 4 sektor khusus.
3. Sistim penempatan pemondokan di Madinah tanpa di Qur’ah
tetapi berdasarkan jadwal kedatangan di Madinah
D. Akomodasi Jemaah Haji di Jeddah (Hotel Transito) bagi jemaah
yang akan pulang ke tanah air dari Madinah melalui Bandara King
Abd. Azis Jeddah, sedangkan jemaah yang pulang dari Makkah
langsung ke bandara King Abd. Azis tanpa transit di Jeddah.
E. Katering Jemaah Haji.
1. Selama di Madinah (9 hari), masing-masing dua kali untuk
makan siang dan makan malam disajikan dalam
bentuk nasi box.
2. Selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina (ARMINA) ; di
Arafah 4 kali dalam kemasan box disertai coffee shop, di
Muzdalifah 1 kali boks didistribusikan di arafah menjelang
keberangkatan ke muzdalifah, di Mina 11 kali dalam
kemasan box disertai coffee shop.
3. Pendistribusian katering dikoordinasikan antara pihak
pelaksana katering, PPIH Arab Saudi (petugas haji non
kloter) dan petugas yang menyertai jemaah (ketua kloter
dan ketua rombongan).
F. Transportasi
1. Pelayanan angkutan jemaah haji dari daerah asal ke
embarkasi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah
berkoordinasi dengan instansi terkait setelah mendapat
persetujuan DPRD.
2. Pemerintah Indonesia menyediakan transportasi bagi jemaah
yang menempati pemondokan di atas 2.000 meter dari
Masjidil Haram yang dilaksanakan oleh perusahaan
transportasi umum Kerajaan Arab Saudi.
3. Pemerintah Indonesia juga menyediakan transportasi bagi
jemaah yang menempati pemondokan di lokasi tertentu yang
memerlukan pertimbangan khusus.
4. Transportasi Masya’ir diangkut dengan sistem taraddudi yang
menjadi tanggungjawab naqobah
5. Transportasi Udara
a. Angkutan udara tetap dengan perusahaan Garuda
Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
b. Meningkatkan On Time Performance (OTP)
penerbangan haji.
c. Meningkatkan koordinasi dengan Airport Autority
Jeddah
d. Memaksimalkan daya angkut pesawat haji
disesuaikan dengan perkembangan runway pada
Bandara embarkasi.
e. Mempertajam isi kontrak terkait dengan sanksi
keterlambatan dan tahun pembuatan pesawat.
f. Pengawasan
bersama
antara
Kementerian
Perhubungan dengan Kementerian Agama.
G. Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) terdiri dari :
1.
Biaya langsung yang dibebankan kepada jemaah (direct
cost) meliputi biaya penerbangan, pemondokan, general
service fee dan living cost.
2.
Biaya tidak langsung (indirect cost) meliputi pembuatan
paspor, katering, gelang identitas, bimbingan dan buku
manasik, asuransi dan lain-lain.
PEMBINAAN JEMAAH DAN PETUGAS HAJI
A. Pembinaan Jemaah di Tanah Air :
1.
2.
3.
Tujuan bimbingan : memberikan bekal pengetahuan kepada
jemaah tentang pelaksanaan dan tata cara ibadah haji di tanah air
dan Arab Saudi
Ruang lingkup : manasik haji, proses perjalanan haji, akhlakul
karimah, adat istiadat/budaya Arab Saudi agar jemaah haji dapat
melaksanakan ibadah haji dengan tertib, lancar, aman, dan nyaman
sesuai tuntunan syariat agar jemaah haji mandiri dalam
melaksanakan ibadahnya.
Bimbingan manasik dan pelayanan haji secara langsung/tatap
muka di Kecamatan dan Kabupaten/kota dan bimbingan
manasik/penyuluhan melalui media TV dalam bentuk talkshow.
4.
Bimbingan jemaah selama di embarkasi, terkait
dengan kesiapan keberangkatan, kesehatan,
penerimaan uang living cost, paspor, gelang identitas
dan peribadatan,
dikoordinasikan
oleh
PPIH
embarkasi dengan petugas kloter (TPHI, TPIHI dan
TKHI).
5.
Bimbingan diarahkan pada kemandirian jemaah
dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan
manasik haji dalam rangka mencapai tujuan
kemabruran haji.
B. Bimbingan Haji oleh Masyarakat
1. Bimbingan jemaah haji oleh masyarakat dilakukan
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang
mendapat izin dari Kementerian Agama (sebanyak
1.018 KBIH) bagi jemaah haji reguler dan
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) bagi jemaah
haji khusus (263 PIHK).
2.
Pelaksanaan bimbingan jemaah haji oleh masyarakat
berpedoman pada pola pembinaan ibadah haji yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
C. Bimbingan selama dalam perjalanan dan selama dalam
penerbangan, meliputi : manasik haji, peribadatan,
ziarah,
informasi
tentang
perhajian
dan
peraturan/ketentuan pemerintah Arab Saudi yang harus
diketahui dan dipatuhi setiap jemaah haji.
D. Bimbingan jemaah selama di Madinah, Makkah dan
ARMINA.
1. Di Madinah, meliputi kegiatan shalat Arbain,
ziarah dan pelaksanaan niat ihram bagi jemaah
gelombang I.
2.
Di Makkah, meliputi tata cara pelaksanaan haji, baik
haji Tamattu, Ifrad maupun Qiran, serta kesiapan
keberangkatan ke Arafah dan pemantauan ibadah
bagi jemaah sakit serta DAM.
3.
Di ARMINA
- Di Arafah tentang bimbingan wukuf
- Di Muzdalifah tentang bimbingan mabit
- Di Mina tentang mabit, melontar jamarat dan nafar.
E. Petugas Haji
Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh :
1.
Unit permanen sistem, yaitu Kementerian Agama
Pusat
(Direktorat
Jenderal
PHU),
Kanwil
Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/kota dan Kecamatan.
2.
Non permanen sistem yang bersifat ad hoc, terdiri
dari PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi
dan petugas yang menyertai jemaah (TPHI, TPIHI,
TKHI, TPHD/TKHD).
3.
Petugas haji harus memiliki komitmen, kompetensi
dan integritas serta bertanggungjawab terhadap
ketertiban, keamanan, kelancaran dan keabsahan
jemaah dalam melaksanakan ibadah.
4.
Petugas haji harus mampu mengelola kloter
dengan
baik,
berkoordinasi,
mengantisipasi
permasalahan
yang
mungkin
timbul
dan
memberikan solusi yang tepat dan cepat bagi
kepentingan jemaah.
STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
(Permanen Sistem)
KEMENTERIAN AGAMA
RI
Pusat
Kementerian
Terkait
Direktorat Jenderal
Penyelenggaran
Haji dan Umrah
Lembaga/Instansi
Terkait
•Sekretariat
•Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah
•Direktorat Pelayanan Haji
•Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Arab Saudi
•Koordinator untuk Arab
Saudi
• Koordinator harian
Bendahara BPIH
Sektor Luar Negeri
Kepala Kantor
Misi Haji
Indonesia
Tingkat Provinsi
Koordinator
Provinsi
•Kepala Staf
•Sekretaris
Bendahara BPIH
Lembaga/Instansi
Terkait
Tingkat Kabupaten/Kota
Koordinator
Kabupaten/Kota
•Kepala Staf
•Sekretaris
Lembaga/Instansi
Terkait
STRUKTUR ORGANISASI KLOTER
TPHI
TPIHI
KAROM
KARU
JEMAAH HAJI
(TPHD DAN TKHD)
- Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)
- Tim Pembimbing Haji Indonesia (TPIHI)
- Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
- Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHD)
- Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHD)
- Ketua Rombongan
- Ketua Regu
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Amggota
Anggota
TKHI
URAIAN TUGAS PETUGAS KLOTER
1. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) :
a. Mengkoordinir tugas pelayanan kloter selama di embarkasi,
pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi
b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan
2. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
a. Mengkoordinir pelayanan ibadah ke jemaah haji selama di
embarkasi, pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan
debarkasi
b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan
3. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
a. Mengkoordinir pelayanan kesehatan selama di embarkasi,
pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi.
b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan
LANJUTAN...
4. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
Membantu tugas-tugas TPHI
5. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)
Membantu tugas-tugas TKHI
6. Ketua Rombongan (Karom)
Membantu pelaksanaan tugas
pelayanan umum dan ibadah
TPHI
di
bidang
7. Ketua Regu (Karu)
Membantu pelaksanaan tugas ketua rombongan di
bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan
SURVEI KEPUASAN JEMAAH
1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan
yang diberikan maka Badan Pusat Statisti (BPS) secara rutin
melakukan survei sebagai salah satu pengukuran kinerja dari
Sistem Manajemen Mutu yang ada di Kementerian Agama.
2. Indeks kepuasan jemaah haji terhadap penyelenggaraan haji
oleh Pemerintah sebagaimana yang telah disurvey oleh BPS
masih tergolong memuaskan, pada tahun 2011 M sebanyak
83,31 %, pada tahun 2012 M mengalami penurunan sebanyak
1,99 menjadi 81,32.
2. Disamping itu Badan Litbang Kementerian Agama juga akan
melakukan survei terkait pelayanan yang diberikan Kelompok
Bimbingan terhadap jemaah haji.
STRUKTUR ORGANISASI PPIH ARAB SAUDI
Amirul Haj &
Anggota
Penanggung
Jawab
Koordinator
Koordinator
Harian
Pengendali Teknis
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bid.
Pengamanan
Bid.
Pemondokan
Bid. Penilaian
Kinerja
Petugas
Daker Jeddah
Bid.
Katering
Bid. Data &
Informasi
Daker Makkah
Bid.
Bimbingan
Jemaah
Bid.
Pengawasan
PIHK& KBIH
Daker Madinah
Bid.
Transportasi
dan Angkutan
STRUKTUR ORGANISASI PPIH PPIH ARAB SAUDI
DAERAH KERJA (Jeddah, Makkah, Madinah)
Kadaker
Sekretaris
Seksi
Seksi
Sektor
Seksi
Seksi
Sektor
Sektor
STRUKTUR ORGANISASI
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) PUSAT
PENGARAH
Penanggung
Jawab
Ketua
WK. Ketua 1
WK. Ketua 2
WK. Ketua 3
SEKSI TATA USAHA
BID. PENGENDALIAN
OPERASIONAL
SEKRETARIS
WK. SEKRETARIS
SEKSI URUSAN DALAM
BID. HUMAS. DAN PENERANGAN
SEKSI KEUANGAN
SEKSI PERLENGKAPAN DAN
TEKNIK
BID. KESEHATAN DAN KEAMANAN
SEKSI MONITORING
SEKSI PENGUMPULAN
DAN PENGELOLAAN DATA
SEKSI PELAPORAN DAN
EVALUASI
SEKSI HUMAS
SEKSI KESEHATAN
SEKSI MEDIA CENTER
HAJI (MCH)
SEKSI KEAMANAN
SEKSI PENERANGAN
Rekapitulasi Jumlah Petugas Non Kloter (PPHI), Kloter
dan Temus Arab Saudi Tahun 2010, 2011 dan 2012.
Tahun
Non Kloter
Kloter
Temus
2010
836
2420 (484 kloter)
589
2011
836
2495 (499 kloter)
589
2012
836
2425 (285 kloter)
679
Rekapitulasi Jumlah Petugas Non Kloter (PPHI), Kloter
dan Temus Arab Saudi Tahun 2010, 2011 dan 2012.
Tahun
Non Kloter
Temus
2010
836
589
2011
836
589
2012
836
679
PERLINDUNGAN JEMAAH
A. Setiap jemaah haji diberikan asuransi jiwa yang dibayarkan dengan
dana manfaat dari setoran awal BPIH
B. Jaminan asuransi diberikan kepada jemaah haji sejak berangkat dari
sampai kembali ke tempat tinggal.
*) klaim untuk kematian secara alami (natural death)
Rencana Perjalanan Haji (RPH)
1434 H/2013 M
Kloter I : 10 September 2013
Pemberangkatan
Kloter Terakhir :
09 Oktober 2013
RPH 1433 H
Wukuf
1. Masa Operasi pemberangkatan :
30 hari.
2. Masa operasi pemulangan : 30
hari.
3. Gelombang I : 15 hari
4. Gelombang II : 15 hari
5. Masa Tinggal Jemaah Haji di Arab
Saudi : 41 hari.
Wukuf :
Senin, 14 Oktober 2013*
Kloter I : 20 Oktober 2013
Pemulangan
Kloter Terakhir :
18 November 2013
*Mengacu kepada kalender ummul qura Arab Saudi 1433H
INDIKATOR KEBERHASILAN PENYELENGGARAN HAJI

Jemaah haji yang telah mendaftar dan memenuhi syarat,
seluruhnya dapat diberangkatkan ke Arab Saudi.

Jemaah haji yang telah berada di Arab Saudi, seluruhnya
memperoleh
pemondokan
(akomodasi),
katering,
transportasi, dan pelayanan kesehatan.

Seluruh jemaah haji yang berada di Arab Saudi dapat
melaksanakan wukuf di Arafah. Bagi yang sakit
disafariwukufkan dan yang meninggal dibadalhajikan.

Seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji
dipulangkan kembali ke Tanah Air, kecuali yang wafat.
Terima Kasih
Wassalam