LOGO

KEBIJAKAN FISKAL

BAB - 4

by Imr@n

ZISWA SBG KOMPONEN KEBIJAKAN FISKAL

 ZISWA merupakan salah satu sendi utama dari Sistem Ekonomi Islam yg kalau mampu dilaksanakan dg baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.

 Menurut Konsep Ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masy yg didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dg menempatkan nilai-nilai material dan spritual pd tingkat yg sama (

Abdul Manan, M., 1993

).

by Imr@n

by Imr@n

QS. AT –TAUBAH AYAT 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan[1] dan mensucikan[2] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

  [1 ] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [ 2 ] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

by Imr@n

QS. AL-BAQARAH AYAT 261 :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[1] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

 [ 1 ] pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

by Imr@n

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (obligatory zakat system), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. by Imr@n

1) 2) 3) 4) Memenuhi kekurangan.

kebutuhan masyarakat yang Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.

Menekan kriminalitas, jumlah pengemis dan lain-lain.

permasalahan pelacuran, sosial; gelandangan, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

by Imr@n

Golongan Masyarakat Implikasi Terhadap Konsumsi Mustahik

1. Bagi golongan Fakir zakat merupakan

pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya (Y = Z = C).

2. Bagi golongan Miskin zakat merupakan tambahan pada pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya (Y + Z = C).

3. Bagi golongan Ibnussabil zakat menjadi pendapatan utamanya dalam memenuhi kebutuhannya (Y = Z = C).

4. Bagi golongan Fisabilillah zakat menjadi pendapatan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan mereka (Y = Z = C).

Asumsi: zakat didistribusikan pada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan mereka Catatan: Y = Pendapatan, Z = Zakat, C = Konsumsi, H = Hutang, P = Harga Tebusan

by Imr@n

Golongan Masyarakat Mustahik Implikasi Terhadap Konsumsi 5. Bagi golongan Muallaf zakat menjadi pendapatan utama yang dapat meneguhkannya (Y = Z = C).

6. Bagi golongan Amil zakat menjadi pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya (Y = Z = C).

7. Bagi golongan Gharimin zakat menjadi pendapatan untuk membayar hutang (Z = H).

8. Bagi golongan hamba sahaya zakat menjadi pendapatan untuk harga tebusan dirinya (Z = P).

Asumsi: zakat didistribusikan pada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan mereka Catatan: Y = Pendapatan, Z = Zakat, C = Konsumsi, H = Hutang, P = Harga Tebusan

by Imr@n

Dengan asumsi bahwa para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.

by Imr@n

P2 P1/P3

P Zakat dalam Perekonomian

1 2 So S1

0

Q1 Q2 Q3 by Imr@n D 0 D 1

Q

mustahik P muzakki S2 S1 S1 S2 Pk Pz Pe D2 D1 D1 Q ∆Qk ∆Qz

∆Qk > ∆Qz

Kenaikan M (income)  D mustahik naik lebih besar daripada muzakki by Imr@n D2 Q

P Efek Zakat dan Pajak dalam Ekonomi

S1 So Efek Pajak

0

Efek Zakat D 0 D 1 by Imr@n

Q

by Imr@n



QS. ALI IMRAN AYAT 92 :

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

 HADIST RASULULLAH bersabda :

“Apabila seorang manusia meninggal, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal yaitu : shadaqah jariyah (sedekah yg pahalanya tetap mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang saleh “.

by Imr@n

 Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat islam.

by Imr@n

Benda yang diwakafkan dapat berupa benda kongkrit atau berupa uang tunai yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh umum dengan memenuhi karakteristik benda wakaf yang telah disebutkan dalam definisi.

by Imr@n

INSTITUSI WAKAF Wakaf Non-Tunai Tanah Bangunan Benda Lain Wakaf Tunai Pembelian Benda Wakaf Pendidikan Investasi/ Pembiayaan Masjid Ekonomi

by Imr@n

WAKIF Profit Shares

BANK WAKAF

Wakaf Deposits Wakaf Deposits + Administration Cost Wakaf Deposits + Profit Shares

TEMPORARY WAKAF DEPOSITS (BANK WAKAF) Waqaf Properties Financing Waqaf Properties Financing

Investment Basis (Mudharabah) Loan Basis Temporary Wakaf

WAKIF

WAKAF Institution

Needy People

TEMPORARY WAKAF (WAKAF INSTITUTION)

Profit Shares Temporary Wakaf + Administration Cost Temporary Wakaf + Profit Shares

Waqaf Properties Financing

Investment Basis (Mudharabah)

Waqaf Properties Financing

Loan Basis

KEBIJAKAN PENDAPATAN EKONOMI ISLAM

 Pendapatan dalam sistem ekonomi islam dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu : 1.

2.

Bersifat Rutin seperti :

Zakat, Jizyah, Kharaj, Ushr, Infaq dan Shadaqah serta Pajak lain jika diperlukan.

Bersifat Temporer seperti :

ghanimah, fa’y dan harta yang tidak ada pewarisnya

.

 Menurut

Khaf (1999)

berpendapat sedikitnya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam Modern dg asumsi bahwa pemerintah tsb sepakat dg adanya kebijakan pungutan pajak (terlepas dari ikhtilaf ulama mengenai pajak) : by Imr@n

1.

Kaidah Syar’iah yg berkaitan dg kebijakan pungutan zakat

Islam dg rinci telah menentukan syarat, kategori harta yg harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dg besaran (tarifnya). Maka tidak ada hal bagi pemerintah untuk mengubah tarif yg telah ditentukan. Namun pemerintah hanya dapat melakukan perubahan dlm struktur harta yg wajib dg berpegang pada nash-nash umum yg ada & pemahaman thd realita modern.

by Imr@n

2. Kaidah Syar’iah yg berkaitan dg hasil pendapatan yg berasal dari Aset Pemerintah

Pendapatan dari aset pemerintah di bagi menjadi 2 kelompok : (a) Pendapatan dari aset pemerintah yg umum yaitu berupa investasi aset pemerintah yg dikelola baik oleh pemerintah sendiri/masyarakat.

(b) Pendapatan dari aset yg masy ikut memanfaatkannya seperti sarana-sarana umum yg sangat dibutuhkan masyrakat.

by Imr@n

3. Kaidah Syar’iah yg berkaitan dg Kebijakan PAjak

Dalam ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa.

Namun pungutan pajak dibolehkan berdasarkan

Kaidah a’dalah

dan

kaidah dharurah

yaitu pungutan tsb hanya bagi orang yg mampu/kaya & utk pembiayaan yg betul-betul sangat diperlukan & pemerintah tidak memiliki sektor pemasukan lainnya.

by Imr@n

KEBIJAKAN BELANJA EKONOMI ISLAM

 Tujuan belanja pemerintah : a) Pengeluaran demi memnuhi kebutuhan hajat masyrakat.

b) Pengeluaran sbg alat redistribusi kekayaan.

c) Pengeluaran yg mengarah pd semakin bertambahnya permintaan efektif d) Pengeluaran yg berkaitan dg investasi dan produksi.

e) Pengeluaran yg bertujuan menekan tingkat inflasi dg kebijakan intervensi pasar.

by Imr@n

 Kebijakan belanja umum pemerintah : 1) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yg rutin.

2) Belanja umum yg dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.

3) Belanja umum yg berkaitan dg proyek yg disepakati oleh masy Berikut sistem pendanaannya.

by Imr@n

 Kaidah Sya’riah yg berkaitan dg belanja kebutuhan operasional pemerintah : 1.

2.

Kebijkan belanja rutin harus sesuai dg azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dg kemashalatan seseorang/kelompok masy tertentu.

Mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dg biaya yg semurah-murahnya. Kaidah ini membawa suatu pemerintahan jauh dari sifat mubazir & kikir disamping alokasinya pd sektor2 yg tidak bertentangan dg syariah.

3.

4.

5.

Tidak berpihak pd kelompok kaya dlm pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin.

Prinsip komitmen dg aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pd hal-hal yg mubah, & menjauhi yg haram Prinsip komitmen dg skala prioritas syariah, dimulai dari yg wajib, sunnah, mubah/dharruroh, hajjiyat dan kamaliyah.

by Imr@n

INSTITUSI PENGAMBIL KEBIJAKAN FISKAL

Baitul Mal

Baitul Mal merupakan institusi negara yang bertujuan mewujudkan misi negara dalam mensejahterakan warga melalui kebijakan sektor riil dan moneter menggunakan instrumen instrumen publik yang menjadi wewenangnya, seperti zakat, kharaj-jizyah (pajak), investasi negara (al mustaglat), uang beredar, infak shadaqah, wakaf, dll.

by Imr@n

Yusuf Qardhawy (1988) membagi baitul mal menjadi empat bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya

 Departemen khusus untuk sedekah (zakat).

 Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.

 Departemen khusus untuk ghanimah dan rikaz.

 Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).

by Imr@n

Baitul Mal (Ibnu Taimiyah)

   

Diwan al Rawatib

yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri dan tentara.

Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah

berfungsi mengelola poll taxes (jizyah) dan harta tanpa ahli waris.

yang

Diwan al Kharaj

kharaj.

yang berfungsi untuk memungut

Diwan al Hilali

bulanan [1] .

yang berfungsi mengkoleksi pajak [1] Perlu dipahami bahwa penggunaan kata pajak terkadang

misleading

karena literature ekonomi Islam atau sejarah Islam banyak menyebutkan pungutan yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syariat seperti zakat, kharaj, ushr dan jizyah seringkali diwakili dengan istilah pajak. Padahal dalam Islam juga diketahui bahwa dalam keadaan normal pajak yang biasa dikenal dalam dunia konvensional tidak dianjurkan untuk diberlakukan. Untuk itu diperlukan ketelitian dari setiap pembaca ekonomi dan sejarah Islam dalam memahami konteks pembahasan pajak dalam berbagai jenis literature.

by Imr@n

APAKAH ZAKAT DAPAT DISAMAKAN DENGAN PAJAK ?

by Imr@n

 Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.  Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.  zakat dan pajak dikelola oleh negara.  Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.  Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. by Imr@n

Arti Nama Dasar hukum Nishab & Tarif Sifat Subyek

ZAKAT

bersih, bertambah dan berkembang Al Qur’an & As-sunnah Ditentukan Allah dan bersifat mutlak (Nishab zakat memiliki ukuran tetap ) Kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus Muslim

PAJAK

Utang, pajak, upeti UU Suatu negara Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif (pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara) Kewajiban yg sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan Semua warga negara by Imr@n

Obyek Alokasi Penerima Harta yang Dikenakan Syarat Ijab Kabul Imbalan ZAKAT

Tetap 8 Golongan Harta produktif Disyaratkan Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta

PAJAK

Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin Semua Harta Tidak Disyaratkan Tersedianya barang dan jasa publik

Sanksi Motivasi Pembayaran Perhitungan

Dari Allah dan Negara Dari Negara - Keimanan dan ketakwaan kepada Allah - Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan ‘amil zakat Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak Selalu menggunakan jasa akuntan pajak by Imr@n

by Imr@n