Transcript SAINTIFIKASI JAMU

SAINTIFIKASI JAMU
•
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
• NOMOR : 003/MENKES/PER/I/2010
• TENTANG
• SAINTIFIKASI JAMU DALAM PENELITIAN BERBASIS
• PELAYANAN KESEHATAN
Latar Belakang
•
•
•
•
•
•
•
-Jamu sudah digunakan secara turun temurun
-Indonesia kaya sumber daya genetik dan
indigenous knowledge
-Data Riskesdas 2010: penduduk 15 tahun ke atas
50% menggunakan jamu
-Arahan Presiden: jamu  “brand” Indonesia
v
PerMenkes 003/2010: Saintifikasi Jamu
KepMenkes No. 1334/2010: Komisi Nasional
Saintifikasi Jamu
3
Tujuan saintifikasi jamu adalah:
a. Memberikan landasan ilmiah (evidence based )
penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian
berbasis pelayanan kesehatan.
b. Mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter
gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam
rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif dan
paliatif melalui penggunaan jamu.
Meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif
terhadap pasien dengan penggunaan jamu.
.C.
d. Meningkatkan penyediaan jamu yang aman,
memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah,
dan dimanfaatkan secara luas baik untuk
pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas
pelayanan kesehatan.
6
Amanah UU No. 36 tahun 2009
 Pasal 48: “Pelayanan kesehatan tradisional
merupakan bagian dari penyelenggaraan
upaya kesehatan”. [pengobatan tradisional
merupakan bagian dari upaya kesehatan]
 Pasal 101: “Sumber obat tradisional yang
sudah terbukti berkhasiat dan aman
digunakan dalam pencegahan, pengobatan,
perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan,
tetap dijaga kelestariannya. [litbang obat
tradisional mencakup: promotif, preventif,
kuratif, paliatif]
7
UU No 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
 Pasal 44: “Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan
praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan
kedokteran atau kedokteran gigi”
 Pasal 51 ayat (a): “Dokter atau dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban
memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis
pasien”
Praktik Kedokteran harus sesuai dengan
Standar Pelayanan Kedokteran
PerMenkes No. 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 
PNPK, SPO
8
Upaya terobosan
PerMenkes No. 003 Tahun 2010: sebagai “upaya terobosan”
untuk “memasukkan jamu” dalam pelayanan kesehatan (agar
tidak menyalahi UU Praktik Kedokteran)
KepMenkes No. 1334/2010: Komisi Nasional Saintifikasi Jamu
sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan
Jamu: perlu mendapatkan pengakuan dari profesi kedokteran
sebagai alternatif metoda pelayanan kesehatan (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif)
9
PERAN KOMNAS SJ
10
Peran Komnas SJ (1)
1. Membina pelaksanaan saintifikasi jamu
2. Meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu
3. Menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan
saintifikasi jamu
4. Mengusulkan kepada Kepala Badan Litbangkes bahan jamu,
khususnya segi budi daya, formulasi, distribusi dan mutu serta
keamanan yang layak digunakan untuk penelitian
5. Melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan
universitas serta organisasi profesi dalam dan luar negeri,
pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu,
6. Membentuk jejaring dan membantu peneliti dokter atau dokter gigi
dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam
seluruh aspek penelitiannya,
7. Membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu,
11
Peran Komnas SJ (2)
8. Memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek
etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak
yang memerlukannya,
9. Melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dewan
dosen, penentuan dan peleksanaan silabus dan kurikulum serta sertifikasi
kompetensi,
10.Mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan hasil penelitian
pelayanan termasuk perpindahan metode / upaya antara kuratif dan non
kuratif hasil penelitian pelayanan praktik/ klinik jamu,
11.Mengusulkan kelayakan hasil penelitian menjadi program sinergi,
integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri melalui Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
12.Membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di Provinsi atau
Kabupaten/Kota
13.Memberikan rekomendasi perbaikan dan keberlanjutan program
Saintifikasi Jamu kepada Menteri,
12
Grand Design Komnas SJ Ke
Depan
13
Tantangan pengembangan jamu
1. Regulasi dan kebijakan nasional (Jamu:
kasta sudra??)
Perlu Riset
(Litbang)
2. Penyediaan bahan baku yang berkualitas
3. Mutu, keamanan, dan manfaat (khasiat).
4. Akses thd jamu yang aman dan
berkhasiat
5. Penggunaan jamu yang rasional
14
Visi
•
Visi Komite Nasional Saintifikasi Jamu adalah
menjadikan jamu sebagai “brand Indonesia”
dan mengembangkan jamu sebagai bagian
dari Sistem Pengobatan Tradisional
Indonesia (PTI) yang terintegrasi dalam
sistem peyanan kesehatan formal
15
Misi
1. Mengembangkan jejaring penelitian jamu berbasis
pelayanan dengan asosiasi profesi pelayanan
kesehatan (Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan
Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia)
2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan jamu
untuk mendapatkan bukti ilmiah tentang keamanan
dan khasiat jamu
3. Mengembangkan buku-buku pedoman terkait
dengan pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan
kesehatan holistik melalui penggunaan jamu
16
Sasaran strategis
1. Tercapainya kebijakan nasional dan kerangka regulasi dalam
rangka mengangkat jamu sebagai “brand Indonesia”.
2. Terbentuknya sistem dalam rangka penyediaan bahan baku
yang berkualitas
3. Terbentuknya sistem penelitian dan pengembangan dalam
rangka menjamin kualitas, keamanan dan khasiat jamu
4. Terbentuknya sistem pelayanan jamu yang mampu
menjamin akses masyarakat terhadap jamu yang aman,
berkualitas, dan berkhasiat
5. Terbentuknya sistem pendidikan dan pelatihan dalam
pendidikan formal (PTI)
17
Arah kebijakan
1. Mengembangkan kebijakan nasional dan regulasi
dalam rangka mengangkat jamu sebagai “brand
Indonesia”
2. Menjamin penyediaan bahan baku jamu yang
berkualitas
3. Menjamin keamanan, mutu, dan manfaat (efikasi)
jamu
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap jamu yang
berkualitas, aman, dan berkhasiat
5. Meningkatkan penggunaan jamu yang rasional
18
Kebijakan nasional dan regulasi
1. Mengusulkan kerangka regulasi (Peraturan Pemerintah, PerMenkes, dan
KepMenkes)
2. Mensinergikan pengobatan tradisional (jamu) dengan sistem pelayanan
kesehatan nasional
3. Memberikan perlindungan medikolegal tenaga kesehatan
4. Mengembangkan pola pembinaan Battra pengguna jamu (herbalist) (jamu
dalam indigenous health system)
5. Mengembangkan pola pembinaan penggunaan jamu di tingkat rumah
tangga (folk health system)
6. Mengembangkan kebijakan untuk mensinkronkan pelaku dalam “formal
health system” dan “traditional health system”
7. Mengembangkan kebijakan untuk perlindungan tanaman obat asli
Indonesia
8. Perlindungan HaKI formula jamu Indonesia
9. Mengembangkan kurikulum pendidikan tentang Pengobatan Tradisional
Indonesia (PTI)
19
Penyediaan bahan baku jamu yang berkualitas
1. Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk
standarisasi proses penyediaan bahan baku
(penanaman, panen, pengolahan paska panen)
2. Pendidikan dan pelatihan kepada petani tentang
penanaman, panen, dan pengolahan paska panen
3. Pemberdayaan petani untuk menanam Tanaman Obat
sebagai alternatif peningkatan ekonomi keluarga
4. Standarisasi bahan baku (Farmakope Herbal Indonesia)
5. Penelitian di sisi hulu
20
Menjamin keamanan, mutu dan manfaat
1. Penelitian dan pengembangan (litbang) terkait keamanan,
mutu, dan efikasi (manfaat) jamu dalam upaya promotif,
preventif, kuratif, dan paliatif:
2. Bagaimana pendekatannya?
 Mendapatkan informasi ilmiah terkait PENGGUNAAN JAMU
(Studi etnomedisin, studi epidemiologi, studi pelayanan
kesehatan (health system research)
 Mendapatkan informasi terkait EFIKASI JAMU
Uji Pre-klinik (Toksisitas akut, toksisitas sub-kronik, uji
farmakodinamik)
Uji Klinik Formul baru (Uji Klinik Fase 1, Uji Klinik Fase 2, Uji Klinik
Fase 3)
Untuk Formula turun temurun (Uji klinik Fase 2, Uji Klinik fase 3)
Systenatic review hasil uji klinis
21
Meningkatkan akses masyarakat terhadap jamu yang
berkualitas, aman, dan berkhasiat
1. Menjamin ketersediaan tanaman obat dan jamu, khususnya
obat herbal (jamu) esensial
2.
Memasukkan jamu dalam formularium RS (obat Jamkesmas?)
3. Pengembangan Klinik Obat Tradisional (Klinik Jamu ) di RS
(pemerintah dan swasta)  Klinik SJ
4. Pengembangan “KlinikJamu” di Puskesmas  Klinik SJ
5. Pengembangan TOGA di tingkat rumah tangga untuk
pertolongan pertama pada penyakit ringan (common diseases)
6. Pembinaan produsen jamu tentang Cara Pembuatan Jamu
yang Baik (GMP)
22
Meningkatkan penggunaan jamu yang rasional
1. Mengembangkan pedoman pengobatan herbal (jamu)
(Vademecum Herbal)
2. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang
pengobatan herbal (jamu)
3. Mewajibkan “provider” menggunakan “jamu” yang
berkualitas
4. Penyusunan Vademecum Herbal dan Formularium Jamu
5. Diklat kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter
puskesmas tentang Saintifikasi Jamu
6. Pelatihan Battra dan masyarakat tentang penggunaan jamu,
khususnya promotif, preventif, kuratif sederhana
23
RANCANGAN BODY OF KNOWLEDGE PTI
Modalitas Ramuan
(Jamu)
Modalitas Ketrampilan
(doa, pijat, akupunktur?)
Terapi holistik
• Objective
parameter
• Subjective
parameter
• Wellness
• (QOL, PRO)
Diagnosis holistik
Ketrampilan Menegakkan Diagnosis
Biologis
Psiko
Sosio
Kulturo
Spiritual
Penjelasan Biomedis / Biofisik:
• Psikoneuroimunologi
• Relaxation system
• Energy medicine
FILOSOFI PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA
Fisiologi
Biomedik
Biokimia
Anatomi
Patobiologi
Histologi
• Objective
parameter
• Subjective
parameter
• Wellness
• (QOL, PRO)
Etika Humaniora
Farmakologi
Pertemuan
di SBY
Pertemuan
Tgl 20-21
Feb
Filsafat
Antropologi budaya