Transcript Exsum & Mapres RTRW Kutim 2012 – 2032 audiensi

.
Sistematika Penyajian
 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur
 Isu Strategis Pembangunan Kutai Timur
 Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kutai Timur
 Rencana Struktur Ruang Kutai Tmur
 Rencana Pola Ruang Kutai Timur
 Penetapan Kawasan Strategis
 Arahan Pemanfaatan Ruang
 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 Hak, Kewajiban & Peran Serta Masyarakat
Gambaran Umum Wilayah
Kabupaten Kutai Timur
Peta Administrasi Wilayah Kutai Timur
Kondisi Geografis Wilayah Kutai Timur
Kabupaten Kutai Timur merupakan salah
satu
kabupaten
hasil
pemekaran
Kabupaten Kutai berdasarkan Undangundang Nomor 47 tahun 1999 yang terletak
pada 115°56’26” BT - 118°58’19”BT dan
1°52’39” LU - 0°02’11” LS.

Sebelah
Utara
: Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan
Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)

Sebelah
selatan
: Berbatasan dengan Bontang Utara dan kota
Bontang, Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten
Kutai Kartanegara)

Sebelah
Timur
: Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut
Sulawesi

Sebelah
Barat
: Berbatasan dengan Kecamatan Kembang
Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten
Kutai Kartanegara)
Topografi & Kelerengan Kutai Timur
Kependudukan Kutai Timur
Jumlah Penduduk
No
Kecamatan
2005
2006
2007
2008
1
Muara Ancalong
2
Busang
3
Long Mesangat
4
Muara Wahau
5
Telen
4.296
5.114
4.169
5.591
6
Kombeng
13.722
10.769
13.594
13.257
7
Muara Bengkal
14.169
10.336
6.703
11.272
8
Batu Ampar
-
4.569
2.839
2.940
9
Sangatta Utara
68.157
51.338
51.349
10
Bengalon
11.587
15.513
15.223
11
Teluk Pandan
-
8.523
12
Sangatta Selatan
-
83.621
13
Rantau Pulung
-
7.130
6.511
14
Kaliorang
15
Kaubun
16
Sangkulirang
17
18
Karangan
Sandaran
Jumlah
2009
2010
12.223
11.377
11.827
12.226
12.663
14.031
16.922
4.104
5.446
3.953
4.086
4.343
5.914
6.973
-
3.535
3.942
4.131
4.553
6.886
8.343
11.130
14.548
15.834
12.630
17.853
21.502
26.474
6.636
8.185
10.365
15.560
16.453
19.220
12.479
16.135
18.175
5.420
6.847
6.897
55.918
57.224
116.210
144.176
15.732
24.942
27.158
28.258
5.990
13.701
12.507
21.690
22.415
12.423
6.741
18.978
34.267
39.125
14.871
7.249
8.696
10.094
17.044
7.002
6.882
6.736
8.377
9.299
14.389
-
6.710
6.710
7.332
7.365
9.171
10.059
12.016
15.532
16.454
14.467
15.731
24.373
23.391
5.709
174.157
5.294
5.989
272.346
5.507
6.528
196.438
6.436
5.692
213.759
6.853
7.084
245.817
11.572
9.249
367.638
Jumlah Penduduk Kutai Timur
2005 - 2011
2011
Proyeksi Jumlah Penduduk Kutai Timur
2015 - 2032
Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)
No
Kecamatan
1
Muara Ancalong
2
Busang
2015
2019
2023
2027
2032
20.006
23.651
27.961
33.057
8.605
10.620
13.106
16.175
40.751
21.039
3
Long Mesangat
13.405
21.537
34.603
55.595
100.565
4
Muara Wahau
39.014
57.494
84.726
124.859
202.730
5
Telen
15.531
23.270
34.868
52.245
86.609
6
Kombeng
22.170
25.574
29.499
34.028
40.678
7
Muara Bengkal
17.439
16.733
16.056
15.406
14.630
8
Batu Ampar
9
Sangatta Utara
15.493
5.548
426.317
7.360
7.854
8.381
8.943
9.699
187.846
244.743
318.874
415.459
578.315
117.416
188.766
341.717
10
Bengalon
45.429
73.035
11
Teluk Pandan
30.878
42.536
58.596
80.720
120.467
12
Sangatta Selatan
55.851
79.727
113.809
162.462
253.496
13
Rantau Pulung
14.867
21.896
32.248
47.495
77.061
14
Kaliorang
26.251
47.892
87.375
159.406
337.989
15
Kaubun
12.816
16.328
20.802
26.503
35.873
16
Sangkulirang
32.978
46.494
65.550
92.416
141.977
17
Karangan
27.172
47.655
83.579
146.582
295.845
18
Sandaran
Jumlah
12.101
26.396
57.578
125.596
332.946
589.718
833.435
1.205.028
1.785.712
3.032.389
Kutai Timur dlm Konstelasi Nasional
Kabupaten Kutai Timur dalam RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008)
a.
Sistem perkotaan nasional;
Di dalam RTRWN, ditetapkan
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
di Kabupaten Kutai Timur, yaitu
PKW Sangatta
Kebijakan RTRWN terhadap
PKW Sangatta yaitu
Mendorong Pengembangan
Kota-Kota Sentra Produksi
Yang Berbasis
Otonomi Daerah
b.
Sistem jaringan transportasi
Pengembangan jaringan jalan
nasional;
bebas hambatan di
Kabupaten Kutai Timur, yaitu
jaringan jalan Antar Kota
Bontang –Sangata –Tanjung
Redep – Tanjung Selor
dikembangkan untuk
mempercepat perwujudan
jaringan jalan nasional.
Pelabuhan
sebagai
transportasi
dengan
laut
simpul
nasional,
penetapan
fungsi
sebagai Pelabuhan nasional,
yaitu
ditetapkan
Kenyamukan,
kebijakan
di
dengan
Pemantapan
Pelabuhan Nasional
Kutai Timur dlm Konstelasi Prov. Kaltim
Kabupaten Kutai Timur dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur
1
2.2 Kawasan Budidaya
Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
1.1 Rencana Struktur Perkotaan Wilayah Provinsi
1.1.1
PKW yang berada
di wilayah provinsi;
Di dalam RTRWP, ditetapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di
Kabupaten Kutai Timur, yaitu PKW Sangatta
Kebijakan RTRWP terhadap PKW Sangatta yaitu Mendorong
Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi Yang Berbasis
Otonomi Daerah
1.2
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Provinsi
1.2.1
Rencana
pengembangan
sistem prasarana
transportasi
Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan di
Kabupaten Kutai Timur, yaitu jaringan jalan Antar Kota
Bontang –Sangata dikembangkan untuk mempercepat
perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian
dari jaringan jalan nasional.
Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional, dengan
penetapan
fungsi
ditetapkan
di
sebagai
Tanjung
Pelabuhan
Sangata,
nasional,
dengan
Kawasan Lindung
2.1.1 Kawasan yang
memberikan
perlindungan
kawasan
bawahannya
2.1.2 Kawasan
perlindungan
setempat
2.1.3
Kawasan Suaka
Alam dan cagar
Budaya
a. Cagar Alam
b. Taman Nasional
2.2.3 kawasan
peruntukan
pekebunan
2.2.4 kawasan
peruntukan
perikanan
yaitu
Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
2.1
2.2.2 kawasan
peruntukan
pertanian
Rencana pola ruang kawasan hutan produksi terdistribusi di
hutan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Pasir.
Rencana pola ruang kawasan budidaya pertanian tanaman
pangan terdistribusi di Samarinda, Balikpapan, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
kebijakan
Pemantapan Pelabuhan Nasional
2
2.2.1 kawasan
peruntukan
produksi
Pemantapan Hutan Lindung yang berada di Kecamatan
Muara Ancalong, Muara Wahau
Sangkulirang
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung yang Berfungsi
untuk Memberikan Perlindungan Setempat di Provinsi
Kalimantan Timur meliputi kawasan mangrove di pesisir pantai
Kutai Timur untuk perlindungan pantai dari abrasi dan
kelestarian biota laut.
Penetapan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai
Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, dengan kebijakan
Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional
Penetapan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai
Taman Nasional
2.2.5 kawasan
peruntukan
pertambangan
2.2.6 kawasan
peruntukan industri
2.2.7 kawasan
peruntukan
permukiman
Rencana pola ruang kawasan budidaya perkebunan
terdistribusi di Kabupaten pasir, kabupaten Penajam Paser
Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten
Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.
Pengembangan kawasan budidaya perikanan terdistribusi di
kabupaten pasir, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota
Bontang, Kabupaten Berau, kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota
Tarakan.
Rencana pola ruang kawasan pertambangan terdistribusi di
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Berau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.
Pengembangan kawasan industri diarahkan di Kota
Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Kabupaten Pasir, Kabupaten Berau, Kabupaten
Nunukan, dan Kota Tarakan.
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman ditujukan
untuk menciptakan sentra-sentra produksi yang prospektif
dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan, serta menciptakan saling keterhubungan
antara sentra produksi dengan pusat pemasarannya
sehingga dapat saling menunjang sistem perwilayahan.
Fasilitas didalam area perumahan harus sedapat mungkin
mengakomodir kebutuhan manusia yang tinggal di
lingkungan perumahan tersebut, khususnya kebutuhan dasar
yang paling diperlukan oleh manusia, seperti: pertokoan,
pusat kebugaran, arena olahraga, rekreasi dan sebagainya.
Isu Strategis
•
•
•
•
Konflik Pemanfaatan lahan (Verifikasi data)
Ilegal Konversi penggunaan lahan (verifikasi data)
Degradasi lingkungan (jelaskan)
Arah pembangunan daerah (agri bisnis) ketersediaan lahan
pertanian (eksisting-mendatang)
• Kebijakan pemerintah pusat : MP3EI (koridor ekonomi wilayah
III) keterkaitan dgn lahan, KIPI Maloy
• Latgab TNI
• Polemik penataan batas wilayah kecamatan dan desa.
Tujuan, Kebijakan & Strategi
Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Timur
Tujuan Penataan Ruang
Penataan ruang Kabupaten Kutai Timur bertujuan mewujudkan ruang
wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal
bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan
kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan,
melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan dalam rangka mencapai keseimbangan
pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
1
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kutai Timur
a) mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang ada
secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung
lingkungan; dan
b) meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan
pembangunan dan pengembangan sumber daya sebagai upaya optimal pelibatan
masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2
pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor
utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh
masyarakat Kutai Timur
a) mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis wilayah secara
terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung
lingkungan;
b) meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan
dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
c) menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi yang
mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung terciptanya
optimalisasi sistem koleksi dan distribusi.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
3
pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang
ramah lingkungan
a) mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertambangan;
b) menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan
lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat
dan swasta;
c) menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan
yang berwawasan lingkungan;
d) menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat
menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama masa
penambangan maupun pasca penambangan;
e) menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan
kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian
Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan
f)
menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat
menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan
yang bersangkutan.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
4
pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah
lingkungan
a) menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui peraturan yang
jelas dan diakui secara nasional;
b) mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang dapat dikembangkan untuk
pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan kesejahteraan seluruh
masyarakat;
c) menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan lingkungan,
serta melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
d) menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan Potensi Kehutanan yang
berwawasan lingkungan;
e) menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan
kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian
Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan
f)
menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang dapat
menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
5
pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari
pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
a) menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan diakui secara
nasional;
b) menetapkan Peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang dapat
melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat;
c) menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis
pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung;
d) menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal
di dalam Kawasan Lindung dalam upaya tetap menjaga eksistensi masyarakat yang
ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan tanpa
mengganggu fungsi lindung dari kawasan yang bersangkutan;
e) melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang sudah rusak;
f) mengembalikan fungsi kawasan lindung ke fungsi semula terutama karena adanya
penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung.
g) melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan HTI, HPH dan pertambangan yang
terdapat di dalam kawasan lindung;
h) mempertegas syarat minimal 30% dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada proporsi
kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait;
i) mempertahankan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai sebagai kawasan lindung;
j) melakukan pembagian Taman Nasional Kutai menjadi beberapa zonasi untuk
memudahkan pemeliharaan, pemantauan, dan pemeliharaan; dan
k) menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batasbatas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan
kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
6
a)
mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat kegiatan tersebut
sesuai dengan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya; dan
merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan
menempatkan fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari setiap pusat
kegiatan.
b)
7
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal
pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang
terpadu dan merata di seluruh wilayah
mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi arteri/kolektor
primer dengan jaringan jalan baru yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor
sekunder), sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan kawasan;
mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas untuk mendukung sistem jaringan
jalan;
meneaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan sekunder di Wilayah Kabupaten Kutai
Timur untuk membagi tanggung jawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, provinsi, atau kabupaten;
melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan yang
menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan kota-kota sekitarnya;
mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan dan mengusahakan keterpaduan
pelayanan transportasi antar moda, seperti angkutan darat, laut serta sungai;
mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani pergerakan di dalam dan antar
kawasan terutama pengoperasian angkutan umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan moda
angkutan lainnya baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan darat lainnya;
meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan penumpang
dan barang; dan
meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kembali penggunaan bandara yang telah ada.
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
8
pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya
kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang
berwawasan lingkungan
a) menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
b) memberikan arahan pengembangan fungsi-fungsi budidaya di lokasi yang sesuai
dengan potensi serta daya dukung lingkungannya;
c) menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan di
kawasan budidaya yang dimaksudkan untuk pengembangan perekonomian wilayah
serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; dan
d) menetapkan aturan untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat ikut serta
dalam pembangunan kegiatan di kawasan budidaya
9
peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
a) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan
dan keamanan;
b) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun
disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
c) mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus
pertahanan dan keamanan; dan
d) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
Rencana Struktur Ruang
Pembagian Sub Sistem
Wilayah Pengembangan (SSWP)
SSWP TIMUR
• Pusat : Kota Sangkulirang
• Fungsi : Pusat perdagangan
dan jasa skala regional, pusat
kolektsi dan distribusi barang,,
pusat industri terpadu
SSWP UTARA
• Pusat : Kota Muara Wahau
• Fungsi : Pusat pungumpul
produksi kehutanan &
perkebunan, permukiman,
perdagangan & jasa skala
kawasan
SSWP SELATAN
• Pusat : Kota Muara Bengkal
• Fungsi : : Pusat pungumpul
produksi perkebunan&
pertanian, permukiman,
perdagangan & jasa skala
kawasan
SSWP PUSAT
• Pusat : Kota Sangatta
• Fungsi : Pusat pemerintahan
kabupaten, permukiman,
perdagangan dan jasa skala
kabupaten, pusat distribusi ke
arah Samarinda dan
Balikpapan
Pusat-pusat Kegiatan
Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Kutai Timur adalah :
a. PKW : Kota Sangatta; ibukota kabupaten, yang menyandang fungsi
sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat pendidikan &
kesehatan
b. PKL : Sangkulirang; kota kecamatan yang menyandang fungsi sebagai
pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat perikanan, pusat pertanian
(dlm arti luas) & pusat pariwisata
c. PKL : Muara Wahau dan Muara Bengkal; kota kecamatan yang
menyandang fungsi sebagai pusat pengembangan pertanian (dlm arti
luas), pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Barat dan Utara Kabupaten
sekaligus wilayah dengan kawasan lindung yang cukup luas.
d. PPK : Bengalon dan Kaliorang; kota kecamatan yang diproyeksikan
menjadi pusat permukiman perkotaan baru sejalan dengan pertumbuhan
kawasan disekitarnya dengan fungsi pertanian & pelayanan antar
kecamatan di sekitarnya.
e. PPL : terdapat di kota-kota kecamatan lain yang memiliki karakter
perdesaan, yaitu Busang, Batu Ampar, Muara Ancalong, Sandaran,
Kongbeng, Karangan dan Teluk Pandan.
MATRIK SSWP ( SUB SISTEM WILAYAH PENGEMBANGAN)
Pusat Kegiatan
Wilayah
Pusat
Kegiatan
Lokal
(PKW)
(PKL)
● Sangatta
◦ Sangatta Utara
Pusat
Pusat Pelayanan
Pelayanan
Lingkungan
Kawasan
(PPK)
(PPL)
● Bengalon
● Rantau Pulung
● Teluk Pandan
◦ Sangatta Selatan
● Muara Bengkal
● Busang
● Muara Ancalong
PETA ORIENTASI SSWP (SUB SISTEM WILAYAH
PENGEMBANGAN)
● Long Mesangat
● Batu Ampar
● Muara Wahau
● Kombeng
● Telen
● Kaliorang
● Sangkulirang
Karangan
Muara Wahau
● Kaubun
● Sandaran
● Karangan
Kongbeng
Sangkulirang
Busang
Bengalon
Kaubun
Sandaran
Kaliorang
Telen
Batu Ampar
Long Mesangat
Muara Ancalong
Sangatta Utara
PPK
Rantau Pulung Sangatta Selatan
Muara Bengkal
Teluk Pandan
KETERANGAN :
PKW
Hub. Primer
PKL
Hub. Sekunder
PPK
Hub. Tersier
PPL
Peta Pusat-pusat Kegiatan
Sistem Jaringan Prasarana Utama
TRANSPORTASI DARAT
a.
b.
c.
d.
e.
Jaringan jalan artei primer yang menghubungkan Sangatta – Bontang – Samarinda – Balikpapan
Jaringan jalan kolektor primer nasional, yaitu :
• ruas jalan Bontang - Sangatta;
• ruas jalan Sangatta – Sp. Perdau;
• ruas jalan Yos Sudarso (Sangatta);
• ruas jalan Sp. Perdau – Muara Lembak;
• ruas jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang);
• ruas jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy;
• ruas jalan Sp. Perdau – Batu Ampar;
• ruas jalan Batu Ampar – Sp. 3 Muara Wahau;
• ruas jalan Sp. 3 Muara Wahau - Kelay (KM. 100 – Muara Wahau/PDC); dan
• ruas jalan Muara Wahau – Kelay.
Jaringan jalan kolektor primer provinsi, yaitu :
• ruas jalan Sebulu – Muara Bengkal;
• ruas jalan Muara Bengkal – Sp. Batu Ampar;
• ruas jalan Sangkulirang – Talisayan;
• ruas jalan Muara Bengkal – Samarinda;
Jaringan jalan kolektor primer kabupaten, yaitu :
• ruas jalan Sp. Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta;
• ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Sangkulirang;
• ruas jalan Pelawan – Karangan;
• ruas jalan Pelawan – Sandaran;
• ruas jalan Tabangan Lebak – Bengalon – Karangan;
• ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Maloy;
• ruas jalan Muara Bengkal – Busang;
• Batu Ampar-Muara Bengkal-Long Mesangat-Busang
• ruas jalan Bengalon – Kawasan Industri (Dusun Muaramaan); dan
• ruas jalan Sp. 3 Jalan HTI Muara Bengkal – Muara Ancalong.
Jaringan jalan lokal primer, yaitu seluruh jalan yang menghubungkan antar desa dan di dalam
kawasan perkotaan ibukota kecamatan
Sistem Jaringan Prasarana Utama
TRANSPORTASI DARAT
f.
Jaringan jalan khusus, yaitu jaringan jalan khusus pertambangan, baik untuk kereta api dan jalan
tanah.
g.
Terminal angkutan barang dan penumpang, yaitu :
• Terminal tipe B; Sangatta dan Sangkulirang
• Terminal tipe C; seluruh ibukota kecamatan
• Terminal barang; Kaliorang (sebagai dukungan untuk Pelabuhan Maloy)
h.
Jaringan layanan angkutan lalulintas umum , yaitu :
• Sangatta – Sangkulirang;
• Sangatta – Bengalon;
• Sangatta – Muara Wahau;
• Sangkulirang – Kaliorang;
• Sangkulirang – Muara Wahau;
• Muara Wahau – Batu Ampar;
• Muara Wahau – Muara Bengkal;
• Muara Bengkal – Muara Ancalong; dan
• Muara Bengkal – Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta;
i.
Jaringan sungai, yaitu :
• Pelabuhan sungai; Muara Wahau;
• Alur pelayaran sungai; Muara Wahau – Muara Kaman (Kukar)
j.
Jaringan perkeretaapian, terdiri dari:
• jalur kereta api Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan- Samarinda –
Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan - Tanjung Redeb - Tanjung Batu – Tanah Kuning –
Tanjung Selor – Kerang Agung – Sesayap – Tidung Pale – Malinau – Mensalong – Pembeliangan –
Salang - Simanggaris – Batas Negara.
• jalur rel kereta api Trans Kutai Kencana yang menghubungkan Muara Wahau dan Bengalon dengan
panjang sebesar 129,41 km digunakan untuk keperluan pengangkutan hasil pertambangan dan
perkebunan
• stasiun kereta api, yaitu di Kota Sangatta
Peta Rencana Jaringan Jalan
Peta Rencana Sistem Transportasi Darat
Sistem Jaringan Prasarana Utama
TRANSPORTASI LAUT
a. Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Maloy
b. Pelabuhan pengumpan, yaitu Pelabuhan Sangatta dan Pelabuhan Sangkulirang
c. Terminal khusus, yaitu 12 pelabuhan khusus yang merupakan pelabuhan khusus
batubara dan pelabuhan khusus pertamina
d. Alur pelayaran, terdiri dari:
•
•
•
•
•
Sangatta – Barru – Majene (Sulawesi Selatan) PP;
Sangatta – Tanjung Redeb PP;
Sangatta – Pare-pare (Sulawesi Selatan) PP;
Sangatta – Samarinda – Balikpapan PP; dan
Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan) PP.
TRANSPORTASI UDARA
a. Bandar udara pengumpan, yaitu Bandara Sangatta di Sangkima Kecamatan Sangatta
Selatan.
b. Bandar udara lainnya, terdapat di Sangatta Utara, Sangkulirang, Muara Wahau, Telen,
Busang, Muara Bengkal dan Muara Ancalong
c. Ruang udara untuk penerbangan meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
Peta Rencana Sistem Transportasi Laut
KIPI MALOY
MALOY
Peta Rencana Sistem Transportasi Udara
Peta Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
SISTEM JARINGAN ENERGI
a)
Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas :
• Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan
Sangkulirang;
• pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sangatta di Kota Sangatta; dan
• pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Muara Wahau Kecamatan Muara
Wahau dan Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal; dan
• pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar pada kampung-kampung,
daerah tertinggal dan daerah terpencil.
b)
Jaringan prasarana energi, terdiri atas :
• Gardu Induk (GI) Sangatta di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang;
• jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Bontang – Sangatta yang
berasal dari PLTU Kaltim.
c)
Jaringan distribusi minyak dan gas bumi, berupa depo bahan bakar minyak di Kota Sangatta,
Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, dan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau.
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
a)
Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembangunan jaringan
kabel di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang dengan kapasitas 2.232
SST.
b)
Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terdapat di seluruh
kecamatan menggunakan jaringan tower BTS (Base Transceiver Station) yang digunakan
secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan.
c)
Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu daerah terpencil di seluruh
kecamatan.
Peta Rencana Jaringan Energi
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR
a) WS, yaitu WS Karangan yang merupakan WS lintas kabupaten/kota.
b) DAS, yaitu DAS Karangan, DAS Sangatta, DAS Bengalon, DAS Bontang, DAS Dumaring,
DAS Kerang-Seendang, DAS Manubar, DAS Mahakam, dan DAS Santan.
c) CAT, yaitu CAT Samarinda – Bontang, CAT Sumbang, CAT Muara Karangan, dan CAT
Sendawar.
d) DI, yaitu DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas :
• DI Kaubun di Kecamatan Kaubun;
• DI Sumbersari;
• DI Muara Ancalong;
• DI Tanah Abang;
• DI Santan;
• DI Kaliorang; dan
• DI Kaubun Makroman.
e) Prasarana air baku untuk air bersih, terdiri atas :
• pengembangan sumber mata air, yaitu mata air Sekerat di Kecamatan Bengalon;
• pengembangan sumber air sungai terdiri atas :
– Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara
Ancalong;
– Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen;
– Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang;
– Sungai Wahau, melalui Kecamaan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng;
– Sungai Sangatta dan Sungai Panyamukan, melalui Kecamatan Sangatta;
– Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon; dan
– Sungai Karangan, melalui Kecamatan Sangkulirang
Peta Daerah Aliran Sungai
Peta Cekungan Air Tanah
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
a)
Sistem jaringan persampahan, terdiri atas :
• peningkatan pelayanan TPA di Rantau Pulung dengan sistem sanitary landfill
• penyediaan TPST di Kota Sangatta, Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara Bengkal
b)
Sistem jaringan air minum, terdiri atas :
• peningkatan dan pengembangan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPAM) di Kota Sangatta,
Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, dan Muara
Bengkal di Kecamatan Bengkal;
• peningkatan dan pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di pusat-pusat kegiatan lokal; dan
• rencana sistem non perpipaan air minum tersebar di seluruh desa.
c)
Sistem pengelolan limbah, yaitu dengan pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Sangatta dan
Sangkulirang
d)
Sistem jaringan drainase, terdiri atas :
• saluran primer, berupa sungai-sungai yang menjadi saluran buangan air permukaan akhir, terdiri
atas :
– Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong;
– Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen;
– Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang;
– Sungai Wahau, melalui Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng;
– Sungai Sangatta dan Panyamukan, melalui Kecamatan Sangatta;
– Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon; dan
– Sungai Karangan melalui Kecamatan Sangkulirang.
• saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase jalan dengan saluran primer; dan
• saluran tersier yang berupa saluran drainase yang ada di sepanjang jalan utama Kota Sangatta dan
Kota Sangkulirang serta jalan kolektor primer dan lokal primer lainnya yang tersebar di seluruh
kecamatan.
Rencana Pola Ruang
ANALISIS KAWASAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM
RTRWK KUTAI TIMUR 2012 - 2032
URAIAN
RTRW KABUPATEN KUTIM TAHUN
2012-2032
LUAS (Ha)
TOTAL LUAS
%
3.536.268,70
100,00
615.384,83
17,40
1.422.677,71
40,23
24.137,48
0,68
Jumlah KL, KBK & TUBUH AIR
2.062.200,02
58,32
KBNK
1.474.068,68
41,68
KAWASAN LINDUNG (KL)
KBK
TUBUH AIR
ASPEK LEGALITAS TATA RUANG
• RENCANA TATA RUANG KABUPATEN KUTAI
TIMUR TELAH DISAHKAN MELALUI PERDA
NO. 06 TAHUN 2004 TANGGAL 2 APRIL 2004
DENGAN ALOKASI PEMANFAATAN RUANG
SEBAGAI BERIKUT :
- Kawasan Lindung
= 1.104.955 Ha
- Kawasan Budidaya Kehutanan
= 892.073 Ha
- Kawasan Budidaya Non Kehutanan = 1.308.495 Ha
PERBANDINGAN LUAS KAWASAN
KAWASAN
KAWASAN
LINDUNG (KL)
KBK
TUBUH AIR
JUMLAH KL &
KBK
KBNK/APL
TOTAL
PADUSERASI
1999
(Ha)
RTRWK
KUTIM 2004
(Ha)
REKOM
TIMDU
(Ha)
RTRWK
KUTIM
2012 - 2032
(Ha)
544.989
1.104.955
576.830,72
615.384,83
1.768.152
892.073
1.712.473,50
1.422.677,71
(KL)
(KL)
(KL)
24.137,48
2.313.141
1.997.028
2.289.304,22
2.038.062,54
992.337
1.308.495
1.030.851,52
1.474.068,68
3.305.478
3.305.523
3.320.155,75
3.536.268,70
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG
Alokasi Pemanfaatan
Ruang
Paduserasi Kaltim
di Kab. Kutai Timur 1999
(Ha)
Kawasan
Lindung
- Hutan Lindung
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab. Kutai Timur 2004
(Ha)
544.989
Kawasan Lindung
1.104.955
-
Hutan Lindung (HL)
811.690
-
Cagar Alam (CA)
46.974
- Taman Nasional (TN)
144.810
328.483
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab.Kutai Timur 2012-2032
(Ha)
Kawasan Lindung
-
Hutan Kota
-
Hutan Lindung
- KSA/KPA
- Konsv. Mangrove
- Lahan Gambut (GBT)
-
Cagar Alam
181.528,55
12.308,70
24.720,66
- Kaw. Karst
40.690,40
26.203
169.464
- Hutan Kota (HK)
350.244,05
- Kaw. Gambut
- Kaw. Resapan Air
- Taman
Nasional
42,37
73.510
47.042
- Hutan Mangrove
615.384,83
1.768
- Taman Wisata
Alam
5.816,23
33,88
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN
Alokasi Pemanfaatan
Ruang
Paduserasi Kaltim
di Kab. Kutai Timur 1999
(Ha)
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab. Kutai Timur 2004
(Ha)
Kawasan Budidaya
Kehutanan
- Hutan Produksi
(HP)
Kawasan
Budidaya
Kehutanan
(KBK)
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab.Kutai Timur 2012-2032
(Ha)
892.073
Kawasan
Budidaya
Kehutanan
693.889
- Hutan Produksi
666.813,27
- Hutan Produksi
terbatas
755.864,44
1.422.677,71
1.768.152
- Hutan Produksi
Terbatas (HPT)
- Hutan Tanaman
Industri (HTI)
167.942
30.242
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Paduserasi Kaltim
di Kab. Kutai Timur 1999
(Ha)
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab. Kutai Timur 2004
(Ha)
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab.Kutai Timur 2012-2032
(Ha)
Kawasan Budidaya Non
Kehutanan (KBNK)
1.308.495
- Pengembangan Kota (K)
4.612
Kawasan Budidaya Non
Kehutanan (KBNK)
- Pertanian
- Pemukiman (Pmk)
- Tanaman Pangan (TPgn)
Kawasan
Budidaya
Non
Kehutanan
(KBNK)
- Tanaman Keras (TKrs)
30.419
376.106
819.766
- Tanaman Musiman
(TMsm)
Kaw. Permukiman
Pedesaan
57.474,61
-
Kaw. Permukiman
Perkotaan
9.866,85
- KIPI / Maloy
- Kaw. Industri
30.521
- Perikanan (I)
5.947
- Sawit (Swt)
37.930
- Penggunaan Lain (PL)
3.194
1.395.446,70
-
- Kaw. Bukit Pelangi
992.337
1.474.068,68
5.252,49
280,25
4.924,03
- Kaw. Pelabuhan
119,42
- Pelabuhan Batubara
578,31
- KTM
126,04
KAWASAN LINDUNG, TUBUH AIR, KBK DAN KBNK KABUPATEN KUTAI TIMUR
DALAM RTRWK KUTAI TIMUR 2012 - 2032
No
KECAMATAN
1 Kec. Batu Ampar
2 Kec. Bengalon
3 Kec. Busang
4 Kec. Kaliorang
5 Kec. Karangan
6 Kec. Kaubun
7 Kec. Kongbeng
8 Kec. Long Mesangat
9 Kec. Muara Ancalong
10 Kec. Muara Bengkal
11 Kec. Muara Wahau
12 Kec. Rantau Pulung
13 Kec. Sandaran
14 Kec. Sangkulirang
15 Kec. Sangata Selatan
16 Kec. Sangatta Utara
17 Kec. Telen
18 kec. Teluk pandan
TOTAL
4 Mil Laut
TOTAL + 4 Mil Laut
%
%
KAWASAN
TUBUH AIR (Ha)
LINDUNG (Ha)
236,92
-
KAWASAN BUDIDAYA
KBK (Ha)
KBNK (Ha)
TOTAL (Ha)
34.112,84
14.453,91
48.803,67
38.011,48
651,81
139.902,84
178.599,58
357.165,70
131.108,96
2.281,17
274.885,52
65.350,88
473.626,53
951,84
-
2.490,02
17.592,95
21.034,81
54.412,49
335,76
150.605,04
100.251,70
305.604,98
154,38
161,27
15.798,73
70.089,54
86.203,91
921,56
273,61
74.264,22
74.011,88
149.471,27
148,65
580,96
3.981,17
30.928,32
35.639,10
45.995,51
1.553,42
78.750,72
112.395,70
238.695,35
24.151,68
260,25
18.039,82
39.668,49
82.120,24
132.382,32
2.185,58
312.942,77
138.549,39
586.060,05
-
401,18
47.624,76
87.615,50
135.641,45
27.599,16
460,51
140.748,44
125.717,28
294.525,39
7.936,29
13.463,68
20.188,24
101.644,62
143.232,83
104.066,17
-
16.297,54
120.363,71
1.272,11
251,56
-
26.115,77
27.639,43
-
1.039,82
68.389,14
68.796,09
138.225,05
46.272,24
24.137,48
-
39.953,46
10.194,55
96.420,24
1.422.677,71
-
1.278.273,68
195.795,00
1.474.068,68
3.340.473,70
195.795,00
3.536.268,70
615.384,83
17,40
0,68
58,32
40,23
36,15
41,68
100
100
KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN LINDUNG
BERDASARKAN KECAMATAN
No
KECAMATAN
KAWASAN LINDUNG (Ha)
Hutan Kota
Hutan Lindung
Konservasi
Mangrove
KSA/KPA
Kaw. Gambut
Kaw. Resapan Taman Wisata
Air
Alam
Karst
JUMLAH
KAWASAN
LINDUNG
1
Kec. Batu Ampar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Kec. Bengalon
-
380,93
-
7.013,83
3
Kec. Busang
- 26.065,39
- 131.108,96
-
-
-
-
4.551,34
-
-
38.011,48
131.108,96
4
Kec. Kaliorang
-
-
-
933,81
-
-
18,03
-
951,84
5
Kec. Karangan
-
42.362,79
-
-
-
12.049,70
-
-
54.412,49
6
Kec. Kaubun
-
-
-
24,30
-
-
130,07
-
154,38
7
Kec. Kongbeng
-
0,15
-
-
-
921,41
-
-
921,56
8
Kec. Long Mesangat
-
-
-
-
-
-
148,65
-
148,65
9
Kec. Muara Ancalong
-
-
21.170,79
-
24.720,66
-
104,06
-
45.995,51
27,36
-
23.808,43
-
-
-
315,89
-
24.151,68
10
Kec. Muara Bengkal
11
Kec. Muara Wahau
-
132.382,32
-
-
-
-
-
-
132.382,32
12
Kec. Rantau Pulung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Kec. Sandaran
-
4.854,82
-
1.744,30
-
20.705,46
260,70
33,88
27.599,16
14
Kec. Sangkulirang
-
-
-
7.936,29
-
-
-
-
7.936,29
15
Kec. Sengata Selatan
-
-
103.870,64
195,54
-
-
-
-
104.066,17
16
Kec. Sengata Utara
15,01
-
-
969,60
-
-
287,49
-
1.272,11
17
Kec. Telen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
kec. Teluk pandan
13.469,63
-
32.678,69
123,93
-
-
-
-
46.272,24
13.512,00 336.774,42
181.528,55
12.308,70
24.720,66
40.690,40
5.816,23
33,88
615.384,83
29,50
2,00
6,61
0,95
TOTAL
%
2,20
54,73
4,02
0,01
100
KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN
BERDASARKAN KECAMATAN
KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN (Ha)
No
KECAMATAN
Hutan Produksi
1
Kec. Batu Ampar
34.112,84
2
3
4
5
6
7
Kec. Bengalon
Kec. Busang
Kec. Kaliorang
Kec. Karangan
Kec. Kaubun
Kec. Kongbeng
8
Kec. Long Mesangat
52.901,87
26.418,91
2.490,02
54.754,11
11.335,81
34.806,33
3.981,17
9
Kec. Muara Ancalong
66.001,92
10
Kec. Muara Bengkal
18.039,82
11
Kec. Muara Wahau
12
Kec. Rantau Pulung
13
14
Kec. Sandaran
Kec. Sangkulirang
15
Kec. Sengata Selatan
16
Kec. Sengata Utara
17
Kec. Telen
18
kec. Teluk pandan
TOTAL
%
Hutan Produksi Terbatas
87.000,97
248.466,61
95.850,93
4.462,92
39.457,89
12.748,80
JUMLAH KBK
(Ha)
34.112,84
139.902,84
274.885,52
2.490,02
150.605,04
15.798,73
74.264,22
3.981,17
78.750,72
69.219,38
243.723,39
312.942,77
47.624,76
140.748,44
20.188,24
-
-
47.624,76
140.748,44
20.188,24
0,00
44.236,20
39.953,46
666.813,27
46,87
24.152,94
755.864,44
0,00
68.389,14
39.953,46
1.422.677,71
100
53,13
18.039,82
KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN
BERDASARKAN KECAMATAN
No
KECAMATAN
1
Kec. Batu Ampar
2
Kec. Bengalon
3
KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (Ha)
Pertanian
Permukiman
Pedesaan
Permukiman
Perkotaan
Kaw. Bukit
Pelangi
KIPI / Maloy
Kaw. Industri
Kaw.
Pelabuhan
KTM
Pel. Batubara
JUMLAH KBNK
13.774,28
679,63
-
-
-
-
-
-
-
14.453,91
167.933,85
5.741,71
-
-
-
4.924,03
-
-
-
178.599,58
Kec. Busang
64.322,82
1.028,07
-
-
-
-
-
-
-
65.350,88
4
Kec. Kaliorang
10.001,14
6.055,85
-
1.409,92
-
-
-
126,04
-
17.592,95
5
Kec. Karangan
99.245,00
1.006,70
-
-
-
-
-
-
-
100.251,70
6
Kec. Kaubun
64.308,12
5.781,42
-
-
-
-
-
-
-
70.089,54
7
Kec. Kongbeng
66.332,48
7.679,40
-
-
-
-
-
-
-
74.011,88
8
Kec. Long Mesangat
27.074,08
3.854,24
-
-
-
-
-
-
-
30.928,32
9
Kec. Muara Ancalong
110.571,06
1.824,64
-
-
-
-
-
-
-
112.395,70
10
Kec. Muara Bengkal
39.185,64
482,85
-
-
-
-
-
-
-
39.668,49
11
Kec. Muara Wahau
132.490,31
6.059,08
-
-
-
-
-
-
-
138.549,39
12
Kec. Rantau Pulung
79.322,08
8.293,43
-
-
-
-
-
-
-
87.615,50
13
Kec. Sandaran
124.389,06
1.328,23
-
-
-
-
-
-
-
125.717,28
14
Kec. Sangkulirang
94.871,00
2.352,75
-
3.842,57
-
-
-
-
578,31
101.644,62
15
Kec. Sengata Selatan
13.667,53
1.163,05
1.466,96
-
-
-
-
-
-
16.297,54
16
Kec. Sengata Utara
16.571,89
744,32
8.399,89
-
280,25
-
119,42
-
-
26.115,77
17
Kec. Telen
67.581,14
1.214,96
-
-
-
-
-
-
-
68.796,09
18
kec. Teluk pandan
8.010,25
2.184,30
-
-
-
-
-
-
-
10.194,55
1.199.651,70
57.474,61
9.866,85
5.252,49
280,25
4.924,03
119,42
126,04
578,31
1.278.273,68
195.795,00
-
-
-
-
-
-
-
-
195.795,00
1.395.446,70
-
-
-
-
-
-
-
-
1.474.068,68
TOTAL
4 Mil Laut
Total + 4 Mil Laut
%
94,67
3,90
0,67
0,36
0,02
0,33
0,01
0,01
0,04
100
Penetapan Kawasan Strategis
Penetapan Kawasan Strategis
KAWASAN ANDALAN NASIONAL
1.
Kawasan Andalan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kawasan Andalan
Sangkulirang, Sangatta, Muara Wahau (SASAMAWA) dengan sektor unggulan industri,
perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata.
2.
Kawasan Andalan Laut Bontang, Tarakan, Nunukan dan sekitarnya
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
Kawasan Strategis Nasional, yaitu kawasan perbatasan darat RI dan Jantung Kalimantan
(Heart of Borneo), meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, dan Kecamatan
Busang.
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, meliputi Kecamatan Sangkulirang dan
Kecamatan Kaliorang; dan
2.
Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan
Kongbeng, Kecamatan Telen, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong,
Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Long Mesangat, dan Kecamatan Batu Ampar.
Penetapan Kawasan Strategis
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu
kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi Bengalon di Kecamatan
Bengalon.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu
kawasan Food Estate di Kecamatan Muara Ancalong,
Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, dan Kecamatan
Sandaran.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan, yaitu kawasan lindung geologi (kawasan
karst) di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Karangan,
Kecamatan Kongbeng, dan Kecamatan Sandaran.
Peta Penetapan Kawasan Strategis
Arahan Pemanfaatan Ruang
Perwujudan Struktur Ruang
1 Perwujudan Pusat Kegiatan
1.1 Pemantapan Sistem
a. Peningkatan peran Perkotaan
Pusat Kota-kota
dan fungsi kota-kota
Sangatta, Sang
sesuai dengan kegiatan kulirang, Muara
yang di sandangnya
Wahau, Muara
Bengkal, Muara
b. Pengembangan
Ancalong, dan
fungsi pusat pelayanan Bengalon
sosial ekonomi dengan
lingkup pelayanan
beberapa kecamatan
Swasta
APBN
APBD
Provinsi
Sumber Pembiayaan
APBD
Kab.
2015
2014
Lokasi
2013
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
2011 - 2015
2026 2016 - 2021 2020 2025
2031
2012
Program
2011
No
Besaran
Biaya
Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang
Pelaksana
A.
c. Peningkatan fungsi Perkotaan
Perkotaan Bengalon
Bengalon
dari PKLp menjadi PKL
1.2 Pemantapan Sistem
Perdesaan
Pengembangan fungsi Seluruh kawasan
pusat pelayanan sosial perdesaan
ekonomi dengan lingkup
pelayanan beberapa
desa
2 Perwujudan Sistem Prasarana
2.1 Transportasi
2.1.1 Jaringan Jalan
a. Pengembangan
jaringan jalan utara selatan
Ruas Sangatta Samarinda
Ruas Sangkulirang
- Sangatta
b. Pengembangan
jaringan jalan timur –
barat
Ruas Muara
Wahau – Sangatta
Ruas Sangatta Muara Bengkal
c. Peningkatan jaringan Poros Sangattajalan akses eksternal
BontangSamarinda
Poros SangattaBengalonSangkurilang
Bappeda
Kab
Bappeda
Kab
Bappeda
Kab
Bappeda
Kab/ BPMD
Kab
Dis. PU Prov
Dis. PU Prov
Dis. PU Prov
Dis. PU Prov
Dis. PU Prov
Dis. PU Kab
2.1.2 Rel Kereta Api
2.1.3 Angkutan Sungai
d. Pengembangan Jalan lingkar Sangatta
jaringan jalan
Jalan Pantai Timur
primer
(coastal road)
e. Peningkatan
Poros Muara Wahauruas jalan di Muara Sangkulirang
Wahau
Poros Muara WahauTanjung Redep
Poros Muara WahauMuara Bengkal/Muara
Ancalong-Samarinda
f. Peningkatan Poros Muara Bengkalruas jalan di Muara Muara Ancalong
Ancalong
g. Pengembangan Muara Wahauruas jalan desa
Kongbeng- Telen
Sangkurilang-KaliorangSandaran
Muara Ancalong-Busang
h. Peningkatan
Poros Kaliorangruas jalan
Sangkulirang
Poros SangkulirangSangatta
Poros SangkulirangTanjung Redep
i.
Pembangunan Poros penghubung
ruas jalan
Sangatta-Muara
Bengkal- Muara
Ancalong
Ruas jalan Kota
Sangatta dengan Kota
Kecamatan lainnnya
j.
Pengembanga Sangatta
n terminal
Sangkulirang
Muara Wahau
Muara Bengkal
Muara Ancalong
Pembangunan
Bontang-Sangatta
jaringan rel kereta
api
Peningkatan fungsi Muara Bengkal-Muara
dan peranan
Ancalong
Muara WahauSamarinda
Swasta
APBN
APBD
Provinsi
Sumber Pembiayaan
APBD
Kab.
2015
2014
2013
Lokasi
2012
Kegiatan
2011
Program
Besaran
Biaya
No
Waktu Pelaksanaan
2011 - 2015
2026 2016 - 2021 2020 2025
2031
Pelaksana
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis. PU Kab
Dis.Hub
Dis.Hub
Dis.Hub
Dis.Hub
Swasta
APBN
APBD
Provinsi
Sumber Pembiayaan
APBD Kab.
2015
2014
Peningkatan dan
perbaikan kondisi
pelabuhan
2013
2.1.4 Transportasi Laut
Lokasi
2012
Kegiatan
2011
Program
Besaran
Biaya
No
Waktu Pelaksanaan
2011 - 2015
2026 2016 - 2021 2020 2025
2031
Pelaksana
Pelabuhan laut
Maloy
Pelabuhan Laut
Sangatta
Peningkatan dan baikan Bandara Tanjung
bandara
Bara
Bandara Sangkima
Dis.Hub
2.2.1 Listrik
Peningkatan pelayanan Desa-desa yg
untuk mempercepat
belum berlistrik
permohonan
berlangganan
PLN
2.2.2 Telekomunikasi
Penambahan STO dan Seluruh wilayah
luasan jangkauan
Kabupaten Kutai
Timur
2.2.3 Sumber Daya Air
Penambahan jumlah air Sumber-sumber air
baku
baku dari air tanah
permukaan
Telkom/
Provider
Swasta
Dis. PU Kab/
PDAM
2.1.5 Transportasi Udara
2.2
Dis.Hub
Dis.Hub Kab
Dis.Hub Kab
Prasarana Lainnya
Pembangunan
Sangkulirang
bendungan untuk irigasi Kaliorang
Dis. PU Kab/
Dis.
Pertanian
Kab
2.2.4 Air Limbah
Penyusunan Rencana Kabupaten Kutai
Induk Sistem
Timur
Pengelolaan Air Limbah
Kabupaten
Dis. Pu Kab
2.2.5 Drainase
Penyusunan Rencana
Induk Drainase
Kabupaten
Kabupaten Kutai
Timur
Dis. PU Kab
2.2.6 Persampahan
Penyusunan Rencana
Induk Persampahan
Kabupaten
Kabupaten Kutai
Timur
Dis.PU Kab
Perwujudan Pola Ruang
1 Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung
1.1 Pemantapan
a. Pemberian batasan yang
Keberadaan Kawasan jelas dan tegas
Lindung
b. Pengembalian fungsi
lindung apabila terdapat
budidaya
c. Peninjauan ulang
penetapan HTI dan
pertambangan
d. Rehabilitasi kawasan
lindung yang rusak
2 Perwujudan Pengelolaan Kawasan Budidaya
2.1 Hutan Produksi
Peninjauan ulang batasan
dan penetapan HTI
Swasta
2031
APBN
2021 2025
APBD
Provinsi
Sumber Pembiayaan
2026 -
APBD
Kab.
2015
2014
Lokasi
2013
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
2011 - 2015
2016 2020
2012
Program
2011
No
Besaran
Biaya
Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang
Pelaksana
B.
2.2 Pertanian
2.3 Perkebunan
Kabupaten
Kutai Timur
Bappeda
Kab/
Dis.Hut/
Dis. PPR
Kab
Kabupaten
Kutai Timur
Dis.Hut/
Dis.PPR
Kab.
Dis.
Pertanian
dan
Peternakan
kab.
Dis.
Pertanian
dan
Peternakan
kab
Dis.
Pertanian
dan
Peternakan
kab
Dis.
Pertanian
dan
Peternakan
kab
a. Pemberian batasan yang
jelas sawah beririgasi teknis
dan non teknis
Kabupaten
Kutai Timur
b. Pengembangan pusatpusat pembenihan
Kabupaten
Kutai Timur
a. Pengembangan sistem
informasi dan promosi
potensi agribisnis
Kabupaten
Kutai Timur
b. Peningkatan pemenuhan
standarisasi baku mutu
Kabupaten
Kutai Timur
2.4 Peternakan
2.5 Perikanan
2.6 Pertambangan
2.7 Pariwisata
2.8 Permukiman
Swasta
2031
APBN
2021 2025
APBD
Provinsi
Sumber Pembiayaan
2026 -
APBD Kab.
2015
2014
2013
Lokasi
2012
Kegiatan
2011
Program
Besaran
Biaya
No
Waktu Pelaksanaan
2011 - 2015
2016 2020
Pelaksana
a. Peningkatan kualitas
Kabupaten
sumberdaya manusia petani Kutai Timur
ternak
Dis.
Pertanian
dan
Peternakan
kab
b. Peningkatan teknologi,
produktifitas, dan kualitas
ternak.
Kabupaten
Kutai Timur
Dis.
Pertanian
dan
Peternakan
kab
a. Pengembangan perikanan Kabupaten
darat
Kutai Timur
Dis.Perikana
n dan
Kelautan
Kab.
b. Penguatan kelebagaan
dan kemampuan nelayan
Kabupaten
Kutai Timur
Dis.Perikana
n dan
Kelautan
Kab.
a. Pemetaan potensi
tambang
b. Meningkatkan produksi
tambang
a. Peningkatan program
sadar wisata kepada
masyarakat
Kabupaten
Kutai Timur
Kabupaten
Kutai Timur
Kabupaten
Kutai TImur
Dis.
Tambang
Dis.
Tambang
Dis.Par
b. Peningkatan promosi
obyek wisata
c. Peningkatan obyek wisata
agar lebih representatif
Kabupaten
Kutai TImur
Kabupaten
Kutai TImur
Dis. Par.
a. Pembagian wilayah
permukiman sesuai dengan
kepadatan bangunan
Kabupaten
Kutai Timur
b. Penetapan peraturan
zonasi untuk pengendalian
Kabupaten
Kutai Timur
Bappeda/
Dis. PPR
Kab
Bappeda/
Dis. PPR
Kab
Dis.Par.
2.9 Peruntukan Lainnya
2.9.1 Pendidikan
Pembangunan SD
Pembangunan SMP
Pembangunan SMA
2.9.2 Kesehatan
Pembangunan
Puskesmas
3 Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
3.1 Bidang Pertumbuhan
Penyusunan Rencana
Ekonomi
Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten
3.2 Bidang Fungsi dan Daya Menegaskan batasan
Dukung Lingkungan
kawasan Taman
Nasional Kutai
Membuat zonasi Taman
Nasional Kutai
Kecamatan
Sangatta
Kecamatan
Bengalon
Kecamatan
Sangkulirang
Kecamatan
Sangatta
Kecamatan
Sangkulirang
Kecamatan
Sandaran
Kecamatan Busang
Kecamatan
Bengalon
Kecamatan
Sandaran
Kecamatan Telen
Kecamatan Busang
Kecamatan yg
belum memiliki
puskesmas
a.
Keca
matan
Sangkulirang dan
Agribisnis Maloy
b.
Keca
matan Sangatta
c.Kecamatan
Muara Wahau
d.
Keca
matan Muara
Bengkal
Taman Nasional
Kutai
Swasta
APBN
APBD
Provinsi
2016 2020
Sumber Pembiayaan
2026
2021 2025
2031
APBD Kab.
2015
2011 - 2015
2014
Lokasi
2013
Kegiatan
2012
Program
2011
No
Besaran
Biaya
Waktu Pelaksanaan
Pelaksana
Dis.Dik
Dis.Dik
Dis.Dik
Dis. Kes.
Bappeda
Kab
Bappeda
Kab
Bappeda
Kab
Bappeda
Kab
Dis.Hut.
Dis.Hut.
Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KETENTUAN
PENGENDALIAN PEMANFATAN
RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
PERATURAN
ZONASI
KETENTUAN
PERIJINAN
KETENTUAN
INSENTIF DAN
DISINSENTIF
ARAHAN
SANKSI
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
•
•
•
ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem
prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
2. kawasan sekitar prasarana energi;
3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KETENTUAN PERIZINAN
• izin prinsip
 Persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan
persyaratan teknis permohonan ijin lokasi
• izin lokasi
 Dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah
melalui cara pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak
atas tanah
• izin penggunaan pemanfaatan tanah;
• izin mendirikan bangunan;
 Perolehan IMB terhadap bangunan yang akan dibangun
• izin usaha;
• izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
• izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
• izin usaha pertambangan umum; dan
• izin pemanfaatan air bawah tanah
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KETENTUAN INSENTIF
• insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan strategi pertumbuhan ekonomi dalam bentuk :
1. penyediaan infrastruktur;
2. keringanan pajak; dan
3. kemudahan prosedur perijinan.
• insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan strategi penyelamatan lingkungan hidup dalam
bentuk :
1. pemberian kompensasi; dan
2. penghargaan
• insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan pengembangan usaha penduduk asli dalam bentuk
:
1. penyediaan infrastruktur;
2. kemudahan prosedur perijinan;
3. penghargaan; dan
4. pemberian kompensasi
• insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan cadangan pangan dalam bentuk :
1. penyediaan infrastruktur;
2. kemudahan prosedur perijinan;
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KETENTUAN INSENTIF
• insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan Taman Nasional Kutai dalam bentuk :
1. pemberian kompensasi;
2. penghargaan
• insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan perbatasan dengan kabupaten lain dalam bentuk :
1. pembangunan dan pengadaan infrastruktur
2. urun saham
KETENTUAN DISINSENTIF
•
•
•
•
pembatasan penyediaan infrastruktur
pemberian kompensasi;
kesulitan dalam proses perijinan; dan
penalti
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ARAHAN SANKSI
PENGENAAN SANKSI DILAKUKAN TERHADAP :
• pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
• pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
• pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW kabupaten Kutai Timur;
• pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur;
• pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
• pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
BENTUK SANKSI YANG DIBERIKAN :
−
−
−
−
peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara
pelayanan umum;
penutupan lokasi;
−
−
−
−
−
pencabutan izin;
pembatalan izin;
pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau
denda administratif.
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ARAHAN SANKSI
PENGENAAN SANKSI DILAKUKAN TERHADAP:
•
pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur;
BENTUK SANKSI YANG DIBERIKAN :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;
pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau
denda administratif
Hak, Kewajiban &
Peran Masyarakat
Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang
Dalam mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
1) Mengetahui rencana tata ruang
2) Menikmati Pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
3) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
rencana tata ruang;
4) Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;
5) Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
kepada pejabat berwenang; dan
6) Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Kewajiban Masyarakat dlm Penataan
Ruang
Dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib :
1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
dari pejabat yang berwenang.
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang; dan
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik
umum.
Peran Masyarakat dlm Penataan Ruang
Dalam
Perencanaan
Tata Ruang
a) memberikan masukan mengenai :
 persiapan penyusunan rencana tata ruang.
 penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.
 pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan.
 perumusan konsepsi rencana tata ruang.
 penetapan rencana tata ruang.
b) melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata
ruang.
Dalam
Pemanfaatan
Tata Ruang
a) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang.
b) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
c) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal
dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
d) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang laut,ruang udara, dan ruang di
dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan sumber daya alam.
f) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Peran Masyarakat dlm
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi.
3. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
4. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan
atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang
melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
5. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.
Terima Kasih