Transcript Pengembangan Organisasi dan Jabatan Fungsional Pustakawan
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Oleh: Kepala Bagian Organisasi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 MENTERI PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN Catatan : 1. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dialihkan pembinaannya dari Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 631/Kpts/OT.140/1/2011 tanggal28 Januari 2011 2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dialihkan pembinaannya dari Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 634/Kpts/OT.140/1/2011 tanggal28 Januari 2011
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN TUGAS: MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN.
PENYEBARAN FUNGSI: a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil hasil penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi; f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN BAGIAN UMUM BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI SUBBIDANG PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN PERPUSTAKAAN SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG SUBBIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN SUBBIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN BIDANG PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUBBIDANG PUBLIKASI SUBBIDANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROMOSI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
4
KEDUDUKAN PUSTAKAWAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1) Subbidang Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan penyiapan mempunyai bahan tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan dan pembinaan perpustakaan Kementerian Pertanian.
di lingkungan 2) Subbidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem pelayanan jasa perpustakaan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Biro Hukum Dan Informasi Publik
Bagian Perundang-undangan II -
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi
-
hukum.
Bagian Pengelolaan Informasi Publik
Subbagian Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan.
Lingkup Direktorat Jenderal (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH) Bagian Umum Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
Lingkup Inspektorat Jenderal (Permentan RTP Unit Kerja 58/Permentan/OT.140/9/2011)
Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum Dan Hubungan Masyarakat
Eselon IV No.
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.
Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No.
54/Permentan/OT.140/9/2011) Sekretraiat Badan Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan perpustakaan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Subbidang Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bidang Program dan Evaluasi Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan perpustakaan dan teknologi pertanian.
penyebaran ilmu pengetahuan dan
Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 81/permentan/OT.140/11/2011) Bagian Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
Lingkup Badan Ketahanan Pangan (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No.
82/permentan/OT.140/11/2011) Bagian Umum Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan perpustakaan.
Lingkup Badan Karantina Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No.
83/permentan/OT.140/11/2011) Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan publikasi.
DASAR HUKUM
• • UNDANG – UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN PERMENPAN & RB NOMOR 9 TAHUN 2014
PNS yang diberi jawab,wewenang tugas, dan hak tanggung untuk melaksanakan kegiatan perpustakawanan
PUSTAKAWAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan pemustaka dan yang informasi meliputi teknis dan pelayanan pemustaka kepada pelayanan
TUGAS POKOK PUSTAKAWAN
Melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
TERAMPIL
• • • Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana JENJANG JABATAN PUSTAKAWAN
AHLI
• • • • Utama Madya Muda Pertama
80% AK SATU JENJANG DIATAS Pusatakawan yang melaksanakan kegiatan SATU JENJANG DIBAWAH 100% AK TUGAS TAMBAHAN
SASARAN KERJA PEGAWAI
• • • • Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya SKP yang telah disusun, harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian
III/b
2
SYARAT KENAIKAN PANGKAT
III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
4 6 8 10 12 14
IV/e
Angka Kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi
ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN
JENJANG PANGKAT ANGKA KREDIT YANG DIKUMPULKAN SETIAP TAHUN KETERANGAN
PUSTAKAWAN PENYELIA PUSTAKAWAN UTAMA III/d IV/e 10 25 KEGIATAN BERASAL DARI TUGAS POKOK KEGIATAN BERASAL DARI TUGAS POKOK DAN PENGEMBANGAN PROFESI
KARYA TULIS ILMIAH
JUMLAH PENULIS
2 ORANG 3 ORANG 4 ORANG
PENULIS UTAMA (%)
60 % 50 % 40 %
PENULIS PEMBANTU (%)
40% 25% 20 % Jumlah penulis pembantu maksimal 3 orang
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN
Kepala Perpustakaan Nasional RI
KEWENANGAN
Pustakawan Madya (IV/b) s.d Pustakawan Utama (IV/e) Pejabat Eselon I atau pejabat dibawahnya uang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian di Instansi Pusat selain Perpustakaan Nasional RI • • Pustakawan Pelaksana (II/b) s.d Pustakawan Penyelia (III/d) Pustakawan Pertama (III/d) s.d Pustakawan Madya (IV/a)
LINGKUP
• • Perpustakaan Nasional RI Instansi diluar Perpustakaan Nasional RI Lingkungan instansi masing-masing
TIM PENILAI
Tim Penilai Pusat Tim Penilai Instansi
KOMPOSISI TIM PENILAI
Susunan Keanggotaan Keterangan
KETUA merangkap Anggota Berasal dari unsur teknis • • •
Unsur Teknis yang membidangi kepustakaan Unsur Kepegawaian Pustakawan
Wakil Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Berasal dari Unsur Kepegawaian Anggota paling kurang 4 orang Paling kurang 2 orang berasal dari Pustakawan Apabila jumlah anggota tidak dapat dipenuhi dari Pustakawan, maka anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pustakawan
SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI
• • • Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pustakawan yang dinilai Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pustakawan Dapat aktif melakukan penilaian
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
Pejabat eselon I atau pejabat dibawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian diinstansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Penilai Instansi
Rekomendasi Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
HAL LAIN DALAM TIM PENILAI
• • • Masa jabatan tim penilai yaitu 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya PNS yang telah menjadi anggota dalam 2 masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 masa jabatan Dalam hal terdapat anggota yang dinilai, Ketua mengangkat anggota pangganti
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT
(di lingkungan Kementerian Pertanian) Pejabat dibidang Kepegawaian atau Pejabat paling randah eselon III 1. Pustakawan Pelaksana (II/b) s.d Pustakawan Penyelia (III/d) 2. Pustakawan Pertama (III/a) s.d Pustakawan Madya (IV/a) Pejabat eselon I atau pejabat paling rendah eselon II dibidang kepegawaian diinstansi Pusat
PENGANGKATAN PERTAMA
TERAMPIL 1. D.II ilmu perpustakaan 2. D.II bid.lain sesuai kualifikasi yg ditetapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI 3. Pangkat paling rendah II/b AHLI 1. S1 Ilmu Perpustakaan 2. S1/D.IV bid.lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI 3. Pangkat paling rendah III/a 1. Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS 2. Harus mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang kepustakaan tingkat terampil atau ahli 3. Paling lama 1 tahun setelah ditetapkan sebagai PNS, harus mengikuti dan lulus dikat fungsional kepustakaan terampil/ahli 4. Paling lama 2 tahun sejak lulus diklat fungsional harus diangkat dalam jabatan Pustakawan 5. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik 1 tahun terakhir
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
• • • • • Memenuhi persyaratan dalam pengangkatan pertama Memiliki pengalaman dibidang kepustakaan paling singkat 1 tahun Berusia paling tinggi 53 tahun Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
Ketentuan Pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Ahli
1. berijazah Sarjana Perpustakaan; atau (S1) Ilmu 2. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 3. telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli; 4. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan 5. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli.
Pustakawan Tingkat dari unsur penunjang.
Terampil yang akan diangkat menjadi Pustakawan Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit
KOMPETENSI
• • Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,Pustakawan yang akan naik jabatan harus kompetensi mengikuti dan lulus uji Dikecualikan dari uji kompetensi bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
INDIKATOR FORMASI
• • • • jumlah Koleksi Perpustakaan jumlah Pemustaka jumlah jenis layanan luas wilayah layanan
PEMBEBASAN SEMENTARA
KARENA ANGKA KREDIT DILUAR ANGKA KREDIT
Jabatan/Pangkat
1. Pustakawan Pelaksana(II/b) s.d Pustakawan Penyelia (III/d) 2. Pustakawan Pertama (III/a) s.d Pustakawan Utama (IV/d) Pustakawan Penyelia (III/d)
Alasan Pembebasan Sementara
dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi Pustakawan Utama (IV/e) setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 Angka Kredit dari tugas pokok setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi 1. diberhentikan sementara dari jabatan negeri 2. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pustakawan 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan
PENGANGKATAN KEMBALI
Alasan pembebasan sementara
dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 Angka Kredit dari tugas pokok bagi Pustakawan Penyelia (III/d) setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pustakawan Utama (IV/e) diberhentikan sementara dari jabatan negeri
Ketentuan pengangkatan kembali
Telah dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah Angka kredit terakhir + angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara Angka Kredit terakhir yang dimiliki
LANJUTAN...
Alasan pembebasan sementara
Menduduki jabatan eselon III ke bawah Menduduki jabatan eselon I atau II menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan
Ketentuan pengangkatan kembali
Belum berusia paling tinggi 56 tahun bagi Pustakawan Madya, Muda, Pertama, dan Terampil 1.
2.
Berusia paling tinggi 58 tahun bagi Pustakawan Madya Paling tinggi 6 bulan sebelum berusia 58 tahun harus sudah ditetapkan keputusan pengangkatannya Telah selesai cuti diluar tanggungan negara Telah selesai menjalani tugas belajar Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah pengembangan profesi Angka Kredit terakhir yang dimiliki
PENGHARGAAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK
Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional juara I Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi juara I Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota juara I.
50% Angka Kredit untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi 37,5% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi 25% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi 1. 80% untuk unsur utama 2. 20% untuk unsur penunjang
Prestasi kerja yang telah dilakukan Pustakawan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya.
BATAS USIA PENSIUN PUSTAKAWAN
AHLI TERAMPIL Utama Madya Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana 65 th 60 th 60 th * 58 th 60 th 58 th * * KEPRES NO.102 TAHUN 2003 tentang Perubahan Atas Kepres 64 tahun 1992 tentang Perpanjangan BUP PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN (PERPRES 71 TAHUN 2013)
JENJANG JABATAN
UTAMA MADYA MUDA PERTAMA PENYELIA PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA
BESARAN TUNJANGAN
Rp. 1, 300, 000 Rp. 1, 100, 000 Rp. 800, 000 Rp. 520, 000 Rp. 700, 000 Rp. 420, 000 Rp. 350, 000