Transcript bahan uas_mkri - WordPress.com

MAHKAMAH KONSTITUSI
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
Masnur Marzuki, SH, LLM
DASAR HUKUM
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Pasal 24);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Pasal 28 - Pasal 85);
Peraturan Mahkamah Konstitusi RI (PMK Nomor 04/PMK/2004
Tentang Pedoman Beracara dalam PHPU, Nomor 05/PMK/2004
tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Nomor
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian
Undang-undang,
Nomor
08/PMK/2006
tentang
Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional
Lembaga Negara)
KEDUDUKAN DAN PERAN
MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
WEWENANG MK
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk:
1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus Sengketa Kewenangan
Lembaga
Negara
(SKLN)
yang
kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus Pembubaran Parpol.
4. Memutus Perselisihan tentang Hasil
Pemilihan Umum
KEWAJIBAN MK
Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 Jo Pasal
7A dan Pasal 7B ayat (1)
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
PERKEMBANGAN WEWENANG MK
Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Penanganan sengketa hasil perolehan suara
Pemilukada
Pengawal Konstitusi (The Guardian
of The Constitution)
Penafsir Tunggal Konstitusi
(The Final Interpreter of The
Constitution)
Pengawal Demokrasi
(The Guardian of The Democracy)
Pelindung Hak-hak Konstitusi Warga
Negara (The Protector of The
Citizen’s Constitutional Rights)
Pelindung HAM
(The Protector of The Human Rights)
FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI
Dapat disimpulkan dari berbagai teori dan
Penjelasan UU MK, yaitu :
 Menangani perkara tertentu
dibidang ketatanegaraan
 Sebagai pelaksana kekuasaan
peradilan dalam sistem
Konstitusi
 Sebagai The Guardian of
Constitution
 Sebagai penafsir Konstitusi
4
KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

Menguji Undang-undang terhadap UndangUndang Dasar

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenanganya diberikan oleh UUD

Memutus pembubaran partai politik

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum

Kewajiban memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut
UUD
5
PENGATURAN DALAM UU MK
1. Pasal 28 - 49 : Ketentuan hukum acara yang
bersifat umum
2. Pasal 50 - 60 : Pengujian Undang-undang
3. Pasal 61 - 67 : Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara
4. Pasal 68 - 73 : Pembubaran Partai Politik
5. Pasal 74 - 79 : Perselisihan Hasil Pemilu
6. Pasal 80 - 85 : Pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)
Asas-Asas Hukum Acara MK
1.
2.
3.
4.
5.
Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
Asas Independen dan Imparsial
Asas Peradilan cepat, sederhana dan murah
Asas Audi et alteram partem
Asas Hakim aktif juga pasif dalam proses
persidangan
6. Asas Ius Curia Novit
7. Asas Putusan Final
8. Asas Praduga Recthmatig
9. Asas Pembuktian bebas
10.Asas erga omnes
11.Asas Objektivitas 12. Asas sosialisasi
7