Transcript PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK

PENGANTAR DISKUSI
REGULASI PROSEDUR
ETIK
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jakarta, 13 Juli 2012
PROSEDUR ETIK
NO.
ISU STRATEGIS UU
NO.15/2011
RANCANGAN KEBIJAKAN DKPP
1.
Cakupan tugas & wewenang
DKPP:
a. DKPP berkedudukan di
ibukota negara (Pasal 109
ayat (1)).
b.Memeriksa & memutus
pengaduan dan/atau
pelanggaran kode etik
yang dilakukan Anggota
KPU, KPU Prov, KPU
Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN,
KPPS, KPPSLN, Bawaslu,
Bawaslu Prov, Panwaslu
Kab/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu
Lapangan (Pasal 109 ayat
(2)).
a. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik
menggunakan infrastruktur KPU & Bawaslu.
Hal demikian sejalan dengan ketentuan
Pasal 109 ayat (3) “Anggota DKPP terdiri dari
unsur KPU, Bawaslu & tokoh masyarakat”.
b.Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu di tingkat:
 kab/kota dibentuk Panel Majelis DKPP
sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur
KPU Prov, Bawaslu Prov & tokoh
masyarakat.
 kecamatan, desa/kelurahan & TPS
dibentuk Panel Majelis DKPP sebanyak 3
(tiga) orang terdiri dari unsur KPU
Kab/Kota, Panwaslu Kab/Kota & tokoh
masyarakat.
Panel Majelis DKPP menyampaikan hasil
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode
etik kepada Ketua DKPP.
PROSEDUR ETIK
NO ISU STRATEGIS UU
NO.15/2011
RANCANGAN KEBIJAKAN DKPP
c. Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik
dilakukan oleh KPU, persidangan
dilaksanakan di kantor Bawaslu. Sebaliknya,
dalam hal dugaan pelanggaran kode etik
dilakukan oleh Bawaslu, persidangan
dilaksanakan di kantor KPU.
d. Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik
dilakukan oleh KPU Prov, persidangan
dilaksanakan di kantor Bawaslu. Sebaliknya,
dalam hal dugaan pelanggaran kode etik
dilakukan oleh Bawaslu Prov, persidangan
dilaksanakan di kantor KPU.
e. Ketentuan huruf c juga berlaku dalam
persidangan Panel Majelis untuk dugaan
pelanggaran kode etik oleh KPU Kab/Kota
atau Panwaslu Kab/Kota.
PROSEDUR ETIK
NO
2.
ISU STRATEGIS UU
NO.15/2011
RANCANGAN KEBIJAKAN DKPP
Inkonsistensi pengaturan fungsi  Pelanggaran administratif oleh
pengawasan internal KPU &
penyelenggara Pemilu
Bawaslu:
berhimpitan dengan
a.KPU, KPU Prov atau KPU
pelanggaran kode etik
Kab/Kota mempunyai fungsi
khususnya prinsip administrasi
pengawasan internal
Pemilu yang akurat.
mengenakan sanksi
 Pelanggaran administratif oleh
administratif dan/atau
penyelenggara Pemilu yang
menonaktifkan sementara
mengganggu tahapan & telah
penyelenggara Pemilu yang
diberi sanksi adminisratif
terbukti melakukan tindakan
dan/atau dinonaktifkan
mengakibatkan terganggunya
sementara dapat diajukan
tahapan.
kepada DKPP untuk diberi
b.Bawaslu mempunyai fungsi
sanksi atas pelanggaran kode
pengawasan dan memberikan
etik.
sanksi pemberhentian pada
Bawaslu Prov.
PROSEDUR ETIK
NO.
ISU STRATEGIS UU NO.15/2011
RANCANGAN KEBIJAKAN DKPP
3.
Penegakan kode etik bagi jajaran
 Apabila dalam pemeriksaan dugaan
Sekretariat KPU & Sekretariat Bawaslu.
pelanggaran kode etik Anggota KPU,
UU membatasi wewenang DKPP
Bawaslu & jajarannya terdapat fakta
memeriksa & memutus dugaan
hukum pelanggaran kode etik oleh
pelanggaran kode etik yang dilakukan
jajaran Sekretariat KPU atau Bawaslu,
Anggota KPU, Bawaslu beserta
DKPP dapat memberi rekomendasi
jajarannya.
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Sekretariat KPU atau Bawaslu untuk
menempuh langkah penegakan kode etik
jajaran Sekretariat KPU atau Bawaslu.
4.
Sanksi pelanggaran kode etik:
Ketentuan Pasal 112 ayat (11), sanksi
pelanggaran kode etik dapat berupa
teguran tertulis, pemberhentian
sementara, atau pemberhentian
tetap.
Pasal 111 ayat (3) huruf d
menyebutkan DKPP mempunyai tugas
menyampaian putusan pada pihakpihak terkait untuk ditindaklanjuti,
antara lain, pihak yang diadukan,
kepolisian dalam hal pelanggaran
 Sanksi pada penyelenggara Pemilu atas
pelanggaran kode etik tidak hanya
terbatas sanksi teguran tertulis,
pemberhentian sementara, atau
pemberhentian tetap namun dapat
diperluas perintah untuk melakukan
perbaikan administratif dan/atau
manajemen.
PROSEDUR ETIK
Pengaduan/laporan dari
peserta Pemilu, masyarakat
pemilih, tim kampanye,
rekomendasi DPR
Hasil pengawasan internal
KPU/Bawaslu
Pengaduan/
laporan
Penyampaian
putusan kepada
KPU/Bawaslu
Verifikasi
administrasi
Rapat pleno DKPP
menetapkan
putusan
Memenuhi syarat
Tidak memenuhi
syarat
Sidang
lapangan (jika
diperlukan)
Panggilan sidang pada
pelapor/terlapor 5 hari
sebelum pelaksanaan sidang
Hadir
Tidak hadir
Penyampaian
alasan
pengaduan &
pembelaan serta
pembuktian
Panggilan
kedua 5 hari
sebelum
pelaksanaan
sidang
Tidak hadir tanpa
alasan yang dapat
diterima
DKPP membahas &
menetapkan
putusan tanpa
kehadiran terlapor
Pengawasan
internal
KPU/Bawaslu
Verifikasi &
klarifikasi
KPU/Bawaslu
Putusan
KPU/Bawaslu
Penyampaian putusan
KPU/Bawaslu kepada DKPP
Panggilan sidang pada
KPU/Bawaslu & terperiksa 5 hari
sebelum pelaksanaan sidang
Hadir
Penyampaian
putusan kepada
KPU/Bawaslu
Rapat pleno DKPP
menetapkan
putusan
Sidang lapangan
(jika diperlukan)
Penyampaian
alasan
KPU/Bawaslu,
terperiksa &
pembelaan
serta
pembuktian
Tidak hadir
Panggilan kedua 5
hari sebelum
pelaksanaan sidang
Terperiksa tidak
hadir tanpa
alasan yang dapat
diterima
DKPP membahas &
menetapkan putusan
tanpa kehadiran terperiksa
Pengaduan/l
aporan
pelanggaran
etik PPK.
PPS &
KPPS
Penyampaian
putusan kepada
KPU/Bawaslu
Verifikasi
administrasi
Memenuhi syarat
Tidak
memenuhi
syarat
Rapat pleno DKPP
menetapkan
putusan
DKPP
menetapkan
pembentukan
Panel Majelis di
tingkat
kabupaten/kota
Penyampaian
hasil
pemeriksaan
kepada Ketua
DKPP
Panggilan sidang pada
pelapor/terlapor 5 hari
sebelum pelaksanaan sidang
Hadir
Tidak hadir
Penyampaian
alasan
pengaduan &
pembelaan serta
pembuktian
Panggilan
kedua 5 hari
sebelum
pelaksanaan
sidang
Tidak hadir tanpa
alasan yang dapat
diterima
DKPP membahas &
menetapkan
putusan tanpa
kehadiran terlapor
MUATAN MATERI PROSEDUR ETIK
Bab I
Ketentuan Umum
Bab II
Bagian pertama
Bagian kedua
Tata cara pengaduan atau pelaporan
Pengadu dan Teradu
Tata cara mengajukan pengaduan atau
pelaporan
Bab III
Bagian pertama
Bagian kedua
Pemeriksaan pengaduan atau pelaporan
Pemeriksaan pendahuluan
Registrasi dan penjadwalan sidang
Bab IV
Bagian pertama
Bagian kedua
Bagian ketiga
Persidangan
Persiapan persidangan
Tata tertib persidangan
Pemeriksaan persidangan
Bab V
Rapat pleno DKPP
Bab VI
Putusan
SEKIAN
&
TERIMA KASIH
11