Transcript pp pegangan siswa

SEMESTER 1
Penyusun:Helmy Pratama
Penerbit:transcend product,surakarta
1
Standar Kompetensi
1.
Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
pancasila.
Kompetensi Dasar
1.1 Menjelaskan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara.
1.2 Menguraikan nilai – nilai Pancasila sebagai dasar Negara
dan Ideologi Negara.
1.3 Menunjukan sikap positif terhadap Pancasiladalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat.
2
Menampilkam perilaku
yang sesuai dengan
nilai-nilai pancasila
Menjelaskan pancasila
sebagai dasar negara dan
ideologi negara
Menguraikan nilai – nilai
Pancasila sebagai dasar
Negara dan Ideologi Negara
Menunjukan sikap positif
terhadap Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara
Menampilkan sikap positif
terhadap Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat
3
A.
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sebagai dasar negara berarti pancasila merupakan
norma dasar dalam penyelenggaraan negara kita.Pancasila
sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma
tertinggi dalam negara,serta sebagai sumber hukum dalam
kehidupan ketatanegaraan indonesia,maka semua
norma/aturan yang berlaku di negara kita tidak ada yang
bertentangan dengan pancasila.Pancasila sebagai dasar
negara republik indonesia digunakan sabagai dasar untuk
mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
indonesia.Hal ini berarti bahwa segala sesuatu mengenai
tata kehidupan bernegara harus didasarkan pada pancasila.
4
B.
Perumusan Pancasila
Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara indonesia
pertama kali disampaikan oleh pidato oleh Ir.Soekarno
dalam sidang BPUPKI.Pada tanggal 1 juni 1945 dalam
pidatonya,Bung Karno menyampaikan usulan dasar-dasar
yang akan dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia
merdeka.Usulan tersebut adalah:
1. Kebangsaan Indonesia(Nasionalisme)
2. Internasionalisme(perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang maha esa/ketuhanan yang
berkebudayaan.
5
Adapun usulan dari Mohammad Yamin secara lisan dan
tertulis tentang rumusan negara,sebelum Bung Karno
menyampaikan usulannya.berikut usulan dari M.Yamin:

SECARA LISAN
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

SECARA TERTULIS
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
6
Pada tanggal 22 juni 1945 panitia sembilan berhasil
menyusun sebuan piagam (piagam jakarta),yang
didalamnya terdapat rumusan pancasila sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam
bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusian yang adil dan beradap
3. Persatuan indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawarahan perwakilan
5. Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia
7

1.
2.
3.
4.
5.
Rumusan pancasila yang tedapat dalam
pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradap
Persatuan indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawarahan
perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
8
C.
Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran pancasila baik
sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif,artinya
hakikat nilai-nilai pancasila adalah bersifat
universal,sehingga dimungkinkan dapat diterapkan dalam
negara manapun juga di muka bumi.Jika ada suatu negara
lain menggunakan prinsip filsafah,bahwa negara
berkebutuhan,berkemanusiaan,berpersatuan,berkerakyatan,
dan berkeadilan sosial,maka negara tersebut pada
hakekatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai
pancasila.
9
Nilai-nilai pancasila bersifat objektif,maksdnya adalah:
1.
Rumusan dari sila-sila pancasila itu sendiri memiliki
makna yang terdalam menunjukan adanya sifat-sifat
yang umum universal dan abstrak karena merupakan
suatu nilai
2.
Inti dari nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa
dalam kehidupan bangsa indonesia baik dalam adat
kebiasaan,kebudayaan,kenegaraan maupun dalam
kehidupan keagamaan
3.
Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD
1945 sebagai pokok kaidah negara yang
mendasar,sehingga merupakan sumber dari segala
sumber hukum di indonesia.
10
Sedangkan nilai-nilai pancasila bersifat
subjektif,terkandung maksud bahwa keberadaan nilai
pancasila itu tergantung atau terletak pada bangsa indonesia
sendiri.
Karena nilai-nilai pancasila bersifat objektif dan
subjektif tersebut,maka nilai-nilainya bagi bangsa kita
menjadi landasan,dasar serta semangat bagi segala tindakan
atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun
bernegara.
11
D.
Nilai – Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
Nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap
tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara
negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada
pancasila,dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang
luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa.pancasila
mengandung nilai sebagai sumber acuan etika kehidupan berbangsa
dan
merupakan
paradigma
paradigma
pembangunan
pembangunan
artinya
Pancasila
Nasional.Sebagai
sebagai
sumber
nilai,dasr,arah dan tujuan dari proses pembangunan.
12
E.
Pentingnya Sikap Positif terhadap Pancasila
Sebagai ideologi dan dasar negara,Pancasila
mempunyai fungsi sebagai acuan bersama,baik dalam
memecahkan perbedaan serta pertentangan politik
antara golongan dan kekuatan politik yang ada.
Untuk itulah dibutuhkan pemahaman dan kesadaran
dari seluruh warga negara indonesia untuk
melaksanakan pancasila dalam segala tata kehidupan
baik bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.
13
F.
Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
 Karakteristik ideologi pancasila
Karakteristik yang dimaksud adalah ciri khas yang
dimiliki oleh pancasila sebagai ideologi Negara,yang
membedakan dengan ideologi-ideologi yang lain.
Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif
bangsa indonesia yang memiliki pancasila.
14
Adapun karakteristik tersebut adalah:
1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa
Dari sila ini sikap positif ditunjukan dengan cara menunjukan
sikap percaya dan taqwa kepada tuhan yang maha esa sesuai
dengan agama masing-masing.selain itu hidup dinegara indonesia
yang bukan negara yang menganut satu agama/teokrasi,maka kita
harus menunjukan sikap mengedepankan toleransi antar umat
beragama.
15
2.
Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Pada sila ini sikap positif dapat kita tunjukan dengan
penghargaan kepada sesama umat manusia apapun
agama,suku bangsa dan bahasanya.
16
3.
Sila Persatuan Indonesia
Dari sila ini sikap positif yang dapat kita tunjukan dengan
cara menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan
dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan
pribadi atau golongan.selain sikap positif dapat ditunjukan
dengan adanya kesanggupan dan kerelaan untuk berkorban
demi kepentingan bangsa dan Negara bila diperlukan.
17
4.
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawarahan/perwakilan
Bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan
bernegara berdasarkan sistem demokrasi.Demikrasi yang
dianut adalah demokrasi pancasila.dalam rangka
pelaksanaan demokrasi kita mementingkan akan
musyawarah.musyawarah tidak didasarkan atas
kekuasaan mayoritas maupun minoritas.Keputusan
dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri.
18
5.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sikap positif pada sila ini dapat kita tunjukan dengan
cara mengedepankan sikap hidup suka bekerja
keras,menghargai karya orang lain serta menghargai
prestasi kerja.
19
G.
Menampilkan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam
berbagai Kehidupan Masyarakat
Bagi bangsa indonesia nilai-nilai Pancasila
sebagai sumber acuan dalam menyusun etika
kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat
indonesia,maka pancasila juga sebagai
paradigma pembangunan,maksudnya sebagai
kerangka fikir,sumber nilai,orientasi
dasar,sumber asa serta arah dan tujuan dari
suatu perkembangan perubahan serta proses
dalam suatu bidang tertentu.
20
1.
Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam
Bidang Politik
Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan
politik tak bermoral tak bermartabat. Seperti misalnya
“money politic”, kesewenang – wenangan penguasa,
penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
dan golongannya dan praktek-praktek politik lain
yangbertentangan dengan nilai-nilai leluhur Pancasila
seharusnya tidak boleh hidup dan berkembang di
Indonesia. Apalagi praktek politik sudah benar – benar
berlandaskan pada nilai – nilai Pancasila, sudah barang
tentu praktek – praktek politik yang tidak bermoral dan
tidak bermartabatakan terhindarakan.
Jadi sikap positif terhadap Pancasila dalam
kehidupan politik dapat ditampilkan melalui
penyelenggaraan praktek – praktek politik yang bermoral
dan bermartabat.
21
2.
Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila di
bidang Ekonomi
Dalam praktek bidang ekonomi,pancasila menjadi
landasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan
ekonomi,pembangunan tersebut berdasarkan atas nilainilai pancasila mendasarkan pada nilai kemanusiaan
artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat
manusia,artinya praktek nyata kegiatan ekonomi yang
harus dihindari antara lain praktek
monopoli,monopsoni,persaingan bebas/tidak sehat.
adapun praktek kehidupan ekonomi yang baik
adalah mengacu pada nilai-nilai pancasila yang ada
dalam praktek nyatanya bercirikan persaingan yang
jujur,berkeadilan,mendorong perkembangan etos kerja.
22
3.
4.
Penampilan sikap positif terhadap Pancasila dibidang
Hukum
Pancasila sebagai paradigma pembangunan
hukum,maka setiap perumusan peraturan perundangundangan nasional harus memperhatikan dan menampung
aspirasi rakyat sebagai cerminan nilai-nilai
kemanusian,kerakyatan dan keadilan.dalam pembaharuan
hukum pancasila sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan
sebagai peraturan yang paling mendasar di Negara kesatuan
RI.
Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam
Bidang Sosial Budaya
Dalam etika kehidupan berbangsa harus tetap
memperhatikan pada rasa kemanusiaan yang mendalam
dengan menampilkan kembali sikap jujur,saling peduli, saling
memahami,menghargai,mencintai,menolong sesama.
23
H.
Disamping itu perli dikembangkan budaya keteladanan
utamanya perilaku dari para pemimpin baik pemimpin
formal maupun pemimpin informal dalam masyarakat.
Usaha Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara
Pancasila
Mempertahankan Pancasila berarti mengusahakan agar
sila- sila dalam Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam
kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Terhadap
beberapa upaya untuk mempertahankan nilai – nilai leluhur
Pancasila, antara lain :
1. Melaksanakan sila – sila Pancasila dalam kehidupan
bernegara / kegiatan kenegaraan.
2. Melaksanakan sila – sila Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat.
24
3.
4.
Melaksanakan sila-sila pancasila melalui jalur
pendidikan formal (kehidupan sehari - hari di sekolah),
jalur pendidikan nonformal dan jalur media masa
Memasukkan sila-sila pancasila dalam kurikulum
pendidikan
Dalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan
pancasila. Perlu dicamkan kepada anak didik pentingnya
pancasila sebagai idiologi Negara dan dasar Negara.
25
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda
silang pada huruf a,b,c,d!
1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa
indonesia,hal ini berarti pancasila merupakan...
a. Dasar Negara
b. Paradigma pembangunan
c. Ideologi negara
d. Falsafah negara
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila
kedua,ketiga,keempat,serta kelima.hal ini berarti kelima sila merupakan satu
kesatuan yang bulat dan utuh adalah pendapat dari...
a. Muhammad hatta
b. Mr.muhammad yamin
c. Ir.soekarno
d. Mr.soepomo
26
3. Nilai-nilai pancasila pada hakekatnya kebenaran tidak hanya diakui oleh
bangsa indonesia saja melainkan juga diakui oleh bangsa lain.hal ini
menunjukan nilai pancasila bersifat...
a. Universal
b. Fleksibel
c. Dinamis
d. Idealis
4. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi,golongan
dan sosial,sedangkan liberalisme mengangunkan kepentingan...
a. Golongan minoritas
b. Sosial kemasyarakatan
c. Individu
d. Negara dan bangsa
27
5.
Kesadaran akan adanya hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan
martabat orang lain merupakan wujud nilai pancasila pada sila...
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
6. Berikut Sikap positif,kecuali:
a. Sikap yang baik dalam menghadapi sesuatu
b. Sikap menjujung kebenaran
c. Sikap kritis dalam menelaah sesuatu
d. Sikap terburu-buru dalam pengambilan masalah
28
7.
Contoh perilaku demokrasi dilingkungan sekolah oleh peserta didik yang
berdasarkan pancasila yaitu...
a. Pemilihan wali kelas
b. Pemilihan kepala sekolah
c. Pemilihan ketua kelas
d. Pemilihan siswa teladan
8. Setiap warga negara harus menunjukan sikap positif terhadap pancasila
yang berarti...
a. Mempelajari materi pancasila
b. Mengamalkan nilai-nilai pancasila
c. Menghafalkan rumusan pancasila
d. Merubah isi pancasila
29
9. Praktek “money politik” merupakan bentuk penyelewengan terhadap
penerapan nilai-nilai pancasila dalam bidang...
a. Ekonomi
b. Politik
c. Sosial budaya
d. Hukum
10. Nilai-nilai keadilan didalam pancasila memiliki makna...
a. Sama rata sama rasa
b. Yang lemah selalu ditolong
c. Kekeluargaan dan gotong royong
d. Yang kuat memberi donor
30
1.
2.
3.
4.
5.
Jelaskan pentingnya ideologi pancasila bagi kehidupan
masyarakat!
Jelaskan menurut pendapat anda bahwa nilai-nilai pancasila
itu bersifat universal!
Mengapa menghargai kemajemukan bangsa itu penting?
Mengapa nilai-nilai pancasila dikatakan sudah ada sebelum
berdirinya negara republik indonesia?
Berilah 3 contoh kegiatan nyata disekolah sebagai wujud
upaya menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai
pancasila!
31
Standar Kompetensi
2.
Memahami berbagai konstitusi yang pernah berlaku di
Indonesia.
Kompetensi Dasar
2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di
Indonesia.
2.2 Menganalisa penyimpangan – penyimpangan terhadap
konstitusi yang berlaku di Indonesia.
2.3 Menunjukan hasil – hasil amandemen UUD 1945
2.4 Menampilkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil
amandemen.
32
Memahami berbagai
konstitusi yang
pernah berlakudi
Indonesia
Menjelaskan bagian
konstitusi yang pernah
berlaku di Indonesia
Menganalisa
penyimpangan –
penyimpangan terhadap
konstitusi yang berlaku
di Indonesia
Menunjukan hasil – hasil
amandemen UUD 1945
Menampilkan sikap
positif terhadap UUD
1945 hasil amandemen
33
A.
Pengertian, Fungsi, dan Isi Muatan Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis
“CONSITUERE” artinya membentuk atau menetapkan.
Konstitusi dalam bahasa Belanda “GRONDWET”
GRON artinya dasar, WET artinya Undang-undang.
Konstitusi dalam bahasa inggris “CONSTITUTION”
artinya konstitusi ( Undang – undang Dasar )
 Menurut James Bryce Konstitusi adalah sebagai
kerangka Negara yang di organisasikan melalui
hukum.
34



Menurut CF STRONG konstitusi adalah sekumpulan
asas – asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan hak
– hak dar yang diperintah, hubungan antara pemerintah
dengan yang diperintah
Menurut L.J A Peeldoorn, konstitusi dibedakan dalam
dua pengertian, yaitu konstitusi sebagai grandwet
(undang-undang dasar). Konstitusi sebagai UUD adalah
bagian tertulis dari suatu konstitusi. Konstitusi memuat
peraturan tertulis dan tidak tertulis.
Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok
yaitu:
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan
warga negara.
35
Ditetapkan susunan kenegaraan suatu Negara yang
bersifat Fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang bersifat Fondamental.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas konstitusi
dapat disimpulkan :
1.
Konstitusi adalah aturan pokok Fondamental
mengenai sendi – sendi pembentukan dan
penyelenggaraan Negara.
2.
Konstitusi adalah undang – undang yang menjadi
dasar semua peraturan hukum baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur yang mengikat
pemerintah Negara diselenggarakan dalam
masyarakat.
2.
36
2.
Fungsi Konstitusi
a. Dasar untuk mengawasi kekuasaan pemerintah
b. Membatasi peraturan pemerintah secara efektif.
c. Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara.
d. Menentukan lembaga Negara bekerjasama dengan
lembaga Negara yang lain.
e. Menentukan hubungan diantara lembaga negara.
f. Menentukan pembagian kekuasaan dalam Negara.
g. Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan
sewenang-wenang dari penguasanya.
h. Menjadi landasan struktural penyelenggaraan
pemerintahan.
i. Mengawasi semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam Negara.
37
3.
Substansi Konstitusi Negara
Masing-masing negara mempunyai konstitusi yang
berbeda-beda sebab konstitusi disusun berdasarkan
sejarah, budaya, idiologi, tujuan negara masing-masing
konstitusi secara umum memuat hal-hal yang sangat
pokok bagi kehidupan suatu bangsa. Konstitusi
merupakan landasan hukum yang sah sebagai dasar
penyelenggaraan Negara. Dalam konstitusi diataur
masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan Negara
baik idiologi Negara, tujuan Negara,dasar Negara, sistem
pemerintahan Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang
penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan
Negara.
38
B.
Pada hakekatnya suatu konstitusi berisi 3 hal utama,
yaitu :
1.
Adanya jaminan HAM bagi warga Negara
2.
Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara
yang bersifat Fondamental.
3.
Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang bersifat Fondamental.
Konstitusi yang Berlaku di Indonesia
a. Periode I berlaku UUD 1945
b. Periode II berlaku KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT
c. Periode III berlaku UUDS 1950
d. Periode IV berlaku UUD 1945
e. Periode V berlaku UUD 1945 amandemen
39
PERIODE I berlaku UUD 1945 tanggal 18Agustus 1945
tanggal 27 Desember 1949
 Bentuk negara = Negara Kesatuan
 Bentuk Pemerintahan = Republik
 Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial
 Mulai tanggal 14 November 1945 – tanggal 27 Desember
1949
Bentuk Negara = Negara Kesatuan
Bentuk Pemerintahan = Kabinet Parlementer
 Sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea
2. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab 37 pasal 4
pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
3. Penutup terdiri atas penjelasan umum
 Tanggal 21 juli 1947belanda menyerang Indonesia
(Agresi Militer I)
40
Tanggal 19 desember 1948 Belanda menyerang Indonesia
( Agresi Militer II )
Untuk mengakhiri perang diadakan KMB di Deen Hag
Belanda. Hasil keputusan KMB Belanda mau mengakui
kemerdekaan Indonesia harus berbentuk serikat mulai
tanggal 27 Desember 1949 Indonesia bentuk Negaranya
serikat.
PERIODE II berlaku konstitusi RIS tanggal 27 Desember
1949 – tanggal 17 Agustus 1950
 Bentuk Negara = Negara serikat / Federasi
 Bentuk Pemerintahan = Republik
 Bentuk Kabinet = Kabinet Parlementer

41

Sistematika Konstitusi RIS adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea
2. Batang tubuh terdiri atas 6 bab 197 pasal
3. Tidak ada penjelasan
Indonesia berbrntuk serikat mengakibatkan perpecahan
bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia semakin
lemah. Keluar Undang-undang No.7 tahun 1950
menetapkan UUD 1950 mulai berlaku.
42
PERIODE III berlaku UUDS 1950 tanggal 17 Agustus
1950-tanggal 5 juli 1959
 Bentuk Negara = Negara Kesatuan
 Bentuk Pemerintahan = Republik
 Bentuk Kabinet = Kabinet Parlementer
 Sistematika UUDS 1950 adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea
2. Batang tubuh terdiri atas 6 bab 146 pasal
3. Tidak ada penjelasan
Badan konstitusi tidak berhasil menyusun UUD 1950.
dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 isinya :
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
43
PERIODE IV berlaku UUD 1945 tanggal 5 juli 1959 – tahun
2000
1. Pemerintahan orde lama berlaku UUD 1945
 Bentuk Negara = Negara Kesatuan
 Bentuk Pemerintahan = Republik
 Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial
2. Pemerintah orde baru berlaku UUD 1945
 Bentuk Negara = Negara Kesatuan
 Bentuk Pemerintahan = Republik
 Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial
Tahun 1998 muncul Gerakan Reformasi adalah gerakan
menuju penataan kembaliketatanegaraan sesuai dengan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. adanya reformasi
Orde Baru berakhir tahun 1998.
44
PERIODE V berlaku UUD 1945 Amandemen tahun 2000sekarang.
 Pemerintahan reformasi berlaku UUD 1945 amandemen
Amandemen UUD 1945 dilakukan selama 4 kali :
1. Amandemen I dilakukan pada tanggal 19 Oktober
1999
2. Amandemen II dilakukan pada tanggal 18 Agustus
2000
3. Amandemen III dilakukan pada tanggal 9 November
2001
4. Amandemen IV dilakukan pada tanggal 10 Agustus
2002
 Perubahan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali
berdasarkan pasal 2 aturan tambahan.
45
C.
Penyimpangan – penyimpangan terhadap Konstitusi
yang pernah berlaku di Indonesia
1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal
kemerdekaan
a. Keluarnya maklumat wakil/presiden no x tanggal 16
Oktober 1945 isinya memberi kekuasaan dan
wewenang legislative kepada KNIP (Komite Nasional
Indonesia Pusat) untuk ikut serta menetapkan GBHN
sebelum terbentuknya MPR,DPR,DPA.
Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pada aturan 4
yang berbunyi “sebelum MPR,DPR,DPA terbentuk
segala kekuasaan dilaksanakan oleh presiden dengan
bantuan pemerintah komite nasional.
46
Keluar maklumat pemerintah tanggal 14 November
1945 yang merubah sistem pemerintahan Presidensial
menjadi pemerintahan parlementer.
Penyimpangan waktu berlakunya konstitusi RIS (tanggal
27 Desember 1949-tanggal 17 Agustus 1950)
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi
Negara Federasi ( Negara Serikat )
b. Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan
presiden dan DPR dilaksanakan oleh DPR dan senat
Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde
Lama
a. Pembentukan Lembaga Negara yang setingkat bahkan
lebih tinggi dari presiden contoh MPRS, DPR, DPAS,
MA. Anggota-anggotanya ditunjuk oleh Presiden.
b.
2.
3.
47
b.
c.
d.
e.
DPR dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No 1
tahun 1959. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan
Presiden No 2 tahun 1959.
Ketua DPAS dipegang oleh Presiden
Pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu
Lembaga – lembaga Negara harus berasas
NASAKOM (Nasionalisme Agama Komunis).
Ketetapan MPRS no 1/MPRS/1960 menetapkan
pidato Presiden tanggal 17 agustus 1950 yang
berjudul penemuan kembali Revolusi kita ditetapkan
sebagai GBHN yang bersifat tetap. Hal ini tidak
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
48
4.
Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde
Baru
a. UUD 1945 ditafsirkan sesuai keinginan penguasa yang
menguntungkan penguasa.
b. MPR tidak akan mengubah UUD 1945. jika mengubah
UUD 1945 harus minta persetujuan seluruh rakyat
Indonesia. Melalui referendum hal ini bertentangan
dengan UUUD 1945 Pasal 37.
c. Adanya pemusatan kekuasaan menuju pada
pemerintahan yang absolute dan otoriter.
d. MPR,DPR selalu menyetujui kehendak pemerintah
e. Munculnya praktek KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme)
diberbagai aspek kehidupan
49
Hutang luar negeri terus bertambah
Beberapa penyimpangan tersebut diatas yang
menyebabkan bangsa Indonesia dapat menikmati
hidup adil makmur secara merata.
Adanaya Peluang untuk Melakukan Perubahan atau
Amandemen
Konstitusi / UUD merupakan aturan dasar atau prinsipprinsip bernegara yang memuat cita-cita yang hendak
dicapai, sehingga konstitusi memiliki jangkauan berlaku
tanpa batas. Di pihak lain, dinamika perkembangan zaman
memungkinkan sebuah konstitusi dirumuskan sngat umum
sehingga memungkinkan penyesuaian diri dengan
perkembangan masyarakat. Selain itu, agar membuka
peluang bagi adanya amandemen terhadap konstitusi/UUD.
f.
D.
50
Amandementerhadap UUD 1945 dilakukan untuk merevisi,
memperbaiki, memperjelas, menambah atau mengurangi
bagian – bagian yang dianggap tidak sesuai dengan
perkembangan zaman.
E. Tujuan Dilaksanakan Amandemen UUD 1945
a. Untuk menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan
perkembangan zaman.
b. Mereformasi lembaga negara yang memiliki kekuasaan
besar.
c. Menghapus lembaga negara yang tidakberfungsi secara
maksimal.
d. Mengganti sistem pemeliharaan Nasional.
e. Menambah lembaga yang baru yang sesuai tuntutan
demokrasi
51
F.
Proses Amandemen atau perubahan UUD 1945
PERUBAHAN uud 1945 yang dilakukan MPR
dilaksanakan 4 kali, yaitu:
1. Perubahan pertama yang ditetapkan dalam sidang umum
MPR 1999 mencakup 9 pasal ditetapkan pada tanggal 19
oktober 1999
2. Perubahan kedua yang dilaksanakan dalam sidang
tahunan MPR 2000 menyangkut 7 bab yang masing –
masing mencakup hal-hal yang sangat mendasr,
ditetapkan tanggal 18 agustus 2000.
3. Perubahan ketiga dalam sidang tahunan 2011 yang
mencakup 11 pasal dan 2 bab menyangkut hal-hal yang
sangat strategis, seperti pemilihan presiden,pembentukan
MK, komisi yudisial, DPD dan pemilihan umum
ditetapkan tanggal 9 november 2001.
52
Perubahan keempat dalam sidang tahunan MPR 2002
yang menyangkut 12 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan
2 pasal aturan tambahan serta dihapusnya lembaga DPA.
Ditetapkan tanggal 10 agustus 2002.
Perubahan konstitusi di Indonesia tidak dapat disebut
sebagai perubahan model Eropa kontinental maupun
model Amerika Serikat, tetapi dituangkan dalam bentuk
hukum tertentu.
Hasil – hasil Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1945 sesungguhnya merupakan
suatu kemutlakan jika bangsa Indonesia menginginkan
adanya reformasi diberbagai bidang untuk mewujudkan
negara yang demokratis sekaligus makmur. Dasar
perubahan UUD 1945 adalah :
4.
G.
53
Dasar politis: mempelajari, menelaah dan
mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh –
sungguh hal – hal yang bersifat mendasar yang dihadapi
rakyat bangsa dan negara
2. Dasar yuridis: menggunakan kewenangan berdasarkan
pasal 37 UUD 1945
Adapun pasal-pasal perubahan / amandemen UUD 1945
adalah sebagai berikut :
1. Amandemen I
Pasal 5,pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2 dan
3,pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20
ayat 1,2,3,4, pasal 21.
1.
54
2.
Amandemen II
Pasal 18 ayat 1,2,3,4,5,6,7, pasal 18A ayat 1,2,pasal 18B
ayat 1,2, pasal 19 ayat 1,2,3, pasal 20 ayat 5, pasal 20A
ayat 1,2,3,4, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26
ayat 2,3, pasal 27 ayat 3, pasal 28A, pasal 28B ayat 1,2,
pasal 28C ayat 1,2, pasal 28D ayat 1,2,3,4, pasal 28E
ayat 1,2,3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1,2, pasal 28H ayat
1,2,3,4, pasal 28I ayat 1,2,3,4,5, pasal 28J ayat 1,2, pasal
30 ayat 1,2,3,4,5, pasal 36A, pasal 36B dan pasal 36C.
55
3.
4.
Amandemen III
Pasal 1 ayat 2,3, pasal 3 ayat 1,2,3, pasal 6 ayat 1,2,
pasal 6A ayat 1,2,3,4,5, pasal 7A, pasal 7B ayat
1,2,3,4,5,6,7, pasal 7C, pasal 8 ayat 1,2, pasal 11 ayat
2,3,4, pasal 22C ayat 1,2,3,4, pasal 22D ayat 1,2,3,4,
pasal 22E ayat 1,2,3,4,5,6, pasal 23 ayat 1,2,3, pasal
23A, pasal 23C, pasal 23E ayat 1,2, pasal 23F ayat
1,2,pasal24 ayat 1,2, pasal 24A ayat 1,2,3,4,5, pasal 24B
ayat 1,2,3,4, pasal 24C ayat 1,2,3,4,5,6
Amandemen IV
Pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11
ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3,
pasal 31 ayat 1,2,3,4,5, pasal 32 ayat 1,2, pasal 33 ayat 4,
5, pasal 34 ayat 1,2,3,4,5, aturan peralihan pasal I,II,III
aturan tambahan pasal I,II.
56
H.
Arti Penting UUD 1945 bagi Kehidupan Bangsa
Indonesia
Perubahan UUD 1945 memiliki arti penting bagi
kehidupan bangsa Indonesia antara lain menghilangkan
pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945
merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti,
dikaji mendalam kebenarannya seperti doktrin yang
diterapkan pada masa orde baru. Perubahan UUD 1945
memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk
membangun dirinya/ melaksanakan pembangunan yang
sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat Indonesia.
Perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi dan
menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang disentralistik
dan otoriter. Dengan adanya amandemen UUD 1945 masa
jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi,
sistem pemerintah menggunakan asa desentralisasi demi
terwujudnya tujuan otonomi daerah.
57
I.
Perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik
kearah keterbukaan. Perubahan UUD 1945 mendorong para
cendikiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih
proaktif dan kreatif mengkritis pemerintah.
Pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap sistem
pemerintahan demokrasi
Dengan amandemen UUD 1945 memberi landasan
yang tegas dan jelas tentang penyelenggaraan Negara.
Sehingga akan memudahkan bagi para penyelenggara
negara dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan
berbangsa danbernegara. Amandemen UUD 1945
mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara hukum
yang demokratis dalam menciptakan pemerintah yang
bersih dan berwibawa guna mewujudkan tujuan nasional.
58
J.
Pengaruh Amandemen UUD 1945 hasil Amandemen
UUD 1945 mengatur lebih banyak tentang jaminan hak
asasi manusia (lihat pasal 28 A sampai J). Dengan banyak
diatur tentang hak-hak warga negara, akan menjamin
perlindungan hak asasi manusia.
K.
Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil
amandemen
Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil
amandemen berarti menunjukan perilaku atau
perbuatan yang baik terhadap pelaksanaan UUD 1945
hasil amandemen. Adapun sikap positif yang bisa
dilakukan oleh setiap warga Negara terhadap UUD
1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut:
1. Berusahan memahami dengan sebaik-baiknya isi
UUD 1945 hasil amandemen
59
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa
dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan
reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur
dalam UUD 1945 sebelum amandemen.
Bersikap taat patuh dan menjunjung tinggi hukum, tidak
main hakim sendiri ketika terjadi suatu masalah.
Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan
pribadi atau kelemopok.
Demokratis yakni selalu menghormati hak dan
kewajiban.
Tertib yakni selalu menghormati hak dan kewajiban.
Berkomitmen yakni menghargai perjanjian yang dibuat.
Berorientasi kedepan.
60
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda
silang pada huruf a,b,c,d!
1. Arti konstitusi dalam kamus inggris indonesia adalah...
a. Undang – undang dasar
b. Hukum dasar
c. Hukum tertulis
d. Ideologi
2. Fungsi konstitusi bagi suatu negara adalah...
a. Berperan dalam kemajuan bangsa
b. Mempunyai kedudukan yang tinggi
c. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
d. Sebagai sumber hukum yang berlaku dalam negara
61
3. Dalam sistem presidensil,presidensil selain sebagai kepala negara juga
sebagai...
a. Wakil rakyat
b. Kepala pemerintahan
c. Pimpinan negara
d. Pimpinan rakyat
4. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya konstitusi RIS
adalah...
a. Presidensil
b. Perdana menteri
c. Parlementer
d. Kerajaan
62
5. Menurut ketentuan UUD 1945,lembaga yang berwenang melakukan
amandemen terhadap UUD 1945...
a. DPR
b. MPR
c. DPD
d. Mahkamah konstitusi
6. Amandemen UUD 1945 di indonesia telah dilakukan sebanyak ..... Kali.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
63
7. Dalam presidensil menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada....
a. Wakil presiden
b. DPR
c. Perdana menteri
d. Presiden
8. Setelah penguasa orde baru berakhir perubahan UUD 1945 mulai dilakukan
amandemen UUD 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun...
a. Tahun 2002
b. Tahun 2001
c. Tahun 1999
d. Tahun 2000
64
9. Sikap positif terhadap pelaksanaan kebudayaan nasional dapat ditunjukan
melalui perilaku yang lebih baik berikut ini...
a. Menolak segala bentuk kebudayaan asing
b. Ikut serta melestarikan kebudayaan daerah
c. Memprakarsai masuknya dari budaya lain
d. Meninggalkan budaya daerah yang tidak modern
10.Arti penting perubahan UUD 1945 bagi masyarakat indonesia adalah...
a. Mendorong kreatifitas daerah untuk membuat UUD sendiri
b. Mereformasi kehidupan masyarakat agar lebih maju
c. Menghidupkan perkembangan politik kearah keterbukaan
d. Menjamin kebebasan disegala bidang kehidupan
65
1.
2.
3.
4.
5.
Jelaskan pengertian konstitusi!
Jelaskan pengertian sistem pemerintahan presidensil!
Jelaskan secara singkat proses amandemen atau
perubahan terhadap UUD 1945!
Sebutkan dasar-dasar perubahan terhadap UUD 1945!
Jelaskan hal-hal penting yang harus dilakukan dala
mengamandemen UUD 1945!
66
Standar Kompetensi
3.
Menampilkan ketaatan terhadap peraturan Perundang –
undangan Nasional.
Kompetensi Dasar
3.1 Mengidentifikasi tata urutan perundang – undangan
Nasional.
3.2 Mendiskripsikan proses pembuatan peraturan Perundang –
undangan.
3.3 Menaati peraturan Perundang – undangan Nasional.
3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.
3.5 Mendiskripsikan pengertian Anti Korupsi dan Instrumen
(hukum dan kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia.
67
Menampilkan ketaatan
terhadap perundangundangan nasional
Mengidentifikasi tata
urutan perundangundangan nasional
Mendeskripsikan proses
pembuatan peraturan
perundang-undangan
Menaati peraturan
perundang-undangan
nasional
Mengidentifikasi kasus
korupsi dan upaya
pemberantasan korupsi di
Indonesia
Mendiskripsikan pengertian
anti korupsi dan instrumen
(hukum dan kelembagaan)
anti korupsi di Indonesia
68
A.
Pengertian Perundang-Undangan Nasional
Menurut undang-undang no 10 tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan pada bab 1
pasal 1, dijelaskan peraturan perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Lembaga pembuat undang- undang itu diakui oleh
konstitusi.
Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah:
a. MPR membuat UUD
b. DPR (bersama presiden) membuat undang-undang
c. Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (
PERPU). Peraturan pemerintah, peraturan Presiden
d. DPRD Provinsi dan Gubernur membuat peraturan daerah
provinsi
69
DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota membuat
peraturan daerah kabupaten / Kota
f. Badan perwakilan desa membuat peraturan desa
UUD 1945 merupakan hukum tertulis Negara Republik
Indonesia dan berfungsi sebagai hukum tertinggi. Jadi isi
dari peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya
harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD
1945.
Fungsi peraturan Perundang-undangan
a. Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman masyarakat.
b. Memberikan perlindungan dan penghormatan bagi hakhak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk indonesia secara proporsional
c. Memberikan cerminan sifat dan watak bangsa Indonesia
yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga
prinsip negara kesatuan republik Indonesia.
e.
B.
70
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Mendorong kita dalam melakukan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
Memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia,
termasuk memperhatikan keragaman penduduk, agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya
khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif
dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
bernegara.
Menciptakan rasa keadilan proporsional bagi seriap
warga negara tanpa terkecuali.
Mencegah timbulnya sifat yang cenderung membedakan
latar belakang seperti, agama, suku, ras, golongan atau
status sosial.
Menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui
jaminan adanya kepastian hukum.
Menciptakan keseimbangan, keserasian dan keselarasan
antara kepentingan individu dan masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan negara.
71
C.
Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang –
undangan Nasional
Tata urutan dalam peraturan perundang-undangan
nasional sangatlah penting dan harus jelas, sebab peraturan
yang lebih tinggi akan dijabarkan oleh peraturan yang lebih
rendah. Lahirnya UU RI no 10 tahun 2004 tidak terlepasdari
tuntutan reformasi di bidang hukum. Jenis dan hierarki
peraturan perundang – undangan menurut UU no 10 tahun
2004 pasal 7 ayat 1 adalah sebagai berikut :
a. UUD NKRI Tahun 1945
b. UU / PERPU
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah
72
D.
Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Perundangundangan di Negara Indonesia
Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk
harus berdasarkan 3 hal yaitu :
a. Landasan Filosofis
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum
sebagai diamanatkan oleh pancasila.
b. Landasan Sosiologis
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus
sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.
73
Landasan Yuridis
Menurut lembaga administrasi negara, landasan yuridis
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
memuat keharusan :
1. Ada kewenangan dari pembuat peraturan perundangundanga.
2. Ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan
peraturan perundang-undangan
3. Mengikuti cara-cara 1 prosedur tertentu
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Proses Penyusunan / Pembuatan Undang – undang
a. Proses Pengajuan RUU
RU dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR atau
diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh
DPD kepada DPR.
c.
E.
74
b.
Persiden mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas
dalam persidangan pada masa sidang DPR. DPR
mempunyai hak amandemen terhadap RUU yang
dimajukan presiden, yaitu hak DPR untuk merubah baik
menambah maupun mengurangi RUU sehingga menjadi
UU DPR memiliki hak inisiatif yaitu hak DPR
mengajukan RUU untuk diproses dan dibahas pada masa
persidangan DPR secara demokrasi hingga akhirnya
RUU ditetapkan menjadi UU dan meminta persetujuan
kepada Presiden untuk disahkan.
Proses pembuatan RUU dalam masa sidang DPR
Adapun proses pembahasan RUU dalam persidangan di
DPR antara lain :
1. RUU diusulkan / diajukan diterima oleh DPR
2. DPR mengagendakan jadwal kapan pelaksanaan rapat
pembahasan RUU dalam masa persidangan DPR.
75
3.
Setelah ditetapkan jadwal persidangan maka ada
beberapa tahapan antara lain :
a. Tahap pertama : DPR meneyelenggarakan sidang
pleno membahas RUU
b. Tahap kedua: pembahasan RUU oleh komisi dan
fraksi-fraksi di DPR.
c. Tahap ketiga : hearing yaitu DPR menerima
aspirasi pendapat dan saran dari masyarakat, para
pakar dan ahlinya demi kesempurnaan perbaikan.
d. Tahap keempat : sidang pleno pengambilan
keputusan untuk menetapkan RUU menjadi UU.
Jika RUU tidak mendapat persetujuan baik oleh DPR
maupun Presiden maka RUU tersebut tidak dapat
digunakan menjadi UU dan tidak boleh dimajukan
lagi dalam persidangan DPR masa itu.
76
Proses penetapan RUU menjadi UU
Pada tahap keempat tersebut diatas RUU diproses untuk
ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat
pleno DPR untukmaksud itu.
d. Pengesahan dan pemberlakuan UU
Setelah RUU ditetapkan menjadi UU oleh DPR undang –
undang tersebut disahkan oleh Presiden.
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perundang –
undangan dibuat pada dasarnya untuk kepentingan
masyarakat.
c.

77
F.
Kewajiban Warga Negara terhadap Hukum dan
Peraturan Perundang – undngan
Suatu kehidupan bersama harus diatur oleh peraturan
yang berlaku untuk semuanya dan berlaku mengikat
semuanya. Tujuannya supaya tidak ada pihak yang
dirugikan. Aturan – aturan tersebut kita taati bersama –
sama dengan harapan agar tata kehidupan masyarakat
menjadi harmonis teratur rukun dan baik. Dengan aturan
itulah susunan kehidupan menjadi tentram. Peraturan
perundang – undangan dianggap baik apabila mempunyai
empat tepat yaitu :
a. Peraturan atau kebijakan yang tepat
Peraturan atau kebijakan yang memuat hal – hal pokok
kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
b. Tepat pelaksanaanya
Pelaksanaan peraturan atau kebijakan itu sesuai dengan
proporsinya atau sesuai bidangnya.
78
Tepat target
Ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
d. Tepat lingkungan
Ada kesesuaian antar ruang lingkup peraturan dengan
kebijakan itu sendiri.
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan
Melakukan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan
berbangsa dan bernegara sehari – hari sesuai dengan
ketentuan norma, kaida atau peraturan yang berlaku
merupakan sikap patuh. Sikap patuh merupakan sikap
terpuji, sikap yang baik, sikap yang dapat membina
kerukunan dan ketertiban serta dapat meningkatkan
kedisiplinan.
Kepatuhan warga negara terhadap perundang – undangan
nasional dapat ditunjukan dengan sikap antara lain :
1. Membiasakan tertib berlalul lintas dalamrangka
melaksanakan UU lalu lintas.
c.
G.
79
Membayar PBB sesuai jumlah dan waktu yang
ditentukan dalam rangka melaksanakan UU perpajakan.
3. Menggunakan hak pilih dalam pemilu dalam rangka
melaksanakan UU pemilu.
4. Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan
UU sistem pendidikan nasional.
5. Tidak membuat kerusuhan dan teror dalam rangka
melaksanakan UU anti terorisme.
Kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang –
undangan dapat dilakukan dalam lingkungan :
a. Keluarga
Misalnya : - menaati peraturan keluarga
- Menjaga keamanan lingkungan keluarga
- Saling menyayangi sesama anggota
keluarga
2.
80
b.
c.
d.
Sekolah
Misalnya : - menaati tata tertib sekolah
- Menghormati guru
- menjaga keberhasilan lingkungan kelas
Masyarakat
Misalnya : - tidak berbuat kekacauan dilingkungan
masyarakat
- Menghormati hak – hak orang lain
- mematuhi norma-norma yang berlaku
Bangsa dan Negara
Misalnya: - disiplin membayar pajak
- Menjaga kelestarian alam
- menjaga benda – benda milik negara
81
H.
Pengertian Korupsi
Istilah korupsi adalah sering kita dengar, lalu apakah
pengertian korupsi itu? Ada beberapa pengertian korupsi
diantaranya :
a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi artinya
penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara
(perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi / orang lain.
b. Menurut UU No 20 tahun 2001 pasal 2 (1)
Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri /
orang lian/ suatu korporasi ( sekumpulan orang dan atau
kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum ).
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan terdapat berbagai
modus korupsi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
82
a.
b.
c.
Korupsi transaktif
Dapat ditandai adanya kesepakatan timbal balik antara
yang memberi dan yang menerima demi keuntungan
bersama dan keduabelah pihak sama – sama aktif
menjalankan perbuatan itu.
Korupsi investif
Adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang
atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan
keuangan tertentu bagi pemberi selain keuntungan yang
diharapkan akan diperoleh dimasa datang.
Korupsi nopotistik
Berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau
mereka yang mempunyai kedekatan hubungan dalam
rangka menduduki jabatan publik.
83
d.
e.
f.
Korupsi autogenetik
Adalah korupsi yang dilakukan individu karena
memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan
dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu
yang hanya diketahui seorang diri.
Korupsi eksroktif
Menyatakan bentu – bentuk koersi ( paksaan ) tertentu
dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna
mencegah kerugian yang mengancam dirinya,
kepentingannya, kelompoknya atau hal – hal berharga
miliknya.
Korupsi suportif
Adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan
suasana yang kondusif untuk melindungi atau
mempertahankan kelangsungan tindak korupsi yang
berada dibawahnya agar tidak mengganggu korupsi
yang dilakukannya.
84
I.
Kasus – kasus Korupsi yang Terjadi di Masyarakat
Tindak pidana KKN, khususnya korupsi makin marak
di Negara Indonesia. Bahkan negara Indonesia dianggap
sebagai negara yang paling banyak terjadi kasus korupsi. Di
bawah ini merupakan contoh – contoh kasus korupsi dan
dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu :
a) Kasus korupsi penyelewengan dana reboisasi hutan
b) Kasus penyimpangan dana pemilu yang dilakukan
pejabat KPU
c) Kasus korupsi pembobolan Bank Indonesia
d) Kasus korupsi PT JAMSOSTEK
e) Kasus korupsi bulog, dsb.
85
J.
Akibat Korupsi bagi Kehidupan Masyarakat
Tindak pidana KKN di Indonesia sudah meluas
dalam masyarakat. Perkembangannya terus
meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah
khusus yang terjadi maupun segi kualitas tindak
pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta
lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.
Adapun akibat – akibat yang terjadi bila para
pemimpin Negara banyak melakukan korupsi adalah :
a) Menjadikan negara miskin
b) Menjadikan negara memiliki banyak hutang luar
negeri
c) Menimbulkan ketidak adilan dalam hal pendapatan
dan kekayaan
d) Menimbulkan ketidakpercayaaan rakyat terhadap
pemimpin negara
86
Menciptakan rasa frustasi, kekesalan, kemarahan dan
dendam pada kalangan rakyat yang tidak memperoleh
pendapatan yang adil
f) Menciptakan aksi menentangan, permusuhan, kerusuhan,
dan tindak perusakan terhadap fasilitas negara
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
Pemberantasan Korupsi
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan
menyelewengkan / menyalahgunakan uang negara untuk
kepentingan pribadi atau orang lain. Adapun yang dimaksud
dengan mengidentifikasi upaya pemebrantasan korupsi
adalah menentukan berbagai usaha untuk memecahkan
persoalan / mencari jalan keluar guna memberantas tindak
pidana korupsi.
Contoh – contoh upaya pemberantasan korupsi adalah :
a. Peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
e)
K.
87
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Peningkatan kualitas moral bangsa melalui pendidikan
moral, budi pekerti dan penanaman nilai – nilai
pancasila.
Peningkatan kesejahteraan pegawai pejabat negara
Meningkatkan kinerja para penegak hukum di
lingkungan peradilan
Meningkatkan pengawasan penggunaan
anggaran/keuangan diberbagai departemen
Membentuk KPK
Warga masyarakat turut mengawasi jalannya
pembangunan.
88
L.
Pengertian Anti Korupsi di Indonesia
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas
dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus
meningkat dari tahun ke tahuun, baik dari jumlah kasus
yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara, maupun
dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin
sistematis. Selain itu tindak pidana juga semakin luas
lingkupnya, yakni memasuki seluruh aspek kehidupan.
Anti korupsi artinya tidak setuju, tidak suka, dan tidak
senang terhadap korupsi. Perbuatan korupsi dalam konteks
agama sma dengan jasad, yakni perbuatan yang merusak
tatanan kehidupan dan pelakunya dianggap telah melakukan
dosa besar. Dalam tinjauan sosial korupsi adalah perbuatan
yang menyimpang dari tatanan kehidupan masyarakat.
Dalam tinjauan hukum korupsi adalah perbuatan yang
melawan hukum dan sebagai tindak kejahatan luar biasa.
Sedangkan dalam tindakan ekonomi, korupsi dapat
merugikan keuangan Negara yang berarti pula merugikan
masyarakat secara umum.
89
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak
terkendali akan menimbulkan bencan, bukan saja terhadap
kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak
pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan
pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi
tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan
biasa,melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar
bisa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya, tidak
dapat dilaksanakan secara bisa tetapi dituntut cara – cara
yang luar biasa.
Dalam upaya tindak pidana korupsi, pelaksanaannya
harus dilakukansecara optimal, intensif, efektif, profesional
serta berkesinambungan. Untuk itu dibentuklah komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK )
90
M.
Instrumen ( Hukum dan Kelembagaan ) Anti Korupsi
di Indonesia
Tindak pidana KKN merupakan perbuatan yang sangat
diharamkan oleh Negara manapun karena dampaknya dapat
menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi
perekonomian Negara. Namun, realita pada saat ini di
Indonesia telah banyak ditemui kasus – kasus penggelapan
uang Negara tersebut sehingga secara langsung maupun
tidak langsung telah mendorong perekonomian Negara
kedalam jurang keterpurukan.
Melihat hal tersebut pemerintah Indonesia bersama –
sama badan legislative mengambil langkah tegas untuk
memberantas atau memerangi tindak pidana KKN di
Indonesia.
Berbagai tindakan yang tertolong korupsi ini diatur
dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Secara
umum peraturan perundang – undangan ini dapat
dikategorikan menjadi dua, yaitu :
91
1.
2.
Tindakan pidana korupsi dalam KUHP
a. Tindak pidana suap
b. Tindak pidana penggelapan
c. Tindak pidana pemerasan
d. Tindak pidana berkaitan dengan peradilan
e. Tindak pidana melampaui batas kekuasaan
Tindak pidana korupsi diluar KUHP tersebar diberbagai
perundangan diantaranya
a. UU RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme.
b. UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak korupsi.
92
c.
d.
e.
f.
g.
h.
UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU
No 31 tahun 1999
UU RI No 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi.
PP No 65 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan
kekayaan penyelenggaraan Negara.
PP No 66 tahun 1999 tentang persyaratan tata cara
pengangkatan serta pemberhentian Anggota Komisi
Pemerikasa.
PP No 67 tahun 1999 tentang tata cara pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi
pemeriksa.
PP No 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
Negara.
93
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda
silang pada huruf a,b,c,d!
1.Menjaga dan melindungi hak-hak warga negara merupakan...
a.
Satu-satunya Tujuan hukum
b.
Tugas aparat kepolisian
c.
Salah satu tujuan hukum
d.
Tanggung jawab pemerintah
2. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan adanya...
a.
Kesadaran hukum warga negara
b.
Kewibawaan aparat keamanan
c.
Kerja sama antara warga negara
d.
Jumlah polisi yang mencukupi.
94
3. Peraturan perundang-undangan yang bentuk harus sesuai
dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.hal ini sesuai
dengan...
a.
Landasan filosofis
b. Landasan yuridis
c.
Landasan sosiologis
d. Landasan cultural
4. RUU dapat diajukan oleh...
a.
Presiden
b. DPR
c.
DPD
d. Presiden,DPR,DPD
95
5.Presiden bekerja sama dengan DPR dalam membuat...
a.
UU
b. PP
c.
Perda
d. UUD
6. Kemampuan dan kesanggupan untuk menaati peraturan
perundang-undangan disebut...
a.
Kesadaran diri
b. Kesanggupan diri
c.
Kemauan diri
d. Kehendak diri
96
7. Seseorang yang bertindak sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku
yang berarti orang tersebut memikuli sikap...
a.
Setia
b.
Hormat
c.
Patuh
d.
Rela berkorban
8.Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran
terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.hal ini menandakan bahwa
korupsin dapat digolongkan sebagai...
a.
Kejahatan biasa saja
b.
Kejahatan luar biasa
c.
Tindakan bernilai sosial
d.
Tindakan yang sudah membudaya
97
9. Perilaku korupsi dapat menybabkan...
a.
Negara miskin dan banyak hutang
b. Harga BBM naik
c.
Kemiskinan dipedesaan
d. Inflasi yang tinggi
10. Pejabat yang melakukan korupsi biasanya tergolong...
a.
Gaji pegawai yang rendah
b. Tekanan ekonomi keluarga
c.
Nafsu serakah
d. Kurangnya pengawasan
98
1.
2.
3.
4.
5.
Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
Jelaskan proses pembahasan RUU dari presiden di
DPR!
Bagaimanakah sebaiknya sikap kita terhadap
perturan perundang-undangan!
Jelaskan upaya pemerintah dalam memberantas
korupsi!
Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk
harus berdasarkan 3 hal,sebutkan!
99
Lopa, Baharuddin. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas
Putih Aksara.
Daman, Rozikin. 1992. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Bandung: PT Raja
Grafindo Persada.
Tim Pendidikan Moral Pancasila. 1982. Pendidikan Moral Pancasila. Jakarta:
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tim Redaksi Arkola. 2005. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Surabaya: Arkola.
10
0