Transcript Hukum Perikatan Bersumber UU

Hukum Perikatan Bersumber UU
Level Kompetensi III
Perikatan Alami (Natuurlijke Verbintenis)/ Perikatan bebas.
a.Pengertian perikatan alami.(ps.1359
ayat 2): Perikatan alam yg secara sukarela dipenuhi,tak dapat
dituntut pengembaliannya./
perikatan yg tidak dapat dituntut pelaksanaannya dimuka
pengadilanperikatan tanpa aksiberkaitan dng Schuld tanpa
haftung ,contoh utang yg timbul dari perjudianps.1788, 1791
KUH Pdt.
b.Penafsiran sempit dan penafsiran luas perikatan
alamiah serta unsur-unsur mendesaknya kewajiban.
Menurut ajaran sempit ,adanya perikatan alam didasarkan pada
hukum positif,baik yg sejak semula memang tidak mempunyai
tuntutan hukum,misal ps.1788 BW.maupun oleh karena keadaan
yg timbul kemudian tuntutan hukumnya menjadi hapus,misalnya
perikatan yg masih ada setelah terjadi nya homologatie dari
suatu accoord dalam kepailitan.
Jadi menrut penafsiran sempit perikatan bebas ialah prikatan yg
eksistensinya hanya diakui oleh undng-undang.
Apa itu schuld dan haftung ?
• Pada Debitur terdapat 2 unsur yaitu Schuld dan haftung
• Schuld adalah utang debitor
A---------------B
Debitur :
Kreditur
• Haftung adalah harta kekayaan debitor yg
dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitor
• tersebut.
• Perikatan;(1233 KUH Pdt):
• 1.Bersumber persetujan./perjanjian
• 2.B ersumberUndang-Undang(1352KUH Pdt) :
• a.UU krn perbuatan manusia(1353):Perbuatan menurut
• hukum dan Perbuatan melawan hukum.(1365)
• b.Melulu UU:Pekarangan yg berdampingan&alimentasi(104).
Penafsiran luas
Pengertian disini adalah merupakan perikatan
bebas yg timbul dari norma-norma kesusilaan
dan kepatutan yang tak tertulis.Drucker
Arrest Hoge Raad 3 januari 1919 tentang
perbuatan melanggar hukum yg menjadi titik
tolak penafsiran luas.
Ajaran sempit tidak mengakui kewajiban kewajiban yg timbul dari
moral dan kesusilaan.
Menurut ajaran luas perikatan alam timbul karena kepatutan dan
kelayakan . Contoh kasus Hoge Raad th 1926 membuat putusan
kasus seorg arsitek dr kotamadya menerima uang suap dan krn
menyesal telah menyetorkan uang tsb kedlm kas
kotamadya.Arsitek tsb menuntut pengembalian uang tsb atas
dasar pembayaran yg tidak terutang.Tututan tsb ditolak oleh Hoge
Raad,krn penyetoran tsb dianggap perikatan alami,shg menurut ps.
1559 ayat 2 tidak dapat dituntut pengembaliannya. (memenuhi
unsur moral dan kepatutan.
Jadi Yg dapat dianggap sbg perikatan alam adalah :
a) Perikatan yg berdasarkan kekuatan UU atau kehendak para pihak
sejak semula tidak mengandung hak penuntutan
b) Yang semula merupakan perikatan sipil,akan tetapi krn keadaan yg
terjadi kemudian kehilangan hak tuntutannya
c) Kewajiban yg timbul dr moral dan kepatutan yg bersifat
mendesak.
Beberapa perikatan alami/perikatan
bebas di dalam KUH Perdata
• Ps.1766,dimana ditentukan bahwa apabila
debtur membayar bunga atas utangnya tanpa
diperjanjikan bunga,tidak menuntut
pengembalian bunganya berdasarkan
pembayaran yg tidak terutang.
• Pasal 1788 yg menyatakan utang yg timbul
dari perjudian tidak dapat dituntut
pemenuhannya.
c. Pengertian perikatan alami yang
baru (Natuurlijke Verbintennis).
Menurut pendapat umum perikatan bebas/
perikatan alami ialah perikatan dalam arti kata
hukum berdasarkan kewajiban-kewajiban
kesusilaan dan kepatutan yg mendesak yg
memberi hak kepada kreditor atas
pelaksanaannya tanpa aksi . Sepanjang
lembaga hukum ini semakin lama semakin
diakui ,maka timbullah kecenderungan untuk
memberikan kepadanya akibat-akibat hukum
lainnya . Yg dapat dikelompokkan sbb:
Contoh Pengelompokan
• 1. Pembyaran perikatan bebas secara sukarela
(lihat pasal 1359 KUH Pdtada unsur
sukarela tidak dapat dituntut kembali.
2. Debitor dapat menguatkan atau merubah
periktan bebas menjadi perikatan biasa.
3. Dengan pelaksanaan dan penguatan
perikatan bebas diakibatkannya
pengeterapan ketentuan-ketentuan tentang
penghibahan
4. Akibat -akibat hukum lainnya dari perikatan bebas
pada umumnya harus dinili secara insidental.
d.Mengenai pembayaran sukarela .
• Pasal 1359ayat2 berbunyi: Terhadap perikatanperikatan bebas yg secara sukarela dipenuhi,tak
dapat dilakukan penuntutan kembali,contoh
pemberian hadiah,
• Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata yg
dimaksud alami adalah perikatan yg pemenuhan
hutangnya tidak dapat digugat,sebagai lawannya
dari perikatan alami adalah perikatan
perdata,dimana pemenuhan hutangnya dapat
digugat.
E . Debitor dapat menguatkan atau
mengubah perikatan alamiah menjadi
per ikatan biasa.
• Contoh 1.:seorg kaya ditolong oleh orang miskin dari dalam
sungai,kalau tdk tertolong org kaya tsb mati. Orang kaya tersebut
wajib memberikan hadiah uang kpd simiskin tsb.Hdiah tersebut
adalah perikatan wajar berdasarkan kesusilaan dan
kepatutan.tidak sangat mendesak
• Contoh 2.:arrest H.R.tanggal 22 April 1937,hubungan seorg kakak
iparnya sendiri telah melahirkan anak dan menjanjikan untuk
memberikan tunjangan sejumlah uang tiap tahunnya,perjanjian
tanpa notaris.Setelah berjalan beberapa tahun tunjangan itu
dihetikan.Wanita itu menggugatnya bahwa itu merupakan kewajiban
kesusilaan dan kepatutan yg wajib dipenuhi,HR setuju.sangat
mendesak sebab kalau tidak ditolong anak dan ibu menjadi terlantar
dan jatuh miskin. artinya kakak ipar tadi sanggup membayar
dengan mengeluarkan surat pengakuan hutang.
f. Dengan pelaksanaan dan penguatan perikatan alamiah
diakibatkan adanya pengetrapan ketentuan-ketentuan ttg
penghibahan
Sebagai contoh : Arrest Hoge Raad tanggal 30
Nopember 1945 yg mengakui kewajiban
kesusilaan dan kepantasan mengenai
pemberian nafkah pada isteri yang ditinggal
mati oleh suami.Dalam mempertimbangkan
soal apakah ada unsur “kewajiban yang
mendesak”,maka hakim dalam banyak hal
harus bekerja secara insidental.
g.Akibat Hukum dari perikatan alamiah pada umumnya
dan harus dinilai secara insidentil.
Contoh : Standar dari penafsiran yang harus
dilakukan secara insidental dari ketentuanketentuan dalam UU ialah “Actio Pauliana”(pasal
1341 BW).Pada umumnya orang berpendapat
bahwa baik pelaksanaan maupun penguatan
perikatan bebas,walaupun bersifat terutang
dalam arti kata p.1359,namun harus bersifat
“tidak wajib”dalam arti kata p.1341.Dengan
“perbuatan tidak wajib”dimaksudkan semua
pembayaran yang tidak dapat dituntut
pelaksanaannya dimuka pengadilan, termasuk
perbuatan tak wajib “perikatan bebas”.
LEVEL KOMPETENSI IV
Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad)
A.Istilah dan pengertian onrechtmatige daad
Istilah dari onrechtmatige daad perbuatan
melawan hukum. pasal 1365 KUH Pdt
berbunyi: Setiap perbuatan melanggar hukum
,yang membawa kerugian kepada orang lain
mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.
Aliran legisme di Belanda sejak th 1838-abad 20
besar pengaruhnyaperbuatan melanggar
hukum ditafsirkan “perbuatan melanggar UU”
Pengaruh aliran legisme yg berpendapat bahwa “perbuatan melawan
hukum” ditafsirkan dengan “perbuatan melawan UU”penafsiran
sempit lihat pasal 1365-1380.
Sebelum tahun 1919 Hoge Raad menafsirkan “perbuatan melanggar
hukum”ssecara sempit adalah perbuatan yang melanggar hak
subyektif org lain atau yg bertentangan dengan kewajiban hukum
pelaku perbuatan,dan dlm hal ini kita hanya harus mengindahkan
hak dan kewajiban hukum legal.
Jadi perbuatan melanggar hukum itu sama dengan perbuatan tidak
sah/legal.Maka jelaslah bahwa penafsiran sempit itu merugikan
orang banyak, sebab tidak semua kepentingan dilindungi oleh UU.
Contoh: perdagangan dan perindustrian yg dirugikan penafsiran sempit
yaitu kasus tentang persaingan tdk jujur, iklan yang menyesatkan.
Apa itu Penafsiran luas? lihat pasal 1236,1239,1240, 1242 BW.
B.Onrechtmatige daad dikaitkan dengan wanprestasi dan
onrechtmatigedaad dikaitkan dengan perbuatan pidana
Onrechtmatige daad dikaitkan dengan perbuatan pidana
pasal 1370,1371 BW mengatur dua peristiwa khusus
yaitu perbuatan melawan hukum : pembunuhan dan
melukai. yg dilakukan dengan sengaja atau tanpa
adanya kurang hati-hati dapat merugikan orang lain.
Sehingga disini terhadap korban selain ia mendapat ganti
kerugian diberikan biaya-biaya penyembuhan,juga harus
diganti kerugian yg disebabkan oleh luka atau cacat
tersebut
Penghinaan.perbuatan pidana yg melawan hukum lihat
pasal 1372-1380 KUH Pdt
Onrechtmatige daad dikaitkan dengan wanprestasi
Gugatan melawan hukum dan wanprestasi (Samenloop van
rechtsvorderingen).
Perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan suatu perbuatan yg
bertentangan dengan kepatutan yg ada dalam pergaulan
masyarakat yg krn kesalahannya merugikan kpd org lain , hrs
mengganti kerugian itu. Kewajiban ini adalah merupakan perikatan
yg timbul dr perbuatan melawan hukum.
Sudah jelas disini bahwa menurut sejarah maupun menurut
sistematika dari UU bahwa wanprestasi tdk termasuk pengertian
perbuatan melawan hukum.
Contoh : dalam perjanjian jual beli,bilamana penjual tidak
menyerahakan barang tepat pada waktu,ii menimbulkan gugatan
wanprestasi. Namun apabila seseorang melempar batu kecendela
kaca orang ,pecah shg menimbulkan kerugian,dapat digugat sbg
perbuatan melawan hukum.
c. Unsur-unsur pasal 1365 KUH Pdt
Yaitu :
 Pelanggaran hak subyektif
 Bertentangan dengan kewajiban hukum
sipembuat
 Bertentangan dengan kesusilaan yg baik
 Bertentangan dengankepatutan
Level Kompetensi V
Syarat-syarat materiel yg hrs dipenuhi untuk
menuntut kerugian
a.Dasar-dasar pembenar (Rechtvaardigingsgronden) yaitu:
1) Keadaan memaksa(overmacht).ps.48 KUH Pidana
2) Pembelaan terpaksa(noodweer)ps.49 (1).
3) Melaksanakan UU (wettelijke voorscrift)dan Wettelijke bevoegheid).ps.50KUH
Pdn
4) Perintah jabatan (ambtelijke bevel)ps.51(1)KUH Pdn
Yg dimaksud alasan pembenar adalah alasan yg mengakibatkan debitor tdk
melaksanakan kewajibannya sesuai perikatan pokok/asal,tdk diwajibkan untuk
mengganti kerugian biaya dan bunga.
Alasan pembenar dlm arti pemaaf yg diperbolehkan tsb bersifat limitatif,dng
pengertian selain yg disebutkan dlm KUH Pdt tdk dimungkinkan bagi debitor untk
mengajukan alasan lain yg dpt membebaskannya dr kewajiban untk mengganti
biaya , kerugian dan bunga dlm hal debitor telah cidera janji. Hal ini harus
dibedakan dr suatu keadaan dimana kreditor tidak menuntut pelaksanaan
penggantian biaya ,kerugian dan bunga dari debitor yg cidera janji.
.
Level Kompetnsi VI
Kesalahan(schuld) dan kerugian( schade)dalam hal
terjadinya onrechtmatige daad
a. Pengertian kesalahan dalam arti sifat
melawan hukumpasal. 1365
b. Kealpaan sbg lawan kesengajaan 1366
c. Pengertian dan sifat kerugian
d. Pertanggungan jawab pelaku atas kesalahan
dan atas kerugian yg timbul karena
onrechtmatige daad.
Level Kompetensi VII
Hubungan sebab akibat/hubungan
kausal dlm hal terjadinya
onrechtmatige daad
• A. Kajian teoritik mengenai Individualiserende
theorie.
• B.Kajian teoritik mengenai Generaliserende
theorie
Level Kopetensi VIII
Tuntutan yg dpt didasarkan pada pasal
1365KUH Pdt
a)Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yg
ditimbulkan
b)Ganti rugi dlm bentuk natura atau dikembalikan dalam
bentuk semula
c)Pernyataan bahwa perbuatan yg dilakukan adalah
melawan hukum
d)Melarang untuk melakukan suatu perbuatan
e)Meniadakan sesutu yg ditiadakan secara melawan hukum
f) Pengumuman dari keputusan onrechtmatige daad atau
dr sesuatu yg telah diperbaiki.
Level Kompetensi IX
Kajian teoritik ajaran relativitas atau schuld norm
theorie(teori norma)
a. Pembahasan Arrest Hoge Raad ( yurisprudensi) HR
25-05-1928-NJ- 1928-198 (Ontengenings arrest)
b. Pembahasan Arrest Hoge Raad (yurisprudensi ) HR
24-01-1930-NJ-1930-299(Brandstichtings arrest)
c. Pembahasan Arrest Hoge Raad (yurisprudensi) HR
03-05-1946-NJ-1946-323 (Atiba arrest)
Level Kompetensi X
Tanggung Gugat(Aanprakelijkheid)
a.Tanggung gugat untuk kerugian yg disebabkan
krn perbuatan melawan hukum oleh org lain.
b.Tanggung gugat orang tua dan para wali
c.Tanggung gugat majikan dan mereka yg
mengangkat orang lain
d. Tanggung gugat guru-guru dan kepala tukang
Level Kompetensi XI
Tanggung Gugat yg disebabkan krn barang yg berada dibawah
pengawasannya
a.Tanggung gugat mengenai benda pada
umumnya
b. Tanggung gugat mengenai kerugian yg
ditimbulkan oleh binatang
c. Tanggung gugat mengenai kerugian yg
disebabkan karena robohnya gedung
Level Kompetensi XII
Onrecht matige daad terhadap jiwa dan tubuh
• Pembahasan ketentuan pasal 1370 KUH
Perdata
• Pembahasan ketentuan pasal 1371 KUH
Perdata
Level Kompetensi XIII
Onrechtmatige daad terhadap kehormatan
Pembahasan ketentuan pasal 1372 s/d 1389
KUH Pdt.
Level Kompetensi XIV
Onrechtmatige daad oleh Badan Hukum dan
organ-organnya,onrechtmatige daad untuk
lingkungan hidup, onrechtmatige daad untuk
produk, onrechtmatige daad overheids daad
(penguasa).
a. Tanggung gugat dari Badan Hukum dan organorgannya
b. Tanggung gugat untuk lingkungan hidup
c. Tanggung gugat untuk produk
d. Tanggung gugat untuk penguasa dan
wewenang pengadilan ,serta perkembangan
yurisprudensi.