Transcript pjbp-1 pengertian jual beli - Hukum Jual Beli Perusahaan

PENGERTIAN JUAL BELI
HUKUM JUAL BELI PERUSAHAAN - 1
Pengertian Jual Beli
 Pasal 1457 KUHPer
suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli dengan
mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu
benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk
membayar harga benda sebagaimana yang sudah dijanjikan.
 Subekti
suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu
(penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu
barang , sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk
membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai
imbalan dari peralihan hak milik tersebut.
 Dari pengertian yang diberikan pasal 1457
KUHPer, persetujuan jual beli sekaligus
membebankan dua kewajiban yaitu :
Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang
yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga
barang yang dibeli kepada penjual.
1.
Unsur Pokok Perjanjian Jual
Beli
 Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah
barang dan harga, dimana antara penjual
dan pembeli harus ada kata sepakat tentang
harga dan benda yang menjadi objek jual
beli.
 Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir
apabila kedua belah pihak telah setuju
tentang harga dan barang.
Asas-asas dan syarat Perjanjian
Jual Beli
Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas,
namun secara umum asas perjanjian ada lima
yaitu :
1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian
4. Asas Itikad baik
5. Asas Kepribadian
Asas Konsensualisme
 Asas jual beli adalah Asas konsensualisme,
dimana asas ini mengandung pengertian
bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak
diadakan secara formal melainkan cukup
dengan kesepakatan antara kedua belah
pihak saja.
 Kesepakatan merupakan persesuaian antara
kehendak dan pernyataan dari kedua belah
pihak.
 Sifat konsensual dari perjanjian jual beli
tersebut ditegaskan dalam pasal 1458
KUHPer yang berbunyi “ jual beli dianggap
sudah terjadi antara kedua belah pihak
seketika setelah mereka mencapai kata
sepakat tentang barang dan harga, meskipun
barang ini belum diserahkan maupun
harganya belum dibayar ”
Hak dan Kewajiban para pihak
 Hak dari Penjual adalah menerima harga barang
yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai
dengan kesepakatan harga antara kedua belah
pihak.
 Sedangkan kewajiban Penjual adalah :
Menyerahkan hak milik atas barang yang
diperjualbelikan
2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang
tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat
tersembunyi.
1.
 Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah
dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis.
 Sedangkan kewajiban pokok pembeli yaitu:
1.
Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
2.
Membayar harga barang sesuai dengan perjanjian
3.
Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam perjanjian
4.
Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya
ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau
diperjanjikan sebaliknya
Menyerahkan hak milik atas barang
yang diperjualbelikan
 KUHPer mengenal 3 jenis benda yaitu benda
bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak
bertubuh, maka penyerahan hak miliknya juga ada 3
macam yang berlaku untuk masing-masing barang
tersebut .
1.
Penyerahan Benda Bergerak (pasal 612 KUHPer)
Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak
bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata
akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik,
atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan
dalam mana kebendaan itu berada.
2.
3.
Penyerahan Benda Tidak Bergerak (Pasal 616-620
KUHPer)
Penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan
balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta
PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta
notaris.
Penyerahan Benda Tidak Bertubuh (Pasal 613
KUHPer)


Penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan
akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus
diberitahukan kepada dibitur secara tertulis, disetujui dan
diakuinya.
Penyerahan tiap-tiap piutang atas pembawa dilakukan
dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap
piutang atas unjuk dilakukan dengan penyerahan surat
disertai dengan endosemen.
Risiko dalam perjanjian jual
beli
 RESIKO adalah kewajiban memikul kerugian,
jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan
salah satu pihak yang menimpa benda yang
menjadi objek perjanjian.
 Dengan demikian maka persoalan tentang
risiko itu merupakan buntut dari persoalan
tentang keadaan memaksa, suatu kejadian
yang tak disengaja dan tak dapat diduga.
 Mengenai resiko dalam jual beli, ada 3
peraturan yang terkait yang diatur dalam
KUHPer, yaitu :
Mengenai barang tertentu (pasal 1460) dihapus
dengan SEMA No.3/1963.
2. Mengenai barang yang dijual menurut berat,
jumlah atau ukuran (pasal 1461)
3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut
tumpukan (pasal 1462)
1.
 Namun perlu diingat bahwa selama belum
dilever (diserahkan) mengenai barang dari
macam apa saja, resikonya masih harus
dipikul oleh penjual, yang masih merupakan
pemilik sampai pada saat barang itu secara
yuridis diserahkan kepada pembeli.
Barang telah ditentukan
 Yang dimaksudkan dengan barang tertentu
adalah barang yang pada waktu perjanjian
dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli.
 Risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh
si pembeli meskipun barangnya belum
diserahkan.
 Ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana
pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari
barang tersebut akan tetapi ia sudah dibebankan
untuk menanggung risiko terhadap barang
tersebut.
 Ketentuan pasal 1460 ini dinyatakan tidak
berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran
Mahkamah Agung No 3 tahun 1963.
 Menurut Prof. R. Subekti, Surat edaran
Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu
anjuran kepada semua hakim dan pengadilan
untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan
pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan
karena itu tidak boleh dipakai lagi.
Barang tumpukan
 Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat
dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari
barang-barang milik penjual lainnya,
sehingga sudah dari semula dalam keadaan
siap untuk diserahkan kepada pembeli.
 Risiko diletakkan kepada si pembeli karena
barang-barang tersebut telah terpisah
Barang yang dijual berdasarkan
timbangan, ukuran atau jumlah
 Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu,
dihitung atau diukur sebelum dikirim (diserahkan)
kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan
dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah
dilakukan penimbangan, penghitungan atau
pengukuran.
 Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan
atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi
pada barang tersebut adalah merupakan tanggung
jawab dari si pembeli.
 Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan
penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka
segala risiko yang ada pada barang tersebut
merupakan tanggungjawab dari pihak penjual.