Transcript Mekanisme Pengelolaan Hibah

LOGO
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2012
Kementerian Keuangan
1
Dasar Hukum
2
Temuan BPK atas LKPP 2010
Temuan Sistem Pengendalian Intern:
Penerimaan hibah secara langsung pada 18 KL
minimal senilai Rp868,43 miliar belum dikelola di
dalam mekanisme APBN, sehingga tidak
dilaporkan dalam LRA.
3
Pengertian Hibah - Hibah Langsung
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat
dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang
diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas
pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat
secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan
fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD.
Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah
yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan
dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang
pengesahannya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN.
4
Jenis-jenis Hibah
Berdasarkan Sumber Dana:
o Hibah Dalam Negeri
o Hibah Luar Negeri
Berdasarkan Bentuknya:
o Uang, t.d:
 Uang Tunai
 Uang untuk Membiayai Kegiatan
o Barang/Jasa;
o Surat Berharga
Berdasarkan Mekanisme Pencairan:
o Hibah Terencana
o Hibah Langsung
5
Hibah Terencana
Hibah Terencana merupakan jenis hibah yang dibedakan
menurut sumber dananya.
Pengertian
Hibah Terencana adalah adalah hibah yang diterima
Pemerintah dari Pemberi Hibah dan dibelanjakan oleh K/L
yang pencairan dananya melalui KPPN.
6
Tata Cara Penarikan
Hibah Luar Negeri Terencana
Mengikuti PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara
Penarikan dan/atau Hibah Luar Negeri.
Berdasarkan peraturan tersebut maka cara penarikan hibah
terencana dibagi menjadi 4 cara yaitu:
Transfer ke RKUN;
Pembayaran Langsung;
Reksus;
L/C;
Pembiayaan Pendahuluan.
LOGO
Your site here
LOGO
8
Konsep Hibah Langsung Uang
Kementerian
/ Lembaga
Donor
Penerimaan
Hibah
UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5):
“Semua penerimaan yang menjadi
hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban negara dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBN.”
Rekanan /
Pihak III
Belanja
Yang Bersumber dari Hibah
UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2)
“Semua penerimaan dan
pengeluaran negara
dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Negara.”
9
Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang
10
11
Pengajuan Nomor Register
 Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA
mengajukan permohonan nomor register ke DJPU c.q.
Direktur EAS.
 Permohonan nomor register dilampiri:


Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan
Ringkasan Hibah (Grant Summary).
 Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah
 Jumlah register: 1 (satu) PH  1 (satu) Nomor Register
 Output:
NOMOR
REGISTER
12
13
Pengelolaan Rekening Hibah
 K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan
Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN
 Lampiran:


Surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK
No.57/PMK.05/2007
Register Hibah
 Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
 Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum
berlakunya PMK 191/PMK.05/2011 wajib dilaporkan
dan dimintakan persetujuan.
14
Pengelolaan Rekening Hibah
 K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari
hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan
pembukaan rekening hibah.
 Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup
dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan
lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang
dipersamakan.
 Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor
ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam
Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan
monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.
15
Quiz
 Pada bulan Pebruari 2012 Satker ABC Kementerian
Kesehatan menandatangani Perjanjian Penerimaan Hibah
Langsung dalam bentuk uang sebesar Rp.10 Miliar dari
LSM Dalam Negeri dalam rangka pembangunan
Puskesmas.
 Hibah akan diberikan dalam 2 tahun, Tahun 2012 sebesar
Rp.6 Miliar, tahun 2013 sebesar Rp.4 Miliar.
 Pertanyaan:



Berapa Yang di Register?
Berapa Nomor Register yang diterbitkan?
Menggunakan Nomor Rekening Apa?
16
Jawaban:
 Yang di Register ada ……..
 Nomor Register yang diterbitkan ada ……..
 Menggunakan Nomor Rekening ……….
17
18
REVISI DIPA DI K/L
 Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L
 Revisi tersebut bersifat on-top
 Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi,
Kegiatan & Output yang sesuai
 Menggunakan akun belanja seperti biasa
(52xxxx, 53xxxx & 57xxxx)
Revisi DIPA:
1. Satker Pusat ke Dit. PA, DJPB,
2. Satker Daerah ke Kanwil DJPB setempat.
3. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan
akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya
sebesar Perjanjian Hibah.
19
PERSYARATAN REVISI DIPA K/L
Ringkasan Naskah Perjanjian
Nomor Register
Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan
penggunaan dana hibah sesuai standar biaya
dan peruntukan
Persetujuan Pembukaan
Rekening Penampung
20
Kode Akun Pendapatan Hibah
Langsung Bentuk Uang
Kode Akun
Uraian
111822
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
311911
Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
431131
431139
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang –
Perorangan
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang –
Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang –
Pemerintah Daerah
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
431231
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
431132
431133
21
QUIZ!
 Berdasarkan Perjanjian Hibah, Satker ABC
merencanakan pembangunan Puskesmas dalam
2 tahun, yaitu Rp.5 Milyar Tahun 2012 dan Rp. 5
Milyar Tahun 2013.
 Pertanyaan:


Berapa Revisi DIPA yang diajukan?
Menggunakan akun apa?
22
Jawaban:
 Revisi DIPA yang diajukan adalah sebesar
Rp……………………
 Menggunakan akun…………..
23
24
PENGESAHAN
Pendapatan
Hibah
Yang disahkan:
Belanja yang
bersumber dari
Hibah
Dokumen Pengesahan:


SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)
SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)
Lampiran:




copy Rekening atas Rekening Hibah;
SPTMHL;
SPTJM; dan
copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL
pertama kali.
25
SP2HL
26
QUIZZZ
 Selama Tahun 2012 Realisasi Penerimaan Hibah Rp. 5
Milyar, dan yang direalisasikan/dibelanjakan untuk
pembangunan Gedung Puskesmas adalah Rp.4 Milyar.
 Pertanyaan:




Apa saja yang disahkan?
Berapa yang disahkan?
Menggunakan akun apa?
Bagaiman penyajiannya dalam Laporan Keuangan?
27
Jawaban:
 SP2HL (word)
 Penyajian dalam Laporan Keuangan (word)
28
QUI…ZZZ…ZZZ…ZZZ
Selama Tahun 2013 Satker ABC:
 Merencanakan meneruskan pembangunan puskesmas
yaitu sebesar Rp.6 Milyar
 Menerima Hibah lagi sebesar Rp.5 Milyar
 Membelanjakan hibah sebesar Rp.6 Milyar untuk
pembangunan puskesmas.
 Pertanyaan:




Apakah perlu register ke DJPU? Jika ya, berapa yang diregister?
Apakah perlu minta Ijin Pembukaan Rekening?
Apakah perlu Revisi DIPA? Jika ya, berapa yang direvisi?
Untuk Pengesahan:
 Apa saja yang disahkan?
 Berapa yang disahkan?
 Menggunakan akun apa?
 Bagaiman penyajiannya dalam Laporan Keuangan?
29
Jawaban
30
31
Perlakuan Sisa Dana Hibah
Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor
1.


belum pernah dilakukan pengesahan
telah dilakukan pengesahan pendapatan
2. Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara


belum pernah dilakukan pengesahan
telah dilakukan pengesahan pendapatan
3. digunakan pada tahun 2012
32
Pengembalian Hibah ke Donor
 Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat
dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang
dipersamakan.
 Dokumen yang digunakan:
o
o
Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP4HL)
Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
 Lampiran SP4HL:
o
o
o
Copy Rekening atas Rekening Hibah;
Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
SPTJM.
 Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh
bernilai negatif.
33
SP4HL
34
Sisa dana hibah dikembalikan
kepada donor
Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan
pengesahan:
 Maka pada saat pengajuan pengesahan (SP2HL):


pendapatan hibah disahkan sebesar nilai nettonya (Sejumlah
Realisasi Hibah yang diterima dikurangi yang dikembalikan).
Belanja yang dibiayai dari hibah disahkan sebesar realisasi belanja
tsb.
 pendapatan hibah cantumkan sama dengan jumlah belanja yang
bersumber dari hibah.
 Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada
Pemberi Hibah.
 Transaksi pengembalian dana hibah kepada Pemberi
Hibah cukup diungkapkan dalam CaLK.
35
Sisa dana hibah dikembalikan
kepada donor (belum dilakukan
pengesahan)
Contoh:
Pada Tahun 2011:
 Terima Hibah Rp.100, belanja Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20,Maka:
 Revisi DIPA belanja: Rp.80, SP2HL yang diajukan adalah:
Belanja
Rp.80,-
Pendapatan
Rp.80,-
 Kemudian yang Rp.20,- dikembalikan ke donor tanpa
melalui penerbitan SP4HL.
 Ungkapkan dalam CaLK secara memadai.
36
Sisa dana hibah dikembalikan
kepada donor
Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan
pendapatan:
Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar
jumlah yang dikembalikan ke donor.
Tanggal/tahun Penerbitan SP4HL adalah
disesuaikan dengan tahun pengembalian ke donor
(sesuai bukti transfer).
37
Sisa dana hibah dikembalikan kepada
donor (telah dilakukan Pengesahan)
Contoh:
Pada Tahun 2011:
 Terima Hibah Rp.100, dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20, telah diterbitkan SP2HL sbb:
Belanja
Rp.80,-
Pendapatan
Rp.100,-
Maka: Sehingga terdapat sisa Kas sebesar Rp.20, Satker harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20,- tertanggal 31-12-2011.
Apabila pengembalian ke Donor dilakukan di tahun 2012
Maka:
 penerbitan SP4HL sebesar Rp.20,- dilakukan pada tanggal/tahun 2012
 Sehingga pada Neraca 2011 terdapat Kas di K/L dari Hibah sebesar Rp.20,-
38
Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara
Dalam hal dana hibah belum dilakukan pengesahan:
 Pada pengajuan SP2HL, pendapatan dicatat sebesar nettonya
(pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja
yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan).
 Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank
Persepsi dengan SSBP:
 Kode Akun 431XXX (sama dengan akun pendapatan yang ada
di SP2HL),
 Kode BA.999.02,
 Kode Satker: 977263
 Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun
2011”.
 Copy SSBP dikirim ke DJPU.
39
Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara
(belum dilakukan pengesahan)
Contoh:
Pada tahun 2011:
 Terima Hibah Rp.100, dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20,maka
 SP2HL yang diajukan:
Belanja
Rp.80,-
Pendapatan
Rp.80,-
 Kemudian yang Rp.20,- disetor ke Bank Persepsi.
 Ungkapkan secara memadai dalam CaLK.
40
Sisa dana hibah disetor ke Kas
Negara
Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan
pendapatan:
 Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank
Persepsi dengan SSBP:
o
o
o
o
Kode Akun 431XXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL),
Kode BA.999.02,
Kode Satker 977263,
Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 2011 yang
telah disahkan sebagai pendapatan hibah”.
 Copy SSBP dikirim ke DJPU.
 Kemudian untuk keperluan pembukuan maka Satker wajib
membuat SP4HL dengan dilampiri copy SSBP.
 Dokumen SP4HL juga harus disampaikan ke DJPU.
 Tanggal/tahun pada SP4HL/SP3HL sama dengan Tahun
pada SSBP
41
Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara
(telah dilakukan pengesahan)
Contoh:
Pada tahun 2011:
 Terima Hibah Rp.100, dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20, telah diterbitkan SP2HL sbb:
Belanja
Rp.80,-
Pendapatan
Rp.100,-
Maka: Sehingga terdapat sisa Kas sebesar Rp.20, Satker menyetor Rp.20,- ke Bank Persepsi dengan SSBP
 Menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20,-.
Apabila penyetoran ke Kas Negara (SSBP) dilakukan di tahun 2012
Maka:
 penerbitan SP4HL sebesar Rp.20,- dilakukan pada tanggal/tahun 2012
 Pada Neraca 2011 terdapat Kas di K/L dari Hibah sebesar Rp.20,42
Sisa Hibah dipergunakan di tahun
berikutnya
 Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke Donor
dan/atau tidak disetor ke Kas Negara (masih di rekening
Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah langsung dapat
digunakan pada tahun berikutnya.
 Kementerian/Lembaga mengajukan Revisi DIPA pada
tahun berikutnya.
43
LOGO
44
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga
Penandatanganan BAST dan penatausahaan
dokumen pendukung lainnya
Permohonan Nomor Register
Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU
Memo Pencatatan ke KPPN
45
1.BAST
Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam
bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST
bersama dengan Pemberi Hibah.
BAST sekurang-kurangnya memuat:






Tanggal serah terima;
Pihak Pemberi dan Penerima;
Nilai nominal;
Bentuk hibah;
Tujuan BAST; dan
Rincian harga per barang.
46
2. Pengajuan Permohonan Nomor Register
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker
selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat
permohonan nomor register kepada DJPU c.q.
Direktur EAS, dilampiri:


Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
Ringkasan hibah (Grant Summary).
Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri
dengan:


Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)
SPTMHL.
47
3.Pengesahan ke DJPU
 PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat berharga (SP3HL-BJS) dalam
rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS dengan
dilampiri:


BAST; dan
SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).
 DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3
dengan ketentuan:



Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
Lembar ke-2, untuk PA/Kuasa PA guna dilampirkan pada
pengajuan MPHL-BJS; dan
Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
48
SP3HL-BJS
49
Nilai Barang/Jasa/Surat
Berharga
 Nilai B/J/S dalam mata uang asing, dikonversi ke
Rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal
BAST.
 Dalam BAST/dokumen pendukung lainnya tidak
terdapat nilai B/J/S, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA penerima hibah
melakukan estimasi nilai wajar atas B/J/S yang
diterima.
50
4.Pencatatan Hibah Bentuk Barang /Jasa / Surat
Berharga ke KPPN
PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (MPHLBJS)
Untuk keperluan pencatatan: (dengan akun khusus)





Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya
dari Hibah
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari
Hibah dan;
Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga
51
Pencatatan Hibah Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN
 PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke
KPPN dengan dilampiri:



SPTMHL;
SP3HL-BJS lembar kedua; dan
SPTJM.
 Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHLBJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan:



Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS
dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan
Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
52
MPHLBJS
53
Sanksi
 Kementerian/Lembaga yang menerima hibah
dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat
berharga yang tidak mengajukan register
dan/atau pengesahan diberikan sanksi
administrasi.
 Hibah yang diterima langsung yang tidak
dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan
ini menjadi tanggung jawab penerima hibah.
54
Ketentuan Lain-lain
Hibah Ineligible:
 Dalam hal terjadi klaim dari pihak pemberi donor atas
hibah yang tidak diajukan register dan/atau
pengesahan oleh K/L, maka pengeluarannya tidak
ditanggung oleh Negara.
 Namun terhadap hibah yang telah diajukan register
dan pengesahan oleh K/L, dapat ditanggung oleh
Negara melalui DIPA K/L ybs.
55
PERAN APIP
Membantu menginventarisasi Hibah yang
diterima baik terencana maupun langsung
Memastikan satker yang menerima hibah
mengikuti ketentuan yang berlaku
Memastikan terdapat SOP dan telah
dilaksanakan dengan baik.
Reviu Laporan Keuangan.
56