Transcript HDI 2 - WordPress.com

• Nasionalisme , Globalisasi Dan Ekonomi Rakyat- HDI2
(disarikan dari ceramah Prof. Sri-Edi Swasono, semarang 21 Sept 2013)
Pembukaan UUDNRI
1945
Pasal 27 ayat (2)
UUDNRI 1945
DoktrinKebersama
an ( Pluralisme dan
multikulturalisme),
kerakyatan—(Psl 33
UUDNRI 1945)
Partisipatoriemansipatori
Payung
ekonomi
Pancasila
Barat : liberalisme
dan individualisme
kapitalisme—
(KUHD)—Globalisasi
Usaha bersama
dan asas
kekeluargaan
Ekonomi rakyat.
Bermoral,
pemerataan
sosial, nasionalis,
kebersamaan,
perencanaan
yang berkeadilan
Eko Rakyat 
Daulat rakyat
demokrasi
ekonomi
Lebih baik
Indonesia
tenggelam ke
dasar lautan
daripada menjadi
embel-embel
bangsa lain
Globalisasi
mengabaikan
nasionalisme
Daulat pasar
1) Hsl langsung diterima rakyat, 2)ada pemberdayaan
rakyat, 3)meningkatkan dy bl rakyat, 4)meningkatkan poss
tawar, 5)rakyat produktif –nilai tambah tersebar
6)penggunaan sumber daya lokal, 7)menyerap tenaga
kerja, 8)cepat menghasilkan, 9)kemandirian eko DN,
10)basis pengembangan psr LN, 11)kritis mensikapi arah
globalisasi, 12)bukan daulat psr, 13)mengutamakan rakyat
kecil, 14)pergeseran paradigma pemb eko,
15)pembangunan Indonesia, 16)eko rakyat sbgan bsr
mampu bertahan dr krisis eko global, 17)menumbuhkan
kekuatan eko berganda
Kampus: dosen dan mahasiswa nasionalis religius
daulat rakyattahta u rakyat
Nasionalisme
Globalisasi
Paham:
1) Merdeka atau mati,
2) Mempertahankan kemerdekaan (kedaulatan)
tanpa lelah, harga diri, percaya diri, jati diri,
rasa syukur atas karunia Tuhan, 3) sumber
kehidupan, 4) selalu waspada dan siap
membayarnya
Proses:
1) Dominasi negara maju terhadap negara lain,
2) Imperalisme ekonomi baru, 3) Demokrasi
kapital pasar bebas. Memenangkan pasar
menguasai keuntungan pasar
Perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,
Cabang-cabang produksi yg menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai negara,
bumi –air kekayaan alam u kemakmuran rakyat . Kepemilikan negara otomatis sbg
syarat melekat suksesi negara yaitu: wilayah, rakyat, pemerintahan, pengakuan
internasional
Globalisasi menurut Malcom Water (I Gede AB Wiranata, 2007) mendefinisikan sebagai suatu proses yang melampaui batas-batas dukungan geografi, sosial
dan budaya, dan manusia semakin menyadari bahwa dukungan itu semakin kabur.
Konsep
Ekonomi
Konsep
Politik
Konsep
Budaya
 Konsep ekonomi mencakup keseluruhan pengaturan tentang proses produksi, pertukaran, distribusi dan konsumsi barang dan jasa
 Konsep politik mencakup pengaturan sosial dalam pemusatan pelaksanaan kekuasaan, khususnya dengan penggunaan kekuatan yang bersifat
memaksa (militer, polisi, hukum, dan sebagainya) dan proses transformasi prakteknya sebagai kewenangan, diplomasi yang dapat melahirkan
kontrol terhadap rakyat dan wilayah pada negara/ bangsa lain)
 Konsep budaya mencakup pengaturan sosial dalam proses produksi, pertukran dan perwujudan simbol-simbol yang mewakili fakta-fakta,
pengaruh, makna, kepercayaan, kecenderungan, selera dan nilai-nilai
Dalam konteks ekonomi global di atas, Indonesia telah mengambil langkah al; 1) menghapus persyaratan pemilikan saham lokal mayoritas. Diatur
dalam PP no. 20 Tahun 1994; 2) menerapkan kebijakan devisa bebas; 3) pencabutan terhadap Pembatasan Kapasitas Produksi . Diatur dalam Inpres
no. 16 Tahun 1987.
Untuk membangun visi harmonisasi pergaulan ekonomi antar bangsa , telah dibentuk berbagai organisasi regional dan internasional seperti ASEAN,
AFTA, APEC, MEE, IMF, World Bank, WTO, GATT, dan sebagainya. Namun demikian organisasi tersebut belum optimal dalam melaksanakan
misinya. Terkadang sulit menemukan titik temu karena adanya kepentingan nasional maupun regional, bahkan kelompok..
Globalisasi akan menggeser peran dan nilai kapasitas/ power negara sebagaimana ramalan futurologi John Naisbitt (1996)
menuju arah Asia (Tiongkok?) dengan megatrend Asia sbb: 1) dari negara bangsa ke jaringan; 2) dari tuntutan ekspor ke
tuntutan konsumen; 3) dari pengaruh Barat kecara Asia; 4) dari kontrol pemerintah ke tuntutan pasar; 5) dari desa ke
metropolitan; 6) dari dominasi pria ke munculnya kaum wanita/ gender; 7) dari Barat ke Timur. Peran negara semakin
lemah dengan menguatnya peran kombinasi industri, lembaga dan budaya sebuah bangsa. Seperti Jepang yang sangat
kompetitif bukan karena peran negara, tetapi ditangan industri-industri atau sejumlah perusahaan yang dikendalikan
sejumlah individu-individu dalam industri tersebut.
Globalisasi adalah sebuah perguliran proses, walaupun ada upaya harmonisasi tetapi hakekatnya tetap adanya kompetisi di
antara bangsa-bangsa yang terlibat dalam pergaulan internasional terutama perdagangan internasional. Dan, tidak dapat
dicegah bahwa tentu negara maju dan kaya akan mengambil peran yang besar dalam kompetisi tersebut. Globalisasi memer
lukan perenungan bagaimana implikasi terhadap manajemen investasi harus dilakukan. Pelaku usaha, pemerintah, dan
siapapun pelaku ekonomi (di Indonesia) untuk mempersiapkan keterampilan (SDM), sikap mental, dan sebagainya
(misalnya posisi nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai alat bayar Perdagangan Internasional). Kawasan Asia
mengalami krisis moneter tahun 1997 – 1998.
Walden Bello (I Gede AB Wiranata, 2007) berpendapat rentannya ekonomi negara (berkembang) dikarenakan sbb:
1) kurangnya atau ketidak mampuan negara mengkontrol arus keluar masuk modal yang menyebabkan stabilitas
perekonomian negara berkembang berguncang-guncang
2) Investasi asing diperlukan (pinjaman/bantuan Luar Negeri) tetapi pertumbuhan (dan pemerataan) haruslah dibiayai
terutama dari tabungan dan investasi dalam negeri (dan sebaiknya biaya pembangunan didapat tidak bersumber dari
dominan pajak atau perdagangan hasil hutan tetapi dari hasil perdagangan dalam arti luas yang berbasis teknologi
dan bertumpu pada basis dominan bangsa seperti negara agraris dan negara maritim); 3) meski ekspor penting, pem
bangunan ekonomi haruslah berorientasi kepada pasar domestik (dalam negeri). Namun harus diakui bahwa tidak
ada satu negara yang mampu membangun sistemnya (ekonomi) sendiri. Harus ada saling ketergantungan (saling
menguntungkan). Untuk hal tersebut realitas perdagangan internasional perlu dibangun secara berkesinambungan.
Peranan hukum dalam perdagangan internasional adalah;
1) dalam perspektif ekonomi bahwa hukum turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil yakni aspek
legalitasnya
2) dalam perspektif kepastian hukum, bahwa segala hubungan diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya agar
tercipta kepastian berusaha, perlindungan berusaha
Menurut Nyhart (I Gede AB Wiranata, 2007) hukum mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekono
mi, yaitu :
1) prediktibilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran yang pasti di masa depan
mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada saat sekarang
2) kemampuan prosedural. Hukum menyediakan ketentuan-ketentuan hukum acara atau prosedur penyelesaian
yang disetujui oleh para pihak pelaku ekonomi atau para pihak yang bersengketa
3) penyeimbang. Dalam proses-proses kegiatan ekonomi, menyangkut berbagai pihak dan nilai-nilai yang harus dihor
mati (HAM, Nilai lokal, dll). Hukum harus mampu mewujudkan upaya proses penyeimbang (adil dan bermanfaat)
misalnya dalam konteks ganti rugi lahan, dll.
4) kodifikasi. Diperlukan harmonisasi dan penataan berbagai aturan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan
ekonomi. Dengan perumusan dan sistematika penyusunan yang baik akan membantu siapapun untuk melakukan
investasi atau aktivitas ekonomi (UU Pokok Agraria, UU Penanaman Modal Asing, UU Perbankan, UU Asuransi,
UU Pertanggungan, dll)
5) akomodasi. Situasi dan keadaan dapat berubah cepat. Hukum harus mampu menampung perubahan dan mengatur
kembali berbagai hubungan agar terwujud kembali keseimbangan akibat dari perubahan yang terjadi melalui peru
bahan yang tertib dan dinamis sehingga mampu memberikan pegangan atas kegoncangan.
6) definisi dan kejernihan tentang status. Hukum memberikan kejelasan status terhadap orang-orang dan barang-barang
di masyarakat melalui definisi-definisi yang dituangkan dalam aturan-aturan (pemaknaan yang sempurna mengenai
hak dan kewajiban) . Para pihak dapat secara optimal melaksanakan akad/kesepakatan yang sudah dituangkan dalam
naskah kontrak dagang.
•
•
•
•
•
•
•
•
Klpk A : 1-8
B : 9-16
C : 17-23
D : 24-32
Judul
Masalah?
Pembahasan
1 spasi, 1 lembar email
•
•
•
•
•
HDI Ganjil 2014-2015
Klpk A:1-5
Klpk B:6-10
Klpk C:11-15
Klpk D:16-20
• Pola siang-malam sama.
•
•
Mhs Siang
Klpk A: 1. Adi Maulana **
•
2. Utari Ratna M
•
3. Syahrul *
•
4. Annisa Kurnia
•
5. Adi Tiyansyah
•
6. Hengky Pratama
•Klpk B: 1. Ariyansyah
•
2. Edi Putra
•
3. Anzaroni DS *
•
4. Dani Aryando
•
5. M Rianda Obara
•
6. Median AB
•Klpk C: 1. Adi Saputra *
•
2. Riana Kusumawati
•
3. Nurhasana
•
4. Feri Wijaya
•
5. Andriansyah
•
6. Andi Saputra
•Klpk D : 1. Zurfika
•
2. Evri Yana
•
3. Fitri Nurjanah
•
4. Mitra Budi P *
•
5. Alamsyah AT
•
•
•
Mhs Malam
Klpk A: 1.Kaspi
2. Maulana A
3. Desy Susanti
4. Zafirin Tohir *
5.Martina AP
6. Fitria Agustina
7. Ardian Agustin
8. Wendy Saputra
9. Achmad Fajrial
10. Indra aditama
11. Fauzan Alam
12. Wonder Voltadow
Klpk B: 1. Edi Harmoko **
2. Nasarudin
3. Syarif Hidayatulloh*
4. Rizki Lestari
5. Emayani
6. Ratna Susanti
7. Ade rafiuza
8. Joko Susilo
9. Dian Putra Sanjaya
10. Harfan Gunawan
11. Agus Wahyudi
12. Firman H
Klpk C:1. Enike Damayanti
2. M Ardo Anizma
3. Husni Thamrin *
4. Firman S. Budi
5. Hendri Yanto
6. Adi Chandra Jaya
7. Andi
8. Yohanes YP Simanulung
9. Dio Agustian
10.Fauzan Alan
Klpk D: 1. Dessy Trisnawati
2. Ruli *
3. Irawan
4. M Arafat
5. Boby Prima
6. Herlanda
7.
8.
9.
10.
Pokjar Mhs Siang-Malam
Ganjil 2014-2015
• Mhs Siang
• Mhs Malam