Transcript 6. Hak Tanggungan2 - Reza Aidil Fitriansyah

Hak Tanggungan
HAK TANGGUNGAN SEBAGAI HUBUNGAN
HUKUM KONGKRET
Pembebanan hak tanggungan
 Pembebanan HT merupakan suatu proses yang terdiri atas 2
tahap, yaitu tahap pemberiannya, yang dilakukan di
hadapan PPAT dan tahap pendaftarannya yang
dilaksanakan oleh kepala kantor pertanahan.
 Menurut ketentuan pasal 39 PP 24/1997 jo pasal 97 Peraturan
menteri 3/1997, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan pada kantor pertanahan setempat mengenai
kesesuaian sertifikat hak tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun yang akan dijadikan jaminan dengan daftar-daftar
yang ada di kantor tersebut.
 Apabila sertifikat sesuai dengan daftar-daftar yang ada, maka
kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk membubuhkan pada
halaman perubahan sertifikat yang asli cap atau tulisan dengan
kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor
pertanahan”, kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.
 Pada halaman perubahan buku tanahnya
dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat
“PPAT…..telah minta pengecekan sertifikat”,
kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.
 Apabila sertifikat yang ditunjukkan itu ternyata
bukan dokumen yang diterbitkan oleh kantor
pertanahan, pada sampul dan semua halaman
sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan
dengan kalimat “sertifikat ini tidak diterbitkan oleh
kantor pertanahan….” kemudian diparaf.
 Sedang apabila ternyata diterbitkan oleh kantor
pertanahan yang bersangkutan, akan tetapi data fisik
dan atau data yuridis yang termuat di dalamnya
tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam
buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan,
untuk PPAT yang bersangkutan diterbitkan Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai
dengan data yang tercatat di Kantor Pertanahan.
 Pada sertifikat tersebut tidak dicantumkan sesuai
tanda apapun.
Janji akan memberikan hak tanggungan
 Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji
untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai
jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan
di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang
tersebut.
 Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh
PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pemberian hak tanggungan
A.
Akta pemberian hak tanggungan (APHT).
 Pemberian HT dilakukan di kantor PPAT dengan dibuatnya
Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh pejabat tersebut, yang
bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan menteri negara
agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.
 Formulirnya disediakan oleh BPN melalui kantor-kantor pos.
 Dalam pasal 96 ayat (2) PP 3/1997 ditentukan, bahwa
pembuatan APHT dan SKMHT harus dilakukan dengan
menggunakan formulir sesuai bentuk yang ditetapkan oleh
Peraturan tsb.
 Ditegaskan dalam ayat (3), bahwa kepala kantor pertanahan
dilarang mendaftar HT yang diberikan, bilamana APHT yang
bersangkutan dibuat berdasarkan SKMT yang pembuatnya
tidak menggunakan formulir yang telah disediakan.
 Pembuatan APHT wajib dihadiri oleh pemberi HT, kreditor
sebagai penerima HT dan 2 orang saksi.
Pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
 PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang
untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta
pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa
membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
C. Lokasi objek HT.
 Objek-objek HT semunya berada di wilayah satu kantor
pertanahan.
 Tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan seorang
PPAT, dengan izin siapa pun membuat APHT yang
objeknya berada di wilayah lebih dari satu kantor
pertanahan.
B.
Proses pemeberian hak tanggungan
 APHT dibuat 2 lembar yang semuanya asli ditandatangani oleh




pemberi HT, kreditor penerima HT dan 2 orang saksi serta PPAT.
Lembar pertama disimpan di kantor PPAT, lembar kedua dan satu
lembar salinannya yang sudah diparaf oleh PPAT untuk disahkan
sebagai salinan oleh kepala kantor pertanahan untuk membuat
sertifikat HT, berikut warkah-warkah yang diperlukan disampaikan
kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan.
Menurut pasal 13 ayat (2) penyampaiannya wajib dilakukan
selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditanda tangani.
Yaitu dengan cara bisa datang sendiri atau dikirim dengan pos
tercatat ataupun disampaikan melalui penerima HT yang bersedia
menyerahkannya kepada kantor pertanahan.
Penyampaiannya dilakukan dengan surat pengantar PPAT, yang
dibuat rangkap dua dan menyebut secara lengkap jenis surat-surat
dokumen yang disampaikan.
 Apabila obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang sudah didaftar atas nama pemberi HT:
1. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 dan memuat
daftar jenis surat-surat yang disampaikan;
2. Surat permohonan pendaftaran HT dari penerima HT;
3. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan penerima HT;
4. Sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang menjadi obyek HT (yang sudah dibubuhi catatan
kesesuaiannya dengan data yang ada di Kantor Pertanahan);
5. Lembar ke-2 APHT;
6. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan,
untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan
dalam pembuatan Sertipikat HT;
7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), apabila
pemberian HT dilakukan melalui kuasa. (Pasal 114).