Transcript Hukum Perbankan - akhmad ali yunus

HANDOUT
HUKUM PERBANKAN
2010
AZIZAH, SH., MHum.
Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo
HUKUM PERBANKAN
A. Dasar Hukum :
1. UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No.
3 Tahun 2004 tentang Bank
Indonesia
B. Pengertian
1. Perbankan, menurut Ps. 1 angka 1 UU No. 10
Tahun 1998 adalah segala sesuatu yg
menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara &
proses dlm melaksanakan kegiatan usahanya
2. Bank, menurut Ps. 1 angka 2 UU 10/98 adalah
badan usaha yg menghimpun dana dr masy.
dlm bentuk simpanan & menyalurkannya kpd
masyarakat dlm bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
3. Bank Umum, menurut Ps. 1 angka 3 UU 10/98
adl bank yg melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dlm lalu lintas pembayaran
4. Bank Perkreditan Rakyat, menurut Ps. 1 angka
4 UU 10/98 adalah bank yg melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip Syariah yg dalam
kegiatannya tdk memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran
C. Asas, Fungsi dan Tujuan
- Menurut Ps. 2 UU No. 7 Th. 1992 : Perbankan
Indonesia dalam melakukan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian
- Menurut Ps. 3 UU No. 7 Th. 1992 : Fungsi utama
perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun
dan penyalur dana masyarakat
- Menurut Ps. 4 UU No. 7 Th. 1992 : Perbankan
Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional kearah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
D. Jenis dan Usaha Bank
- Menurut Ps. 5 ayat (1) UU No. 7/92 jenis bank :
a. Bank Umum;
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Pasal 1 angka 3 UU No. 10/98 : Bank Umum
adalah bank yg melaksanakan kegiatan usaha
scr konvensional &/atau berdasarkan prinsip
syariah yg dlm kegiatannya memberikan jasa
dlm lalu lintas pembayaran
Psl 1 angka 4 UU No. 10/98 : BPR adl bank yang
melaksanakan kegiatan usaha scr konvensional
&/atau berdasarkan prinsip syariah yg dlm
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaranan
- Menurut Pasal 6 UU No. 7/92 jo. UU No.
10/98 Usaha Bank Umum meliputi :
a. Menghimpun dana dr masy. dlm bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan, dan/atau
bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu
b. Memberikan kredit
c. Menerbitkan surat pengakuan utang
d. Membeli, menjual, atau menjamin atas
risiko sendiri maupun untuk kepentingan
dan atas perintah nasabahnya
e. Memindahkan uang baik utk kepentingan
sendiri mapun utk kepentingan nasabah
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana
dr, /meminjamkan dana kpd bank lain, baik
dgn menggunakan surat, srn telekomunikasi
maupun dgn wesel unjuk, cek/ srn lainnya
g. Menerima pembayaran dr tagihan atas surga &
melakukan perhitungan dgn/antar pihak ketiga
h. Menyediakan tempat utk menyimpan barang
dan surga
i. Melakukan kegiatan penitipan utk kepentinan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak
j. Melakukan penempatan dana dr nasabah kpd
nasabah lainnya dlm bentuk surga yg tidak
tercatat di bursa efek
k. Dihapus
l. Melakkn kegiatan anjak piutang, usaha
kartu kredit, & kegiatan wali amanat
m. Menyediakan pembiayaan &/atau
melakkn kegiatan lain berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dgn ketentuan
yg ditetapkan oleh BI
n. Melakukan kegiatan lain yg lazim
dilakukan oleh bank sepanjang tdk
bertentangan dgn UU ini & peraturan
per-UUan yg berlaku
- Larangan bagi Bank Umum
a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sbgmn
dimaksud dlm Ps. 7 huruf b & c
b. Melakukan usaha perasuransian
c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sbgmn dimaksud dlm Ps. 6 & Ps. 7
- Usaha BPR meliputi :
a. Menghimpun dana dr masyarakat dlm bentuk
simpanan brp deposito berjangka, tabungan, &
/atau bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu
b. Memberikan kredit
c. Menyediakan pembiayaan & penempatan dana
berdsrk Prinsip Syariah, sesuai dgn ketentuan BI
d. Menempatkan dananya dlm bentuk Sertifikat
Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan/atau tabungan pada bank lain
- BPR dilarang :
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut
serta dlm lalu lintas pembayaran
b. Melakukan kegiatan usaha dlm valuta asing
c. Melakukan penyertaan modal
d. Melakukan usaha perasuransian
e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha
sbgmn dimaksud dlm Ps. 13
E. Perizinan, Bentuk-2 Hukum Bank & Kepemilikan
1. Perizinan
Ps. 16 ayat (1) : Setiap pihak yg melakukan
kegiatan menghimpun dana dr masyarakat
dlm bentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sbg Bank Umum/BPR
dr Pimpinan BI, kecuali apbl kegiatan
menghimpun dana dr masyarakat dimaksud
diatur dgn UU tersendiri
Ps. 16 ayat (2) :
Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum &
BPR sbgmn dimaksud dlm ayat (1) wajib
dipenuhi persyaratan sekurang-2nya tentang :
a. Susunan organisasi dan kepengurusan
b. Permodalan
c. Kepemilikan
d. Keahlian di bidang perbankan
e. Kelayakan rencana kerja
Ps. 16 ayat (3) :
Persyaratan dan tata cara perizinan bank
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh BI
2. Bentuk-Bentuk Hukum Bank
Menurut Pasal 21 UU Perbankan 1998,
bentuk hukum Bank Umum :
1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan Daerah
Bentuk Hukum BPR, Pasal 21 ayat (2) :
1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Bentuk lain yg ditetapkan dgn PP
Pasal 21 ayat (3) : bentuk hk dr kantor
perwakilan & kantor cabang yg
berkedudukan di luar negeri mengikuti
bentuk hukum kantor pusatnya
Pasal 58 : menentukan bahwa, Bank Desa,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai,
Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkt
Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit
Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil,
Lembaga Perkrt Kecamatan, Badan Karya
Produksi Desa, &/atau lembaga-lembaga
lainnya yg dipersamakan dgn itu diberikan
status sbg BPR berdsrk UU
3. Pendirian & Kepemilikan
- Bank Umum hanya dpt didirikan oleh :
a. WNI &/atau badan hk. Indonesia; atau
b. WNI &/atau bdn hk. Ind. dgn WNA &/atau
bdn hk. asing secara kemitraan
- BPR hanya dpt didirikan & dimiliki oleh WNI,
badan hk. Ind yg seluruh pemiliknya WNI,
PEMDA,/ dpt dimiliki bersama diantara ketiganya
- Bank Umum kepemilikan dpt dimiliki oleh
negara, swasta nasional, swasta asing/campuran
(nasional & asing)
- BPR dapat dimiliki oleh negara (pemerintah
daerah) swasta, koperasi
F. PengertianKredit
Kredit berasal dari kata “Credere” (Romawi) dan
“Vertrouwen” (Belanda) yang artinya percaya.
Ps 1 angka 11 UU No. 10 Thn 1998 ttg Perubahan
UU No. 7 Thn 1992 tentang Perbankan:
“Kredit ialah penyediaan uang/tagihan yg dpt
dipersamakan dgn itu, berdskn persetujuan /
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam utk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dgn pemberian bunga”
Ps 1 angka 12 UU No. 10 Thn 1998 ttg
Perubahan UU No. 7 Thn 1992 tentang
Perbankan:
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan yg
dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan / kesepakatan antara bank
dan pihak lain yg mewajibkan pihak yg
dibiayai utk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan / bagi hasil
Unsur – unsur yang terdapat dalam
kredit adalah :
1. Kepercayaan
2. Waktu
3. Prestasi
4. Risiko
II. Penggolongan Kredit
1. Berdasarkan Jangka Waktu
2. Berdasarkan Dokumentasi
3. Berdasarkan Bidang Ekonomi
4. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya
5. Berdasarkan Objek Yang Ditransfer
6. Berdasarkan Waktu Pencairannya
7. Berdasarkan Cara Penarikannya
8. Berdasarkan Pihak Krediturnya
9. Berdasarkan Negara Asal Kreditur
10. Berdasarkan Jumlah Kreditur
ad. 1. Jangka Waktu :
a. Kredit jangka pendek
b. Kredit jangka menengah
c. Kredit jangka panjang
ad. 2. Dokumentasi :
a. Kredit dengan perjanjian kredit
tertulis
b. Kredit tanpa surat perjanjian
kredit
ad . 3. Bidang Ekonomi :
a. Kredit utk sektor pertanian,
perburuhan dan sarana pertanian
b. Kredit utk sektor pertambangan
c. Kredit utk sektor perindustrian
d. Kredit utk sektor listrik, gas, dan air
e. Kredit utk sektor konstruksi
f. Kredit perdagangan, restoran dan hotel
g. Kredit pengangkutan, perdagangan dan
komunisasi
h. Kredit utk sektor jasa
i. Kredit utk sektor lain-lain
ad. 4. Tujuan Penggunaannya :
a. Kredit konsumtif
b. Kredit produktif
c. Kredit modal
d. Kredit likuiditas
ad. 5. Objek Yang Ditransfer :
a. Kredit uang
b. Kredit bukan uang
ad. 6. Waktu Pencairannya :
a. Kredit tunai
b. Kredit tidak tunai
ad. 7. Cara Penarikannya :
a. Kredit sekali jadi
b. Kredit rekening koran
c. Kredit berulang-ulang
d. Kredit bertahap
e. Kredit tiap transaksi
ad. 8. Pihak Krediturnya :
a. Kredit terorganisasi
b. Kredit tidak terorganisasi
ad. 9. Negara asal Kreditur :
a. Kredit domistik
b. Kredit luar negeri
ad. 10. Jumlah Kreditur :
a. Kredit dengan kreditur
tunggal
b. Kredit sindikasi
PRINSIP-PRINSIP PENYALURAN KREDIT
Secara tradisional (yang berlaku pada umumnya)
analisis bank terhadap calon nasabah debitor
dilakukan terhadap aspek-aspek yang dikenal
dalam dunia perbankan sebagai the five of credit
atau 5 C, yaitu :
- Character (Watak);
- Capital (Modal);
- Capacity (Kemampuan);
- Collateral (Jaminan); dan
- Condition of Economy (Kondisi Ekonomi).
Character dan Collateral menentukan hal
yang menyangkut pertanyaan : Will he pay ?
yaitu menyangkut penilaian mengenai
kemauan / iktikad nasabah debitor utk
membayar kembali kreditnya.
Capital, Capacity dan Condition of Economy
menentukan hal yang menyangkut
pertanyaan : Can he pay ?
yaitu menyangkut kemampuan nasabah
debitor utk membayar kembali kreditnya
Prinsip-prinsip diatas juga diakomodasi dalam
Pasal 8 UU No. 10 / 1998 tentang Perubahan UU
No. 7 / 1992 tentang Perbankan, yaitu :
Dalam memberikan kredit / pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas iktikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitor untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.
Perjanjian kredit harus dilakukan dalam
bentuk tertulis, hal ini memiliki beberapa
alasan, yaitu :
a. Kompleksnya perumusan terhadap
hak dan kewajiban dari para pihak
b. Perjanjian yang dibuat secara lisan
sangat sulit untuk dijadikan sebagai
alat bukti dalam pembuktian jika
dikemudian hari menimbulkan
sengketa diantara para pihak
c. Keberadaan Instruksi Presidium Kabinet
Nomor : 15/EK/IN/10/1966 tgl 10-10-1966,
dimana ditegaskan “dilarang utk melakukan
pemberian kredit tanpa adanya perjanjian
kredit yang jelas antara Bank dan Debitur/
antara Bank Sentral dan Bank-Bank lainnya”
Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada
segenap Bank Devisa No : 03/1093/UPK/KPD
tgl 29 -12- 1970, khususnya butir 4 yang
berbunyi :”untuk pemberian kredit harus
dibuat surat perjanjian kredit”.
BI melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor:31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998
memberikan penggolongan mengenai kualitas
kredit, yaitu:
a. Lancar
Kredit digolongkan lancar jika pembayaran tepat
waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak
ada tunggakan serta sesuai dengan perjanjian
kredit yang dibuat.
b. Dalam Perhatian Khusus jika terdapat tunggakan
pembayaran pokok &/atau bunga s/d 90 hari
c. Kurang Lancar
jika terdapat tunggakan pembayaran pokok
dan/atau bunga yang telah melampaui 90
hari sampai dengan 180 hari (6 bulan)
d. Diragukan
jika terdapat tunggakan pembayaran pokok
dan/atau bunga yang telah melampaui 180
hari sampai dengan 270 hari (9 bulan)
e. Macet
jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga
yang telah melampaui 270 hari (9 bulan) lebih.
Kredit yang masuk dalam golongan
Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
dinilai sebagai kredit yang Performing
Loan (kredit lancar)
Kredit yang masuk golongan Kurang
Lancar, Diragukan, dan Macet dinilai
sebagai kredit Non Performing Loan
(kredit macet)
Untuk menentukan suatu kualitas kredit
masuk dalam golongan lancar, dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan,
dan macet dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek,
yaitu:
a. Prospek usaha
b. Kondisi keuangan dengan penekanan
arus kas
c. Kemampuan membayar
Untuk menghindarkan kredit bermasalah, Bank
sebenarnya sudah melakukan pengamanan
preventif dgn melakukan analisa yg mendalam
terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan
debitur. Analisa dari apsek hukum juga dilakukan,
misalnya:
a. Legalitas usaha debitur;
b. Kewenangan orang bertindak mewakili
perusahaan;
c. Keabsahan hk dr barang yg dijadikan agunan
d. Penjaminan/Borgtoch;
e. Mekanisme pemantauan dan pengawasan
secara terus menerus.
Untuk menyelesaikan kredit
bermasalah (non performing loan)
ada dua strategi yang dapat
ditempuh, yaitu:
A. Penyelamatan Kredit
B. Penyelesaian Kredit
A. Penyelamatan Kredit
Penyelematan adalah suatu langkah
penyelesaian kredit bermasalah
melalui perundingan kembali antara
kreditur dan debitur dengan
memperingan syarat-syarat
pengembalian kredit sehingga dgn
demikian diharapkan debitur
memiliki kemampuan kembali utk
menyelesaikan kredit tersebut.
Penyelesaian kredit melalui tahap
penyelamatan kredit ini dinamakan
penyelesaian melalui restrukturisasi kredit.
Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan
Bank dalam usaha perkreditan agar debitur
dapat memenuhi kewajibannya.
dalam restrukturisasi lebih banyak melakukan
negosiasi dan solusi yang ditawarkan Bank
untuk menentukan syarat dan ketentuan
restrukturisasi
Tujuan restrukturisasi adalah:
a. Untuk menghindarkan kerugian bg Bank krn
hrs menjaga kualitas kredit yg telah diberikan;
b. Untuk membantu memperingan kewajiban
debitur sehingga debitur mempunyai
kemampuan utk melanjutkan kembali
usahanya & melaksanakan pembayaran
kewajiban kreditnya;
c. Dgn restrukturisasi mk penyelesaian kredit
melalui lembaga-lembaga hk dpt dihindarkan
krn penyelesaian melalui lembaga hk dlm
prakteknya memerlukan waktu yg lama, biaya
dan tenaga yg banyak
Fasilitas/kebijakan yg dpt digunakan utk
melakukan restrukturisasi kredit bermasalah
menurut keputusan Direksi BI tersebut diatas
antara lain melalui :
a. Penurunan Suku Bunga Kredit
b. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit
c. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
d. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
e. Penambahan Fasilitas Kredit
f. Pengambilalihan Agunan/Aset
Debitur
g. Jaminan Kredit Dibeli oleh Bank
h. Konversi Kredit Menjadi Modal Sementara
dan pemilikan saham
i. Alih Manajemen
j. Pengambilalihan Pengelolaan Proyek
k. Novasi (Pembaharuan Hutang)
l. Subrogasi
m. Cessie
n. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan
o. Bank Menjual Barang-Barang Jaminan
Dibawah tangan berdasarkan surat kuasa
p. Penghapusan Piutang
q. Cegah Tangkal (CEKAL) Debitur Macet
B. Penyelesaian Kredit
Penyelesaian kredit adalah langkah
penyelesaian kredit bermasalah melalui
lembaga hukum seperti Pengadilan/Direktorat
Jenderal Piutang & Lelang Negara/badan lainnya
Hal ini dilakukan krn langkah penyelamatan
sudah tidak mungkin dilakukan.
Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga
hukum ini adalah utk menjual / mengeksekusi
benda jaminan.