Transcript Hukum Administrasi Negara Vokasi

Hukum Administrasi Negara
Riana Susmayanti, SH. MH
BAHAN DISKUSI I






Pengertian HAN
HAN dalam UUDNRI Tahun 1945
Perbedaan, persamaan & hubungan HTN dan HAN
Sumber HAN (formil & materiil)
Perbuatan Pemerintah
Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Pembagian Kelompok
1.Vito
Aditya
Anik
Keri
Adi
2. R.Tri Baskoro
M.Toriq
Dio
Diah
Cahyo
3. Ika
Anon
Bima
Aktiva
Gery
Desy
4. Robby
Triana
Dwi Restia
Arendra
Esa Angger
5. Saraya
Rizky Aziz
Tri Anugrah
Wahida
Dian Taqwa
PEMBIDANGAN HUKUM MENURUT ISI
PRIVAT / SIPIL
1.

MENGATUR HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN ANTAR
INDIVIDU ATAU PERORANGAN)
CONTOH: HUKUM PERDATA, HUKUM DAGANG
PUBLIC
2.

MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA (DAN ALAT
PERLENGKAPANNYA) DENGAN
MASYARAKAT/PERORANGAN)
CONTOH: HTN, HUKUM PIDANA, HAN
HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA)



Hukum Tata Negara (HTN), mengatur bentuk dan
susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan
kekuasaan antara alat perlengkapan, serta hubungan
antara pemerintah pusat dengan daerah
Hukum Administrasi Negara (HAN), mengatur cara
menjalankan tugas dari kekuasaan dari alat
perlengkapan negara
Hukum Pidana, mengatur perbuatan yang dilarang dan
hukuman pidana bagi yang melanggar, serta bagaimana
mengajukan perkara ke pengadilan
SUMBER
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
1.
Sumber Hukum Dalam Arti Materiil
dipengaruhi beberapa faktor:
a. Faktor Sosiologis
b. Faktor Filosofis
c. Faktor Historis
2.
Sumber Hukum Dalam Arti Formil
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.6
Peraturan Per-UU-an
Yurisprodensi
Konvensi
Hukum Kebiasaan/Hukum Adat
Hukum Internasional
Doktrin
Keputusan TUN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Menurut Parajudi Atmosudirdjo :
 HAN Heteronom : bersumber pada UUD, UU, dll
 HAN Otonom : bersumber pada hukum yang dibuat
pemerintah dan administrasi negara
RUANG LINGKUP HAN
MENURUT UUD 1945
1.
2.

Pembukaan UUD 1945 alinea IV
 Indonesia menganut prinsip Negara Hukum yg dinamis atau “Welfare State”
(Negara kesejahteraan), dgn kewajiban menjamin kesejahteraan sosial masyarakat;
 Prinsip keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia.
Ps. 33 & 34 UUD 1945
 Pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara
fakir miskin & anak terlantar juga BARA-K yg terkandung didalamnya serta yg mjd
hajat hidup orang banyak dikuasai o/ negara dlm menjalankan tugas membangun
kesejahteraan sosial.
Ruang lingkup HAN berdasar UUD 1945 :
 pemerintah melakukan pengaturan dlm kegiatan2 masyarakat mell. Pemberian
ijin, lisensi, dispensasi, dll, termasuk pencabutan HAT u/ kepentingan umum, serta
melakukan “Freies Ermessen” (tindakan spontanitas dlm rangka melaksanakan
kebijakan)
 lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sbg lembaga yg mengadili apabila
tjd perbenturan kepentingan antara pemerintah dgn masyarakat.
8
Cara Memperoleh Wewenang
Pemerintahan melalui 3 cara yaitu :
1.
2.
3.
Atribusi : Pemberi Wewenang Pemerintah Oleh
pembuat Undang-undang kepada Organ Pemerintahan.
Delegasi : Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari
satu Organ Pemerintahan kepada Organ Pemerintahan
Kepada Organ pemerintahan lainnya.
Mandat : Terjadi ketika Organ Pemerintahan
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh Organ lain
atas namanya.
Delegasi





Overdracht Van
Bevoegdheid (Pelimpahan
Wewenang)
Kewenangan tidak dapat
dijalankan secara
incidental oleh Organ
yang memiliki
kewenangan asli.
Terjadi Peralihan
Tanggung Jawab.
Harus Berdasarkan
Undang- undang.
Harus Tertulis
Mandat
Opdracht Tot Nivoering
(Perintah Untuk
Melaksanakan)
Kewenangan dapat
sewaktu – waktu
dilaksanakan oleh mandans.
Tidak terjadi peralihan
tanggung jawab.
Tidak Harus berdasarkan
Undang-undang .
Dapat Tertulis, dapat pula
secara lisan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Asas Ne Bis Vexari Rule. Merupakan asas yang menghendaki agar
setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang undang dan hukum.
Asas Principle of legality ( kepastian hukum ). Asas yang
menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang
berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
Principle of proportionality ( asas keseimbangan ). Asas yang
menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman bagi
pegawai yang melakukan kesalahan.
Principle of equality ( asas Kesamaan dalam pengambilan
keputusan ). Dalam menghadapi suatu kasus dan fakta yang sama,
seluruh alat administrasi negara harus dapat mengambil keputusan
yang sama.
Principle of Careness ( asas bertindak cermat ). Asas yang
menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak hati-hati
agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Principle of Motivation ( asas motifasi untuk setiap keputusan ).
Dalam mengambil suatu keputusan, pejabat administrasi negara /
pemerintah harus bersandar pada alasan / motifasi yang kuat, benar,
adil dan jelas.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Principle of non Minuse of Competence ( asas jangan mencampur adukkan
kewenangan ). Dalam pengambilan suatu keputusan, pejabat administrasi negara
jangan menggunakan kewenangan atau kekuasaan.
Principle of Fair Play ( Asas Permainan yang layak ). Agar Pejabat Pemerintah /
administrasi negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga
negara / masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil.
Principle of Resonable or Prohibition of Arbitrariness. ( Asas Kewajaran
dan keadilan ). Dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak boleh berlaku
sewenang-wenang atau berlaku tidak wajar / layak.
Principle of meeting Raised Expectation ( Menanggapi harapan yang wajar).
Asas yang menghendaki agar pemerintah dapat menimbulkan pengharapanpengharapan yang wajar bagi kepentingan rakyat.
Principle of undoing the Consequence of annule Decision. Asas yang
meniadakan akibat-akibat dari Pembatalan suatu keputusan. Principle of Protecting
the personal way of life. Asas perlindungan terhadap Pandangan hidup setiap
pribadi.
Principle of public service ( asas Penyelenggaraan kepentingan umum ). Agar
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan
umum. Asas Kebijaksanaan ( Sapientia ). Pejabat Administrasi negara senantiasa
harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya.
BAHAN DISKUSI 2 : Analisa Kasus
1.
2.
3.
4.
5.
Atribusi, Delegasi, Mandat
Asas : Ne Bis Vexari Rule, Principle of legality,
Principle of proportionality
Asas : Principle of equality, Principle of
Careness, Principle of Motivation
Asas : Principle of non Minuse of Competence,
Principle of Fair Play, Principle of Resonable or
Prohibition of Arbitrariness.
Asas : Principle of meeting Raised Expectation,
Principle of undoing the Consequence of
annule Decision, Principle of public service
WEWENANG :


Hasibuan : kekuasaan yg sah & legal, utk
memerintah orang lain, berbuat / tidak berbuat
Sutarto : hak seseorang utk mengambil tindakan yg
diperlukan agar tugas & tanggung jawabnya dapat
dilaksanakan dengan baik
SIFAT KEWENANGAN

Atributif :



melekat, langsung diberikan oleh UU
Tanggung jawab pada aparat / pejabat yg ditunjuk oleh
UU
Distributif :


diberikan atasan pada bawahan, sementara
Mandat :


Tanggungjawab pada pemberi wewenang
Delegasi :

Tanggungjawab pindah pada penerima wewenang
WEWENANG ATRIBUTIF



DPR  UU
Presiden  Perppu, PP, PerPres
Kepala Daerah  Teori Residu / Sisa







Berhak mengatur diri sendiri (otonomi), kecuali ;
Politik LN
Hankam
Yustisi
Moneter Fiskal
Agama
Hakim  Putusan Hakim
WEWENANG DISTRIBUTIF

Mandat




Atas nama pemberi mandat
Mandataris tidak dapat memberikan mandat pada
orang lain (sub-mandat)
Jika telah dilaksanakan, otomatis berakhir, tanpa surat
penarikan mandat
Delegasi :



Perwakilan
Perpindahan tanggung jawab dari delegans (pemberi)
ke delegataris (penerima)
Harus dilakukan pencabutan  asas kontrarius actus
NE BIS VEXARI RULE

Tindakan administrasi harus berdasar UU &
hukum


Penyuapan : putusan hakim
Korupsi : penggunaan uang negara utk kepentingan
pribadi
PRINCIPLE OF LEGALITY





Kepastian hukum
Hak maupun sanksi (pidana) berdasarkan hukum
Hak  kenaikan gaji
Sanksi / pidana  tiada pidana tanpa kesalahan
Asas legalitas : nullum dellictum nulla poena sine
previa lege



Tidak ada perbuatan yg dilarang & diancam pidana, jika
belum diatur dalam UU
Tidak boleh menggunakan analogi / perumpaan
Tidak berlaku surut (non retroaktif)
PRINCIPLE OF PORPORTIONALITY


Kesalahan ~ hukuman
Akibat ~ tujuan
PRINCIPLE OF EQUALITY



Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan
Equailty before the law
Hak dan kewajiban yang sama
PRINCIPLE OF CARENESS



Bertindak cermat
Tidak menimbulkan kerugian
Fakta  pertimbangan
PRINCIPLE OF MOTIVATION

Varian :

Alasan  filosofis
Fakta  sosiologis

Kekuatan  yuridis

konsideran
PRINCIPLE OF NON MINUSE OF
COMPETENCE


Tidak mencampur adukkan wewenang
Beda dengan detournement de pouvoir 
penggunaan wewenang di luar kewenangannya
PRINCIPLE OF FAIR PLAY


Perlakuan yang jujur & mekanisme yang adil
Mekanisme perekrutan, kenaikan jabatan, pensiun,
dll
PRINCIPLE OF RESONABLE OR
PROHIBITION OF ARBITRARINESS.



Pelarangan yang beralasan
Kewajaran, keadilan
Kota Surabaya
PRINCIPLE OF MEETING RAISED
EXPECTATION


Asas yang menghendaki agar pemerintah dapat
menimbulkan pengharapan-pengharapan yang wajar
bagi kepentingan rakyat.
Tujuab hukum : kepastian, keadilan, kemanfaatan
PRINCIPLE OF UNDOING THE
CONSEQUENCE OF ANNULE DECISION

Asas yang meniadakan akibat-akibat dari Pembatalan
suatu keputusan.
PRINCIPLE OF PUBLIC SERVICE


Asas Penyelenggaraan kepentingan umum
Agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
selalu mengutamakan kepentingan umum.