Transcript Azaz * azaz Umum Pemerintahan Yang Baik

Azaz – azaz Umum Pemerintahan
Yang Baik
Sejarah Lahirnya AUPB
• Kewenangan bertindak bebas bagi
administrasi negara dalam melaksanakan
tugasnya akan menimbulkan kemungkinan
terjadinya penyimpangan aturan yang dapat
merugikan masyarakat.
• Untuk meningkatkan perlindungan kepada
masyarakat panitia de Monchy di Belanda
membuat laporan tentang AUPB.
• Awalnya timbul penolakan dari pejabat dan
pegawai – pegawai dari pemerintah Belanda
karena dikhawatirkan nantinya AUPB akan
digunakan untuk memberikan penilaian
terhadap kebijakan yang diambil.
Kedudukan AUPB Dalam Hukum
Formal
• AUPB tidak dituangkan dalam peraturan
perundang – undangan.
• Sehingga AUPB secara utuh lebih mengikat
secara moral atau doktrinal.
Apa Saja AUPB ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Azaz kepastian hukum
Azaz keseimbangan
Azaz kesamaan dalam mengambil keputusan
Azaz bertindak cermat
Azaz motivasi untuk setiap keputusan
Azaz jangan mencampuradukkan
kewenangan
7. Azaz permainan yang layak
8. Azaz keadilan dan kewajaran
9. Azaz menanggapi pengharapan yang wajar
10. Azaz meniadakan akibat suatu keputusan
yang batal
11. Azaz perlindungan atas pandangan (cara)
hidup pribadi
12. Azaz kebijaksanaan
13. Azaz penyelenggaraan kepentingan umum
- Azaz kepastian hukum
Azaz ini menghendaki dihormatinya hak yang
telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu
keputusan badan atau pejabat administraqsi
negara.
- Azaz keseimbangan
Azaz ini menghendaki proporsi yang wajar
dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai
yang melakukan kesalahan
- Azaz kesamaan dalam mengambill keputusan
Azaz ini menghendaki agar dalam menghadapi
kasus atau fakta yang sama alat administrasi
negara dapat mengambil tindakan yang sama.
- Azaz bertindak cermat
Azaz ini menghendaki agar administrasi negara
senantiasa bertindak secara hati – hati agar
tidak menimbulkan kerugian bagi warga
masyarakat.
- Azaz motivasi untuk setiap keputusan
Azaz ini menghendaki agar dalam mengambil
keputusan pejabat pemerintah itu dapat
bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup
yang sifatnya benar, adil dan jelas.
- Azaz jangan mencampur-adukkan kewenangan
Azaz ini menghendaki agar dalam mengambil
keputusan pejabat administrasi negara tidak
menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar
maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan
itu.
- Azaz permainan yang layak
Azaz ini menghendaki agar pejabat pemerintah
dapat memberikan kesempatan yang seluas –
luasnya kepada warga masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang benar dan adil
sehingga dapat pula memberi kesempatan
yang luas untuk menuntuk keadilan dan
kebenaran.
- Azaz keadilan dan kewajaran
Azaz ini menghendaki agar dalam melakukan
tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang
– wenang atau berlaku tidak layak.
- Azaz menanggapi pengharapan yang wajar
Azaz ini menghendaki agar tindakan pemerintah
dapat menimbulkan haraoan – harapan yang
wajar bagi yang berkepentingan.
- Azaz meniadakan akibat suatu keputusan yang
batal
Azaz ini menghendaki agar jika terjadi
pembatalan atas satu keputusan maka akibat
dari keputusan yang dibatalkan itu harus
dihilangkan sehingga yang bersangkutan
(terkena) harus diberikan ganti rugi atau
rehabilitasi
- Azaz perlindungan atas pandangan (cara) hidup
Azaz ini menghendaki agar setiap pegawai negeri
diberi kebebasan atau hak untuk mengatur
kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan
(cara) hidup yang dianutnya.
- Azaz kebijaksanaan
azaz ini menghendaki agar dalam melaksanakan
tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk
melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu
menunggu instruksi.
- Azaz penyelenggaraan kepentingan umum
azaz ini menghendaki agar dalam
menyelenggarakan tugasnya pemerintah
selalu mengutamakan kepentingan umum.