Transcript Hukum administrasi negara

Oleh : Moh. Ikmal
1.
Pendahuluan (istilah administrasi )
2.
Beberapa istilah dan definisi HAN
3.
Kedudukan dan ruang lingkup kajian HAN
4.
Hubungan HAN dan HTN
5.
Subjek dan objek HAN
6.
UTS
7.
Asas-asas HAN
8-9 Bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara
10. Peradilan tatausaha negara (PTUN)
11. Peran dan fungsi Lembaga ombudsman RI
12. UAS
Apa Makna Administrasi Dalam
“HUKUM ADMINISTRASI”..?
Apakah istilah “ADMINISTRASI’
dalam H.A = dalam IAN (ilmu
administrasi negara)

A. Istilah
-Hukum Administrasi Negara
-Hukum Tata Pemerintah
-Hukum Tatausaha Negara
AN
HAN
 Istilah:





Administrative Law;
Administratief Recht/ BestuurRecht
Vervaltung Recht;
Droit Administrarif
(tanpa Negara)
Perat2 yg bersangkut paut dg pem neg
 Cab ilmu Sosial
HAN  FAK HUMUM
IAN  FAK ISIP
IAN
 Istilah:
 Public Administration.
(Public = Negara)
 Organisasi & managemen dr mns
&
benda guna mencapai 7-an pem. Pem =
keseluruhan cab2nya (E,L,Y)
 Cab ilmu Administrasi Umum
Sarana2 Administrasi
Sturen
PENGUASA
Sancties
Perlindungan hukum
MASY / PENDUDUK / RAKYAT
Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan
Meliputi:
- Mengatur sarana penguasa utk mengatur & kendalikan masy;
- mengatur cara2 partisipasi masy/WN;
- perlindungan hukum;
- norma2 dasar bagi penguasa untuk pem yg baik
1.
Seiring munculnya paradigma welfare state, negara hukum(rechsaat) dan good
governance,  peran AN (pemerintah) harus aktif memajukan
kesejahteraan/kepentingan umum
2.
Untuk mewujudkan tujuan diatas, para AN diberikan kewenangan berupa
“diskresi” (kebebasan utk bertindak dan mengambil keputusan menurut
penilaiannya sendiri, yg berpotensi melakukan tindakan penyahgunaan
kewenangan
3.
Prinsip negara hukum dan demokrasi  asas legalitas, perlindungan hak asasi,
keterbukaan, dan partisipasi publik
4.
HAN berisikan pengaturan ttg wewenang AN utk bertindak dan mengatur
kemgkinan utk menggugat tindakan-tindakannya tsb
 Keberadaan AN dalam proses demokratisasi (memajukan kepentingan umum)
berhadapan lgsung dg WN
 HAN jg berfungsi sebagai norma dan akuntabilitas publik bagi WN dan AN
Dugaan pelanggaran UU 32/2009 ttg perlindungan dan
pengolahan lingkungan hidup dan UU ttg konservasi
SDA hayati dan ekosistem, Gubernur BALI di PTUN kan
 Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Administrare, yang artinya
adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan
sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam
keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun tidak semua
himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.
 Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa Administrasi
adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam
bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
 Menurut Liang Gie kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri:
1. kegiatan melibatkan dua orang atau lebih
2. kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan
3. ada tujuan tertentu yang hendak dicapai
3 kategori definisi administrasi menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz
(2004: 1.5)
1. Administrasi dalam pengertian proses atau kegiatan
Sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwa
administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua
orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Administrasi dalam pengertian tata usaha
a. Munawardi Reksodiprawiro, bahwa dalam arti sempit administrasi
berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan
sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis, dengan tujuan
memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal
balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.
b. G. Kartasapoetra, mendefinisikan bahwa administrasi adalah
suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan
keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan,
persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama
manusia dan/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.
c. Harris Muda, administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya
mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan
tulis menulis, surat menyurat dan mencatat (membukukan) setiap
perubahan/kejadian yang terjadi di dalam organisasi itu.
3.
Administrasi dalam pengertian pemerintah atau administrasi Negara
a.
b.
Wijana, Administrasi negara adalah rangkaian semua organ-organ negara terendah
dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian.
Y. Wayong, menyebutkan bahwa administrasi Negara adalah kegiatan yang
dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya
tercapai.
1. “Administraive law” (inggris)
2. “Administratief recht dan berstuursrecht”
(belanda)
3. “verwaltungsrecht” (jerman)
4. “ Droit Administratif” (prancis)
1. ADMINISTRASI NEGARA  BAG. DR
ADMINISTRASI UMUM
2. Administrasi negara adl manajemen dan
organisasi yang dilakukan manusia dan
peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan
(eks+leg+yud)
1. Peraturan-peraturan yg mengatur hub. Timbal
balik antara pemerintah dan rakyat (J.M. Baron de
gerando)
2. Peraturan-peraturan khusus yg dsamping hk
perdata positif yg berlaku umum, mengatur caracara organisasi negara ikut serta dlm lalu lintas
masyarakat (J.H.A. Logemann)
 Administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas
negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan
politiknya. Dalam arti sempit : aktivitas badanbadan eksekutif dan kehakiman. Dalam arti yang
lebih khusus lagi : aktivitas badan-badan eksekutif
saja dalam melaksanakan pemerintahan (Dimock).
1. Administrasi negara sebagai kompleks van
ambten (gabungan jabatan-jabatan yang
melaksanakan tugas pemerintahan). Mempunyai
pengertian yang sempit, yaitu hak yang mengatur
aktivitas badan-badan eksekutif. HAN
merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hak
yang mengatur cara bagaimana badan-badan
pemerintahan melaksanakan tugas
pemerintahannya. (Utrecht)
2. HAN merupakan perpanjangan dari HTN (Van
Vollenhoven)
1. E. UTRECHT : Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji
hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat
melakukan tugas mereka yang khusus.
2. VAN APELDOORN : Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan
yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan
dalam menjalankan tugasnya.
3. OPPENHEIM : Hukum Administrasi Negara menurut Oppenheim adalah sebagai
peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam
geraknya (hukum negara dalam keadaan bergerak atau staat in beweging).
4. PRAJUDI ATMOSUDIRDJO : Hukum Administrasi Negara adalah hukum
mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara
heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri
(hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar
penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan
pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.
Menguji Hubungan
Adanya Pejabat
Administrasi Negara
Melakukan
Tugas Khusus
Menyelenggarakan
Kesejahtraan Umum
HAN yang mengatur penggunaan
wewenang pejabat administrasi negara
Utrecht: Pengantar Hukum Administrasi Negara
PERTEMUAN 2
1.
OBJEK FORMAL DAN MATERIAL HAN
2.
KEDUDUKAN HAN DALAM LAPANGAN HUKUM
3.
RUANG LINGKUP HAN
 OBJEK FORMAL : perilaku atau kegiatan atau
keputusan hukum badan pemerintah, baik yang
bersifat peraturan maupun yang bersifat ketetapan.
 OBJEK MATERIAL : manusia yaitu aparat
pemerintah atau aparat administrasi Negara
sebagai pihak yang memerintah dan warga
masyarakat atau badan hukum privat sebagai pihak
yang diperintah. Antara kedua belah pihak ada
hubungan hukum publik.
Sebagai Aparatur
Negara
• Aparatur
Pemerintah
• Instansi Politik
• Menjalankan
Administrasi
Negara
Sebagai Fungsi
atau Aktifitas
Kegiatan mengurus
kepentingan Negara
Sebagai
Proses Teknis
Menyelenggarakan UU
Segala tindakat AN
dalam menjalankan UU
Kakanwil
Kadinas
Menteri
AN yang melakukan
fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintahan (eksekutif) di pusat
Maupun di daerah
Dirjen
Bupati
Sekjen
Gubernur
Direktur
 HAN  hukum yg khusus (tidak statis dan berkembang sesuai dg perkembangan
kebuutuhan masy) serta merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan
sebagiannya lagi ada pada hukum privat
 Philipus M.Hadjon Dkk, menyebut HAN sebagai “HUKUM ANTARA” yaitu hukum
administrasi materiilnya terletak di antara hukum privat dan hukum pidana
(publik)
KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM
Sebelum Abad 19
Setelah Abad 19
Hukum
H. Publik
H. Pidana
HAN ARTI
LUAS
Hukum
Hukum Privat
H. Perdata
H. dagang
H. Publik
HTN
H.Pidana
Hukum Privat
HAN
H. Perdata
H. Dagang
 HAN terletak antara hukum privat dan hukum pidana
H. PRIVAT
H. ADMINISTRASI
H. PIDANA
Contoh : pendirian bangunan
IZIN
Keterangan2 ttg izin bangunan
 Hakekat HAN mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan warganya serta
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negaranya dari
tindakan sewenang-wewenang aparatur Pemerintah.
 Ruang lingkup dari HAN :
1.
2.
Tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat/daerah,
hubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara) dan antara lembaga
negara dg warga masyarakat serta jaminan perlindungan hukum bagi keduanya.
 Cakupan HAN (Prajudi Atmo-sudirdjo) : adalah HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi,
dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara.
 Van Wijk-Konjnenbelt dan P. de Haan Cs. Mengatakan HAN meliputi :
1.
2.
3.
4.
Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
Mengatur cara – cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian
tersebut;
Perlindungan hukum (rechtsbe-sherming);
Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik
(algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
4 ruang lingkup studi HAN meliputi :
1.
2.
3.
4.
hukum tata pemerintahan
Hukum tata keuangan termasuk hukum pajak
Hukum hubungan luar negeri
Hukum pertahanan dan keamanan umum
1.
Hukum kepolisian
2.
Hukum perlembagaan
3.
Hukum keuangan
 Dalam arti luas, Hukum Administrasi Negara meliputi:
 Hukum Tata Pemerintahan
 Hukum Tata Usaha Negara
 Hukum Administrasi
 Hukum Administrasi Pembangunan
 Hukum Adminisi Lingkungan
 Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara, yakni
Hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern
dan ekstern.
 2 golongan pendapat mengenai hub HTN dan HAN
Ada perbedaan yuridis prinsipil (oppenheim, van vollenhoven, logemann)
2.
Tidak ada perbedaan yuridis prinsipil (kranenburg, prins, prajudi atmosudirjo)
 Oppenheim : yg dipersoalkan HTN adl negara dlm keadaan berhenti, sedang Han adl
peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak (mmbentuk alat2
perlengkapan negara, memberikan wewenang dan tugas2 pekerjaan dari pemerintah
pusat dan daerah.
 Kranenburg, prins dan prajudi atmosudirdjo : perberdaan HAN dan HTN hanya pada titik
berat/fokus pembahasan. HTN fokus pada hukum rangka dasar dari negara sebagai
keseluruhan, sedang HAN fokus merupakan bagian dari HTN (spesialisasi dari HTN) atau
kata prajudi bahwa HAN fokus perhatianny khas pada administrasi negara.
1.
Antara HAN & HTN
 Tanpa HAN, alat2 perlengkapan negara blm dpt melaksanakan tgsnya krn blm ada
pedoman yg mjd panutannya
 Tanpa HTN, penyelenggaraan organisasi negara akan kacau, krn HTN diperlukan
utk memberikan batas2 tanggung jawab&wewenang dr perangkat administrasi
negara.
 Subyek hukum : segala sesuatu (orang atau sesuatu yg dipersamakan dg orang
atau “badan hukum’) yg mereka dapat memperoleh hak dan kewajiban dari
hukum itu sendiri.
 Mengapa badan hukum menjadi subjek hukum administrasi...?
Karena ia bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum
menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia
sebagai subyek hukum.
 Jadi dalam lapangan HAN, subyek hukum administrasi meliputi :
Pegawai negeri : warga negara yg telah memenuhi syarat yg ditentukan dlm peraturan per-UU-an
yg berlaku, diangkat dan diberikan tugas negara lainnya. PN merupakan pendukung hak dan
kewajiban.
2. Jabatan-jabatan ; kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang dalam rangka susunan dalam suatu satuan organisasi. Jabatan merupakan pendukung
hak dan kewajiban, karenanya ia memiliki kewenangan hukum sebagaimana PN. Contoh polisi
berhak menangkap seseorang yg melanggar ketertiban umum. Hak menangkap ada pada polisi
krn jabatannya sebagai penjaga keamanan.
1.
Jawatan publik, dinas-dinas publik, BUMN/BUMD : jawatan adl kesatuan organisasi aparatur
pemerintah yg mencakup tugas pemerintahan yg bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara
tersendiri. Sebagai subyek hukum, hak yg dimiliki jawatan adalan memiliki dan menguasai
kekayaan negara/daerah. Shingga ia berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan
negara/daerah. Oleh karenanya setiap barang yg dibeli, dipergunakan dan di simpan oleh jawatan
selalu mencantumkan label “MILIK NEGARA’. Dinas adl sekelompok organisasi yg khusus memiiki
tugas fungsional dan bersifat homogen. BUMN/BUMD adl sama kedudukannya dg jawatan dan
dinas, disampign utk kepentingan umum juga disertai upaya perolehan keuntungan
4. Daerah swapraja (kabupaten/kota) dan daerah swatantra (provinsi)
5. Negara : organisasi dari sekumpulan rakyat yg mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan
oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yg diperolehnya dan dimilikinya. Sbg subyek hukum
maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari hukum publik yg cakupannya luas dan
menyeluruh.
3.
1.
SUMBER HUKUM adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum
serta tempat ditemukannya hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni
aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
2.
Sumber HAN dibedakan antara sumber hukum MATERIAL dan sumber hukum
FORMAL.
a.
b.
SUMBER HUKUM MATERIAL adalah sumber hukum yg melipuit isi/materi dari
aturan-aturan hukum itu sendiri
SUMBER HUKUM FORMAL adalah sumber hukum materiil yg sudah dibentuk
melalui proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan
ditaati.
 Sejarah/historis (UU dan sistem hukum masa lampau, dokumen2)
 Faktor Sosiologis antropologis (prilaku kelembagaan sosial dalam masyarakat yg
turut menentukan hukum materiilnya, misal : pandangan agama, psikologis dsb)
 Faktor Filosofis (keadilan, kepatuhan hukum)
 Faktor Historis
 Undang-undang (dalam arti luas)
 Yurisprudensi
 Kebiasaan/praktek alat TUN
 Doktrin/pendapat para ahli
 Traktat
UU adlah setiap keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah yg berdasarkan
materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. UU yg
dimaksudkan sbg sumber hukum formil HAN adl UU dalam arti materiil/UU dalam
arti luas. Semua peraturan per UU an sebagai sumber hukum dan tata urutan per-UUan tertuang dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian disempurnakan
dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 sbb :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UUD 1945
Ketetapan MPR
UU
Perppu
PP
Keppres
Perda
Peraturan pelaksana lainnya
Pemerintah melalui UU No.10 Tahun 2004 mengatur tata urutan per-UU-an sbb:
1.
2.
3.
4.
5.
UUD 1945
UU
Perppu
Perpres
perda
 Undang-undang dalam arti sempit adalah setiap keptusan pemerintah yang
merupakan UU disebabkan oleh cara terjadinya, jadi dilihat dari segi bentuk.
 Keputusan –Keputusan Hakim terdahulu yang selalu
diikuti hakim kemudian dalam perkara yang sama.
Dalam hal ini adalah keputusan Hakim TUN/HAN
 Prinsip yurisprudensi berngkat dari logika bahwa
hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yg
diajukan kepadanya dg alasan belum ada peraturan
per-UU-annya. Oleh karenanya disampign
mmpertimbangkan keputusan hakim terdahulu ia
juga melihat nilai-nilai yg ada dalam masyarakat
 Praktek administrasi negara ini lahir sebagai konsekuensi dari Asas
freies ermessen (kebebasan bertindak dg tidak berdasarkan pada perUU-an)
 Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang sering digunakan dalam
praktek oleh pejabat administrasi negara (tidak tertulis) yang
bahkan bisa mengesampingkan per-UU-an yg telah ada dg alasan
lemahnya regulasi (UU blm ada/lemah dan tidak sesuai dg dinamika
sosial) sbg akibat pesatnya pertumbuhan negara.
 Sebagai sumber hukum formil HAN, Kebiasaan/praktek administrasi negara
terdahulu yang tugas dan fungsinya sama dapat dijadikan dasar pengambilan
keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kongkrit.
 Namun praktek administrasi negara terdahulu dapat dijadikan sumber hukum
formil HAN jika keputusan alat administrasi negara terdahulu tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 Traktat/perjanjian sebagai sumber hukum formil HAN berasal dari perjanjian
internasional yang bersifat penting yang diratifikasi oleh pemerintah.
 Pendapat pakar di bidang HAN yang diharapkan
melahirkan teori-teori baru dalam lapangan HAN.
 Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan tidak
berlaku jika sudah tidak diterima masyarakat. Jadi
tidak perlu diundangkan dan dicabut
keberlakuannya.
UNSUR-UNSURNYA:
1.
Penetapan tertulis
2.
Dikeluarkan oleh Pejabat TUN
3.
Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku
4.
Bersifat Kongkrit,Individual dan final
5.
Menimbulkan akibat Hukum
6.
Bagi orang/Badan Hukum Perdata
PERTEMUAN 7
 Asas dalam pengertian hukum adalah apa yang menjadi dasar dari suatu norma
atau kaidah. Asas adalah apa yang mengawali suatu kaidah atau awal suatu kaidah.
 Jadi asas hukum administrasi negara adalah kaidah-kaidah yang menjadi pedoman
bagi AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan kepentingan
umum
 asas ini lahir sebagai konsekuensi logis negara demokrasi yang berorientasi pada
prinsip “welfare state”
 Indonesia disamping merupakan negara berdasarkan negara hukum (rechstaats)
bukan kekuasaan (machstaat), ia juga merupakan negara yang menganut paham
kedaulatan rakyat.
 Pada negara yang berorientasi prinsip “welfare state”, Alat Administrasi Negara (AAN)
sebagai subyek hukum HAN harus memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam menyelenggarakan kepentingan umum.
 Dengan demikian tindakan AAN dalam mewujudkan kepentingan umum harus tunduk
dan patuh pada peraturan perundang-undangan (tertulis/tidak tertulis) yang berlaku
baik dari pusat/daerah.
 Hukum tidak tertulis inilah yang kemudian kita sebut sebagai ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK. ia sebagai norma-norma maupun aturan-aturan yang
sifatnya tidak tertulis.
1.
Asas kepastian hukum
2.
Asas keseimbangan
3.
Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
4.
Asas bertindak cermat
5.
Asas motivasi untuk setiap keputusan
6.
Asas jangan mencampuradukkan kewenangan
7.
Asas permainan yang layak
8.
Asas keadilan atau kewajaran
9.
Asas menanggapi pengharapan yang wajar
10.
Asas perlindungan atas pandangan hidup
11.
Asas kebijaksanaan
12.
Asas penyelenggaraan kepentingan umum
 Bagi AAN, berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan
penerapan terhadap ketentuan-ketentuan per-UU-an yang bersifat tidak jelas.
Disamping itu pula membatasi kemungkinan-kemungkinan AAN dalam
mempergunakan asas freies ermessen yang jauh menyimpang terhadap UU yang
berlaku maupun terhadap UU yang belum ada.
 Bagi masyarakat pencari keadilan, dapat berfungsi sebagai dasar gugatan
sebagaimana dimuat dalam 53 UU peradilan TUN/UU No.5/1986 jo UU No. 9/2004
menyatakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN adlah :
Keputusan TUN yang digugat bertentangan dg per-UU-an yang berlaku
2.
Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dg asas-asas umum pemerintahan yang
baik
 Bagi hakim PTUN, bisa digunakan sebagai alat utk menguji dan membatalkan keputusan
TUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN
 Bagi legislatif dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RUU
1.