Mewujudkan Good Governance melalui eGovernance
Download
Report
Transcript Mewujudkan Good Governance melalui eGovernance
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
melalui eGovernment
oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
jakarta, 10 agustus 2012
PRINSIP
GOOD GOVERNANCE
Partisipasi .1
Akuntabilitas .2
Aturan hukum (Rule of law) .3
Transparansi .4
Responsif .5
Berorientasi konsensus .6
Berkeadilan (Equity) .7
Efektifitas dan Efisiensi .8
Visi Strategis .9
eGOVERNMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Partisipasi
Aksesibilitas
Akuntabilitas
Transparansi
Responsif
Efektivitas dan efisiensi
dukung
CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id
eGovernment
KONDISI YANG ADA….
eGOVERNMENT TUMBUH ALAMI
Inisiatif muncul dari masalah
Set-up infrastruktur
Bergantung pada individu secara informal
Pengembangannya bersifat sektoralmuncul pulau2
informasi
PADAHAL...
Tuntutan organisasi makin tinggi
Masalah makin kompleks
Pengelola eGovt terbatas – terbebani tupoksi “asli”
Tingginya tuntutan integrasi
CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id
KONSEP e-GOVERNMENT
e-Government
Publik
Internet
Instansi
Ministry11
Instansi
Ministry22
Fax
Surat
Visit
Each
Portal
agency
Instansi
(on/off)
Instansi
Ministry33
Fungsi 1
Fungsi 2
Fungsi n
InstansiNn
Ministry
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Portal untuk
Pegawai Pemerintah
Pusat Data
Terintegrasi
Audit
Partisipasi
Telp
Government
Portal
Induk
Portal
Pemerintah
Administrasi
Umum
Hubungan Antar
Instansi
Manajemen Keuangan
Layanan
Kepemerintahan
Mobile
Pemrosesan
Terintegrasi
Manajemen SDM, dll.
Layanan
Informasi
Saluran
Layanan
TRANSFORMASI KE DUNIA MAYA
1 Internet Sehat dan
Aman
Cyber Space
4
2
Mendorong
transformasi dari real
space ke cyber space
3
Memfasilitasi
terbentuknya
jejaring dan
kehidupan
cyberspace yang
konstruktif dan
produktif
Real Space
dunia
Cyber
yang
semakin
membesar
5
Membawa added
value dalam dunia
nyata dan semakin
membesar
TRANSFORMASI SOSIAL -KULTUR
TRANSFORMASI
Transformasi
Nilai (Cultural ethnics, Social, etc)
Regulasi
Pengembangan
Kegiatan lain (mis. transaksi)
Contoh :
• Commerce
• Banking
• Notary
• Voting
e-Commerce
e-Banking
Cyber Notary
eVoting,dll.
TRANSFORMASI GOVERNMENT
Gov ==> eGov
Transformation from Manual to Digital
ICT (Internet, Infrastructure and Application)
Growing Up rapidly as Tools
Attendance (Manual) ==> Finger
Disposition Letter (Hardcopy) ==> e-Office
Communication ==> Email
DLL
TAHAPAN eGOVERNMENT
( inpres 3/2003 )
PERSIAPAN
• Situs searah
• Penyiapan
SDM, sarana
PEMANFAATAN
PEMANTAPAN • G2G, G2B,
G2C yang
• Situs transaksi
terintegrasi
• Integrasi
PEMATANGAN
internal
• Situs interaktif
• Jaringan lokal
• Aplikasi
pendukung
CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id
TANTANGAN KOLABORASI & INTEGRASI
PRESIDEN
WAKIL PRESIDEN
SEK. NEGARA
PEREKONOMIAN
SEK.KABINET
KPUD
POLHUKAM
DPRD
PENGADILAN
KESRA
33 Pemprov
497 Pemda
28 LPNK
KOMISI/DEWAN
Perwakilandi LN
STRATEGI IMPLEMENTASI
1.
2.
3.
4.
TINJAU ULANG PROSES BISNIS
OTOMASI
INTEGRASI
PENDEKATAN NON-TEKNIS
(Kebijakan, SOP, Pelatihan, dll)
KESIAPAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEBIJAKAN
Inpres 3/2003: Strategi Implementasi eGovernment
mengamanatkan perlunya integrasi antar instansi pemerintah
SE Menkominfo no.05/2005: Pemakaian dan Pemanfaatan
Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah
UU 11/2008 : Informasi dan Transaksi Elektronik
SE Menkominfo no.4/2010: Pengamanan Jaringan LAN pada Institusi
Penyelenggara Negara
SE Menkominfo No: 01/2011: Penyelenggaraan Sistem Elektronik
untuk Pelayanan Publik di Instansi Penyelenggara Negara
mengamanatkan penempatan pusat data untuk layanan publik di
wilayah hukum Indonesia
SE Menkominfo No.05/2011: Penerapan Tatakelola Keamanan
Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Penerapan tata
kelola keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik
sesuai dengan SNI 27001:2011
KESIAPAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEBIJAKAN
SNI 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mengatur
Kebijakan dan Manajemen Organisasi, Manajemen Resiko, Kerangka
Kerja, Manajemen Aset Informasi, dan Teknologi
Indeks KAMI Tingkat kematangan keamanan informasi di
penyelenggara pelayanan publik berdasarkan kesesuaian dengan
kriteria SNI 27001:2011
PeGI (Pemeringkatan eGovernment Indonesia) usaha untuk
mendapatkan peta kondisi implementasi eGovernment tingkat
Kementerian dan Pemda, dilakukan setiap tahun.
IOSA (Indonesia Open Source Award) penghargaan kepada
instansi, mahasiswa, wartawan, tokoh dan komunitas atas prestasi
dan karya-karyanya dalam pemanfaatan dan implementasi free and
open source software
Forum eGovernment forum ini dibentuk untuk mempercepat
implementasi eGovernment di daerah
KESIAPAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TEKNIS
PALAPA RING, CAP-MCAP., PLIK-MPLIK, DESA PINTER, DESA
DERING, WARDES, JARINGAN TERTUTUP ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH
APLIKASI INTERNAL
APLIKASI EKSTERNAL (bisa dimanfaatkan instansi lain), a.l:
- PNSMail
- Integrasi data
- Perkantoran
terima kasih
[email protected]