Transcript PELAKSANAAN ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
SISTEMATIKA
Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran
II. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
III.Revisi DIPA
IV. Mekanisme Pendapatan Negara
V. Pembayaran dan Pencairan Dana
VI. Prosedur Penarikan/Penyaluran PHLN
I.
1. UU No.17 Th.2003 tentang Keuangan
Negara
2. UU
No.1
Th.
2004
tentang
Perbendaharaan Negara
3. UU No.22 Th.2011 tentang APBN TA.2012
Siklus Anggaran
• Perumusan kerangka asumsi
makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal;
• Penyusunan resource envelope;
• Penetapan Pagu Indikatif;
• Pelaksanaan Trilateral Meeting.
Perencanaan
APBN
Penyusunan
APBN
• Penetapan Pagu Sementara;
• Penelaahan RKA-KL;
• Penyusunan RAPBN, RUU APBN,
Nota Keuangan, dan Himpunan
RKA-KL.
Tupoksi DJA
• Pembahasan dengan Komisi XI;
• Pembahasan dengan Badan
Anggaran.
Pembahasan
• Pencairan anggaran;
• Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran.
Penetapan
• Penetapan Pagu
Definitif;
• Penetapan RKA-KL ;
• Penyusunan Keppres
Rincian APBN.
Pelaksanaan
• Pengesahan DIPA.
Tupoksi DJA dan DJPBN
Pertanggung
jawaban
• Penyusunan LKPP;
• Penyusunan RUU
Pertangungjawab
an Pelaksanaan
Anggaran.
Tupoksi DJPBN
5
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN
THE EXPENDITURE CYCLE
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENETAPAN
UU APBN
PERPRES RINCIAN APBN
APPROPIATION
(voted by Parliament)
APPORTIONMENT
AND ALLOTMENT
(commitment basis)
COMMITMENT
(contract awarded)
PENYUSUNAN
PENGESAHAN
DIPA
SUPPLIER
VERIFICATION
of deliveries
PAYMENT
PEMBUATAN
KOMITMEN
order
delivery
PENYEDIA
BARANG DAN JASA
PENGUJIAN
TAGIHAN
PEMBAYARAN
PENCAIRAN DANA
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN
UMUM
SATKER
SATKER
KPPN
KPPN
Kuasa Pengguna
Anggaran
Kuasa Pengguna
Anggaran
Kuasa Bendara
Umum
Kuasa Bendara
Umum
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI
KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS
Menteri Keuangan sebagai pembantu
Presiden dalam bidang keuangan pada
hakekatnya adalah Chief Financial
Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7)
Setiap menteri sebagai pembantu
Presiden pada hakekatnya adalah Chief
Operational Officer (COO) untuk bidang
tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)
8
9
1. Permenkeu
Nomor
93/PMK.02/2011
tanggal 27 Juni 2011 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
2. Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2011
tanggal 10 Oktober 2011 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
DIPA ;
Pengertian DIPA
DIPA adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan
atau Kakanwil DJPB atas nama Menteri
Keuangan selaku BUN
Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA
TA 2010
Mulai TA 2011
Sebelum
Restrukturisasi
PROGRAM
KEGIATAN
Sesudah
Restrukturisasi
 Tdk spesifik;
 Dpt digunakan oleh bbrp
unit eselon I dan bbrp K/L.
 Tdk spesifik;
 Dpt digunakan oleh bbrp
unit eselon II dan bbrp
Satker.
PROGRAM
 Spesifik unt setiap eselon I
sesuai Tupoksi;
 Dilengkapi dg rumusan
Outcome dan IKU.
KEGIATAN
 Spesifik untk setiap eselon
II/Satker sesuai Tupoksi;
 Dilengkapi dg rumusan
Output dan IKK.
SUB KEGIATAN
 Keluaran yg dihasilkan tdk
spesifik dan terukur;
 Sulit menilai efisiensinya
krn isinya sangat
bermacam-macam
KELUARAN
(OUTPUT)
JENIS BELANJA
(AKUN 4 DIGIT)
 Fleksibilitas pengunaan
hanya pada 2 digit terakhir.
JENIS BELANJA
(AKUN 2 DIGIT)
 Rumusannya sangat spesifik jenis dan satuannya;
 Target sangat jelas
dituangkan dlm volume
keluaran.
 Fleksibilitas pengunaan
pada 4 digit terakhir.
12
POKOK KEBIJAKAN
PENYUSUNAN DIPA mulai 2011
Perubahan Format dan isi DIPA
Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja
Penuangan Informasi Kinerja dalam
DIPA
Integrasi Aplikasi DIPA dan RKAKL
Penyempurnaan IT
penyusunan Dokumen
Penerapan integrated database
DIPA-RKAKL
DNA Sebagai Pengganti SRAA
Pendaerahan Penyusunan &
Pengesahan DIPA
Penyempurnaan Proses
Administrasi
Penyederhanaan Proses
Penyusunan DIPA Awal Tahun
Percepatan Penyusunan DIPA Awal
Tahun
13
14
15
Penerapan Integrated Database.
Setiap satuan kerja, dalam rangka penyusunan DIPA
menggunakan data secara otomatis yang berasal dari
RKA-KL yang sudah ditelaah antara Kementerian
Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Anggaran
pada saat penyusunan Kertas Kerja (KK) RKA-KL.
Informasi tambahan yang harus diinput secara manual
adalah terkait dengan rencana penarikan, perkiraan
penerimaan, pejabat perbendaharaan, saldo awal kas
BLU, saldo akhir kas BLU, ambang batas, persentase
penggunaan langsung PNBP, dan status BLU, yang diisi
pada saat penyusunan DIPA.
16
Integrasi Aplikasi RKA-KL dan DIPA Satker
SEBELUM INTEGRASI (2010)
SESUDAH INTEGRASI
(mulai 2011)
DJA
Aplikasi
RKAKL
DB
RKAKL
Aplikasi
INTEGRASI
Proses
Reformat
Data
DJPBN
DB
DIPA
Aplikasi DIPA
• Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA
terpisah
• Struktur Database RKAKL dan DIPA
berbeda
• Perlu Proses Reformat Data
RKAKL-DIPA
DB
RKAKLDIPA
• Aplikasi RKAKL-DIPA terintegrasi
menjadi satu
• Database satu (Struktur Database
sama)
• Referensi sama
• Tidak perlu proses reformat data
17
17
Integrasi Database RKA-KL dan DIPA
mulai Tahun 2011
Struktur Database
& Referensi sama
Intranet
18
BAHAN PENYUSUNAN DIPA :
1. Keppres mengenai rincian APBN sebagai
dasar Alokasi Anggaran
2. RKA-KL yang telah ditelaah dan ditetapkan
oleh Dirjen Anggaran
3. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara (RDP-BUN) yang telah ditelaah dan
ditetapkan oleh Dirjen Anggaran
4. Bagan Akun Standar
5. Daftar Nominatif Anggaran (DNA)
DNA sebagaI Dokumen Pengganti SRAA
Daftar Nominatif Anggaran yang selanjutnya
disingkat DNA adalah ringkasan alokasi anggaran
Satuan Kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi
kementerian
negara/lembaga
dan
provinsi
sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden
mengenai rincian APBN.
Daftar Lampiran DNA hanya memuat antara lain
Kode dan Nama Satker, Alokasi Anggaran per jenis
belanja dan jumlah dana yang diblokir.
20
Proses Bisnis Penyusunan DIPA
K/L/
SATKER
DJPBN
DJA
PUSAT
KANWIL
UU
APBN
1
RKAKL
2
Penelaahan
3
SP
RKAKL
4a
SP
RKAKL
5a
4b
SP
RKAKL
4c
Data
SP RKAKL/
Provinsi
7a
7b
5
DIPA
+ ADK
6a
Pengesahan
Pengesahan
5b
8a
DIPA
+ ADK
6b
DIPA
8b
DIPA
21
Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker
Restore Data RKAKL
Pengisian Data PHLN
Pengisian Data Rencana Penarikan
dan Perkiraan Penerimaan
Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan,
Pejabat Penandatangan SPM,
DIPA
Kirim Data DIPA
Cetak DIPA
22
KOMPOSISI DIPA
HASIL PENELAAHAN
RKAKL
ISIAN DARI KEMENTERIAN/
LEMBAGA/SATKER
PENGESAHAN OLEH DITJEN
PERBENDAHARAAN
SP RKA-KL+ADK
1. PEJABAT PERBENDAHARAAN
2. HAL III DIPA (RENCANA
PENERIMAAN DAN RENCANA
PENARIKAN DANA)
3. ISIAN LAIN
SURAT PENGESAHAN
23
Berisi informasi mengenai Pengesahan
DIPA
Rekap Isi DIPA dan Informasi Umum dan
Uraian Fungsi/Sub Fungsi, outcome Program,
IKU Program, IKK, output kegiatan
Rekap Isi DIPA dan informasi Pinjaman/
Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
Uraian Satker/Kegiatan/ Ouput/Sumber
Dana dan Uraian Belanja
Rencana Penarikan Dana per Bulan dan
Perkiraan Penerimaan
Catatan : terutama informasi Blokir dan
informasi yang khusus/spesifik
24
Proses Validasi DIPA oleh DJPBN
Restore
Validasi
DIPA
OK
SP DIPA
25
26
Tanggal DIPA.
DIPA yang disusun oleh PA/KPA bertanggal
9 Desember 2011.
Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas
adalah bertanggal 9 Desember 2011 dan
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012.
27
DIPA Sementara
• Disusun apabila Kementerian
Negara/Lembaga/satuan kerja tidak
menyampaikan DIPA sampai batas waktu
yang ditentukan
• Disusun oleh Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan/Kanwil Ditjen
Perbendaharaan berdasarkan SP RKAKL
• Tidak perlu ditandatangani PA/KPA
28
DIPA Sementara
• Dana yang dapat dicairkan adalah :
– Gaji Pegawai,
– Keperluan sehari-hari perkantoran,
– langganan daya dan jasa dan lauk pauk/bahan
makanan
• Selain keperluan diatas dananya diblokir
• Apabila DIPA diterima dari PA/KPA setelah
DIPA Sementara terbit, maka dilakukan validasi
dan pengesahan revisi pertama DIPA
bersangkutan
29
30
Fungsi POK
• Pedoman dalam melaksanakan
kegiatan/aktivitas
• Alat monitoring kemajuan pelaksanaan
kegiatan/aktivitas
• Alat perencanaan kebutuhan dana
• Sarana meningkatkan transparansi,
akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan
anggaran
31
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN
1. Pada saat penyusunan DIPA tidak diperkenankan
meralat/merevisi DIPA.
2. Perubahan hanya dilakukan untuk Kode kabupaten/kota,
Kode kewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN).
3. Mengingat waktu penyelesaian DIPA yang sangat
terbatas, maka KPA dan/atau Penanda tangan DIPA di
pusat/daerah harus stand by selama proses penyusunan
dan validasi, untuk menandatangani DIPA.
4.DIPA akan diserahkan pada Menteri/Ketua Lembaga/
Gubernur oleh Presiden di Istana Negara tanggal 20
Desember 2011.
5.Penyerahan dari Guberrnur kepada Satuan kerja di daerah
tanggal 22-23 Desember 2011
32
1. PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal
17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2011;
2. Perdirjen Nomor PER-22/PB/2011
tanggal 18 April 2011 tentang Tata Cara
Revisi DIPA Tahun 2011.
3. Surat Dirjen Perbendaharaan No.S519/PB/2012 tgl.17 Januari 2012
tentang Revisi DIPA TA.2012
Revisi DIPA adalah perubahan rincian dalam DIPA
akibat revisi rincian anggaran pada halaman SP dan/atau
halaman I dan/atau halaman II dan/atau halaman III dan/atau
halaman IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena
kesalahan administratif.
R
E
V
I
S
I
D
I
P
A
 Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan,
satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN,
cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi.
 Ralat kode akun.
 Pembukaan tanda blokir.
 Pergeseran dana dalam satu DIPA.
 Perubahan nomenklatur satker.
Batasan Revisi DIPA
Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang :
TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN ALOKASI
ANGGARAN THD :
a. kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk
memenuhi Biaya Operasional pada Satker
sepanjang masih dalam peruntukan yang sama.
b. alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan
tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk
memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan
tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain;
c. kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk
tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi
kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk
tahanan/narapidana pada Satkerlain;
d. pembayaran berbagai tunggakan;
e. paket pekerjaan yang bersifat multiyears; dan
f. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan
dan/atau direalisasikan dananya sehingga
menjadi minus.
TIDAK MENGUBAH TARGET KINERJA :
 tidak mengurangi volume
Keluaran Kegiatan Prioritas
Nasional dan/atau Prioritas
Bidang; dan
 tidak mengurangi spesifikasi
Keluaran
KEWENANGAN REVISI
Jenis Revisi
I.
Revisi Rincian ABPP
yaitu revisi rincian
anggaran menurut
alokasi SP RKA-K/L
II. Revisi DIPA yaitu
perubahan rincian
anggaran dalam DIPA
III. Revisi POK yaitu
perubahan rincian
anggaran dalam POK
Kewenangan
DPR-RI;
Menteri Keuangan;
Direktur Jenderal
Anggaran
Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala
Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Kuasa Pengguna Anggaran
Revisi DIPA berdasarkan
Perubahan SP-RKA K/L;
Revisi DIPA tanpa
Perubahan SP-RKA K/L.
Revisi DIPA berdasarkan Perubahan SP RKA-K/L
Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah
revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI,
Menteri Keuangan, dan/atau Direktur Jenderal
Anggaran;
Perubahan SP RKA-K/L menjadi dasar pengesahan Revisi
DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA)
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan;
DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan.
Revisi DIPA tanpa Perubahan SP RKA-K/L
a. Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah
UU mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima
dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung
oleh Kementerian Negara/Lembaga
b. Penerimaan penggunaan anggaran belanja yang
bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU
Revisi DIPA
tanpa
perubahan SP
RKA-K/L
c. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran
untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional
d. Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan
e. Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume
Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran
dalam satu Kegiatan dan satu satker
f. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk
Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan
bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam
rangka dekonsentrasi
Revisi DIPA tanpa Perubahan SP RKA-K/L
(Lanjt)
g. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi
Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di
tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah
h. Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian
tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang
sama, dananya masih tersedia, dan tidak mengurangi
Sasaran Kinerja
Revisi DIPA
tanpa
perubahan SP
RKA -/L
i. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber
dananya berasal dari PNBP
j. Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu
Kegiatan
k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan
l. Perubahan berupa pergantian/penambahan kantor bayar
m. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi
Revisi POK Tanpa Perubahan DIPA
a. Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional, dapat dilakukan:
 dalam rangka menjamin penyelenggaraan satuan kerja untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;
 sepanjang tidak mengurangi Sasaran Kinerja satuan kerja
b. Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran
sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan
besaran honorarium yang sudah ada, dapat dilakukan
untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran
Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan
kerja;
c. Revisi dilakukan dengan cara mengubah ADK DIPA satuan
kerja melalui aplikasi RKAKLDIPA, mencetak POK dan KPA
menetapkan perubahan POK.
Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA
KPA
melakukan
perubahan RKASatker sesuai
dengan
kewenangannya
1
DIPA
berubah?
2
Cetak
POK
No
ADK RKASatker
Yes
6
Cetak DIPA
Revisi
Cetak POK
5
3
Pengesahan
DIPA Revisi
4
2a
ADK RKASatker
DJPBN
5 hari
kerja
45
Revisi DIPA pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN
KPA
1
melakukan
Revisi RKASatker
2
Cetak DIPA
Revisi
3
DJPBN
ADK RKASatker
Dokumen
pendukung
4
7
Pencocokan
& penelitian
5
Cetak POK
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
DIPA
No
Setuju?
Yes
6
Pengesahan
DIPA Revisi
5 hari
kerja
PENGATURAN PENGESAHAN REVISI DIPA
Jenis DIPA
Kode
Lokasi
DIPA Satker
Pusat/Kantor Pusat
KP
DKI Jakarta
DIPA Satker
Pusat/Kantor Pusat
KP
Di daerah
(Di luar DKI Jakarta)
DIPA Tugas
Pembantuan
TP
Di daerah
DIPA Satker
Vertikal/Kantor
Daerah
KD
Di daerah
DIPA Dana
Dekonsentrasi
DK
Di daerah
DIPA Urusan
Bersama
UB
Di daerah
Kewenangan
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Kanwil
Ditjen PBN
Pengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA
Revisi DIPA disampaikan kpd KPA
dan KPPN Pembayar, dg tembusan
kpd :
KP DJPBN
 DIPA Satker Pusat
yg berlokasi di DKI
Jakarta;
1. Menteri/Ketua Lembaga;
 Revisi DIPA antar
Provinsi;
4. DJA;
1a
2. Ketua BEPEKA;
3. Gubernur Prov. ybs.
5. Dir. Akuntansi & Pelap. Keu
DJPBN;
6. Kanwil DJPBN.
Pengesahan
Revisi DIPA
1b
KANWIL
DJPBN
 DIPA Satker Pusat yg
berlokasi di luar DKI
Jakarta;
Revisi DIPA disampaikan kpd
KPA dan KPPN Pembayar, dg
tembusan kpd :
1.
Menteri/Ketua Lembaga;
2.
Ketua BEPEKA;
 DIPA Satker Vertikal;
3.
Gubernur Prov. ybs.
 DIPA Dekonsentrasi;
4.
DJA;
 DIPA Tugas Pembantuan;
5.
 DIPA Urusan Bersama.
Dir. Pelaksanaan
Anggaran DJPBN;
6.
Dir. Akuntansi & Pelap.
Keu DJPBN;
Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker)
Target
kinerja
tidak
berubah
Kegiatan A
Output : volume, jenis dan satuan
Komponen-1
Output-1
Jenis Belanja-1
Komponen-2
Jenis Belanja-2
Jenis Belanja-3
Jenis Belanja-1
Komponen-3
Jenis Belanja-2
Jenis Belanja-3
Ketentuan : Pergeseran antar komponen dalam satu Output  tdk mnmbh honorarium dan dlm jenis belanja yg sama.
Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker)
Target
kinerja
tidak
berubah
Kegiatan A
Output : volume, jenis dan satuan
Output-1
Komponen-1
Jenis Belanja-1
Komponen-2
Jenis Belanja-2
Komponen-3
Jenis Belanja-3
Output : volume, jenis dan satuan
Output-2
Komponen-1
Jenis Belanja-1
Komponen-2
Jenis Belanja-2
Komponen-3
Jenis Belanja-3
Ketentuan : Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan
dan dlm jenis belanja yg sama.
Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN)
Output Layanan
Perkantoran
Satker A
Komponen 001
Komponen 002
Kegiatan A
Komponen-1
Output-2
Komponen-2
Target kinerja
tidak berubah
Satker B
Komponen-3
Output Layanan
Perkantoran
Komponen 001
Komponen 002
Kegiatan B
Komponen-1
Output-2
Komponen-2
a. Revisi DIPA untuk Penerimaan Hibah LN/DN
a. Untuk penambahan pagu belanja yang berasal dari
Hibah LN/DN setelah APBN TA 2011 ditetapkan;
b. Hibah LN/DN dalam bentuk uang yang dilaksanakan
secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga,
c. Pengalokasian senilai nominal dalam rupiah;
d. Tata cara pencatatan dan pelaporannya berpedoman
pada PMK No. 255/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara
Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang
Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri
yang Diterima Langsung oleh Kementerian
Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang
Go Back
b. Penggunaan Anggaran Belanja yg Bersumber dr PNBP Utk Satker BLU
Tata cara Revisi DIPA Satker BLU yang sumber
dananya berasal dari PNBP BLU mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan no.
44/PMK.05/2009.
Go Back
c. Pergeseran Antar Program dalam satu BA untuk Biaya Operasional
Dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a. pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya
untuk Biaya Operasional; dan
b. tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan
Biaya Operasional pada Program asal setelah
dilakukan pergeseran.
Go Back
d. Pergeseran Antar Jenis Belanja dalam Satu Kegiatan
a. Dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengurangi volume
Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas
Bidang dan sesuai dengan kaidah akuntansi;
b. Dalam revisi anggaran ini termasuk juga pergeseran
antarsatuan kerja dan antarlokasi.
c. Pergeseran rincian anggaran belanja antarlokasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan
sepanjang bukan merupakan Kegiatan dalam rangka
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, atau Urusan
Bersama
Go Back
e. Perubahan Volume Keluaran
Dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. Setelah volume Keluaran yang tercantum dalam
DIPA sudah tercapai.
b. Sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran
Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas
Bidang.
Go Back
f. Pergeseran Revisi DIPA DK, TP dan UB
a. Dapat sepanjang tidak mengurangi volume
Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau
Prioritas Bidang.
b. Satker pelaksanaan kegiatan dalam rangka
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama wajib melaporkan kepada unit eselon I
Kementerian Negara/ Lembaga yang
memberikan penugasan atau pelimpahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah Revisi DIPA
ditetapkan.
Go Back
g. Perubahan Alokasi Anggaran Antar Provinsi/Kabupaten/Kota
a. Dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan
kekurangan Biaya Operasional pada Satuan Kerja yang
bersangkutan;
b. Biaya Operasional terdiri atas:
 Komponen 001 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk
memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain pembayaran
gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan
pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai; dan
 Komponen 002 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk
memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain kebutuhan
sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan
kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan
operasional kantor
c. Dalam revisi anggaran ini termasuk juga pergeseran
antarsatuan kerja dalam Program yang sama.
Go Back
h. Penyelesaian Tunggakan Tahun yang Lalu
a. Dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran
Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang
b. Tunggakan tahun yang lalu merupakan merupakan tagihan atas
pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia
dan pekerjaan/ penugasannya telah diselesaikan tetapi belum
dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.
c. Tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai
khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau
uang makan, dan/atau belanja perjalanan dinas pindah,
dan/atau langganan daya dan jasa, tunjangan profesi
guru/dosen, dan tunjangan kehormatan profesor, tetapi alokasi
dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA
tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Revisi
DIPA.
Go Back
i. Pergeseran Rincian Anggaran Satker BLU
Tata cara Revisi DIPA Satker BLU yang sumber
dananya berasal dari PNBP BLU mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan
No.44/PMK.05/2009.
Go Back
j. Pergeseran AntarKomponen dan AntarKeluaran
Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran
dalam satu Kegiatan dapat dilakukan untuk
mempercepat pencapaian volume Keluaran
Kegiatan dan/atau penambahan volume
Keluaran satuan kerja.
Go Back
k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan
a. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan
penerimaan, berupa perubahan (updating) rencana
penarikan dan perkiraan penerimaan pada halaman III
DIPA
b. Perubahan (updating) dimaksud dilaksanakan setiap
ada perubahan atau paling lambat per triwulan melalui
mekanisme revisi.
Go Back
l. Perubahan Kantor Bayar
Perubahan kantor bayar berupa perubahan kantor bayar
akibat adanya:
a. Perpindahan lokasi satker termasuk penambahan kantor
bayar baru atau dalam rangka mendekatkan dengan
kantor bayar;
b. Perpindahan kantor bayar setelah mendapat penetapan
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Go Back
m. Perubahan/Ralat Karena Kesalahan Administrasi
Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi meliputi:
a. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam
peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang
mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah
direalisasikan;
b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
c. perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau satuan kerja
sepanjang kode tetap, berdasarkan keputusan dari Kementerian
Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah;
d. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
e. ralat kode kewenangan;
f. ralat kode lokasi;
g. perubahan Pejabat Perbendaharaan;
h. ralat cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau
i. ralat pada DIPA sebagai akibat kekeliruan pencantuman data
DIPA yang tidak sesuai dengan SP RKA-K/L.
Go Back
Jenis-jenis Penerimaan Negara
•
•
•
•
•
•
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan Hibah
Penerimaan Pengembalian Belanja
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
PENERIMAAN PAJAK
Semua penerimaan negara  dari pajak dalam
negeri dan perdagangan internasional
Disetorkan oleh wajib pungut/wajib setor.
Terdiri dari:
1.Pajak Penghasilan
2.Pajak Pertambahan Nilai
3.Pajak Ekspor
4.Cukai dsb
PNBP
Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang
tidak berasal dari perpajakan.
Harus disetor oleh Bendahara Penerima
maksimal 1 hari setelah diterima.
Terdiri dari:
1.Sumber Daya Alam
2.Laba Pemerintah atas BUMN
3.PNBP lainnya
HIBAH
Penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri DN serta
sumbangan
lembaga
swasta
dan
pemerintah LN yg menjadi hak pemerintah
Dapat berupa uang, barang dan jasa
termasuk tenaga ahli atau pelatihan
PENERIMAAN LAINNYA
• Pengembalian Belanja  dari belanja
pegawai, barang, modal tahun berjalan
maupun dari tahun yang lalu
• Penerimaan Pembiayaan  penerimaan
pinjaman, hasil privatisasi, penjualan aset
restrukturisasi, penerimaan SUN
• Penerimaan PFK  potongan 10% gaji
pusat, Bulog, Askes, Taperum
Sistem Penerimaan
Mulai TA 2007, dalam rangka Pengelolaan
Penerimaan Negara telah dikembangkan Modul
Penerimaan Negara (MPN)
MPN adalah Modul Penerimaan yang merupakan
bagian dari Sistem Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Negara dan memuat serangkaian prosedur
mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan yang berkenaan dengan Penerimaan
Negara
Tujuan diterapkannya MPN :
•
•
•
•
Meningkatkan Pelayanan
Meningkatkan validitas penerimaan
negara
Meningkatkan Akuntabilitas
Mendukung Pelaksanaan TSA
Ruang Lingkup MPN
Setoran Pajak
Setoran Bukan Pajak
Setoran PBB & BPHTB
Setoran Bea Masuk &
Cukai
Setoran Pungutan Ekspor
Pengembalian Belanja
Potongan SPM
:
Seluruh Penerimaan
Negara melalui Bank
Persepsi / Devisa
Persepsi dan Pos
Persepsi
Belum termasuk
penerimaan negara
melalui BI (Setoran dalam
valas, setoran Migas dan
setoran lain yang
langsung ke BI)
PRINSIP
PENERIMAAN NEGARA
• Setiap penerimaan negara disetor penuh ke
Rekening Kas Umum Negara
• Penerimaan negara tidak boleh digunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran
• Setiap penerimaan negara disetor ke Rekening
Kas Umum Negara melalui Bank/pos Persepsi
• Penyetoran kas:
– Paling lambat dalam waktu 1 hari
– Berkala sesuai ketetapan
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
2. Perdirjen Perbendaharaan No.Per66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pembayaran atas beban APBN;
3. Perdirjen Perbendaharaan No.Per11/PB/2011 tentang Perubahan atas Per66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pembayaran atas beban APBN.
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
NEGARA
MENTERI TEKNIS
Selaku Pengguna Anggaran
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PERINTAH
PEMBEBANAN PEMBAYARAN
Pengurusan Administratif
(Administratief beheer)
MENTERI KEUANGAN
Selaku BUN
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Pengurusan Komtabel
(Comptabel beheer)
77
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
MENTERI TEKNIS
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
MENTERI KEUANGAN
Selaku BUN
Tahapan Komtabel
BENDAHARA
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
SP2D
BANK
PENGUJIAN
Pengujian:
• Wetmatigheid
• Rechmatigheid
• Doelmatigheid
SPM
Pengujian:
•Substansial:
• Wetmatigheid
• Rechmatigheid
•Formal
PIHAK KE 3
78
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN
MENTERI/PIMP.LEMBAGA
(1)
KUASA PA
KEPALA SATKER
(2)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
PEMBUAT KOMITMEN
(3)
PENGUJI SPP
PENANDATANGAN SPM
(4)
 (2) tidak boleh merangkap (5)
 (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap
Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :
 (2) Dapat merangkap (3) atau (4)
BENDAHARA
PENGELUARAN
(5)
79
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
1) Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk
Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan
dengan surat keputusan.
2) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan
kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk :
a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/
penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan
kepada negara dan menandatangani SPM;
c. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan angaran belanja.
Tembusan Surat Keputusan para Pejabat
dimaksud disampaikan kepada Kepala
KPPN selaku kuasa BUN.
PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah
disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala
Kanwil DJPBN menyelenggarakan kegiatan
sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah
ditetapkan dalam DIPA.
MEKANISME PEMBAYARAN
1. Uang Persediaan :
Pembayaran melalui uang kas persediaan
2. Pembayaran Langsung :
Pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga
atau Bendahara untuk dibayarkan kepada
Pegawai/yang berhak.
UANG PERSEDIAAN
• Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh
Bend.Pengeluaran Pembantu (BPP)
• UP dapat dibagi pada BPP
• GUP bila telah mencapai 75 %
• BPP sudah 75 % dapat GUP tanpa
menunggu BPP yang lain
• Pengajuan UP dilampiri rincian uang yang
dikelola BPP
UANG PERSEDIAAN
(Con’t)
• UP diberikan untuk klasifikasi belanja:
1. belanja barang (52),
2. belanja Modal (53) yaitu: pengeluaran honor tim, Alat
Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya
pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan
pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset,
3. Belanja lain-lain (58)
4. Pengecualian dari butir 1 sd 3, oleh Dirjen
Perbendaharaan (DIPA Pusat) dan Kanwil DJPBN
(DIPA pusat lok.daerah dan DIPA y disahkan Kwl
DJPBN)
UANG PERSEDIAAN
(Con’t)
• Besaran UP :
- 1/12 maks 50 jt utk pagu s.d 900 jt.
- 1/18 maks 100 jt untuk pagu diatas
900 jt s.d 2,4 M
- 1/24 maks 200 jt untuk pagu diatas
2,4 M s.d. 6 M
- 1/30 maks 500 jt untuk pagu diatas 6 M.
UANG PERSEDIAAN
(Con’t)
• UP kurang dapat mengajukan TUP
• TUP s.d 500 jt disetujui oleh Kepala KPPN
• TUP diatas 500 jt hrs mendapat
dispensasi Kepala Kanwil DJPBN.
• Pembayaran oleh Bend.Peng maksimal
20 jt kepada 1 rekanan kecuali untuk
honor dan perjadin.
PEMBAYARAN
LANGSUNG
1. Ditujukan kepada rekening Pihak
Ketiga (penyedia barang dan jasa)
Pengadaan barang dan jasa.
2. Ditujukan kepada rekening Bendahara
Pengeluaran untuk selanjutnya
dibayarkan kepada pegawai yang
melakukan perjalanan dinas, honor
pegawai, gaji pegawai.
PEMBAYARAN
LANGSUNG
(Con’t)
Digunakan untuk pembayaran :
1. Belanja Gaji dan Belanja Pegawai
lainnya.
2. Pengadaan barang dan jasa.
3. Biaya Langganan Daya dan Jasa.
4. Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA
2007 akan disesuaikan dengan
mekanisme uang persediaan melalui
uang muka/persekot untuk perjadin
jabatan dan LS untuk perjadin pindah).
PENGUJIAN OLEH PEJABAT
PENGUJI
1. Memeriksa dokumen pendukung SPP.
2. Memeriksa ketersediaan pagu.
3. Memeriksa kesesuaian dengan
rencana kerja.
4. Memeriksa kebenaran hak tagih :
- Pihak penerima pembayaran
- Nilai tagihan
- Jadwal waktu pembayaran
BUKTI ATAS HAK TAGIH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kontrak/SPK
Surat Pernyataan penetapan rekanan
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Berita Acara Pembayaran
Kuitansi
Jaminan bank/yang dipersamakan
Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang
sebagian/seluruhnya dari PHLN
BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG
DISIMPAN OLEH PA/KPA
PENERBITAN SPM
1. SPM LS belanja pegawai dilampiri :
- Daftar gaji
- SK Kepegawaian
- SK Honor, SPK lembur
- SSP.
2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri :
- Resume Kontrak/SPK atau Daftar
Nominatif Perjalanan Dinas
-
SPTB
-
Faktur Pajak dan SSP
PENERBITAN SPM
(Con’t)
3. SPM UP dilampiri dengan surat
pernyataan PA/KPA.
4. SPM TUP dilampiri dengan :
- Rincian rencana penggunaan dana
- Surat Dispensasi
- Surat Pernyataan PA/KPA
5. SPM GUP dilampiri dengan :
- SPTB
- Faktur Pajak dan SSP
PENGUJIAN OLEH KPPN
Substantif :
Kebenaran perhitungan
Ketersediaan dana
Pengujian dokumen dasar
Pengujian SPTB.
Formal :
Mencocokan td tangan dg specimen
Cara penulisan jumlah uang
Kebenaran penulisan.
PELAPORAN REALISASI
ANGGARAN
•
•
Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA
wajib membuat Laporan Realisasi
Anggaran beserta ADK kepada
Menteri/Ketua lembaga secara
berjenjang.
Dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN
dan secara berjenjang sampai Menteri
Keuangan.
MEKANISME
PENGADAAN
1
KUASA
DAERAH
DAERAH
PENGGUNA
1a
ANGGARAN
DIPA
DIT. PA/
KANWIL
DJPb
KPPN
SK.
PANITIA
2
PANITIA
PENGADAAN
KONTRAKTOR
/ SUPPLIER
6
KONTRAK
5 KEPUTUSAN
PEMENANG
4
TENDER
3
MEKANISME PENCAIRAN (LS)
KPPN
7
KAS NEGARA
KANWIL
DJPb
DJPb
8
REKENING
5
4 6
DAERAH
KONTRAKTOR
DAERAH
/ SUPPLIER
SP2D
SPM
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
3
BERITA
ACARA
SERAH
TERIMA
2
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
1
MEKANISME PENCAIRAN (UP)
DAERAH
DAERAH
SUPLIER
KPPN
KAS NEGARA
3
SPM/GU
REKENING
2
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
5
SP2D
4
6
1
DAERAH
DAERAH
BENDAHARA
BUKTI2
BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
PEMBUAT
KOMITMEN
PENGUJI TAGIHAN
BENDAHARA
PENGELUARAN
PENERBIT SPM
UNIT AKUNTASI
SATKER
Bayar
SK
SPK
KONTRAK
LAPORAN
KEUANGAN
Draft
SPM - GU
SPM GU
BUKTI
Daftar Lembur
DAFTAR GAJI
BA PK
BA PB
BA SERAH
TERIMA
BUKTI
Transfer
UP/GU
PEMBEBANAN
Benar
BUKTI DAN
TAGIHAN
Proses
SAI
SPM LS
Draft
SPM - LS
Transfer
pihak III
UJI DAN
PERIKS
A
Salah
SP2D
SPM
KPPN
I. Dasar Hukum

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau
Penerimaan Hibah
100
Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keppres No. 72 tahun 2004
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan
Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri
 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau
Penerimaan Hibah

101
II. Prosedur Penarikan PHLN melalui KPPN Khusus
Jakarta VI
Ketentuan Umum:
1. DIPA telah diterima oleh KPPN;
2. Loan/Grant yang tercantum di dalam DIPA
telah memiliki No. Register (telah efektif);
3. Tata Cara Penarikan yang tercantum dalam
DIPA harus benar sesuai dengan Loan/Grant
Agreement yaitu PL, LC, RK, atau PP;
4. Pencantuman Kode Kantor Bayar harus sesuai
dengan KPPN pembayar yaitu 140 untuk KPPN
Khusus Jakarta VI;
5. Dana yang tersedia dalam DIPA mencukupi
(rupiah atau valas);
102
III. Tata Cara Penarikan/Penyaluran Dana PHLN
Berdasarkan PMK Nomor :143/PMK.05/2006 perihal Tata
Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,
penarikan PHLN dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
1.
2.
3.
4.
Pembukaan Letter of Credit (L/C);
Pembayaran Langsung (PL)/Direct Payment;
Pembayaran Pembiayaan Pendahuluan (PP);
Rekening Khusus (RK).
103
III.1. Pembukaan Letter of Credit (L/C)
Mekanisme ini diperlukan :
• Pengadaan barang/jasa dilakukan antar negara
• Kontraktor selaku penyedia barang/jasa di luar negeri
memerlukan penjaminan pembayaran atas pekerjaan
yang mereka lakukan.
104
III.1. Pembukaan …
Tahapan pembayaran dengan mekanisme L/C adalah sebagai berikut :
1. PA/KPA
2.
3.
4.
5.
6.
mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa
Pembebanan (SPP-SKP) dengan melampirkan data pendukungnya ke
KPPN Khusus Jakarta VI.
KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan
(SKP) dan mengirimkannya kepada :
- Ditjen Bea dan Cukai;
- PA/KPA;
- Bank Indonesia.
Satker/Kontraktor mengajukan pembukaan L/C ke Bank Indonesia.
Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari bank
koresponden, BI menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan
disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
Atas dasar Nota Disposisi/NOD, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan
Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3).
KPPN menyampaikan SP3 kepada:
- PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI;
- Bank Indonesia.
105
Bagan Mekanisme L/C
8
Nominated/
Negotiating
Bank
6
LUAR NEGERI
12
11
5b
Supplier/
Benficiary
PPHLN
5a
9
7
KEMENKEU
5
3
15
14
DALAM NEGERI
10
13
2
Dep. Teknis / BUMN
1
Bank Indonesia
4
Rekanan/
Aplikan
106
Keterangan gambar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
KPBJ ANTARA KEM. TEKNIS DENGAN REKANAN;
KEM. TEKNIS MENGAJUKAN PENERBITAN SKP KEPADA KPPN KHUSUS JAKARTA VIKEMENKEU;
ASLI SKP DISAMPAIKAN OLEH KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU KEPADA BI
DENGAN TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA KEM. TEKNIS DAN DITJEN BEA & CUKAI;
REKANAN YG MEMILIKI API (APPLICANT) MENGAJUKAN APLIKASI PENERBITAN L/C KE
BANK INDONESIA;
BI MENERBITKAN L/C (SWIFT MT700) KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK;
5a. BI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENERBITAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA
PPHLN;
5b. PPHLN MENYAMPAIKAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING
BANK;
NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN L/C KEPADA SUPPLIER/BENEFICIARY;
SUPPLIER/BENEFICIARY MENGIRIMKAN BARANG/JASA KEPADA REKANAN/APLIKAN;
SUPPLIER/BENEFICIARY MEMPRESENTASIKAN DOKUMEN L/C KEPADA
NOMINATED/NEGOTIATING BANK
NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN DOKUMEN KEPADA BI UNTUK MEMINTA
OTORISASI REIMBURSEMENT KEPADA PPHLN;
BI MEMBERIKAN OTORISASI DALAM HAL DOKUMEN COMPLIED WITH L/C TERMS ,DALAM
HAL DISCREPANCY AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN APLIKAN TERLEBIH DAHULU;
NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENGAJUKAN REIMBURSEMENT CLAIM KEPADA PPHLN;
PPHLN MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI REIMBURSEMENT CLAIM YANG DIAJUKAN;
ATAS DASAR REALISASI L/C, PPHLN MENGIRIMKAN NOTICE OF DISBURSEMENT (NOD)
KEPADA KEMENKEU;
KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU MENERBITKAN SP3 ATAS REALISASI L/C;
107
KEM. TEKNIS MENERIMA SP3 DAN MEMBUKUKAN KE DALAM SAI.
III.2. Pembayaran Langsung (PL) /
Direct Payment
Mekanisme pembayaran langsung adalah
mekanisme pembayaran atas kegiatan/proyek
Kementerian/Lembaga
dengan
dana
bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri
yang aplikasi penarikan dana diajukan melalui
KPPN Khusus Jakarta VI dan pembayarannya
dilaksanakan oleh pemberi pinjaman/hibah
secara langsung kepada kontraktor sebagai
penyedia barang/jasa.
108
A. Tahapan Pembayaran Langsung
Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung
adalah sebagai berikut :
1. KPA/Satker
mengajukan
aplikasi
permintaan
dana
pembayaran langsung (APD-PL) beserta data pendukungnya
ke KPPN Khusus Jakarta VI.
2. Berdasarkan APD-PL dan data pendukungnya, KPPN
melakukan pengujian dan menerbitkan
Withdrawal
Application (WA).
3. KPPN menyampaikan WA kepada Lender/Donor dengan
melampirkan dan data pendukung yang dipersyaratkan.
4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan,
Lender/Donor
melakukan
pembayaran
kepada
kontraktor/rekanan.
109
5.
Setelah melakukan pembayaran kepada kontraktor,
Lender/Donor menerbitkan Notice Of Disbursement (NOD)
sebagai bukti
telah
melakukan
pembayaran
dan
mengirimkannya kepada Ditjen Pengelolaan Utang dan KPPN
Khusus Jakarta VI.
6.
Atas dasar NOD yang diterima, KPPN Khusus Jakarta VI
menerbitkan SP3 untuk keperluan pembukuan dan dikirimkan
kepada:
 Bank Indonesia
 Kementerian/Lembaga (Satker) untuk dicatat dalam SAI.
110
BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG
Kontraktor
Penyedia
Barang/Jasa
1
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Permintaan
pembayaran
oleh kontraktor;
APD-PL;
Cover Letter
(WA);
Pembayaran;
NOD;
SP3
Kementerian/
Lembaga/
BUMN/BUMD/
PEMDA
6
4
2
KPPN Khusus
Jakarta VI
3
Pemberi
Pinjaman/
Hibah
5
6
Bank Indonesia
5
Dit.
Pengelolaan
Utang
111
III.3. Mekanisme Rekening Khusus
Mekanisme Rekening Khusus (RK) adalah
mekanisme pembayaran dengan membebankan
pada satu rekening Menteri Keuangan yang
dibuka secara khusus untuk menampung dana in
advance atas pinjaman/hibah yang sifatnya
revolving.
Penarikan dana dengan cara RK dapat dilakukan
diseluruh KPPN, kecuali untuk tagihan dengan
mata uang asing/valas hanya dapat dilakukan
melalui KPPN Khusus Jakarta VI.
112
Prosedur Penarikan PHLN melalui Rekening Khusus
Prosedur penarikan PHLN dengan rekening khusus terdiri dari tiga
tahapan, yaitu :
1. Tahap Pendahuluan
 Pembukaan rekening,
 Pengisian dana awal,
 Penerbitan Perdirjen Perbendaharaan
2. Tahap Pelaksanaan
2.1.Pembayaran dengan SPM-LS
Syarat-syarat pengajuan SPM-LS:
 SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)
 Resume kontrak
 Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)
 Faktur Pajak untuk PPN dan PPH
113
2.2. Penyediaan dana Uang Persediaan (UP)
A. Syarat-syarat pengajuan SPM-TUP:
1. SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)
2. Rincian Rencana Penggunaan Dana
3. Surat Dispensasi Kepala Kanwil DJPB untuk TUP diatas Rp. 200
juta
4. Surat Pernyataan dari KPA/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan
bahwa:
 Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak
dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal diterbitkan SP2D
 Apabila terdapat sisa dana TUP harus disetorkan ke rekening kas
negara.
 Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan
secara langsung.
Berdasarkan SE-77/PB/2005, pembayaran SP2D-UP dan SP2D TUP
pada prinsipnya masih merupakan uang muka kerja, sehingga KPPN
KBI tidak dapat membebankan SP2D-UP/TUP kepada Rekening
Khusus.
114
B. Syarat-Syarat Pengajuan SPM-GUP:
•
•
•
•
•
SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)
SPTB
Faktur Pajak dan SSP
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran lembar B (GU).
Rekap Pengeluaran Perkategori NPLN (GU)
115
3. Tahap Pertangungjawaban
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penarikan
dana pinjaman dengan Rekening Khusus adalah
replenishment.
Replenishment ditujukan untuk mengganti dana
Rekening Khusus yang telah didebet dengan penerbitan
SP2D RK oleh KPPN. Replenishment diajukan oleh
Kementerian/Lembaga melalui Direktorat PKN kepada
lender.
116
III.4. Mekanisme Pembayaran Pembiayaan
Pendahuluan (PP)
Mekanisme pembayaran pembiayaan pendahuluan
(PP)
adalah
mekanisme
pembayaran
atas
pembiayaan yang sudah terlebih dahulu dibayar oleh
Kementerian/Lembaga menggunakan dana yang
dimilikinya.
Dalam metode penarikannya, mekanisme penarikan
dana dengan mekanisme ini sama dengan
mekanisme pembayaran langsung (PL) dimana
tagihan diajukan dengan cover letter WA dan
dokumen pendukungnya kepada pemberi PHLN.
Yang membedakan mekanisme ini dengan mekanisme
PL adalah pebayaran kepada pihak ketiga sudah
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, sehingga
pembayaran oleh pemberi pinjaman/hibah ditujukan
kepada Kementerian/Lembaga.
117
Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran
pendahuluan adalah sebagai berikut :
1. KPA/Satker
mengajukan
aplikasi
permintaan
dana
pembayaran
pendahulan
(APD-PP)
beserta
data
pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI (KPPN).
2. Berdasarkan APD-PP dan data pendukungnya, KPPN
melakukan pengujian dan menerbitkan Cover Letter
Withdrawal Aplication.
3. KPPN mengirimkan WA kepada pemberi pinjaman dan data
pendukung yang dipersyaratkan.
4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan,
pemberi
pinjaman
melakukan
pembayaran
sebagai
penggantian
atas
pengeluaran
ke
rekening
Kementerian/Lembaga
118
BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN
Kontraktor
Penyedia
Barang/Jasa
2
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Permintaan
pembayaran
oleh kontraktor;
Pembayaran ;
SPP-PP;
Pembayaran;
NOD;
SP3
1
Kementerian/
Lembaga/
BUMN/BUMD/
PEMDA
4
3
KPPN Khusus
Jakarta VI
3
Pemberi
Pinjaman/
Hibah
5
6
Bank Indonesia
5
Dit.
Pengelolaan
Utang
119
TERIMA KASIH