Transcript SPAN dan SAKTI

SPAN dan SAKTI
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
2012
AGENDA




Gambaran Umum SPAN
Area Penyempurnaan Proses Bisnis
Gambaran Umum SAKTI
Koneksitas SPAN dan SAKTI
2
3
Gambaran Umum SPAN
AREA PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
I.
PERENCANAAN
II. PELAKSANAAN
1. Manajemen DIPA
2. Manajemen Komitmen
3. Manajemen Pembayaran
4. Manajemen Penerimaan
5. Manajemen Kas
6. Akuntansi dan pelaporan
III. PERTANGGUNG JAWABAN
 Audit, Pelaporan (LKPP),
Pertanggungjawaban
DJA
DJPB
4
Penyempurnaan Proses Bisnis
Manajemen DIPA
Existing
SPAN
Penelaahan DIPA sampai 4
digit
Penelaahan DIPA hanya
sampai 2 digit
Satker kurang mendapatkan
fleksibilitas dalam melakukan
revisi anggaran
Satker mendapatkan
fleksibilitas lebih banyak
dalam melakukan revisi
anggaran
Belum semua komponen
APBN dimasukan dalam DIPA
Semua komponen APBN
akan dimasukan dalam DIPA
Akuntabilitas Lebih Baik
Belum mengadopsi konsep
penganggaran berbasis
kinerja (PBK)
Mengadopsi Penganggaran
berbasis kinerja
Efisiensi & Efektivitas Akan
Meningkat
Informasi rencana
penarikan/ penerimaan dana
pada halaman III tidak di
update
Informasi rencana
penarikan/ penerimaan
dana pada halaman III terupdate
Hal. 3 DIPA Dapat Dijadikan
Informasi Awal Perencanaan
Kas
Dampak
Penelaahan Akan Lebih Cepat
Revisi DIPA Lebih Cepat
Penyempurnaan Proses Bisnis
Manajemen Komitmen & Pembayaran
Existing
SPAN
Dampak
Manajemen Komitmen
belum dilaksanakan
Pelaksanaan
Manajemen Komitmen
termasuk manajemen
terhadap supplier
Peningkatan budget control
melalui manajemen komitmen
Komunikasi data
dilakukan secara manual
dan paperbased
Penerapan konsep
paperless/lesspaper
dalam proses
komunikasi data
Optimalisasi perencanaan kas
melalui pemanfaatan data
liability
Desentralisasi proses
transfer pembayaran
Sentralisasi proses
transfer pembayaran
Mendukung Penerapan
Accrual Accounting
Pencairan dana
dilakukan secara manual
Penerapan edisbursement dalam
proses pencairan dana
Peningkatan kecepatan dan
kepastian waktu pencairan
dana
Penyempurnaan Proses Bisnis
Manajemen Penerimaan & Kas
EXISTING
SPAN
KPPN
KPPN mencatat penerimaan yang
diterima melalui Bank/Pos Persepsi
dan pengeluaran melalui SP2D.
Saat ini rekonsiliasi bank dilakukan
melalui pembuatan daftar selisih
secara manual.
Pencocokan antara Rekening Koran Bank
dengan data transaksi penerimaan yang
di konsolidasi di Modul Government
Receipt dan data pengeluaran dari
Modul Payment (rekonsiliasi antara
aliran uang dengan aliran data)
Dit PKN
Penerimaan dan pengeluaran yang
melalui BI dicatat oleh Dit. PKN.
Saat ini rekonsiliasi bank tidak
dilakukan atas semua rekening yang
dikelola Direktorat PKN
Contoh rekening yang tidak
direkonsiliasi
bank:
Rekening
Pemerintah Lainnya.
Dit. PKN
Akurasi Perencanaan kas masih
belum optimal, karena belum
tersedianya
database
yang
terintegrasi
Rekonsiliasi Bank akan dilakukan
termasuk terhadap Rekening Pemerintah
Lainnya.
Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan secara
manual namun dengan menggunakan
data elektronis (by system).
Peningkatan akurasi perencanaan kas
melalui database yang terintegrasi
dengan manajemen DIPA, manajemen
komitmen dan pembayaran
Pengelolaan penerimaan negara secara
terpusat oleh Dit. PKN melalui Bank
Pusat Persepsi pada MPN G2.
Dampak
Seluruh penerimaan
dan pengeluaran
dapat tercatat dan
terekonsiliasi dengan
cepat sehingga dapat
meningkatkan
amterhadap
keamanan
aliran dana yang
terdapat pada
rekening dalam
kelolaan BUN
Pelaksanaan forward
cash planning
Penyempurnaan Proses Bisnis
Akuntansi & Pelaporan
EXISTING
SPAN
DAMPAK
Laporan Berbasis Cash Towards
Accrual
Laporan Berbasis Akrual
Laporan keuangan lebih komprehensif
dan informatif
Managerial Reports disusun dari
database yang terpisah (berbeda)
User-defined (Managerial)
Reports disusun dari single
database
Belum ada laporan berbasis GFS
Pelaporan Berbasis GFS
(Government Financial Statistic)
System
Rekonsiliasi laporan keuangan
secara konvensional (face to face)
Web-based Reconciliation
(Proses rekonsiliasi laporan
keuangan berbasis internet)
Dua sistem yang berbeda pada
Sistem Akuntansi Pusat, yaitu SAU
dan SAKUN
Satu sistem, yaitu Sistem
Akuntansi Pusat yang
terintegrasi
Belum ada output pada Bagan
Akun Standar
Struktur Bagan Akun Standar
memasukkan output
Adaptasi budgetary accounting
Encumbrance accounting
Laporan manajerial lebih mudah
disusun, sesuai kebutuhan user & lebih
andal
Mendukung analisis dan evaluasi
kebijakan fiskal serta komparasi
kegiatan operasi antar negara
Memudahkan KL melakukan cross
check data dengan data BUN sehingga
Laporan keuangan lebih cepat, tepat,
akuntabel & andal
Tidak ada perbedaan data antar sistem
sehingga tidak memerlukan rekonsiliasi
antar sistem
Sejalan dengan PBB, dapat
menghasilkan informasi output
Tidak ada kode transaksi, jurnal
akuntansi lebih sederhana
9
1. PENYUSUNAN ANGGARAN
Ruang Lingkup Fungsi Penganggaran
A. Tahun Anggaran Yang Direncanakan :
1) Fungsi Perencanaan Anggaran;
2) Fungsi Penyusunan Anggaran;
3) Fungsi Pembahasan Anggaran dengan DPR
RI;
4) Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran.
B. Tahun Anggaran Berjalan :
1) Fungsi Penyusunan RAPBN-Perubahan;
2) Fungsi Revisi Anggaran;
3) Fungsi Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Anggaran.
10
Proses Bisnis Fungsi Penganggaran
Unit
terkait
11
Alur proses bisnis Fungsi Penganggaran (Jan-Des)
Perencanaan (Jan-Apr)
Penyusunan (Mei-Jul)
8
5
DPR
Pembahasan (Agt-Okt)
Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN
(KEM, PPKF dan RKP)
Pembahasan
RAPBN, RUU
APBN, Nota
Keuangan dan
Himpunan RKAK/L
Penetapan (Nov-Des)
10
Persetuju
an RUU
APBN
14
1
Presiden
Penetapan
Keppres
Rincian
ABPP
Arah Kebijakan
& Prioritas
Pembangunan
7
Kemkeu
c.q. DJA
Bappenas
2
Penyusunan
resource
envelope &
usulan
kebijakan APBN
3
Penyusunan
RAPBN, RUU
APBN, Nota Keu
dan Himpunan
RKA-K/L
4
Penyusunan
KEM, PPKF dan
Pembicaraan
Pendahuluan
9
Pembahasan
RAPBN, RUU
APBN, Nota Keu
dan Himpunan
RKA-K/L
12
11
Pengesahan
UU APBN
Penetapan
Alokasi
Anggaran
K/L
13
Penyusunan
Keppres
Rincian ABPP
Pelaksanaan
Trilateral
Meeting
6
12a
K/L
Penyusunan
RKA-K/L
Penyesuaian
RKA-K/L
15
Penyusunan
DIPA
12
Proses Bisnis Fungsi Perencanaan Anggaran
Unit
terkait
Alur proses bisnis Fungsi Perencanaan Anggaran (Jan-Apr)
DPR
Presiden
Arah Kebijakan
& Prioritas
Pembangunan
(Jan)
1
Kemkeu
c.q. DJA
Bappenas
K/L
2
Penyusunan
Resource Envelope dan usulan
kebijakan APBN
(Feb-Mar)
Penyusunan
Standar Biaya
Masukan
(Mar)
Asumsi &
Prioritas
Pembangunan
(Jan) *)
3
Penyusunan
SEB Pagu
Indikatif
(Apr)
Trilateral
Meeting
(Apr)
Evaluasi New
Inisiatif II
(Jun)
Pengajuan New
Inisiatif II
(Mei-Jun)
4
Penyusunan
Renja K/L
(Apr)
*) dalam perumusan asumsi resource envelope juga melibatkan unit lain spt : BKF, DJPU, Bank Indonesia dan BPS.
13
Proses Bisnis Fungsi Penyusunan Anggaran
Unit
terkait
Alur proses bisnis Fungsi Penyusunan Anggaran (Mei-Juli)
Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN
(KEM, PPKF dan RKP)
(20 Mei)
DPR
Penetapan KEM,
PPKF dan RKP
(Mei)
Presiden
2
Kemkeu
c.q. DJA
Bappenas
K/L
1
Penyusunan
KEM, PPKF
dan RKP
(Mei)
Pembicaraan
pendahuluan
(Mei-Jun)
3
Penelaahan
PNBP K/L
4
5
Penyusunan
Standar Biaya
Keluaran
(Juni)
Penyusunan
Petunjuk RKAK/L
(Juni)
8
6
Penyusunan
Pagu Anggaran
K/L (Juni)
Penelaahan
RKA-K/L
(Jun-Jul)
Evaluasi New
Inisiatif II
(Jun)
Pengajuan New
Inisiatif II
Mei-Jun)
7
Penyusunan
RAPBN, RUU
APBN, NK dan
Himpunan RKAK/L (Jul)
Penyusunan
RKA-K/L
(Jun-Jul)
*) dalam penyusunan KEM dan PPKF sebagai leader adalah BKF dan melibatkan unit lain, seperti : Bappenas, DJPU, BI dan BPS.
Proses Bisnis Fungsi Pembahasan Anggaran
Unit
terkait
Alur proses bisnis Fungsi Pembahasan Anggaran (Agust-Okt)
Pembahasan RAPBN, RUU APBN,
NK dan Himpunan RKA-K/L
(Agt-Okt)
DPR
Presiden
Pengesahan
UU APBN
(Nov)
4
2
Bappenas
K/L
Persetujuan RUU
APBN
(30 Okt)
Penetapan RAPBN, RUU
APBN, Nota Keuangan dan
Himpunan RKA-K/L (Agt)
1
Kemkeu
c.q. DJA
Pembahasan Hasil
Optimalisasi APBN
(Okt)
Penyampaian,
RAPBN, RUU APBN,
Nota Keuangan dan
Himpunan RKA-K/L
(Agt)
Pemandangan umum
oleh fraksi-fraksi
sidang paripurna
Penilaian
usul Inisiatif
Baru
kesemptn III
(Okt)
5
7
Pembahasan dg
Komisi XI dan
penyesuaian asumsi
makro APBN
(Agt-Okt)
Pembhsn dg
Tim Perumus
RUU APBN
(Okt)
8
6
3
Tanggapan
pemerintah atas
pandangan umum
fraksi-fraksi sidang
paripurna
Pembahasan dg
Badan Anggaran
(Panja A, B, dan C)
(Agt-Okt)
UU APBN
Evaluasi New
Inisiatif III (SepOkt)
Pengajuan New
Inisiatif III (SepOkt)
Pembahasan dg
Komisi Terkait
(Agt-Okt)
*) Dalam rangka pembahasan RAPBN, juga memperhatikan pertimbangan DPD.
14
15
Proses Bisnis Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran
Unit
terkait
Alur proses bisnis Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran (Nov-Des)
DPR
Penetapan
Keppres
Rincian ABPP
(30 Nov)
Presiden
Kemkeu
c.q. DJA
1
2
Penetapan Alokasi
Anggaran K/L (Pagu
Definitif)
(Nov)
Penetapan
SP RKA-K/L
(Nov)
DJPBN
K/L
Penyerahan
DIPA
(Des)
3
Penyusunan
Keppres
Rincian ABPP
(Nov)
Pengesahan
DIPA
(Des)
Keppres
Rincian ABPP
Penyesuaian RKAK/L dan Inisiatif
Baru III
(Nov)
Penyusunan
DIPA
16
Proses Bisnis Setiap Fungsi Penyusunan RAPBN-P
Unit
terkait
Alur proses bisnis Fungsi Penyusunan RAPBN-P (Jul-Sept)
Penetapan RAPBN-P,
RUU APBN-P, Nota
Keuangan – P (Agt)
Presiden
1
Kemkeu
c.q. DJA
DJPBN
K/L
Persetujuan
UU APBN-P
(Sept)
Pembahasan RAPBN-P, RUU APBN-P, dan
Nota Keu-P
(Agt)
DPR
Penyusunan Lap.
Semester I dan
Prognosis
Semester II APBN
(Jul)
4
2
Penghimpunan
hasil revisi dan
penilaian usul
perubahan dan
atasu tambahan
anggaran K/L
Penyampaian
RAPBN-P, RUU
APBN-P, dan
Nota Keu-P
(Jul)
3
Penyusunan
RAPBN-P, RUU
APBN-P, dan
Nota Keu-P
(Jul)
5
10
Pengesahan
UU APBN
(Sept)
8
Pemandangan
umum oleh
fraksi-fraksi
sidang paripurna
6
Tanggapan
pemerintah atas
pandangan umum
fraksi-fraksi sidang
paripurna
Pembahasan dg
Badan Anggaran
(Panja A, B, dan C)
(Agt-Sept)
7
9
Pembahasan dg
Komisi XI dan
penyesuaian asumsi
makro APBN
(Agt-Sept)
Realisasi
pelaksanaan
APBN
(Jul)
Revisi Anggaran
dan Usulan ABT
(Jan-Jul)
NB : Secara normatif, proses penyusunan APBN-P sbgmn bagan diatas. Namun dalam prakteknya dimungkinkan
berbeda sesuai situasi dan kondisi
Pembhsn dg
Tim Perumus
RUU APBN
(Sept)
11
Penetapan
Alokasi
Anggaran
K/L-P
(Sept)
17
Proses Bisnis Fungsi Revisi Anggaran
Unit
terkait
Alur proses bisnis Fungsi Revisi Anggaran (Jan-Des)
Persetujuan
oleh DPR RI
DPR
Persetujuan
oleh Menkeu
Menkeu
1
Kemkeu
c.q. DJA
2
Penetapan Revisi SP
RKA-K/L Reguler
(Non APBN-P)
Penetapan Revisi SP
RKA-K/L APBN-P
Pengesahan
DIPA Revisi
DJPBN
K/L
Usulan Revisi
Anggaran
(Jan-Des)
Usulan Revisi
Anggaran
(Jul-Sep)
Penyusunan Revisi
DIPA
18
Proses Bisnis Fungsi Monev Kinerja Anggaran
Unit
terkait
Alur proses bisnis Fungsi Monev Kinerja Anggaran (Jan-Des)
DPR
Persetujuan
oleh Menkeu
Menkeu
1
Kemkeu
c.q. DJA
DJPBN
K/L
Pengukuran &
evaluasi kinerja
anggaran TA
sblmnya
3
2
Rekomendasi
penerapan Reward
and Punishment
Pemantauan kinerja
anggaran TA
berjalan
Laporan realisasi
pelaksanaan APBN
(Jan-Des)
Laporan realisasi
pelaksanaan APBN
(Jan-Des)
Laporan
pengukuran dan
evaluasi kinerja
anggaran
(Jan-Des)
4
Konfirmasi hasil
penilaian
Bahan pertimbangan
penetapan alokasi
thn berikutnya
19
2. MANAJEMEN DIPA
PENGESAHAN DIPA
DJA
DIT PA
Alternatif
Pengiriman
ADK
SATKER
24
FO KPPN
STAFF
KANWIL
KASI BID.
PA
KABID PA
KEPALA
KANWIL
4.
Validasi
5.
Persetujuan
6.
Persetujuan
7.
Pengesahan
3. ADK
Konsep
DIPA
3.a Upload
ADK Konsep
DIPA
1.
RABPP
2.
Jurnal
Appropriasi
8.
Jurnal
Allotment
10.
DIPA
Catatan :
Point 3.a merupakan alternatif
pengiriman ADK melalui KPPN
9.
Print DIPA
Konsep Validasi
• Membandingkan Appropriasi dengan ADK
satker (pengesahan)
• Membandingkan Data DIPA (allotment)
terupdate di SPAN dengan data usulan Revisi
• Data yang dibandingkan struktur COA
a. Kesesuaian denan COA
b. Kewenangan revisi
c. Semua dibandingkan kecuali Lokasi, KPPN,
Kewenangan (LKK)
3. ADK
Konsep
DIPA R
Aplikasi
SPAN
3.a Upload
ADK Konsep
DIPA R
1.
RABPP
2. Jurnal
Appropriasi
4. Validasi
5.
Persetujuan
6.
Persetujuan
7.
Pengesahan
8. Jurnal
Allotment
9. Print DIPA
10. DIPA
Catatan :
Point 3.a merupakan alternatif
pengiriman ADK melalui KPPN
REVISI KEWENANGAN DJA
DJA
DIT PA
Alternatif
Pengiriman
ADK
SATKER
FO KPPN
STAFF
KANWIL
KASI BID.
PA
KABID PA
KEPALA
KANWIL
4.
Validasi
5.
Persetujuan
6.
Persetujuan
7.
Pengesahan
3. ADK
Konsep
DIPA R
3.a Upload
ADK Konsep
DIPA R
1.
RABPP
Revisi
2.
Jurnal
Appropriasi
8.
Jurnal
Allotment
10.
DIPA R
Catatan :
Point 3.a merupakan alternatif
pengiriman ADK melalui KPPN
9.
Print DIPA
R
REVISI KEWENANGAN SATKER
SATKER
FO KPPN
STAFF
KANWIL
KASI BID.
PA
KABID PA
KEPALA
KANWIL
2. Validasi
3.
Persetujuan
4.
Persetujuan
5.
Pengesahan
DJA
DIT PA
7. Update
Data
8. Jurnal
Appropriasi
1. ADK
Konsep
DIPA R
1.a Upload
ADK Konsep
DIPA R
6. Jurnal
Allotment
Catatan :
Point 1.a merupakan alternatif
pengiriman ADK melalui KPPN
AFP/Rencana Penarikan dana
•
•
•
•
•
Tidak mengikat Perbulan
Mengikat Pertahun
Perubahan dari satker
Dua digit
Apabila ada kelebihan di bulan januari, sisa
dana di transfer otomatis ke bulan Februari
• Apabila ada kekurangan dana di bulan Maret ,
kekurangan diambil di bulan Desember
26
3. MANAJEMEN KOMITMEN
Definisi (1)
27
 Tahap pelaksanaan anggaran: (i) otorisasi atas pagu anggaran
kepada
Satker (ii) pembuatan komitmen/ perikatan (iii)
perolehan dan
verifikasi barang dan jasa (iv) penerbitan
perintah membayar , dan (v) pembayaran
S
a
t
k
e
r
D
J
P
B
PERIKATAN/
Komitmen
/
K
P
P
N
BERITA
ACARA SERAH
TERIMA
DIPA
PEMBAYARAN
INVOICING /
TAGIHAN
Definisi (2)
• Komitmen atau Perikatan
 Tindakan/ keputusan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran negara
 Potensi timbulnya kewajiban di masa yang akan
datang
 Diikuti dengan ada/ tidaknya pemenuhan kondisi
tertentu yang diperjanjikan/ disyaratkan
• Belum menjadi kewajiban/ hutang/ liability,
sampai dengan terpenuhinya kondisi tertentu
yang disyaratkan/ serah terima.
Proses Bisnis: Future
Integrasi dan Koneksitas Proses Bisnis Manajemen Komitmen dengan proses bisnis perbendaharaan lainnya
Spending Unit
Kontrak
Penerbitan
SPP
Serah Terima
Resume
kontrak
Allotment
(DIPA)
Resume
tagihan
AFP
Halaman 3 DIPA
Validasi
(ceiling test)
Treasury
Penerbitan
SPM
Perencanaan
Kas Jangka
Panjang
Verifikasi
CAN
Perencanaan
Kas Jangka
Pendek
Commitment
Record
(CAN)
Penernbitan
SP2D
ALUR MNJ. KOMITMEN
Catatan
Hutang
ALUR MNJ PEMBAYARAN
ALUR MNJ. KAS
Test
Substantif dan
Formal
ALUR MNJ. DIPA
Fungsi-fungsi proses bisnis--Komitmen
30
Kontrol Anggaran
FA
Actual
Budget
Encumbrance
PAGU
ANGGARAN
PERIKATAN/
KOMITMEN
PEMBAYARAN
Committed
Balance
DATA
KOMITMEN
Forecast:
Jumlah &
Waktu
Fungsi
terkait
pagu
Kontrak
Total
Angsuran
Angsuran
Angsuran
Fungsi
terkait
manajeme
n kas
31
4. MANAJEMEN PEMBAYARAN
INTERAKSI SATKER DAN KPPN
(current)
MANAJEMEN KOMITMEN
APLIKASI SATKER
MANAJEMEN PEMBAYARAN
APLIKASI KPPN
DATA SUPPLIER /
KONTRAK
PENERBITAN
SPP
PENERBITAN
SPM
SPM
SP2D
PENERBITAN
SP2D
32
INTERAKSI SATKER DAN KPPN
(future SPAN)
MANAJEMEN KOMITMEN
APLIKASI SATKER
(SAKTI)
MANAJEMEN PEMBAYARAN
APLIKASI KPPN
(SPAN)
APLIKASI INTERFACE
SUPPLIER/
RFC
DATA SUPPLIER /
KONTRAK
PEMBERIAN
CAN
CAN
RESUME
TAGIHAN
PENERBITAN
SPP
PENCATATAN HUTANG
NOMOR
TAGIHAN
PENERBITAN
SPM
SPM
SP2D
PENERBITAN
SP2D
33
34
INTERAKSI SATKER DAN KPPN
• Proses Request for Commitment (RfC)
– Perekaman Data Supplier dan Resume Kontrak
– Pencadangan dana DIPA (encumbrance)
• Proses Resume Tagihan
– Perekaman Data Supplier (Khusus untuk Continuing
Commitment)
– Pengakuan pembebanan (accrual accounting)
– Perencanaan Kas (Manajemen Kas)
• Proses SPM
– Approval SPP/Resume Tagihan
– Proses pembayaran/ settlement
Proses Bisnis Manajemen Pembayaran
35
36
PENGIRIMAN RESUME TAGIHAN DAN SPM
• Resume tagihan : Data SPP yang dikirim ke KPPN.
• Ditentukan jatuh tempo tagihan.
• Fungsi untuk :
- Pengakuan beban
- Perencanaan kas
• Pengecekan Data Supplier, data kontrak dan
Ketersediaan Dana, dll.
• SPM diajukan sebelum tanggal jatuh tempo.
PENGUJIAN KETERSEDIAAN DANA DIPA
CURRENT BUSINESS PROCESS
FA = pagu DIPA – Realisasi Pengeluaran
FUTURE BUSINESS PROCESS
FA = pagu DIPA– Encumbrances – Realisasi Pengeluaran – Dana TUP
FUTURE BUSINESS PROCESS
(With Cash Limit Case)
FA = pagu DIPA – Cash Limit – Encumbrances – Realisasi Pengeluaran – Dana TUP
PENERAPAN JATUH TEMPO TAGIHAN
• Satker (PPK) menentukan secara fleksibel
tanggal jatuh tempo tagihan sesuai dengan
kebutuhan (1 s/d 14 hari).
• Perhitungan jatuh tempo sejak tanggal resume
tagihan sampai dengan tanggal dikeluarkannya
SP2D.
• Fungsi : Perencanaan Kas Jangka Pendek
Penerapan Payment Term Dalam Proses Penagihan
40
5. MANAJEMEN PENERIMAAN
• Jenis- jenis penerimaan negara yang
dilakukan/dicatat melalui modul GR
disesuaikan dengan karakteristik proses bisnis
pada modul lain (PM, CM dan GL).
• Adapun penerimaan negara yang dilakukan
oleh modul GR pada SPAN meliputi:
1.Setoran melalui Bank/pos Persepsi (interfacing)
2.Setoran langsung melalui rekening Kas Negara pada
BI (RKUN, SubRKUN, RPL, dll).
• Sedangkan penerimaan negara yang dilakukan/dicatat di
luar modul GR (melalui modul PM) meliputi:
1. Penerimaan negara melalui potongan SPM
2. Pengembalian pendapatan melalui SPM-KP, SPM-KC,
SPM-PP, dll.
3. Penerimaan Satker BLU
4. Penerimaan pembiayaan melalui penerbitan SP3 pada
KPPN Khusus Jakarta VI.
Tantangan
Saat Ini
 Pelaksanaan MPN:
-
Setoran terbatas pada loket;
Jam layanan bank terbatas;
Penyampaian LHP manual;
Desentralisasi penatausahaan;
penerimaan negara (KPPN).
 Penerimaan negara pada
saat masuk ke rekening
penampung (RPL) pada BI
belum dicatat.
 Rekonsiliasi penerimaan
dan rekening koran secara
manual.
Ke Depan
Manfaat
Tantangan
 Antrian di loket bank
menjadi berkurang.
 Handling penatausahaan penerimaan
negara menjadi
berkurang.
Sangat tergantung pada
implementasi sistem
MPN-G2.
 Penerimaan negara sudah
Transparansi dan
Persetujuan
dicatat pada saat masuk ke
rekening penampung
(RPL).
akuntabilitas
penatausahaan
keuangan negara.
 Pelaksanaan MPN-G2:
- Optimalisasi seluruh channel
pembayaran;
- Layanan 24 jam (e-banking)
- Penyampaian LHP secara
elektronik
- Sentralisasi penatausahaan
penerimaan negara di Kantor
Pusat DJPBN
 Rekonsiliasi data
penerimaan dengan
rekening koran dilakukan
by system
Proses rekonsiliasi
menjadi lebih cepat
(by system)
keterlibatan DJA (Rek.
SDA) dan DJPU (Rek.SUN)
dalam mengakses
SPAN.
Standarisasi elemen
data rekening koran
pada seluruh bank yang
terlibat.
Konfigurasi MPN-G2
Biller DJP
Proses
Billing
Data Tagihan
Biller DJBC
Proses
Billing
Biller DJA
Proses
Billing
Data Tagihan
Data Tagihan
Settlement
Monitor
Data Pembayaran
SPAN
Switching
Bank Teller (P2H)
Bank e-Banking (H2H)
Non Bank (P2H)
46
6. MANAJEMEN KAS
Banking Arrangement
Keterangan:
Receipt Flow
Payment Flow
Placement Flow
Menggunakan BO I
dan BO II pada KPPN
sampai dengan 2012
Rek
Penempatan
Rekening di Bank Umum
Rek SAL
Sub RKUN Penerimaan
501 Terpusat
Pihak Ketiga
Agen/Dealer
Lender
Bendahara
Penerimaan
Pihak Ketiga
(WP/WS
Pember
Hibah
Rekening di BI
RPL (termasuk RDI,
RPD)
Penerimaan SUN
RKUN
Rekening Eksternal
Sub RKUN
Pengeluaran
Pengeluaran
SUN
BI SSSS
Pihak Ketiga &
Bendahara
RPK BUN P
Penerimaan Reksus
BO I
Bank/Pos
Persepsi/Devisa
BO II
Bank/Pos Persepsi
PBB
BO III
Rek Hibah
Rek Retur
Rek Escrow
Rek Pengeluaran BI (KPPN Jkt VI)
Mekanisme pencocokkan antara jumlah kas dalam rekening
dengan jumlah kas menurut pembukuan (berdasarkan transaksi)
Transaksi
Pembayaran
Transaksi
Penerimaan
Transaksi
Pemindahbukuan
Cash
Management
Modul
(Manual/Automatic
Bank Reconciliation)
1. Laporan Hasil Rekonsiliasi
2. Posting to GL
Rekening
Koran
Cash Position Report
Transaksi
Upload
Rekening
Koran
Rekonsiliasi
Bank
Create
Accounting
Laporan
Kas Posisi
Rencana per Bulan: Rencana Penarikan Dana dan
Perkiraan Penerimaan pada Halaman III DIPA/ AFP
[Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan]
Rencana penarikan dana berdasarkan kontrak
serta payment term pada proses payment
Data External forecast for adjustment:
Debt Repayment Forecasting
CPIN
Historical
 Menggunakan data pada Halaman III DIPA yang merupakan rencana
penarikan dana dan perkiraan penerimaan (mencakup perkiraan
belanja, pendapatan juga pembiayaan bila memungkinkan).
 Dibandingkan secara bulanan dengan rencana pencairan dana
berdasarkan termin kontrak (untuk yang bersifat kontraktual) dan
payment term pada resume tagihan, serta realisasi pencairan sesuai
SP2D.
 Data dapat di group per KPPN dan per Satker.
Monthly Budget
Control
• Mengikat
Data Updating
• Berdasarkan
Realisasi
• Update oleh Satker
Fungsi
• Perencanaan Kas
 Merupakan perencanaan pencairan dana harian yang didapat dari
data kontrak (termin pembayaran kontrak) dan payment term
resume tagihan (SPP/SPM) yang berasal dari Satuan Kerja.
 Payment term merupakan tanggal yang telah ditentukan oleh
Satker terkait pencairan dana atas resume tagihan (SPP) yang
disampaikan.
1.SPAN dapat melakukan monitoring atas setiap
rekening pemerintah secara GL
2.Menggunakan segment Bank pada Chart of
Account (5 digit)
3.Penyederhanaan akun kiriman uang (81 dan 82)
55
7. BUKU BESAR DAN BAS
Kerangka Konsepsi
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Kewenangan:
BUN
dan
KL selaku
Pengguna
Anggaran(Pasal
Pemegang Kas
dan
Pengguna Kas
8&9 UU 17/2003)
Sistem di KL
(SAI)
Sistem di
BUN (SA
BUN)
Piutang dari BUN
and
Utang dari BUN
56
1. AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN
Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
No
Akuntansi Akrual pada SPAN
Poin Perubahan
1.
Tahapan penjurnalan:
anggaran, komitmen, realisasi,
penutup, koreksi
• Terdapat pencatatan komitmen
untuk kebutuhan reserve pagu
2.
Sistem akuntansi Satker
menggunakan dua pencatatan:
akrual dan kas
• menghasilkan LK sesuai SAP
3.
BAS berbasis akrual dan
• Terdapat penambahan akunhanya menggunakan satu BAS untuk
akun akrual misalnya beban
pencatatan akrual dan kas
persediaan
57
1. AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN
No
58
Akuntansi Akrual pada SPAN
Poin Perubahan
4.
Pola hubungan satker dan KPPN
menggunakan Due to dan Due from
• Menggunakan utang dan piutang
dari KUN sejak realisasi
5.
Akrual pada saat transaksi
pembayaran
• Akrual saat transaksi
menggantikan prosedur akrual
saat ini yang dilakukan pada
akhir tahun
6.
Akrual dimulai saat pencatatan
barang/jasa yang nilainya terukur
• Cash Towards Accrual tidak
mencatat BAST
7.
Koreksi dengan jurnal balik
• Adanya audit trail
2. RESTRUKTURISASI BAS
a) Menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual
dan kas
b) Menggunakan satu BAS untuk BUN dan Satker
c) Mengakomodir Penganggaran Berbasis Kinerja
d) Penyesuaian dengan aplikasi SPAN-SAKTI
Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut
pelaporan
e) Penyempurnaan akun menjadi akun berbasis
akrual
STRUKTUR Bagan Akun Standar per 1 Okt 2011
60
No
KLASIFIKASI
Digit
TUJUAN
ATRIBUT PELAPORAN
1
SATKER
6
LK PER KL
BA, Eselon1, Konsolidasi Satker,
Lokasi
2
KPPN
3
LK PER KPPN
3
AKUN
6
KLASIFIKASI EKONOMI
4
PROGRAM
3+2+2
KLASIFIKASI PROGRAM
5
OUTPUT
4+3
LAPORAN KINERJA
Kegiatan,
Fungsi,
Subfungsi,
Satuan
6
DANA
1+1+8
KLASIFIKASI DANA
No Register Utang dan Hibah
7
Bank
1+4
Bank, Arus Kas
PKN
8
Kewenangan
1
Jenis Kewenangan
9
Lokasi
2+2
Tempat kegiatan
10
Anggaran
1
11
Antar entitas
6
12
Cadangan
6
Due-To and Due-From
3. DUA PENCATATAN-BUN
sekarang
Ke depan
Sistem Akuntansi
Pusat
Sistem
Akuntansi
Akrual
SAU
SAKUN
Satu Sistem
Kas
Akrual sebagai pencatatan utama, sedangkan
kas sebagai pencatatan kedua
62
8. PELAPORAN
Penggunaan Integrated Database
(SPAN Single Database)
63
• Single Database di sisi BUN
• Penggunaan single database
akan berdampak pada
prosedur penyusunan
laporan
• Pemberian Kewenangan
Akses ke Database SPAN
• Penyempurnaan Pelaporan
Berjenjang (Paperless)
• Manfaat : cepat, tepat dan
akurat, serta efektif dan
efisien
Penggunaan Integrated Database
64
(SPAN Single Database)
Proses Pelaporan (Paperless)
Dan Konsolidasi Laporan Keuangan
• Penggunaan single database
memungkinkan unit-unit di BUN
untuk langsung mengakses data
sehingga tidak perlu pelaporan
berjenjang
• Penyusunan laporan dilakukan
dengan mengakses database,
selanjutnya bisa dihasilkan laporan
sesuai kebutuhan masing-masing
Ilustrasi Penyusunan Internal Report dengan data
dari KPPN/Kanwil (Current)
Dit. A
KPPN 1
Dit. B
KPPN 2
KPPN 3
Dit. C
KPPN 4
KPPN 5
KPPN 6
Ilustrasi Penyusunan Internal Report dengan data
dari KPPN/Kanwil (dalam rangka SPAN)
Dit. A
Dit. B
Dit. C
Single Database
KPPN 1
KPPN2
KPPN 3
KPPN 4
KPPN 5
KPPN 6
Konsekuensi dari Penyederhanaan
Prosedur Rekonsiliasi
• Prosedur Rekonsiliasi di tingkat KPPN-Satker harus dilakukan
dengan lebih ‘ketat’ sehingga data di level ini akan benar-benar
valid, akurat dan bisa diandalkan
• Perlu perumusan kembali prosedur-prosedur dalam proses
rekonsiliasi eksternal (penyempurnaan prosedur)
• Ada prosedur pengamanan melalui sistem seperti penentuan
Security Rules & Cross Validation Rules
Usulan Penyempurnaan Prosedur
Rekonsiliasi (1 of 2)
• Mekanisme pemberian sanksi bagi satker yang tidak
melakukan masih cukup efektif
• Rekon di tingkat satker dilakukan dengan merekonsiliasi data
“sampai dengan bulan berjalan”. Hal ini untuk memastikan
bahwa apabila ada perbaikan data di bulan sebelumnya maka
akan ter-update juga (mungkin saat ini sudah dilakukan).
• Demikian juga data yang dikirim satker ke wilayah, Eselon 1
maupun pusat adalah data “sampai dengan bulan berjalan”.
Usulan Penyempurnaan Prosedur
Rekonsiliasi (2 of 2)
• Untuk memberikan keyakinan bahwa satker mengirimkan
datanya ke level diatasnya (wilayah, Eselon 1 & ktr pusat),
diusulkan adanya mekanisme konfirmasi.
• Level atas tetap menerima data dari level dibawahnya
(disamping menerima data dari satker) untuk keperluan
pelaporan
• Perlu “notifikasi” dari level di atasnya untuk konfirmasi
penerimaan data/laporan dari satker
• Data dari satker akan digunakan oleh level atas sebagai
bahan pembanding thd data yang diterima dari level
dibawahnya
• Usulan; BAR dihasilkan secara otomatis oleh sistem aplikasi
(untuk menghindari terjadinya kolusi).
REKONSILIASI SAAT SPAN
8
7
6
5
4
3
2
1
Strategi Implementasi
Reformulasi Proses Rekonsiliasi
•
Tahap Pertama
Sistem tetap menfasilitasi rekonsiliasi di 4 level. Setelah penyempurnaan rekonsiliasi di
tingkat KPPN memberikan hasil yang andal, dilakukan ujicoba implementasi tahap 2
•
Tahap Kedua
Rekonsiliasi di tingkat wilayah ( dan eselon1) adalah optional.
•
Tahap Ketiga
Untuk alasan efektivitas dan efisiensi, dilakukan penyederhanaan (penghapusan) proses
rekonsiliasi tingkat wilayah dan eselon 1
Catatan : Penghapusan rekonsiliasi tingkat wilayah tidak menghilangkan fungsi Bidang Aklap. Bidang
Aklap justru lebih difungsikan pada monitoring, evaluasi dan pembinaan satker-satker di lingkupnya
dalam penyusunan laporan keuangan
PENYEMPURNAAN Mekanisme
Konsolidasi
• Konsolidasi dilakukan oleh sistem, dengan
menggunakan aplikasi Oracle
• Penyusunan Laporan Konsolidasi BA BUN
secara otomatis karena penggunaan akses
langsung Oracle pada BA BUN
• Konsolidasi LKPP dimungkinkan oleh
sistem, dengan menggunakan data dalam
data base SPAN setelah direkonsiliasi
72
LAPORAN KEUANGAN
Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
SPAN menghasilkan Laporan Keuangan berbasis akrual
dan kas:
A. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
73
LAPORAN KEUANGAN
Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
2. Laporan selain LKPP
a. Laporan kinerja, berupa capaian output
b. Laporan berbasis Government Finance Statistics
(GFS) berupa pre defined reports
c. Laporan managerial (user defined reports) sesuai
kebutuhan pengguna
74
2
Gambaran Umum SAKTI
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Apa Itu SAKTI?
• SAKTI : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
• Sistem aplikasi satker yang mengintegrasikan aplikasi
perencanaan dan penganggaran (Aplikasi DIPA, RKAKL), aplikasi pelaksanaan (Aplikasi SPM, Gaji, Peran),
dan aplikasi pelaporan (Aplikasi SAK, SIMAKBMN, dan
Persediaan)
• Integrasi database dan single entry point
• Mendukung akurasi dan mengurangi duplikasi data
base
SPAN dan SAKTI
77
Admin
SATKER
istrasi
Pelaporan
Pelaporan
SPAN
manajemen
Penerimaan
Integrasi Aplikasi IT:
- Single entry point
- Satu Aplikasi
- Secara Elektronik
-Rekonsiliasi per periode antara Satker & KPPN
GL
77
77
Duplikasi Sistem Aplikasi Satker
(Saat Ini)
RUH Rencana
Pencairan Dana
DIPA
RUH Data Pagu
DIPA
GAJI
RUH Data
Pagu DIPA
PERAN
SPM
SIMAK
BMN
RUH Data
Kontrak
PERSEDIAAN
-RUH Data SPM & SP2D
- RUH Penerimaan
SKPA
SAKPA
RUH Data Pagu DIPA
- RUH Daftar/ Jurnal Aset
RUH Data
Pegawai
Hyperion
Oracle EBS
Usulan
Anggaran
1
Persetujuan
Anggaran
4
KPPN/Kanwil
2
Penyusunan
RKA-KL
Upload Data :
Belanja, Penerimaan,
Rencana Penarikan,
Rencana Penerimaan, SBK
Revisi DIPA
3
Input Data :
Belanja, Data Pegawai,
Penerimaan,
Rencana Penarikan,
Rencana Penerimaan
Penyesuaian
data DIPA
Ubah Data :
Belanja, Data Pegawai
Penerimaan,
Rencana Penarikan,
Rencana Penerimaan
Revisi
Anggaran
MODUL PENGANGGARAN
• Fitur
– Perekaman RKAKL
– AFP
• Uang Persediaan
• Kwitansi dan Uang Muka
• Uang Titipan (tmsk Hibah
kas)
• Setoran Pajak, PNBP, dan
SSBP
• Daftar Honor
• LPJ Bendahara
PPK
• Manajemen Supplier
• Upload Data Gaji
• Manajemen Kontrak
• Pembuatan Resume Tagihan
(LS dan UP)
• Pembuatan Perintah Bayar UP
• Pembuatan SPM
• Approval Invoice (SPM)
PPSPM
Bendahara
Supplier Interface
Contract Interface
Invoice Interface
Oracle EBS
SPM
Interface
FITUR modul komitmen
• Perekaman dan pengiriman Data Supplier
• Perekaman dan pengiriman Data Kontrak
• Monitoring Karwas Kontrak
FITUR MODUL BENDAHARA
• Perekaman Kuitansi dan Uang Muka
• Perekaman Surat Bukti Setor
• Perekaman Penerimaan PNBP, PNBP,
Pengembalian Belanja
• Pencatatan Dana Titipan
• Pencatatan Hibah Kas
• Pembuatan LPJ dan ADK LPJ Bendahara
• Monitoring Uang Persediaan
• Tidak Mencakup Bendahara BLU dan Bendahara
Pembantu Pengeluaran
85
Modul pembayaran
Fitur modul pembayaran
1. r/u/h spm dan apdpl
2. Cetak spm dan apdpl
3. Monitoring spm
4. Transfer adk
5. Validasi spm
86
Skema Integrasi Pembukuan
Bendahara
BB : UTANG Pihak
Ke-3
-Titipan Gaji
-Titipan Honor
BB : KAS UP
-Kas Tunai
-Kas Bank
-Kwitansi
-Bon
Pengeluaran
BB : KAS
Lainnya
-Kas Tunai
Transfer
-Kas Bank
An.Potg
BB : UTANG Pot
Bendahara
-Pot Pajak PPh Psl xx
-Pot Pajak PPN
Transfer
An.Potg BB : KAS TUP
-Kas Tunai
-Kas Bank
-Kwitansi
-Bon
Pengeluaran
88
Modul persediaan
89
Tahapan Transaksi
APBN
DIPA
Realisasi
Penutup
APBN
DIPA
Komitmen
Realisasi:
 BAST
 RT
 SPM
 SP2D
 Penutup




Fitur modul persediaan
1. Menerima transaksi persediaan yang
berasal dari kontrak yang berasal dari
modul komitmen (bast)
2. Menerima transaksi persediaan yang
berasal dari pembelian modul bendahara
(kwitansi pembelian)
3. Mengakomodir metode pencatatan
periodik dan perpetual
4. Mengakomodir metode penilaian fifo,
average dan harga pembelian terakhir
90
91
Modul aset tetap
Fitur modul aset tetap
1. Menerima transaksi aset tetap yang
berasal dari kontrak yang berasal dari
modul komitmen (bast)
2. Menerima transaksi aset tetap yang
berasal dari pembelian modul bendahara
(kwitansi pembelian)
3. Mengakomodir metode penyusutan garis
lurus, saldo menurun ganda dan unit
produksi
92
93
Gl dan pelaporan
GAMBARAN UMUM SAKTI
DAN KAITAN TERHADAP 94
SPAN
SPAN SMS
PERMINTAAN INF.
TRANSAKSI DAN AKTIFASI PIN
INF. TRANSAKSI DAN
INF. AKTIFASI PIN
APLIKASI SAKTI
ADMIN
ANGGARAN
ADK RKAKL
ADK DIPA
ADK POK
ADK RFC
ADK SUPPLIER
ADK RESUM TGH
ADK SPM
ADK REKON
CEK PIN
REALISASI/KOMITMEN/
REFERENSI/INF. POSTING
& CLOSING
PENGATURAN MODUL DAN RKAKL/AFP/DIPA/RDIPA/
REFERENSI SEMUA MODUL POK/JURNAL ANGGARAN
GL & P
PERSEDIAAN
JURNAL NERACA/POSTING/
CLOSING/VALIDATION
JURNAL TERKAIT
ANGGARAN/
ASET TETAP/PERSEDIAAN/
BENDAHARA/PEMBAYARAN
/
REFERENSI/INF.
POSTING
INF. PERSEDIAAN
DARI
& CLOSING
KOMITMEN
& BENDAHARA/
REFERENSI/ INF. POSTING & CLOSING
KONTRAK/SUPPLIER/
JURNAL ASET & PERSEDIAAN
DB
SAKTI
TRANSAKSI PERSEDIAAN/
JURNAL PERSEDIAAN
TRANSAKSI ASET TETAP/
JURNAL ASET
DIPA/RDIPA/REALISASI
KONTRAK/REFERENSI/
INF. POSTING & CLOSING
SPTB/LPJ BENDAHARA/
PEMBAYARAN/REFERENSI/
INF. POSTING & CLOSING
KWITANSI/BON PENGELUARAN
SSP/SSBP/SSPB/
SPP/SPM/ JURNAL BENDAHARA
JURNAL PEMBAYARAN
INF. ASET TETAP DARI
DIPA/RDIPA/AFP/POK/
KOMITMEN & BENDAHARA/ KONTRAK/BENDAHARA/
REFERENSI/INF. POSTING REFERENSI/INF. POSTING
& CLOSING
& CLOSING
ASET TETAP
KOMITMEN
PEMBAYARAN
DB
SPAN
BENDAHARA
ADK RKAKL
ADK DIPA
ADK POK
CAN
NRS
NO. TAGIHAN
SP2D
BAR
PIN PEJABAT
GAMBARAN PROSES MODUL GL
Modul Penganggaran
Modul Komitmen
JURNAL
(COA)
CLOSING
VALIDASI
POSTING
Modul Bendahara
95
PEMBENT
UKAN
SALDO
NERACA
Modul Pembayaran
Modul Persediaan
Modul Aset Tetap
Modul Pelaporan
Modul Administrator
TRIAL
BALANC
E
JENIS TUTUP BUKU
TUTUP BUKU SEMENTARA
TERJADI PADA SAAT MODUL GL TELAH MELAKUKAN PENGIRIMAN ADK REKONSILIASI SAMPAI
PENCATATAN BAR REKON
(UNTUK MEMASTIKAN ADK REKON TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT PERUBAHAN
MODUL LAINNYA)
** BISA DILAKUKAN BATAL TUTUP BUKU
TUTUP BUKU PERMANEN
1. TUTUP BUKU MANUAL
APABILA TELAH MENDAPATKAN BAR REKONSILIASI FINAL.
2. TUTUP BUKU OTOMATIS BY SYSTEM
APABILA SYSDATE APLIKASI SUDAH MELEWATI TANGGAL CLOSING DATE YANG DI
TETAPKAN
** TIDAK BISA DILAKUKAN BATAL TUTUP BUKU
Fitur modul gl
1. Tracing jurnal kedalam transaksi
sampai dalam history datanya
2. Rekonsiliasi internal atas data
konfirmasi keluaran span (Selain sakti
tingkat uakpa)
3. Akrual basis sehingga muncul lo, lpe
dan tambahan laporan kinerja
4. Posting dan closing akan menentukan
pola koreksi atas semua modul
5. Menganut cross validation rule yang
diterapkan dalam span
INFORMASI dalam LAPORAN
KEUANGAN
1. Informasi Keuangan
* Anggaran diisi dari DIPA
* Realisasi dari penerbitan SP2D
2. Informasi Kinerja (Output)
* Rencana/target capaian diisi dari DIPA
* Realisasi capaian output diisi dari
informasi yang dikirim secara periodik
(bulanan/Triwulanan)
Contoh Format Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
(dalam ribuan rupiah)
Kementerian/Lembaga
: …
Satuan Kerja
: …
…….
Belanja
Keluaran
Kode
1428
Kegiatan
Ket
Anggaran
Realisasi
Rencana
Realisasi
Satuan
3,6
Milyar
3,6
Milyar
1.200
1.140
orang
Kegiatan Pengemb. SAI
32065 Penyusunan SAI
--
100
administrasi
FITUR MODUL ADMINISTRASI
• Mengelola (rekam, ubah, hapus) referensi
terkait modul lainnya.
• Mengatur hak akses user dalam penggunaan
menu-menu modul di SAKTI
• Backup / restore data referensi
Desain Konektivitas Sakti- SPAN
103
Span sms
Fitur span sms
1. Tracking status adk (sama seperti
portal)
2. Broadcast message dari kppn
3. Komentar, kritik dan saran
4. Ubah dan blokir pin pejabat
p o r
t
a
105
l
S P A N
Proses Registrasi User Portal
Satker
Pengisian
Form Register
Download
Form Registrasi
Calon User
Menyerahkan
Form Registrasi
ke KPPN
+
SK Penunjukan
KPPN
PORTAL
Registrasi User Satker
Di Menu Registrasi User
Petugas
KPPN
Front Office
KPPN
ACCOUNTABILITY
(APPLICATION Security)
• Pengamanan User
– Berdasarkan role user yang di-manage di Aplikasi SAKTI
– Ada PIN rahasia untuk pengiriman data transaksi (KPA, PPK,
PPSPM)
• Pengamanan Jaringan
– Pengiriman ADK menggunakan protocol FTPS
– 1 User Portal SPAN Mewakili 1 Satker
• Pengamanan Data (ADK)
– Enkripsi Data
– Portal akan melakukan pengecekan metadata ADK
109
TERIMA KASIH
www.span.depkeu.go.id