Transcript rapat koordinasi antara direktorat jalan & jembatan wilbar

MEMORI AKHIR TUGAS
Ir. WINARNO, MEngSc
DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II
Periode Tahun : 2011 - 2013
Jakarta, 28 Juni 2013
KATA PENGANTAR
Berkenan dengan telah berakhirnya tugas saya sebagai Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga, yang
saya jabat selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas saya
dalam bentuk suatu Memori Akhir Tugas yang saya susun dalam rangka memberikan informasi semua pelaksanaan tugas serta untuk
mempermudah orientasi tugas bagi pejabat yang baru.
Dalam Memori Akhir Tugas ini saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan tugas rutin maupun tugas
pembangunan sebagai Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 28
Juni 2013.
Saya sangat menyadari bahwa Memori Akhir Tugas ini masih jauh dari sempurna, tetapi dengan penyampaian pelaksanaan tugas
saya ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan bahan acuhan tindakan bagi pejabat yang baru, sehingga untuk
selanjutnya dapat lebih memberikan kinerja yang lebih baik lagi dibandingkan semasa kepemimpinan kami di Direktorat Bina Pelaksanaan
Wilayah II.
Dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direktur Jenderal Bina Marga,
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan para Direktur, serta semua Kasubdit dan staf Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan
para Balai beserta jajarannya, yang pada saat saya menjabat telah memberikan perhatian, bimbingan, kerjasama serta dukungan yang
baik kepada kami.
Selanyutnya apabila dalam melaksanakan tugas saya terdapat perilaku dan tindak tanduk serta kata-kata yang kurang berkenan di
hati bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian Memori Akhir Tugas ini saya susun dan disampaikan sebagai pertanggungan jawab saya dalam melaksanakan tugas
selaku Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II - Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum.
Jakarta,
28 Juni 2013
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
Ir. WINARNO, MEngSc
NIP.19530622 198202 1 001
3
I. PENDAHULUAN
Aktivitas ke-binamarga-an di Indonesia tercatat dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan dibangunnya Jalan Raya Pos
(Groote Postweg) dari Anyer ke Panarukan atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendles tahun 1808 -1811. Pada tahun
1811-1816, jalan jalan simpangan ke daerah kegiatan perkebunan dibangun khususnya di Jawa Barat oleh Gubernur Jenderal Thomas
Stamford Raffles. Di pulau Sumatera, jalan jalan seperti di Bukit Tinggi (fort de Kock) dibangun pada zaman Gubernur Jenderal J. Van
den Bosch tahun 1830 – 1834.
Pada tanggal 16 September 1918, dibentuk Departemen van Burgelijke Openbare Werken (BOW) dengan salah satu tugasnya
adalah pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan jalan raya termasuk bangunan jalan beserta kelengkapan serta jembatan tambang.
Tahun 1933, BOW bergabung dengan Departement Van Gouvernements Bedrijven menjadi Depertement Van Warker en Waterstaat
(Perhubungan dan Pengairan). Pada masa ini lahir peraturan tentang persyaratan pemakaian jalan raya/umum pengangkutan dan
pengamanan lalu lintas jalan.
Pada awal kemerdekaan RI sampai masa Orde Lama, dicatat bahwa tanggal 18 Agustus 1945 di bentuk Departemen Pekerjaan
Umum, namun pada tahun 1949 berubah menjadi Departemen Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. Tahun 1950 – 1959
berubah lagi namanya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum, dan yang menangani pekerjaan ke-binamarga-an disebut Jawatan jalanjalan, Jembatan dan Konstruksi. Pada tahun 1959 – 1965 terjadi lagi perubahan nama Direktorat Jalan-Jalan Umum Depertemen
Pekerjaan Umum dan Tenaga Kompartemen Pembangunan. Tahun 1965 dibentuk Departemen Bina Marga dan Departemen Jalan Raya
Sumatera Kompartemen Pekerjaan Umum.
Pada masa Orde Baru, tahun 1966 dibentuk Direktorat Jenderal Bina Marga Otorita Jalan Raya Jagorawi Departemen Pekerjaan
Umum. Saat itu pulau Sumatera diperlakukan khusus dengan adanya Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera yang terdiri dari
Sekretariat Direktorat Jenderal dan Otorita Jalan Raya Sumatera. Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera di-likuidasi dan diganti
dengan Proyek Khusus Jalan Raya Sumatera tahun 1967. Pada tahun 1975 kembali lagi digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga
Departemen Pekerjaan Umum yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Program Jalan, Direktorat Pembangunan
Jalan, Direktorat Pemeliharaan Jalan, Direktorat Peralatan Jalan, DPMTJ dan RBO.
4
Pada tahun 1994, nama Direktorat pada Direktorat Jenderal Bina Marga bersama-sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal,
Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Bina jalan Kota, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat, Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah Tengah dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur. Pada tahun 1999 – 2000 terjadi perubahan nama menjadi
Departemen Permukiman dan Pengembangan wilayah (Kimbangwil) dan Direktorat Jenderal Pengembangan Prasarana Wilayah.
Tahun 2001 terjadi lagi perubahan nama menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Direktorat
Jenderal Prasarana Wilayah (Ditjen Praswil). Pada tahun 2004 nama Direktorat Jenderal Bina Marga muncul kembali. Tahun 2010
sesuai dengan amanat UUD 1945, nama Departemen Pekerjaan Umum diganti menjadi Kementerian Pekerjaan Umum. Sejak tahun
2010 dimana Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat terpecah menjadi dua Wilayah diantaranya, Direktorat Bina Pelaksanaan
Wilayah I (Sumatera) dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II (Jawa, Kalimatan, Bali, NTB dan NTT) sampai saat ini, Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah II tetap eksis.
Kantor Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II yang saat ini berlokasi di Gedung Bina Marga lantai VII, Jl. Pattimura No. 20 Jakarta
Selatan, dimana Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II terdiri dari Subdit Sistem Pengendalian Wilayah II, Subdit Wilayah II A (Banten,
DKI Jakarta, Jabar), Subdit Wilayah II B (Jateng, DIY, Jatim), Subdit Wilayah II C (Bali, NTB, & NTT), Subdit Wilayah II D (Kalbar, Kalsel,
Kaltim, & Kalteng) didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha.
Memori akhir tugas ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan khususnya pada tahun anggaran 2011 s/d 2013, mencakup
informasi kepegawaian / SDM , kinerja dan capaian kegiatan serta Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan
Wilayah II.
Dengan terbitnya SK Menteri PU Nomor : 419/KPTS/M/2010 tanggal 21 Juli 2010. Tentang Pembebasan dan Pengangkatan
Pejabat Pimpinan Eselon II.a di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka penugasan kami di Direktorat Bina Pelaksanaan
Wilayah II telah berakhir, dimana tugas tersebut telah saya jalani sejak tanggal 22 Juli 2010 yang lalu. Sebagaimana kebiasaan, agar
pejabat baru mendapat masukan awal tentang Tupoksi, kondisi SDM dan Program Kerja yang sedang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2013 ini, maka dengan ini kami membuat Memori Akhir Tugas.
Adapun Memori Tugas Akhir ini memuat antara lain :
- Tupoksi dari Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II
- Kondisi Perangkat Penunjang Tupoksi mulai dari SDM, peralatan penunjang dll.
- Program Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II
5
II. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN
KEPEGAWAIAN
& ORTALA
DIREKTORAT
BINA PROGRAM
SUBBAG
TU
BAGIAN
KEUANGAN &
UMUM
DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN
WILAYAH I
DIREKTORAT
BINA TEKNIK
SUBBAG
TU
SUBBAG
TU
BAGIAN
HUKUM &
PER-UU
BAGIAN
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
NEGARA
DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN
WILAYAH II
SUBBAG
TU
JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN
WILAYAH III
SUBBAG
TU
SUB DIREKTORAT
KEBIJAKAN & STRATEGI
SUB DIREKTORAT
TEKNIK JALAN
SUB DIREKTORAT
SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH I
SUB DIREKTORAT
SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH II
SUB DIREKTORAT
SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH III
SUB DIREKTORAT
PROGRAM & ANGGARAN
SUB DIREKTORAT
TEKNIK JEMBATAN
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IA
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIA (Banten,
DKI & Jabar)
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIIA
SUB DIREKTORAT
PEMBIAYAAN &
KERJASAMA LUAR NEGERI
SUB DIREKTORAT
TEKNIK LINGKUNGAN &
KESELAMATAN JALAN
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IB
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIB (Jateng, DIY
& Jatim)
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIIB
SUB DIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM
& EVALUASI KINERJA
SUB DIREKTORAT
TEKNIK JALAN BEBAS
HAMBATAN & JALAN
PERKOTAAN
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IC
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIC (Bali, NTB &
NTT)
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIIC
SUB DIREKTORAT
INFORMASI & KOMUNIKASI
SUB DIREKTORAT
PENGADAAN TANAH
SUB DIREKTORAT
WILAYAH ID
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IID
(Kalimantan)
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIID
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
BALAI I S/D XI
6
III. STRUKTUR DAN KEGIATAN DIREKTORAT BINA PELAKSNAAN WILAYAH II
III.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang terbentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum.
TUGAS :
Melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah
Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan.
FUNGSI :
1.
Penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis
penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota & desa;
2. Pembinaan pengadaan tanah jalan nasional;
3. Penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional;
4. Pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat Bencana Alam;
5. Pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan;
6. Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari BBPJN/BPJN;
7. Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan dana pusat lainnya;
8. Pembinaan manajemen kontrak termasuk fasilitasi perubahan dokumen anggaran;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
10. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa termasuk pengaturan, pembinaan, dan
pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan
11. Pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II.
7
III.2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II
Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi-fungsi
dalam Artikel 1.1. adalah sebagaimana gambar 1 berikut ini :
DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN
WILAYAH II
Ir. Winarno, M.EngSc
SUB BAGIAN TU
Ir. Muftoni
SUB DIREKTORAT
SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH II
Ir. Tasripin Sartiyono, MT
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIA
(DKI, Jabar & Banten)
Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIB
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIC
(JATENG, DIY & JATIM)
(BALI, NTB, & NTT)
(KALBAR, KALSEL, KALTIM, &
KALTENG)
Ir. Zamharir Basuni, M.MT
Ir. Susalit Alius, CES
Ir. Solo Riyadi Limbong, MM
SUB DIREKTORAT WIL. IID
SEKSI
PENGENDALIAN PENYIAPAN
PELAKSANAAN WILAYAH II
Ir. Yudiarmand Zulkarnain
Kasim,M.Eng.Sc
SEKSI
PENYIAPAN PELAKSANAAN
WILAYAH II A
M. Adi Sulistijono, B.Sc, SE
SEKSI
PENYIAPAN PELAKSANAAN
WILAYAH II B
Ir. R.M. Bambang Nugoho
SEKSI
PENYIAPAN PELAKSANAAN
WILAYAH II C
Ir. Hari Satyawan
SEKSI
PENYIAPAN PELAKSANAAN
WILAYAH II D
SEKSI
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN WILAYAH II
Sudirman, ST
SEKSI
PELAKSANAAN
WILAYAH II A
Ir. Bambang Suryono, M.Sc
SEKSI
PELAKSANAAN
WILAYAH II B
SEKSI
PELAKSANAAN
WILAYAH II C
Erna Wijayanti, ST, M.Sc
SEKSI
PELAKSANAAN
WILAYAH II D
Ir. Bowo Sudiatmanto, MT
Ir. Beni Fariati Handayani Mrih
rahayu, MT
JABATAN FUNGSIONAL
Ir. Engkan Lengkana Ranu
Ir. Dwi Sapto Haryanto
Ir. Birviq Ady Sanjaya, M.MT
8
III.3. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang bertugas di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II berjumlah total 94 orang
yang terdiri dari:
 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebayak
 Pegawai Harian Proyek (pusat)
Pegawai menurut pangkat/golongan terdiri dari:
 Pembina Utama / IVe
 Pembina Utama Madya / IVd
 Pembina Utama Muda/ IVc
 Pembina Tk.1 / IVb
 Pembina / IVa
 Penata Tk.1 / IIId
 Penata / IIIc
 Penata Muda Tk.1 / IIIb
 Penata Muda / IIIa
 Pengatur Tk.1 / IId
 Pengatur / IIc
 Pengatur Muda Tk. 1 / IIb
 Pengatur Muda / IIa
 Juru Tk.1 / Id
 Juru / Ic
 Juru Muda Tk.1 / Ib
 Juru Muda / Ia
= 79 pegawai
= 15 pegawai
= 1 pegawai
= - pegawai
= 1 pegawai
= 5 pegawai
= 9 pegawai
= 5 pegawai
= 10 pegawai
= 16 pegawai
= 21 pegawai
= - pegawai
= 4 pegawai
= 1 pegawai
= 1 pegawai
= 2 pegawai
= 2 pegawai
= 2 pegawai
= - pegawai
9
III.4. Sub Direktorat Sistem Pengendalian Wilayah II
III.4.1. Tugas dan Fungsi (Tusi)
TUGAS :
1.
2.
3.
4.
5.
Melaksanakan :
Penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional,
provinsi, kabupaten, kota dan desa,
Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,
Rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah P. Jawa, Bali, Kep. Nusa Tenggara
dan Kalimantan,
Koordinasi penyusunan rencana kegiatan Ditbinlak Wil. II dan
Koordinasi penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Bina Pelaksanaan Wilayah II.
FUNGSI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional;
Penyusunan rencana dan inventarisasi pengadaan tanah jalan nasional;
Penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah;
Pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Ditbinlak wilayah II;
Koordinasi penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
Koordinasi pengusulan program penanganan jalan provinsi, kab, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan dana pusat lainnya;
7. Koordinasi penyusunan rencana kegiatan Ditbinlak Wilayah II;
8. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditbinlak Wilayah II;
9. Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari PHLN;
10. Koordinasi rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa ; dan
11. Pelaksanaan evaluasi tingkat kelaikan jalan nasional.
10
III.4.2. Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II
Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak
konstruksi untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat
Bina Pelaksanaan Wilayah II, dan bahan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan
Wilayah II. (berdasarkan pasal 494).
III.4.3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan
kontrak konstruksi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, bahan
koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di wilayah Pulau Jawa, Bali,
Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan, serta bahan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan
desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan (berdasarkan pasal 494).
III.4.4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Sistem Pengendalian Wilayah II berjumlah 12
(dua belas) orang yang terdiri dari :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
JUMLAH
-
6
5
-
-
-
-
12 Orang
Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)
GOL. IV
GOL. III
GOL. II
GOL. I
JUMLAH
3
8
1
-
12 Orang
11
III.5. Sub. Direktorat Wilayah II A
III.5.1. Tugas dan Fungsi (Tusi)
TUGAS :
Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan,
pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta,
dan Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 496, Subdirektorat Wilayah II A
menyelenggarakan fungsi :
FUNGSI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
dan dana pusat lainnya;
Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa;
Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis;
Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas
hambatan;
Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam;
Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan
Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
12
III.5.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A
Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan
pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan
bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat
(berdasarkan pasal 498).
III.5.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II A
Seksi Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah
penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi
pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Banten, DKI
Jakarta, dan Jawa Barat (berdasarkan pasal 498).
III.5.4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II A berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
-
2
7
-
3
-
-
12 Orang
Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)
GOL.IV
GOL.III
GOL.II
GOL.I
Jumlah
2
10
-
-
12 Orang
13
III.6. Sub. Direktorat Wilayah II B
III.6.1. Tugas dan Fungsi (Tusi)
TUGAS :
Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan,
pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah,
DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 499, Subdirektorat Wilayah II B
menyelenggarakan fungsi :
FUNGSI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
dan dana pusat lainnya;
Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa;
Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis;
Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas
hambatan;
Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam;
Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan
Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
14
III.6.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B
Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan
pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan
bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan
Jawa Timur (sesuai pasal 502).
III.6.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II B
Seksi Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah
penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi
pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Jawa Tengah,
DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur (sesuai pasal 502).
III.6.4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II B berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
S3
-
S2
3
S1
5
D3
1
SLTA
1
SLTP
1
SD
-
Jumlah
11 Orang
Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)
Gol. IV
Gol. III
Gol. II
Gol. I
Jumlah
2
8
-
1
11 Orang
15
III.7. Sub. Direktorat Wilayah II C
III.7.1. Tugas dan Fungsi (Tusi)
TUGAS :
Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan,
pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pasal 503,
Sub.direktorat Wilayah II C menyelenggara kan fungsi :
FUNGSI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
dan dana pusat lainnya;
Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa;
Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis;
Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas
hambatan;
Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam;
Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan
Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
16
III.7.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C
Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan
pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan
bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (berdasarkan pasal 506).
III.7.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II C
Seksi Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah
penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi
pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (berdasarkan pasal 506).
III.7.4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II C berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
-
4
5
-
-
-
-
9 Orang
Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)
Gol. IV
Gol. III
Gol. II
Gol. I
Jumlah
1
8
-
-
9 Orang
17
III.8. Sub. Direktorat Wilayah II D
III.8.1. Tugas dan Fungsi (Tusi)
TUGAS :
Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan,
pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. sebagaimana dimaksud pasal 508, Sub Direktorat Wilayah II D
menyelenggarakan fungsi :
FUNGSI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
dan dana pusat lainnya;
Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa;
Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis;
Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas
hambatan;
Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam;
Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan
Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
18
III.8.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D
Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan
pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan
bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (berdasarkan pasal 510).
III.8.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II D
Seksi Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah
penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi
pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (berdasarkan pasal 501)
III.8.4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II D berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
S3
S2
S1
D3
SLTA
SMP
SD
Jumlah
-
3
7
-
1
-
-
11 Orang
Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)
Gol. IV
Gol. III
Gol. II
Gol. I
Jumlah
3
8
-
-
11 Orang
19
TABEL III.3. KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DENGAN SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN
No
FUNGSI DIREKTORAT
WILAYAH
1.
Penyiapan rencana
kegiatan
penyelenggaraan
jalan nasional dan
pembinaan teknik
termasuk bimbingan
teknis
penyelenggaraan
jalan provinsi,
kabupaten, kota &
desa;
2.
Pembinaan
pengadaan tanah
jalan nasional;
SUBDIT SISDAL
SUBDIT WILAYAH
KEGIATAN YANG MENDAPAT
DUKUNGAN SATKER DITWIL
(1) Penyiapan rencana
pengendalian pembinaan
pelaksanaan jalan
nasional;
(5) Koordinasi penyiapan
bahan usulan (untuk
menyusun program
jangka menengah dan
tahunan penanganan
jalan;
(4) Pelaksanaan fungsi unit
penjamin mutu Ditbinlak
wilayah II;
(7) Koordinasi penyusunan
rencana kegiatan
Ditbinlak Wilayah II;
(1) Penyiapan bahan
usulan untuk
menyusun program
jangka menengah
dan tahunan
penanganan jalan;
(5) Fasilitasi penyiapan
pelaksanaan dan
pelaksanaan jalan
provinsi,
kabupaten, kota,
dan desa termasuk
bimbingan teknis;
1.Raker antara Ditwill.II dan
Balai dlm penyiapan bahan
usulan program (Pra
Konreg & Penajaman
program) utk Dana APBN
Pusat
(2) Penyusunan rencana dan
inventarisasi pengadaan
tanah jalan nasional;
(3) Penyiapan petunjuk
pelaksanaan dan
sosialisasi pengadaan
tanah;
(7) Pemantauan
pelaksanaan
pengadaan tanah
jalan nasional;
2.Konsultasi Program dan
Penyiapan data /index
Teknis untuk DAK, serta
Monitoring hasil
kegiatan/laporan
pelaksanaan DAK di 12
Prov
3.Pembinaan teknik berupa
sosialisasi NSPK untuk
Jalan daerah;
TER-PROGRAM TAHUN
• Tahun 2011, 2012 &
2013.
• Akan diprogramkan setiap
tahun.
• Tahun 2011, 2012 &
2013.
• Akan diprogramkan setiap
tahun.
OUTPUT
• Dokumen Program
penanganan Jalan & Jbt
dg APBN, utk 1 tahun ke
depan;
• Dokumen Program DAK
(tahunan);
• Laporan hasil
pelaksanaan DAK di 12
Provinsi.
• Data teknis DAK.
• Tahun 2011, 2012 &
2013.
• Akan diprogramkan setiap
tahun.
1.Sosialisasi pengadaan
tanah untuk Pemerintah
Daerah, Balai dan Satker
P2JN dan satker Fisik;
• Sosialisasi : tahun 2012
& 2013.
2.Inventarisasi kebutuhan
lahan jalan Nasional/SNR.
• Inventarisasi keb lahan
Lintas Selatan Kalimantan
& JJLS Jateng-Jatim :
2012;
• Inventarisasi keb lahan
Pantura & JJLS JabarBanten: 2013;
• Inventarisasi keb lahan
JJLS Jabar & Banten:
2013;
3.Pemantauan pelaksanaan
pengadaan tanah untuk
jalan Nasional.
• Monev pengadaan tanah
tahun 2012 – 2013.
• Lap Sosialisasi 2012 utk :
Kalbar, Kaltim, Jateng,
DIY, Jatim, DKI, Banten &
Jabar
• Lap Sosialisasi 2013 utk :
Kalsel, Kalteng, Jateng,
Jatim, Bali, NTB & NTT;
• Laporan 2012 :
Inventarisasi keb JLS
Kalimantan & JJLS Jateng
& Jatim;
• Laporan 2013 :
Inventarisasi keb lahan
Pantura, JJLS Jabar &
Banten.
• Laporan Monev
pengadaan tanah
• Monev LARAP RRDP
(2012 & 2013);
20
KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN
No
FUNGSI DIREKTORAT
WILAYAH
3.
Penyiapan rekomendasi
laik fungsi jalan
nasional;
SUBDIT SISDAL
(11) Pelaksanaan
evaluasi tingkat
kelaikan jalan
nasional.
SUBDIT WILAYAH
KEGIATAN YANG MENDAPAT DUKUNGAN
SATKER DITWIL
TER-PROGRAM
TAHUN
OUTPUT
1.Penyusunan Pedoman/modul
pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan
Nasional;
• Tahun 2011
• Buku Pedoman/Modul
2.Sosialisasi Tata Cara /Pelaksanaan
Uji Laik Fungsi jalan Nasional utk
Calon Tim ULFJ dari Ditwil II, Balai,
Satker, pihak Perhubungan/LLAJ dan
Kepolisian/POLRI.
• Tahun 2012
• Laporan Sosialisasi
3. Penyiapan dan Evaluasi Hasil
pelaksanaan ULFJ dan penyiapan
Sertifikat Laik Fungsi dari
Penyelenggara Jalan.
• Tahun 2012 &
2013;
• Sertifikat Laik Fungsi Jalan.
4.Sosialisasi Keselamatan Jalan dan
Monitoring hasil pelaksanaan
Rekomendasi Tim ULFJ.
• Tahun 2013
(12) Pembinaan
penanggulangan
darurat dan
Pemantauan dan
evaluasi
Penanganan
Bencana Alam;
1.Penyusunan metigasi bencana
• Tahun 2011;
• Laporan
2.Monev penanganan bencana alam
• Tahun 2011 –
2013;
• Laporan
(6) Pembinaan dan
bimbingan teknis
penyiapan
pelaksanaan dan
pelaksanaan
pekerjaan jalan
nasional termasuk
jalan bebas
hambatan;
1.Pengawasan paket-paket Loan SRIP
di Pulau Jawa dan Sumatera;
• Tahun 2008 –
2014;
• Laporan
2.Bantuan Teknik untuk mendukung
Pembinaan Pelaksanaan Konstruksi;
• Tahun 2011 –
2012;
• Laporan
3.Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Konstruksi Jalan Nasional;
• Laporan
(10) Pemantauan dan
evaluasi
pemanfaatan bahan
dan peralatan jalan;
4.Monev LARAP paket Loan RRDP .
• Tahun 20112013 (dan
berlanjut
setiap tahun);
• Tahun 2013
5.Penyusunan Pedoman untuk
Pemantauan dan evaluasi
pemanfaatan bahan dan peralatan.
• Tahun 2011;
• Buku Pedoman
6.Inventarisasi dan evaluasi bagianbagian jalan di Prov Bali.
• Tahun 2013
• Laporan
(11) Penyiapan
penetapan laik
fungsi jalan nasional;
• Laporan
4.
5.
Pembinaan
penanggulangan
darurat dan perbaikan
kerusakan jalan akibat
Bencana Alam;
Pembinaan
pelaksanaan konstruksi
dan penggunaan bahan
dan peralatan;
(9) Koordinasi
pelaksanaan
konstruksi jalan yang
bersumber dari
PHLN;
• Laporan
21
KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN
No
FUNGSI DIREKTORAT
WILAYAH
SUBDIT SISDAL
SUBDIT WILAYAH
KEGIATAN YANG MENDAPAT
DUKUNGAN SATKER DITWIL
6.
Penilaian usulan
program penanganan
jalan nasional dari
BBPJN/BPJN;
(5) Koordinasi penyiapan
bahan usulan (untuk
menyusun program
jangka menengah dan
tahunan penanganan
jalan);
(1) Penyiapan bahan
usulan untuk
menyusun program
jangka menengah
dan tahunan
penanganan jalan;
(2) Penilaian usulan
program
penanganan jalan
nasional dari
BBPJN/BPJN;
1.Raker antara Ditwill.II dan
Balai dlm penyiapan bahan
usulan program 1 tahun ke
depan (Pra Konreg &
Penajaman program);
• Tahun 2011,
2012, 2013
• Dokumen Program
penanganan Jalan & Jbt utk 1
tahun ke depan;
7.
Penilaian usulan
program penanganan
jalan provinsi,
kabupaten, kota dan
desa yang dibiayai oleh
Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan dana pusat
lainnya;
(6) Koordinasi pengusulan
program penanganan
jalan provinsi, kab, kota
dan desa yang dibiayai
oleh Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan dana
pusat lainnya;
(3) Penilaian usulan
program
penanganan jalan
provinsi, kabupaten,
kota, dan desa yang
dibiayai oleh DAK
dan dana pusat
lainnya;
1. Konsultasi Program dan
Penyiapan data /index
Teknis untuk DAK, serta
Monitoring hasil
kegiatan/laporan
pelaksanaan DAK di 12
Prov
• Tahun 2011, 2012
& 2013.
• Akan
diprogramkan
setiap tahun.
• Dokumen Program DAK
(tahunan);
• Laporan hasil pelaksanaan
DAK di 12 Provinsi.
• Data teknis DAK.
8.
Pembinaan manajemen
kontrak termasuk
fasilitasi perubahan
dokumen anggaran;
(1) Penyiapan rencana
pengendalian pembinaan
pelaksanaan jalan
nasional;
(8) Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Ditbinlak Wilayah II;
(8) Fasilitasi
penyesuaian kontrak
yang merubah target
DIPA;
9.
Pelaksanaan
bimbingan teknis
pelaksanaan jalan
nasional termasuk jalan
bebas hambatan;
(1) Penyiapan rencana
pengendalian pembinaan
pelaksanaan jalan
nasional;
(9) Koordinasi pelaksanaan
konstruksi jalan yang
bersumber dari PHLN;
(6) Pembinaan dan
bimbingan teknis
penyiapan
pelaksanaan dan
pelaksanaan
pekerjaan jalan
nasional termasuk
jalan bebas
hambatan;
(13) Pemantauan dan
penyiapan bahan
evaluasi kinerja
penyedia jasa;
(15) Koordinasi
penyelesaian
laporan hasil
pemeriksaan.
• Tahun 2011 –
2013 dst
• Laporan
• Tahun 2011 –
2013 dst
• Laporan
• Tahun 2011-2013
dst
• Laporan
• Tahun 20112012.
• Pedoman dan Laporan
• Tahun 2011 –
2013 dst.
• Laporan
1.Sosialisasi NSPK dan
Bimbingan Teknis untuk
Jalan Nasional.
2.Monev pelaksanaan
konstruksi jalan & Jembatan
(Prakontrak sd Serah
Terima).
3.Sampling utk Pengecekan
kepatuhan kasatkker/PPK.
4.Pemantauan dan evaluasi
utk penyedia Jasa.
5.Koordinasi penyelesaian LHP
TER-PROGRAM
TAHUN
OUTPUT
22
KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN
No
FUNGSI DIREKTORAT
WILAYAH
10.
Pelaksanaan fasilitasi
penyelenggaraan jalan
provinsi, kab, kota dan
desa termasuk
pengaturan, pembinaan,
dan pengendalian fungsi
dan manfaat jalan;
11.
Pelaksanaan tata usaha
Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah II.
SUBDIT SISDAL
SUBDIT WILAYAH
(10) Koordinasi rencana
fasilitasi
penyelenggaraan jalan
provinsi, kab, kota dan
desa ;
(4) Fasilitasi
penyusunan program
jalan provinsi,
kabupaten, kota, dan
desa;
(5) Fasilitasi penyiapan
pelaksanaan dan
pelaksanaan jalan
provinsi, kabupaten,
kota, dan desa
termasuk bimbingan
teknis;
(14) Fasilitasi
penyusunan leger
jalan provinsi,
kabupaten, kota, dan
desa;
(9) Fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan bagianbagian jalan;
KEGIATAN YANG MENDAPAT
DUKUNGAN SATKER DITWIL
TER-PROGRAM
TAHUN
1.Sosialisasi dan bimbingan teknis
untuk peningkatan kinerja jalan
daerah.
2.Bimbingan teknis Laik fungsi
Jalan, leger jalan dsb.
• Tahun 2011 –
2013 dst.
1.Kegiatan administrasi Satker
untuk mendukung kegiatan keTU-an, Pemeliharaan Kantor dan
Peralatan Kantor
• Tahun 2011 –
seterusnya.
OUTPUT
• Laporan
23
III.9. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II
SATUAN KERJA DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN WILAYAH II
(DIREKTUR)
Ir. Winarno, M.EngSc
PPK
SISTEM PENGENDALIAN
(KSD SISDAL)
Ir. Tasripin Sartiyono, MT
PPK PEMBINAAN
WILAYAH
(KSD WILAYAH)
Ir. Zamharir Basuni, M.MT
PEJABAT YANG MELAKUKAN
PENGUJIAN & PERINTAH
PEMBAYARAN
Sudirman, ST
BENDAHARA PENGELUARAN
Suyatno, S.Sos, M.Si
PETUGAS VERIF UAKPA
Dwi Wuryanti, ST
ASISTEN UMUM,
Edwi Kusumawati,ST.MT
ASISTEN UMUM,
Yulia Ramadhani,ST,MT
PETUGAS ADM SPP
Maladi
PETUGAS PEMBUKUAN
Suyatno, S.Sos, M.Si
ASISTEN KEUANGAN
Ratno Adi Setiawan, ST,MT
ASISTEN KEUANGAN
Lampita Kristani,SE,M.Si
PETUGAS VERIFIKASI SPP
Endang Purwati, BA
PETUGAS SPP/SPJ/UP
Martina Piranti,S.Sos
ASISTEN TEKNIK
ASISTEN TEKNIK
Yuanita Kiki Sani, ST,M.Eng.M.Sc
Aditya Viko Vignata,ST
PETUG. PENERBIT
PENY.SPM
Bondan Dwi Utomo,SE
PETUGAS VERIFIKASI
Bondan Dwi Utomo,SE
PELAKSANA SWAKELOLA &
PO KONTRAKTUAL
Pkt.1. Sudirman, ST
Pkt.2. Ir. Dwi Sapto Haryanto
Pkt.3. Adi Sulistiono,B.Sc,SE
Pkt.4. Ir. Bowo Sudiatmanto, MT
Pkt.5. Ir. Bambang Suryono,M.Sc
Pkt.9. Yuanita Kiki
S.ST,M.EngMSc
Pkt.10.Ir.Yudiarmand Z.K.M.EngSc
Pkt.11.Ratno Adi Setiawan,ST,MT
Pkt.12.Ir.Engkan Lengkana Ranu
Pkt.13.Muh.Rendisyah Afni,ST
Pkt.14.Ir.Yudiarmand Z.K.M.EngSc
Pkt.15.Ir.Muftoni
PETUGAS ADM UAKPA
Dwi Wuryanti, ST
PETUGAS ADM UAKPB
Ignatius Indra Gema D.SIP
PETUGAS VERIF UAKPB
Ignatius Indra Gema D.SIP
PELAKSANA SWAKELOLA &
PO KONTRAKTUAL
Pkt.6. Ir.Birviq Ady Sanjaya,M.MT
Pkt.7. R.M.Bambang Nugroho
Pkt.8. Ir. Hari Setiawan
Pkt.16.Yulia Ramadhani,ST.MT
Pkt.17.Hoctri Efendi
Hutagalung,ST
Pkt.18.Eko Indrawati,ST
Pkt.19.Ir.Dwi Sapto Haryanto
Pkt.20.Herman W.,S.Kom,SH.MT
Pkt.21.Ir.R.M.Bamabang Nugroho
Pkt.22.Ir.Muftoni
Pkt.23.Ir.Faizal,M.Si
24