Transcript PP-66-2010

Kemdiknas
PENGELOLAAN PERGURUAN
TINGGI SESUAI PP 66/2010
Djoko Santoso
Dirjen Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
2010
LANDASAN PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG 20/2003
PP 17/2010
PP 66/2010
PERMEN TENTANG
STATUTA PT (PERMEN ….)
Kemdiknas
TUJUAN DAN PRINSIP
(Pasal 49)
Kemdiknas
• Tujuan: memajukan pendidikan tinggi
berdasarkan Pancasila dan UUD45 dengan
menerapkan otonomi perguruan tinggi.
• Prinsip: nirlaba, akuntabilitas, penjaminan
mutu, transparansi dan akses berkeadilan
Kemdiknas
PENGELOLAAN BANTUAN DAN
PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA (Pasal 53A)
• Alokasi 20% bagi calon mahasiswa yang
memiliki potensi akademik memadai dan
kurang mampu untuk setiap program studi.
• Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa
Indonesia yang berprestasi.
• Bantuan biaya paling sedikit 20% bagi
mahasiswa Indonesia yang tidak mampu.
• Dapat mengalokasikan beasiswa untuk warga
negara asing.
Kemdiknas
PENGELOLAAN PROSES
PENERIMAAN MAHASISWA (Pasal 53B)
• 60% calon mahasiswa dijaring melalui pola
penerimaan secara nasional.
• Jumlah 60% termasuk calon mahasiswa yang
tidak mampu secara ekonomi.
ORGAN-ORGAN PTP
(Pasal 58D)
Kemdiknas
• rektor/ketua/direktur, menjalankan fungsi
pengelolaan.
• senat perguruan tinggi, menjalan fungsi
pertimbangan dan pengawasan akademik.
• satuan pengawasan, menjalankan fungsi
pengawasan bidang non akademik.
• dewan pertimbangan, menjalankan fungsi
pertimbangan non akademik dan fungsi lain
sesuai statuta.
• organ-organ lain sesuai statuta.
Kemdiknas
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
(Pasal 58E)
• Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
• Dibantu oleh unsur beberapa pimpinan
tingkat perguruan tinggi dan/atau pada
tingkat fakultas/sejenis diatur alam statuta
perguruan tinggi
Kemdiknas
TATA KELOLA OTONOMI
PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F)
• Otonomi sebagai kewenangan pemimpin perguruan
tinggi untuk menentukan pengelolaan (diatur dalam
statuta):
– Manajemen organisasi: renstra dan operasional; struktur
organisasi dan tatakerja, sistem pengendalian dan
pengawasan internal dan sistem penjaminan mutu
internal;
– Akademik: norma, kebijakan dan pelaksanaan pendidikan
termasuk persayaratan calon mahasiswa, pembukaan,
perubahan dan penutupan prodi, kurikulum, proses
pembelajaran, penilaian, kelulusan dan wisuda. Norma,
kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Kemdiknas
TATA KELOLA OTONOMI
PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F)
– Kemahasiswaan: norma dan kebijakan, kegiatan
intra dan ekstra kurikuler, organisasi mahasiswa
dan pembinaan bakat dan minat .
– Sumberdaya manusia: norma dan kebijakan
pengelolaan, persyaratan dan prosedur
penerimaan, penugasan dan pembiayaan, target
kerja dan jenjang karir dan pemberhentian sesuai
dengan perundangan.
– Sarana dan prasarana: norma dan kebijakan
pengelolaan dan penggunaan.
Kemdiknas
TATA KELOLA OTONOMI
PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F)
• Otonomi diatur sesuai dengan perundangan
keuangan:
– Keuangan: norma dan kebijakan, perencanaan dan
pengeolaan jangka pendek dan panjang, tarif,
penerimaan, pengeluaran dan pengelolaan, investasi,
pengikatan dalam tri dharma dengan fihak ke tiga,
utang-piutang jangka pendek dan panjang dan sistem
pencatatan dan pelaporan.
– Gaji dan tunjangan.
– Sarana dan prasarana: pembelian, pencatatan dan
penghapusan.
PEMBIAYAAN PTP
(Pasal 58H ayat 3 dan 5)
Kemdiknas
• Pemerintah sesuai kemampuan keuangan
menanggung biaya investasi, operasional,
beasiswa dan /atau bantuan biaya pendidikan.
• Disampaikan kepada pemimpin PTP dan
dikelola sesuai perundangan.
AKUNTABILITAS
(Pasal 58J)
Kemdiknas
• Akuntabilitas: mengikuti prinsip-prinsip yang
ditentukan, menyeimbangkan jumlah
mahasiswa dan sumberdaya, tidak komersial,
menyusun laporan penyelenggaraan dan
laporan keuangan tepat waktu, transparan
dan akuntabel sesuai perundangan.
PENYELENGGARAAN
(Pasal 60)
Kemdiknas
• Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal.
• Oleh kementerian yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.
• Oleh masyarakat melalui badan hukum antara
lain yayasan, perkumpulan dan badan sejenis
lainnya.
Kemdiknas
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(pasal 170)
• Berstatus PNS dan Non-PNS.
• Non PNS berbasis kepada kontrak dengan
pemimpin PTP.
PENDIRIAN
(Pasal 182, ayat 9 dan 9a)
Kemdiknas
• Pendirian PTP universitas dan institut oleh
Presiden atas usul Menteri.
• Pendirian PTP sekolah tinggi, politeknik dan
akademi oleh Menteri setelah ada persetujuan
Menteri bidang pemerintahan dan PAN.
• Pendirian PT masyarakat diberikan ijin oleh
Menteri atas usul badan hukum nirlaba yang sah.
• Pendirian PT Indonesia di luar negeri diberikan
ijin oleh Menteri.
SYARAT PENDIRIAN
(Pasal 184)
Kemdiknas
• Syarat pendirian berpedoman pada Standar
Nasional Pendidikan
• Studi kelayakan disertai data pendukung yang
valid (demografi, geografi, kapasitas,
pembiayaan, dan lainnya)
• PTP oleh kementerian lain harus memiliki
prodi khas terkait langsung dengan tusi
kementerian ybs.
PERUBAHAN PT
(Pasal 184A)
Kemdiknas
• Perubahan nama dan/atau bentuk,
penggabungan satu atau lebih, dan
pemecahan menjadi dua atau lebih perguruan
tinggi dilakukan setelah mendapat
pertimbangan Menpan.
PENUTUPAN
(Pasal 184A dan B)
Kemdiknas
• Penutupan atau pencabutan ijin
penyelenggaraan PT dilakukan apabila tidak
lagi memenuhi syarat pendirian atau proses
penyelenggaraan tidak sesuai aturan.
• Penutupan universitas dan institut ditetapkan
oleh Presiden atas usul Menteri.
• Penutupan sekolah tinggi, politeknik dan
akademi ditetapkan oleh Menteri.
SANKSI
(Pasal 207)
Kemdiknas
• Sanksi administratif: peringatan, penundaan
atau pembatalan alokasi sumberdaya,
penutupan satuan pendidikan atau program
pendidikan.
• Penjatuhan sanksi administratif tidak
meniadakan sanksi lain sesuai dengan
ketentuan dan perundangan.
TRANSISI PT-BHMN MENJADI PTP
(Pasal 220A, B, C, D ayat 2 s/d 4)
Kemdiknas
• PT-BMHN ditetapkan sebagai PT yang
diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP).
• Penyesuaian pengelolaan pendidikan
dilakukan paling lama 3 (tiga tahun) sebagai
masa transisi.
• Pengelolaan keuangan menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum
(BLU) dengan masa penyesuaian paling lambat
31 Desember 2012.
TRANSISI UNHAN
(Pasal 220F dan G)
Kemdiknas
• UNHAN ditetapkan sebagai perguruan tinggi
yang diselenggarakan Pemerintah.
• Penyesuaian tata kelola pendidikan dilakukan
paling lama 3 (tiga) tahun.
• Pengelolaan keuangan menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLU dengan masa
penyesuaian paling lambat 31 Desember
2012.
PERALIHAN
(Pasal 220H DAN 220I)
Kemdiknas
• Tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam
PP 152/2000, PP 153/2000, PP 154/2000, PP
155/2000, PP 56/2003, PP 6/2004, PP
30/2006, dan PP 38/2010, masih tetap berlaku
sepanjang dimaknai hanya sebagai fungsi
penyelenggara pendidikan, tetapi tidak
termasuk tata kelola keuangan.
Kemdiknas
Terima Kasih