Transcript 2.2 GUGATAN DAN PERMOHONAN – Tindakan Sebelum Sidang

&
PERMOHONAN
M.HAMIDI MASYKUR
suatu
cara
untuk
mendapatkan hak yang
dikuasai orang lain
atau yang dilanggar
orang
lain
melalui
pengadilan.
Jeremias 1993:3).
Surat yg dibuat oleh Penggugat
pihak
yg
merasa
hak/kepentingan
hukum
dilanggar
atau
dirugikan,
ditujukan ke PN, disertai
permintaan memeriksa dan
memutus agar Tergugat dipaksa
memulihkan hak penggugat
yang
dilanggarnya
serta
memenuhi kewajiban lainnya
akibat dari dilanggarnya hak
penggugat tersebut.
(Rachmi 2012:slide no 1).
VS
warisan
Hak Milik
PMH
Wanprestasi
contoh GUGATAN
Kepailitan
Ganti Rugi
PMH Penguasa
Perceraian
PERMOHONAN
?
PERMOHONAN
1.
2.
3.
4.
5.
BIDANG KELUARGA
6.
7.
Permohonan izin Poligami berdasarkan
pasal 5 (1) jo 4 (1) UU No 1 Tahun 1974.
Permohonan
izin
melangsungkan
perkawinan tanpa izin orang tua pasal 6
ayat (5) UU No 1 Tahun 1974.
Permohonan Pencegahan Perkawinan.
Pasal 13 jo. P. 17 (1)UU No 1 Tahun 1974.
Permohonan Dispensasi Nikah. Bagi calon
mempelai Pria yg belum berumur 16
Tahun P.7 UU No 1 Tahun 1974.
Permohonan Pembatalan Perkawinan. P.
25,26,27 UU No 1 Tahun 1974.
Permohonan Pengangkatan Wali. P. 23
(2) KHI, Keppres No 1 Tahun 1991 jo.
Permenag No 2 1987.
Permohonan Penegasan Pengangkatan
Anak. SEMA No 6 1983 Tanggal 30
September 1983 Tentang Penyempurnaan
SEMA NO 2 Tahun 1979.
PERMOHONAN
Permohonan Kepada
Pengadilan
Niaga agar Menerbitkan Penetapan
segera dan efektif berdasarkan Pasal 125 UU
No 14 Tahu 2000.
1.
Mencegah berlanjutnya pelanggaran
Paten
tentang
masuknya
barang/Importasi
yang
diduga
melanggar paten.
2.
Menyimpan bukti yang berkaitan
dengan
pelanggaran paten dan
menghindari
penghilangan
barang
bukti.
3.
Meminta kepada pihak yang dirugikan
agar memberitahukan bukti yang
menyatakan pihak tersebut berhak atas
paten tersebut.
BIDANG PATEN
PERMOHONAN
Permohonan Kepada
Pengadilan
Niaga agar Menerbitkan Penetapan
segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU
No 15 Tahun 2001.
BIDANG MEREK
1.
Mencegah berlanjutnya pelanggaran
Paten
tentang
masuknya
barang/Importasi
yang
diduga
melanggar merek.
2.
Menyimpan bukti yang berkaitan
dengan
pelanggaran merek dan
menghindari
penghilangan
barang
bukti.
PERMOHONAN
BIDANG KONSUMEN
1.
Permohonan
Penetapan
Eksekusi
Kepada PN atas Putusan Majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen .P. 57
UU No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
2.
Yurisdiksi diajukan kepada PN ditempat
kediaman Konsumen yang dirugikan.
PERMOHONAN
Permohonan atau Permintaan Eksekusi
Kepada PN atas Putusan Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) yang telah
berkekuatan hukum tetap.
BIDANG Praktik Monopoli
&persaingan
PERMOHONAN
Permohonan
Pemeriksaan
Yayasan
berdasarkan P. 53 Kepada PN untuk
mendapatkan data/keterangan atas dugaan
organ yayasan:
a. Melakukan PMH atau bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan
b. Melakukan Perbuatan yang
Yayasan serta Pihak Ketiga
c. Lalai Melaksanakan Tugas
d. Melakukan Perbuatan yang
negara
merugikan
merugikan
PERMOHONAN
1.
Permohonan
Pembuburan
PT
berdasarkan P. 7 (4) UU No 1 Tahun 1995
Jo.
2.
Permohonan izin melakukan sendiri
Pemanggilan RUPS kepada Ketua PN
berdasarkan Pasal 67 (1)
1.
2.
Apabila Direksi atau Komisaris
tidak
menyelenggarakan RUPS tahunan pada
waktu yang ditentukan
Melakukan pemanggilan sendiri RUPS
lainnya apabila Direksi atau Komisaris
setelah lewat 30 hari terhitung sejak
permintaan
tidak
melakukan
RUPS
lainnnya.
ISI
GUGATAN
1. IDENTITAS PARA PIHAK
2. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA GUGATAN
3. PETITIM GUGATAN/ TUNTUTAN
ISI
GUGATAN
1. IDENTITAS PARA PIHAK
Keterangan menyangkut jati dari Penggugat dan Tergugat
yang menerangkan
Nama
:
Pekerjaan
:
Tempat Tinggal
:
* Kesalahan menulis nama maupun alamat (Error In Persona)
ISI
GUGATAN
Contoh
Error In Persona:
- Penggugat tidak memenuhi alas hak untuk
mengajukan gugatan.
- Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum
- Gugatan Kurang Pihak
- Kesalahan sasaran Pihak Yang Digugat
ISI
GUGATAN
2. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA GUGATAN
“dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar dari suatu tuntutan hak”.
Ada dua bagian
1.
Fetelijkegronden Bagian yang menguraikan tentang kejadian
atau peristiwa perihal duduknya perkara.
2.
Rechtsgronden Bagian yang menguraikan tentang adanya hak
atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukumnya.
Seberapa jauh dicantumkannya perincian tentang fakta dan peristiwa
yang dijadikan dasar tuntutan?
TEORI Menyusun
FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA GUGATAN
Subtantierings Theorie
Individualiseringts theorie.
ISI
GUGATAN
3. PETITUM GUGATAN / TUNTUTAN
 Petitum “apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar
diputuskan oleh hakim” (Pasal 8 Rv Petitum harus dirumuskan jelas
dan tegas)
 Akibat dari tuntutan yang tidak jelas dan tegas
berakibat tidak
diterimanya tuntutan tersebut.Gugatan yang berisi pertanyaan yang
bertentangan satu sama lain (Obscuur Libel)
 Sebuah tuntutan dapat dibagi menjadi tiga (3), yaitu:
- Tuntutan Primer atau tuntutan Pokok yang langsung berhubungan dengan pokok
perkara;
- Tuntutan Tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan
pokok perkara;
- Tuntutan subsidair atau pengganti
NO
ISTILAH
KETERANGAN
01
Biaya Perkara
Tuntutan agar tergugat dihukum u membayar biaya
perkara
02
Uitvoerbaar bij
voorraad
Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau
kasasi. (Instruksi MA Tanggal 13 Februari 1958)
03
Memoratoir
(membayar
bunga)
Tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa
sejumlah uang tertentu.
04
Dwangsom
Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar
uang paksa.
05
Tuntutan Nafkah
Tuntutan nafkah bagi isteri (pasal 59 ayat (2), 62,65
HOCI, 213, 229 BW. Atau pembagian harta (pasal 66
HOCI,Pasal 323 BW)
06
Subsidair
Diajukan sebagai pengganti apabila hakim
berpendapat lain. “agar Hakim Mengadili menurut
keadilan yang benar” atau “Mohon Hakim Putusan
yang seadil-adilnya” (aequo et bono)
1.
POSITA & PETITUM harus singkron
2.
Antara POSITA & PETITUM tidak boleh saling bertentangan
3.
Orang yang ditetapkan dalam PETITUM harus sebagai pihak
dalam berperkara
4.
PETITUM tidak membingungkan Hakim
5.
PETITUM tidak boleh berisi perintah untuk tidak berbuat
6.
PETITUM harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin
posita.
TIDAK DITERIMANYA GUGATAN “NO” (Niet Onvankelijk verklaard)
1.
Gugatan Prematur
:
Dalam hal gugatan berkaitan dengan tanggal jatuh tempo suatu
tagihan.
2.
Gugatan Kadaluarsa
Dalam hal gugatan berkaitan dengan dengan tenggang waktu tuntutan
yang disediakan oleh Undang-Undang
3.
Gugatan Menjadi Tidak Sah
Tanggal yang tertera dalam surat gugatan lebih awal dari surat kuasa,
apabila gugatan yang diajukan dengan menggunakan kuasa.
Komulasi Subyektif: penggabungan dari subyek (pasal 127
HIR,151 Rbg, 1283-1284BW dan 18 Wvk
2.
Komulasi Obyektif : Penggabungan tuntutan dalam satu perkara
sekaligus. Tetapi Putusan MA No 880 K/Sip/1970 untuk
menghindari putusan yang saling bertentangan Procesual
doelmatig.
Pengecualian:
1. Gugatan tertentu yang diperlukan suatu acara khusus (gugat
cerai) sedangkan lain memerlukan acara biasa (gugatan
memenuhi perjanjian)
2. Hakim tidak berwenang secara relative u memeriksa salah
satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu
gugatan dengan tuntutan lain.
3. Tuntutan tentang Bezit tidak boleh bersama-sama dengan
tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan pasal 103 Rv
1.
1.
Harus ada hubungan batin satu sama lainnya, sehingga
memudahkan proses, dapat menghindarkan kemungkinan
putusan saling bertentangan serta bermanfaat ditinjau dari segi
acara atau Procesueel doelmatig (Yurisprudensi MARI, tanggal 6
Mei 1975, Nomor 880 K/Sip/1973
2.
Haruslah dengan mengingat asas “ Cepat dan Murah”
(Yurisprudensi MARI, tanggal 3 Desember 1974, Nomor 1043 K/
Sip/ 1971 jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, asas “sederhana, cepat dan biaya ringan”
3.
Mengenai ketentuan hukum acara yang mengaturnya tidak ada
perbedaan, misalnya tentang perkara HAKI (MEREK, PATEN, HAK
CIPTA, dll.) dengan perkara PMH berdasarkan 1365 BW
(Yurisprudensi MARI, Tanggal 13 Desember 1972, Nomor 677 K/
Sip/1972
M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn
1.
Perubahan thd gugatan yang belum dikirim kepada
Tergugat
2.
Perubahan thd gugatan yang telah dikirim kepada Tergugat
 Apabila bersifat prinsip maka gugatan harus dicabut
terlebih dahulu
 Apabila tidak prinsip, maka perubahan dapat dilakukan
pada sidang pertama, yaitu tingkat perdamaian (mediasi)
atau sebelum pihak tergugat menyampaikan gugatan untuk
itu perlu ada persetujuan dari TERGUGAT.
 (pasal 271 Rv: Penggugat mempunyai hak penuh untuk
mencabut gugatan, tanpa perlu persetujuan gugatan)
1.
Perubahan/ pencabutan gugatan sebelum jawaban, maka
penggugat dapat melakukan
dengan cara menyampaikan
kepada Hakim, tanpa perlu persetujuan dari Tergugat (pasal 271
ayat (1) Rv). Akan tetapi poin-poin yang diubah atau pencabutan
itu harus diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat)
2.
Perubahan/Pecabutan Gugatan setelah ada jawaban dari
Tergugat, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari pihak lawan (pasal 271 ayat (2) Rv
3.
Yurisprudensi MARI, tanggal 14 Oktober 1970, Nomor 546 K/Sip/
1970 (Perubahan dan pencabutan gugatan masih bisa dilakukan,
meskipun pada tingkat pemeriksaan, kesimpulan atau tinggal
menunggu putusan, asal mendapat persetujuan dari PIHAK
LAWAN
M. Hamidi Masykur
Aturan yang mengatur tata cara
Pencari Keadilan
meyakinkan
Hakim
Tuntutan haknya.
melalui
M. Hamidi Masykur