dengan pelayanan data dan informasi Iptek nasional. - PDII

Download Report

Transcript dengan pelayanan data dan informasi Iptek nasional. - PDII

1
PUSAT DATA DAN INFORMASI
IPTEK NASIONAL: SEBUAH
GRAND DESIGN
Disampaikan dalam Lokakarya Nasional Dokumentasi
dan Informasi, PDII LIPI, Jakarta 23 Oktober 2014
2
POKOK BAHASAN
1. Pendahuluan
a) Latar Belakang,
b) Tujuan,
• c) Sasaran
2. Konsep dasar pengembangan Grand desain
3. Visi, Misi dan Strategi
4. Rencana Desain
a. Desain Dokumentasi
b. Desain Layanan Informasi
5. Roadmap
3
1. a.Latar Belakang
1.
Hasil Focus Group Discussion RDIP 23 September 2013
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan memfasilitasi sebuah
sistem Repositori Data Ilmiah Primer (RDIP) untuk para peneliti, baik
peneliti secara individu maupun peneliti yang berafiliasi ke lembaga
penelitian tertentu;
• Sistem RDIP disediakan berskala nasional untuk keperluan dokumentasi,
preservasi, dan aksesibilitas data ilmiah primer hasil-hasil penelitian;
• Sistem RDIP disediakan bagi pengguna secara cuma-cuma tanpa biaya,
penyimpanan dilakukan untuk selamanya, kesediaan dan aksesibilitas
dijamin melalui jaringan internet;
• Jaminan keamanan atas akses data akan akan tertuang dalam bentuk
Berita Acara Serah Simpan (BASS) serta teknis sekuriti jaringan tertentu;
• Proses serah terima, teknis aksesibilitas, dan mekanisme terkait, akan
difasilitasi melalui sebuah web, yang akan disempurnakan;
• Server RDIP adalah server LIPI. Saat ini, disediakan sebesar 60 terabyte
yang berlokasi di TB simatupang (Lintas Artha) dan di Bioinformatika
Cibinong;
4
2. Rumusan Workshop Membangun Ketersediaan Akses Data Hasil
Penelitian melalui Repositori Data Ilmiah Primer (RDIP), PDII, 21 November
2013
• Saat ini di Indonesia belum ada lembaga yang secara khusus melakukan
pengelolaan data ilmiah primer penelitian.
• RDIP sudah menjadi kebutuhan nasional untuk mengelola data-data
ilmiah hasil penelitian
• Dalam etika penelitian, ada tiga pihak pemilik data: peneliti, institusi yang
menaungi dan pemberi donor, maka dibuat Berita Acara Serah Simpan
Data (BASS)
• Sistem RDIP diharapkan mampu:
1. Menampung data ilmiah primer secara nasional
2. Mampu melakukan pengelolaan dan preservasi
3. Menjaga aspek HAKI
5
Hasil Focus Group Discussion Indeks Sitasi
Indonesia , PDIILIPI, 22 April 2014:
- Kondisi saat ini, data dan informasi iptek
nasional terserak dalam berbagai basis data
dan bentuk dokumen, yang tidak mudah
untuk dikumpulkan
- PDII LIPI dipandang sebagai lembaga yang
paling tepat untuk menjadi pusat data dan
informasi Iptek nasional
6
b. TUJUAN
1. Membangun Sistem Data dan Informasi
(Datin) Iptek Nasional untuk kebutuhan akses
datin iptek jangka panjang, lengkap, cepat
dan mudah
2. Membangun sistem datin iptek yang mampu
menjamin penyimpanan dan pelestarian
datin iptek untuk berbagai kajian dan
penelitian yang berkelanjutan
7
c. Sasaran
 Tersedianya pedoman pengelolaan, pengolahan
dan pelayanan Data Ilmiah Primer
 Tersedianya pelayanan data bibliografi dokumen
ilmiah nasional, termasuk paten
 Tersedianya pelayanan dokumen full text jurnal
lokal dan asing
 Tersedianya sistem penunjang keputusan (SPK)
untuk pemetaan, pembangunan indikator iptek
nasional, dan kajian sitasi.
 Tersedianya kolom journalism sains untuk
jangkauan pelayanan yang lebih luas
8
2. Konsep dasar pengembangan
Grand desain
• Pelayanan data dan informasi Iptek nasional satu pintu
dimaknai dengan kemampuan menyediakan data dan
informasi ilmiah secara komprehensif, untuk kebutuhan
penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek serta
kajian-kajian untuk pembangunan kebijakan seperti
kajian iptek (science study), pembangunan indikator
Iptek dan sitasi.
• Konsekuensi dari makna tersebut adalah PDII LIPI
mampu membangun sistem untuk pengelolaan dan
pengolahan data dan informasi dari hulu ke hilir dan
memberikan pelayanan kepada seluruh kelompok
pengguna.
9
Hasil Penelitian
Data
Non
Penelitian
Dokumentasi
Non Ilmiah
Informasi
Publikasi
Ilmiah
Non Publikasi
10
R
I
S
E
T
Green OA
Publikasi
Rencana
Diseminasi
Keputusan
Diseminasi
Gold OA
Deposit data
Hasil Riset
Rencana
Manajemen
Data
Akses dan
Penggunaan
Gratis
Akses dan
penggunaan
dibatasi
Keputusan
Proteksi
Paten/
lainnya
11
 Grand design mencakup 2 kerangka besar yaitu
1. Dokumentasi dan informasi iptek nasional
Pembuatan kebijakan, penelitian pembangunan,
pengembangan dan kegiatan yang berkaitan dengan
proses akses, pengadaan, penyimpanan dan
pengolahan data dan informasi iptek nasional
Cakupan: Data Ilmiah Primer Nasional
2. Pelayanan Informasi
Penelitian, pengembangan dan kegiatan yang berkaitan
dengan pelayanan data dan informasi Iptek nasional.
Cakupan:
12
4. KONDISI SAAT INI
Pusat Dokumentasi
Pusat Informasi
Pusat Data di Kementrian
Pusat analisis
Pusat Statistik
Pengelola data perorangan dan Komunitas




Belum teridentifikasi jenis data dan manfaat yang diperoleh
Belum terkelola dengan baik
Akses publik belum semua tersedia
Belum ada jaminan keamanan data
13
Peraturan yang ada
1.
SE Bappenas tahun 1970, bahwa semua laporan penelitian harus diserahkan ke PDIN
(sekarang
PDII)
2
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek
Ps 11.(2) Setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab
meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber daya
Ps 13(2) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaraninformasi
hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki
selama
tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
Ps 13 ( 4) Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola
dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruantinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang
melaksanakannya.
14
3.
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 44 /M/Kp/VII/2000 Tentang PENYAMPAIAN
LITERATUR KELABU (GREY LITERATURE) YANG BERKAITAN DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
•
Terkait khusus dengan
– Grey Literature Iptek,
– Lembaga pemerintah yang menghasilkan Iptek
– digunakan untuk Kebijakan Pembangunan Iptek
•
Setiap lembaga pemerintah yang menyimpan dan atau memiliki literatur kelabu (grey literature) berupa
laporan penelitian, laporan survey, prosiding, disertasi, tesis dan dokumen sejenisnya serta publikasi
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang berbentuk
cetakan maupun dalam bentuk digital (digital file) diwajibkan untuk menyampaikan salinannya kepada
Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.
•
Salinan literatur kelabu (grey literature) tersebut harus disampaikan dalam 3 (tiga) rangkap, dengan
ketentuan 1 (satu) rangkap akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam pembuatan kebijakan di Kantor
Menteri Negara Riset dan Teknologi dan 2 (dua) rangkap lagi akan diserahkan kepada Pusat Dokumentasi
Informasi Ilmiah (PDII) Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia untuk didokumentasikan dan
diinformasikan ke masyarakat luas.
•
Penyampaian salinan literatur kelabu (grey literature) tersebut harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian atau 3 (tiga) bulan setelah publikasi diterbitkan.
15
• UU No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan
karya cetak dan rekam
• UU No. 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan
informasi publik
• Draf PP RI Tahun 2014 tentang Revitalisasi unit
data dan informasi di Kementrian dan
Lembaga dalam rangka penyelenggaraan data
untuk pembangunan berkelanjutan
16
Akses Informasi yang Tersedia
http://www.qjournal.co.id - Telkom
http//www.pustaka.ristek.go.id
http://garuda.dikti.go.id
http://rdip.lipi.go.id
http://data.id - UKP4
http://www.satulayanan.net - UKP4
21