Transcript PEMILIHAN UMUM - Universitas Narotama

PEMILIHAN UMUM
MOH. SALEH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2012
PEMILIHAN UMUM
(GENERAL ELECTION)
 Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan




kedaulatan rakyat dalam negera demokrasi
Pemilu sebagai penyaluran atas Hak Asasi
Manusia.
Pemilu merupakan legalitas dan legitimasi politik
dalam demokrasi modern.
Dalam negara yang punya penduduk besar,
demokrasi dilamukan melalui sistem perwakilan
(Representative Democracy atau indirect
Democracy) yang dipilih lewat Pemilu.
.Peserta Pemilu dapat secara kelembagaan
(Parpol) atau secara perorangan.
ALASAN PEMILU BERKALA
1. Pendapat dan aspirasi rakyat dinamis dan
berubah dari waktu ke waktu;
2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat
berubah, baik karena faktor internal maupun
internasional.
3. Pertambahan jumlah penduduk yang berakibat
adanya new voter yang berbeda dengan orang
tuanya.
4. Menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan
agat tidak terjadi absolutisme.
TUJUAN PEMILU
1. Peralihan kepemimpinan pemerintahan secara
tertib dan damai.
2. Terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan hak-hak warga negara..
METODE PENYALURAN PENDAPAT
RAKYAT
1. Pemilihan Umum
2. Referendum
MPR pernah menetapkan Ketetapan MPR tentang
Referendum, yaitu TAP MPR Nomor
IV/MPR/1983, meskipun kemudian dicabut
sebelum dipraktikkan dengan TAP MPR Nomor
VIII/MPR/1998
3. Plebisit
Pemungutan suara umum di suatu daerah untuk
menentukan status suatu daerah.
SISTEM PEMILIHAN UMUM
1. Sistem Pemilu Mekanis
Sistem Pemilu mekanis melihat rakyat sebagai
massa individu2 yang sama. Individu tetap dilihat
sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif.
2. Sistem Pemilu Organis
Sistem Pemilu organis menempatkan rakyat
sebagai sejumlah individu-individu yang hidup
bersama dalam berbagai persekutuan hidup
berdasarkan geneologis, ekonomi, lapisan sosial,
dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga
persekutuan inilah yang dianggap sebagai
pengendali dan yang punya hak pilih.
Lanjutan…
 Sistem Pemilu organis dapat dihubungkan dengan
sistem perwakilan fungsional (function
representation) yang biasa dikenal dalam sistem
parlemen dua kamar, seperti di Inggris dalam
House of Lord.
 Dalam sistem peilu organis, Parpol tidak begitu
berperan karena persekutuan masyarakat yang
lebih dominan. Sebaliknya dalam Sistem Pemilu
mekanis, peran parpol sangat besar yang
mengorganisir pemilih dan memimpin pemilih.
SISTEM PEMILU MEKANIS
1. Sistem Perwakilan Distrik/mayoritas (Single
member constituencies atau the winner’s take-all)
Wilayah negara dibagi atas distrik2 pemilihan atau
Daerah Pemilihan yang jumlahnya sama dengan
anggora parlemen yang akan dipilih.
2. Sistem Perwakilan Berimbang (Proportional
Representation)
Jumlah kursi di parlemen dibagikan kepada tiaptiap parpol sesuai dengan jumlah jumlah suara sah
yang diperoleh
Misal : Jumlah suara sah 1.000.000. Jika terdapat
100 kursi, maka satu kursi = 10.000 suara.
VARIASI SISTEM PROPORSIONAL
1. Metode Single Transfereble Vote
dengan Hare System
Pemilih diberi kesempatan memilih
pilihan pertama, kedua atau
seterusnya dari daerah pemilihan
yang bersangkutan. Jumlah
perimbangan suara diperlukan, dan
segera jumlah keutamaan pertama
dipenuhi, dan apabila ada sisa suara,
dapat dipindahkan pada urutan
berikutnya, dan demikian seterusnya.
VARIASI SISTEM PROPORSIONAL
2. List System
Pemilih diminta memilih di antara
daftar-daftar calon yang berisi
sebanyak mungkin nama-nama
wakil rakyat yang akan dipilih dalam
Pemilu.
Sistem ini terdapat dua macam :
a. Closed List System
b. Open List System
SEJARAH PEMILU INDONESIA
1. UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu
2. UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu
3. UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu
4. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu
5. UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golkar
SEJARAH PEMILU INDONESIA
 Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 Nopember 1945, bahwa
pemilu anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan
Januari 1946, tetapi tidak terlaksana dengan alasan :
a. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam
penyusunan perangkat UU Pemilu
b. Masa konsolidasi karena Instabilitas politik akibat konflik
internal dan ancaman eksternal.
 Pemilu Pertama tahun 1955 dalam dua tahap :
1. 29 September 1955 untuk memlih anggota DPR
2. 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante
 Jumlah Kursi anggota Konstituante sebanyak 520, tetapi di
Irian Barat yang memiliki 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka
kursi yang dipilih 514
PARPOL PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR 1955
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
NO
NAMA PARPOL
KURSI
1
Partai Nasional Indonesia (PNI)
57
16
Murba
2
2
Masyumi
57
17
1
3
Nahdlatul Ulama (NU)
45
18
4
Partai Komunis Indonesia (PKI)
39
19
5
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
8
20
Baperki
Persatuan Indoenesia Raya (PIR)
Wongsonegoro
Grinda
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
(Permai)
6
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
8
21
Persatuan Daya (PD)
1
7
Partai Katolik
6
22
PIR Hazairin
1
8
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
5
23
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
1
4
24
AKUI
1
4
25
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
1
1
1
1
10
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
(IPKI)
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
11
Partai Rakyat Nasional (PRN)
2
26
Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
1
12
Partai Buruh
2
27
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
1
13
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
2
28
R.Soedjono Prawirisoedarso
1
14
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
2
29
Lain-lain
-
15
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
2
9
TOTAL JUMLAH KURSI
257
PEMILU
ANGGOTA KONSTITUANTE 1955
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
NO
NAMA PARPOL
KURSI
1
Partai Nasional Indonesia (PNI)
119
18
Persatuan Indoenesia Raya (PIR)
Wongsonegoro
2
2
Masyumi
112
19
Grinda
2
3
Nahdlatul Ulama (NU)
91
20
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
2
4
Partai Komunis Indonesia (PKI)
80
21
Persatuan Daya (PD)
3
5
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
16
22
PIR Hazairin
2
6
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
16
23
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
1
7
Partai Katolik
10
24
AKUI
1
8
10
25
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
1
8
26
Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)
2
10
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (IPKI)
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
7
27
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
1
11
Partai Rakyat Nasional (PRN)
3
28
R.Soedjono Prawirisoedarso
1
12
Partai Buruh
5
29
Gerakan Pilihan Sunda
1
13
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
2
30
Partai Tani Indonesia
1
14
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
2
31
Radja Keprabonan
1
15
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
3
32
Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)
1
16
Murba
4
33
PIR NTB
1
17
Baperki
2
34
L.M.Idrus Effendi
1
9
DEMOKRASI TERPIMPIM
 Format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli
1959, mengenai pembubaran Konstituante dan
pernyataan kembali ke UUD 1945
 Prof. Ismail Sunny menyatakan bahwa kekuasaan
negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law,
tetapi democracy by decree
 Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata
Dekrit mengangkat anggota DPR-GR dan MPRS.
 Indonesia tidak pernah lagi menyelenggarakan Pemilu
sampai tumbangnya Presiden Soekarno karena krisis
politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI
melalui Tap MPRS No. XXXIV/MPRS/ 1967
REZIM ORDE BARU
 Soeharto ditetapkan sebagai Presiden RI pada melalui
SI MPRS (Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968)
 Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 yang mengamanatkan
Pemilu diselenggarakan 1968, diubah lagi pada SI
MPR 1967 oleh Soeharto menjadi 1971.
 Pemilu kedua baru terselenggara pada 5 Juli 1971
 Pemilu 1971 diselenggarakan berdasarkan UU No. 15
Tahun 1969 tentang Pemilu
PARPOL PADA PEMILU 1971
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
1
Golkar
236
2
NU
58
3
Parmusi
24
4
PNI
20
5
PSII
10
6
Parkindo
7
7
Katolik
3
8
Perti
2
9
IPKI
-
Murba
-
10
TOTAL JUMLAH KURSI
360
PEMILU
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
 Pesertanya hanya dua Parpol dan satu Golkar
 Kedua partai itu adalah PPP dan PDI dan satu
Golongan Karya.
 Pemilu 1977 diselenggarakan berdasarkan UU No. 3
Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar
HASIL PEMILU 1977
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
232
62,11
2
PPP
99
29,29
3
PDI
29
8,60
360
100,00
TOTAL JUMLAH KURSI
HASIL PEMILU 1982
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
242
64,34
2
PPP
94
27,78
3
PDI
24
7,88
364
100,00
TOTAL JUMLAH KURSI
HASIL PEMILU 1987
NO
NAMA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
299
73,16
2
PPP
61
15,97
3
PDI
40
10,87
400
100,00
TOTAL JUMLAH KURSI
HASIL PEMILU 1992
NO
NAMA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
282
68,10
2
PPP
62
17,01
3
PDI
56
14,89
400
100,00
TOTAL JUMLAH KURSI
HASIL PEMILU 1997
NO
NAMA PARPOL
KURSI
%
1
Golkar
325
74,51
2
PPP
89
22,43
3
PDI
11
3,06
425
100,00
TOTAL JUMLAH KURSI
HASIL PEMILU 1999
NO
NA1MA PARPOL
KURSI
NO
1
PDIP
14
2
Golkar
15
3
PPP
16
4
PKB
17
5
PAN
18
6
PBB
19
7
Partai Keadilan
20
8
PKP
21
9
PNU
22
10
PDKB
23
11
PBI
24
12
PDI
25
13
PP
26
NAMA PARPOL
KURSI
KOMPOSISI KURSI DPR RI PEMILU 2004
N.SUMATRA
RIAU
C.SULAWESI
MALUKU
JAMBI
S.KALIMANTAN
LAMPUNG
IRIAN
JAYA
PAPUA
S.SULAWESI
C.JAVA
W.JAVA
E.JAVA
BALI
DI YOGYAKARTA
W.NUSA TENGGARA
E.NUSA TENGGARA