Transcript Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?
Kenalan Dengan Pajak
Oleh:
Jakarta, 3 Juni 2014
Apakah Anda termasuk Wajib Pajak?
• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pajakan.
perundang-undangan per – 1) Orang Pribadi, dan – 2) Badan.
Orang Pribadi
• Sebagai Subjek Pajak yaitu Warga Negara Indonesia (orang yang dilahirkan di Indonesia) atau orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
• Sedangkan yang dikategorikan batasan penghasilan adalah jika penghasilan netonya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Badan
• Sedangkan sebagai badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap .
badan
Melaporkan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
• Jika peredaran bruto sudah melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak (misalnya, jumlah tersebut diperoleh bulan Agustus), maka sudah wajib melaporkan usahanya sebagai PKP.
Walaupun peredaran usaha belum mencapai atau melebihi Rp 4,8 milyar, bukan berarti pengusaha tersebut tidak dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Sah-sah saja, namun tidak wajib.
Mengisi Surat Pemberitahuan dengan Tidak Benar, Lengkap dan Jelas
Surat Pemberitahuan
• SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak untuk suatu Masa Pajak; • SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Cara Mengisi Surat Pemberitahuan
•
Benar
yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai sebenarnya; dengan keadaan yang
• Lengkap yaitu memuat semua unsur unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur dilaporkan dalam SPT; lain yang harus • Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
Tidak atau Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan
• Tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud; – Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, – Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar
– Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, serta sebesar – Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
• Setiap orang yang dengan sengaja: • Tidak menyampaikan Pemberitahuan; sehingga Surat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
• SPT yang Dianggap Tidak Disampaikan a. SPT tidak ditandatangani sebagaimana mestinya b. SPT tidak keterangan sepenuhnya dan/atau sebagaimana mestinya; dilampiri dokumen c. SPT yang disampaikan menyatakan setelah 3 lebih (tiga) bayar tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis; atau
d. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
Kapan Surat Pemberitahuan Disampaikan?
a. Untuk SPT Masa PPh, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. Untuk SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan setelah akhir Masa Pajak; c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau d. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Terima Kasih
Jl. Sungai Gerong No. 19 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 12920 Indonesia Telp : +62 21 31903700 Fax : +62 21 31904200 www.lf-consult.com
Bentuk Usaha Tetap
• …. Atau bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:
tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PPh Final 1% atas Penghasilan Bruto Tertentu
SEPTEMBER 2013
Siapa yang Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?
Orang pribadi Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang menerima
penghasilan bruto/kotor dari usaha
tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Pengecualian
WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
dan
menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, tidak
misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, tenda di trotoar, dan sejenisnya
.
warung
WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp 4,8 miliar.
Dasar Penentuan Penghasilan Bruto
Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh usaha, termasuk dari usaha cabang,
tidak termasuk
penghasilan bruto dari: Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi; dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak .
Saat Mulai Berlakunya PP
Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?
1. Apabila penghasilan bruto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir di bawah Rp 4,8 Miliar, dalam hal penghasilan tersebut merupakan penghasilan penuh 12 bulan.
Contoh Kasus:
CV Andik terdaftar 1 Januari 2012, memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki penghasilan bruto: • Januari s.d
4.000.000.000,00 Desember 2013 sebesar Rp 2013 2014 2013 2014
Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?
2. Apabila WP Orang Pribadi baru terdaftar antara Januari-Juni 2013 dasar penghasilan bruto adalah:
akumulasi penghasilan bruto dari bulan berdiri s.d.
bulan Juni 2013, yang disetahunkan
.
Contoh Kasus
Jumlah penghasilan bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00 1 April 2013 Terdaftar sebagai Wajib Pajak 30 Juni 2013 1 Juli 2013 Mulai Berlakunya PP 46 Tahun 2013 penghasilan bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp 600.000.000
Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?
3. Dalam hal WP Orang Pribadi baru terdaftar setelah Juli 2013 dasar
penghasilan
penghasilan
bruto disetahunkan.
bruto
bulan
adalah:
pertama
Contoh Kasus
Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014.
Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
penghasilan bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?
4. Khusus WP Badan yang beroperasi secara komersial baru mulai dasar penghasilan bruto adalah:
penghasilan bruto setahun pertama sejak beroperasi secara komersial.
Contoh Kasus
PT Gaya Baru terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2012. PT Gaya Baru mulai beroperasi secara komersial bulan November 2013.
Selama satu tahun pertama operasi komersial PT Gaya Baru dikenai PPh tarif umum (PPh Pasal 25), dan karena satu tahun tersebut melewati tahun pajak maka PT Gaya menggunakan tarif PPh umum sampai Desember 2014.
Baru Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 telah melebihi Rp 4,8 M maka mulai Januari 2015 PT Gaya Baru tetap menggunakan PPh tarif umum.
Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 belum melebihi Rp 4,8 M maka pengenaan PP 46 didasarkan pada penghasilan bruto masa Januari – Desember 2014.
Penentuan Penghasilan Bruto Dasar Pengenaan PP 46
Penghasilan Januari s.d Desember 2012
Orang Pribadi Badan
Omset SPT Tahunan 2012 Omset SPT Tahunan 2012 Terdaftar Januari s.d Juni 2013 Omset sejak terdaftar sampai dengan Juni disetahunkan Omset Tahun Pertama operasi komersial Terdaftar setelah Juli 2013 omset bulan pertama disetahunkan Omset Tahun Pertama operasi komersial
Penerapan Tarif
Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
Penerapan Tarif
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP ini.
Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut: PPh final = 1% x Rp 50.000.000,00 = Rp 500.000,00
Angsuran Masa
Setoran bulanan PPh berdasarkan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) PP 46 Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.
Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum.
Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang yang dikenakan berdasarkan tarif umum.
Angsuran Masa
Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
Penyetoran dan Pelaporan
Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Apabila SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d Desember 2013
SPT Tahunan : o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.
o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi
Pemotongan/Pemungutan PPh
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.
Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud PER-01/PJ/2011 Contoh: o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.
Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel memiliki SKB Potput.
o
Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput.
Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah : o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari o periode 5 tahun tsb.
kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.
Kompensasi Rugi
Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015.
2012 2014 2011 2013 2015 2010 Dikenai PPh Final dan mengalami kerugian Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Rugi pada Tahun Pajak 2010 Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final pada Tahun Pajak 2014 tidak dapat dikompensasi ke Tahun Pajak berikutnya
Simulasi Pengisian SSP
0 4 1 Diisi dengan: • Kode Akun Pajak
411128
(Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan • Kode Jenis Setoran
420
(untuk pembayaran PPh Final penghasilan bruto tertentu) 4 2 0 Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Diisi Jumlah penghasilan Bruto Selama Satu Tahun Pajak
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
1771
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN :
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI N P W P NAMA WAJIB PAJAK : : : JENIS USAHA NO. TELEPON PERIODE PEMBUKUAN : : NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)
-
s.d.
: NO. FAKS : KLU : PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK N P W P AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK : : : : : : : : : DIAUDIT OPINI AKUNTAN *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) (1) (2) 1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) 1 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) 3 TIDAK DIAUDIT RUPIAH *) (3) 4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
b.
c.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 4 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..………… 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..……… 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..…… b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..… c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..……… 9. a.
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 – 7 – 8c)….
9 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
TAHUN PAJAK 2 0 SPT PEMBETULAN KE …
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...……………… 11. a.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 10c 11 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a.
DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : TGL BLN THN b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Diisi Jumlah penghasilan Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki penghasilan Bruto Tertentu ”
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
Penghasilan Usaha WP yang Memiliki penghasilan Bruto Tertentu
Lain-lain Apabila Wajib Pajak terlanjur membayar PPh Pasal 25 mulai masa Juli 2013 bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Wajib Pajak yang terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah (SSP atas nama rekanan) bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Wajib Pajak yang dipotong PPh oleh pihak lain dengan bukti potong bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum.
Wajib Pajak dengan penghasilan nihil melaporkan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2) tidak wajib