Transcript PAJAK PENGHASILAN (PPh) - Reza Aidil Fitriansyah
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H.
NIP. 19800308 200212 2002
UU No. 28/2007 : Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Wajib Pajak Hitung / Potong Setor Lapor Pengawasan (KPP) Penetapan Penagihan Keberatan Banding Penelitian Pemeriksaan
PENGELUARAN & PAJAK
Barang PPh Ps. 22/PPN Jasa Sewa Orang Pribadi Badan Selain Tanah/Bangunan Tanah/Bangunan Sumbangan/Bantuan PPh Ps. 21 PPh Ps. 23/ PPh Ps. 4(2)/ PPN PPh Ps. 23/PPN PPh Final / PPN Tidak dipotong pajak
PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN ATAU JABATAN - JASA DAN KEGIATAN , YANG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA : - GAJI - UPAH - HONORARIUM - TUNJANGAN, DAN - PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA DAN BENTUK APAPUN WP DALAM NEGERI PPh PASAL 21 WP LUAR NEGERI PPh PASAL 26
PENERIMA PENGHASILAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PNS NON PNS
GAJI/TUNJANGAN TERKAIT DG GAJI SELAIN GAJI/TUNJANGAN TERKAIT DG GAJI PEGAWAI HONORER PENERIMA : UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN UPAH BORONGAN UPAH SATUAN PENERIMA HONORARIUM, IMBALAN LAINNYA
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN BRUTO GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI DIKURANGI: 1. BIAYA JABATAN : 5% dari Penghasilan Bruto Maksimal Rp 6.000.000,-/Tahun atau Rp 500.000,-/Bln 2. IURAN YG TERKAIT DGN GAJI YG DIBAYAR OLEH PEGAWAI KEPADA : - DANA PENSIUN (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan) - BADAN PENYELENGGARA TABUNGAN HARI TUA (THT) ATAU JAMINAN HARI TUA (JHT) YANG DIPERSAMAKAN DENGAN DANA PENSIUN (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan) PENGHASILAN NETO TARIF Ps. 17 UU PPh DIKURANGI DIKALIKAN PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BERLAKU MULAI JANUARI 2009
•DIRI PEGAWAI •TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI YANG
KAWIN
•TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA
KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA DLM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG DITANGGUNG SEPENUHNYA, MAKS 3 ORANG SETAHUN Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
SEBULAN Rp. 1.320.000 Rp. 110.000
Rp 1.320.000
Rp. 110.000
STATUS TK / 0 K / 0 K / 1 K / 2 K / 3 PTKP BARU Mulai 1-1-2009 SETAHUN (Rp) SEBULAN (Rp) 15.840.000, 17.160.000, 1.320.000, 1.430.000, 18.480.000, 1.540.000, 19.800.000, 21.120.000, 1.650.000, 1.760.000,-
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI, YAITU RP 13.200.000,00 SETAHUN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG STATUS TDK SYARAT : MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN KAWIN - UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
TARIF PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO
1.
2.
3.
4.
Lapisan Penghasilan
s.d. Rp 50.000.000, di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000, di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000, di atas Rp 500.000.000,-
Tarif
5% 15% 25% 30%
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN > Rp 1.320.000, dlm sebulan PPh/hari = (Upah perhari – PTKP harian) x 5 %
UPAH
> Rp 150.000, per hari PPh/hari = (Upah perhari – 150.000) x 5 % < Rp 1.320.000, dlm sebulan < Rp 150.000, per hari Tidak dipotong PPh Pasal 21 Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DAN PENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, BEASISWA DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN :
• Seniman, Olahragawan • Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator • Pengarang, peneliti, dan penterjemah • Pemberi jasa dlm bidang teknik, komputer, telekomunikasi, elektronika,
fotografi, ekonomi, dan sosial
• Agen iklan • Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada kpd suatu
kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat
• Peserta perlombaan • Petugas Dinas Luar Asuransi • Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai/calon pegawai • Distributor perusahaan MLM atau Direct Selling, atau kegiatan sejenis
DITERAPKAN TARIF PSL 17 UU PPh X PENGHASILAN BRUTO Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
Terdiri Dari : - Pengacara - Akuntan - Arsitek - Dokter - Konsultan - Notaris - Penilai - Aktuaris Tarif Pasal 17 dari Perkiraan Penghasilan Neto Perkiraan Pengh. Neto 50% dari Jumlah Bruto
Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
HADIAH DAN PENGHARGAAN PERLOMBAAN
DGN NAMA/BENTUK APAPUN KEPADA PESERTA PERLOMBAAN TARIF 5% DARI PENGHASILAN BRUTO
BERSIFAT FINAL
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KAPENPA PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21
PD HARI KERJA BERIKUTNYA DITANGGUNG PEMERINTAH MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI
KPPN
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH - INSTANSI PEMERINTAH - LEMBAGA PEMERINTAH/ NEGARA
PPh Pasal 22
PEMUNGUT & TARIF PAJAK
PEMUNGUT PPh Ps. 22 BADAN-BADAN TERTENTU
- BUMN/BUMD, TERMASUK :
BI, BPPN, BULOG, PT. TELKOM PT.PLN, PT GARUDA IND., PT. INDOSAT, PERTAMINA, PT. KRAKATAU STEEL BANK-BANK BUMN
- BADAN SWASTA
PPh Pasal 22
OBJEK
PEMBELIAN BARANG
PENGECUALIAN : 1. PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BRG YG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp. 1.000.000,- (TIDAK DIPECAH-PECAH) 2. PEMBAYARAN UTK PEMBELIAN BBM, LISTRIK, GAS, AIR MINUM/PDAM, BENDA POS 3. PEMBAYARAN /PENCAIRAN DANA JPS 4. PEMBAYARAN UTK PEMBELIAN GABAH/BERAS OLEH BULOG
PPh Pasal 22
TARIF & SAAT PEMUNGUTAN TARIF PAJAK
1,5 % X HARGA PEMBELIAN (diluar PPN)
SAAT PEMBAYARAN
JIKA REKANAN TIDAK PUNYA NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
PPh Pasal 22 PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/PT. POS INDONESIA
• •
S
urat
S
etoran
P
ajak
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH PEMUNGUT
PPh Pasal 22 PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 22
Ke KPP Pratama / KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR DILAPORKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
PPh Pasal 23
PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 23
KEP-170/PJ/2002 PER-178/PJ/2006
Berlaku 1 Mei 2002 Berlaku 1 Januari 2007
PER-70/PJ/2007 UU NO. 36 / 2008 244/PMK.03/2008
Berlaku 9 April 2007 Berlaku 1 Januari 2009
HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI
PPh Pasal 23
OBJEK DAN TARIF PAJAK SEWA (Selain tanah/bangunan) DAN JASA LAINNYA
PENGHASILAN BRUTO
JIKA REKANAN TIDAK PUNYA NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
PPh Pasal 23
JENIS JASA LAINNYA No
1 2 3 4 5 6 7
Objek
Jasa Penilai (appraisal) Jasa Aktuaris Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan Jasa Perancang (design) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT Jasa penunjang di bidang penambangan Migas Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
PPh Pasal 23
JENIS JASA LAINNYA No
8 9 10 11
Objek
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara udara Jasa penebangan hutan Jasa pengelolaan limbah Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 12 Jasa perantara atau keagenan 13 14 Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 15 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
PPh Pasal 23
JENIS JASA LAINNYA No
16 Jasa mixing film
Objek
17 18 19 20 Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi Jasa maklon 21 Jasa penyelidikan dan keamanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 32
PPh Pasal 23
JENIS JASA LAINNYA No
22 Jasa penyelenggara kegiatan
Objek
23 Jasa pengepakan 24 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 25 Jasa pembasmi hama 26 Jasa kebersihan atau cleaning service 27 Jasa katering atau tata boga
BUKTI POTONG
PPh Pasal 23
TATACARA PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH PEMOTONG BUKTI PEMOTONGAN UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PSL 23 ARSIP PEMOTONG
PPh Pasal 23
TATACARA PENYETORAN JUMLAHKAN PPh PSL 23 BERDASARKAN BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
PPh Pasal 23
TATACARA PELAPORAN MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 RANGKAP 2 LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
KE KPP PRATAMA/ KP2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR PD HARI KERJA BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR
Pengertian PPh Final :
Pendapatan yang menjadi Objek Pemotongan PPh tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak dalam menghitung PPh Badan dan PPh yang dipotong tidak dapat dijadikan Kredit Pajak dalam menghitung PPh Badan
Pengertian PPh Tidak Final :
Pendapatan yang menjadi Objek Pemotongan PPh dihitung kembali pada akhir tahun pajak dalam menghitung PPh Badan dan PPh yang dipotong dapat dijadikan Kredit Pajak dalam menghitung PPh Badan
PPh Pasal 4 (2) /FINAL
OBJEK DAN TARIF PAJAK JASA PELAKSANAAN : 2 %, 3 %, 4 % JASA PERENCANAAN/ : 2 % JASA PENGAWASAN
PPh Pasal 4 (2) /FINAL
BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN
1.
2.
3.
FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK; PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL
ORANG PRIBADI
BUKAN SUBJEK PAJAK
PPh Pasal 4 (2) /FINAL
PELUNASAN PAJAK
PENYEWA
PEMBAYARAN SENDIRI
OLEH YANG MENYEWAKAN ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
* BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI PEMOTONGAN
OLEH PENYEWA
KPP Pratama Jambi