Transcript Menu Dekonsentrasi Dukungan Manajemen pada Program

MENU DEKONSENTRASI
SETDITJEN BINFAR DAN ALKES
TAHUN 2015
Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes
Definisi Dekonsentrasi
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertika
l di wilayah tertentu
(Undang-undang No 32 tahun 2004)
•
•
•
•
•
•
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
(Kegiatan Non-Fisik)
(Kegiatan Fisik)
Koordinasi Perencanaan;
Fasilitasi;
Pelatihan;
Pembinaan;
Pengawasan, dan
Pengendalian.
- Kegiatan yang menghasilkan
keluaran (output) berupa
penambahan dan pemeliharaan
aset pemerintah
ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DEKON/TP (PP 7/2008)
Aspek Manajerial
Aspek Akuntabilitas
a. Perkembangan realisasi
penyerapan dana
b. Pencapaian target
keluaran
c. Kendala yang dihadapi
d. Saran tindak lanjut
a. Laporan Realisasi
Anggaran
b. Neraca
c. Catatan Atas Laporan
Keuangan
d. Laporan Barang
Sejalan dengan:
- PP 39/2006 ttg Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Sejalan dengan :
- PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dekon
(Aspek Akuntabilitas)
 Kepala SKPD provinsi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan LPJ k
euangan dan barang kepada menteri/ pimpinan lembaga, dengan tembusan ke
pada Biro Keuangan;
 Gubernur menggabungkan LPJ keuangan dan barang dan menyampaikannya ke
pada Menkeu:
• Laporan keuangan ditujukan kepada DJPB dan DJPK;
• Laporan barang dan laporan kondisi barang milik negara hasil pelaksanaa
n dekonsentrasi ditujukan kepada DJKN.
 LPJ keuangan dan barang dekonsentrasi tersebut oleh gubernur dilampirkan d
alam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD;
 Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan LPJ keuangan dan barang kepada P
residen melalui Menkeu.
Pengalokasian Anggaran Dekonsentrasi
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
(dalam miliar rupiah)
70.00
61.76
58.54
57,90 *
60.00
54.49
*
50.00
40.00
26.40
30.00
20.00
15.09
16.50
9.59
10.00
0.00
2008
2009
2010
* = Alokasi indikatif tahun 2015
2011
2012
2013
2014
2015
Menu Dekonsentrasi
Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015
Menu Wajib :
1. Rapat Koordinasi Nasional Ditjen Binfar & Alkes
2. Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk. Provinsi –
Profil Kefarmasian
3. Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Subbidang Pelayanan Kefarmasian
4. Advokasi Pelaksanaan SAI Ditjen Binfar & Alkes
Menu Wajib 1 :
Rapat Konsultasi Nasional Ditjen Binfar & Alkes Tahun 2015
• Alasan : Mempercepat pencapaian program Ditjen Binfar danAlkes dengan pembahasan
dan persamaan persepsi antara pusat dan daerah.
• Tujuan : Tercapainya keterpaduan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pe
nentuan arah program Ditjen Binfar dan Alkes sesuai Renstra 2015 – 2019
• Metode Pelaksanaan :
Biaya perjalanan dinas untuk menghadiri Rakonas, terdiri dari 5 orang peserta provinsi
( Seksi Farmasi, Penanggung jawab IF Provinsi, Penanggung jawab Program Gizi dan KIA
, Penanggung jawab Program P2PL dan administrator) dan masing-masing 1 orang pes
erta kabupaten (Pejabat Teknis Penanggung Jawab Program Kefarmasian dan Alkes)
 Dilaksanakan di Sumbar (Regional I) dan Sulteng (regional II)
Daftar Provinsi per Regional
NO
PROVINSI/KAB/KOTA
PESERTA PROVINSI
Tahap I Sumatera Barat
5
PESERTA KAB/KOTA
TOTAL
23
28
1
Provinsi Aceh (28)
2
Provinsi Sumatera Utara (38)
5
33
38
3
Provinsi Sumatera Barat (24)
5
19
24
4
Provinsi Jambi (16)
5
11
16
5
Provinsi Bangka Belitung (12)
5
7
12
6
Provinsi Kepulauan Riau (12)
5
7
12
7
Provinsi Sumatera Selatan (22)
5
17
22
8
Provinsi Bengkulu (15)
5
10
15
9
Provinsi Lampung (20)
5
15
20
10
Provinsi Riau (17)
5
12
17
11
Provinsi Jawa Barat (32)
5
27
32
12
Provinsi DKI Jakarta (11)
5
6
11
13
Provinsi Jawa Tengah (40)
5
35
40
14
Provinsi Banten (13)
5
8
13
15
Provinsi Kalimantan Barat (20)
5
15
20
16
Provinsi Kalimantan Tengah (19)
5
14
19
TOTAL
80
259
339
Daftar Provinsi per Regional (Lanjutan…)
NO
PROVINSI/KAB/KOTA
PESERTA PROVINSI
Tahap II Sulawesi Tengah
PESERTA KAB/KOTA
TOTAL
1
Provinsi Jawa Timur (43)
5
38
43
2
Provinsi DI Yogyakarta (10)
5
5
10
3
Provinsi Bali (14)
5
9
14
4
Provinsi Kalimantan Selatan (18)
5
13
18
5
Provinsi Kalimantan Timur (15)
5
10
15
6
Provinsi Gorontalo (11)
5
6
11
7
Provinsi Nusa Tenggara Barat (15)
5
10
15
8
Provinsi Nusa Tenggara Timur (27)
5
22
27
9
Provinsi Sulawesi Utara (20)
5
15
20
10
Provinsi Sulawesi Barat (11)
5
6
11
11
Provinsi Sulawesi Tenggara (19)
5
14
19
12
Provinsi Sulawesi Tengah (18)
5
13
18
13
Provinsi Sulawesi Selatan (29)
5
24
29
14
Provinsi Maluku (16)
5
11
16
15
Provinsi Maluku Utara (15)
5
10
15
16
Provinsi Papua (34)
5
29
34
17
Provinsi Papua Barat (16)
5
11
16
18
Provinsi Kalimantan Utara (10)
5
5
10
90
251
341
TOTAL
Menu Wajib 2 :
Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes
Tk. Provinsi – Profil Kefarmasian
• Alasan Kegiatan : Dibutuhkan data kefarmasian dan alat kesehatan yang lengkap,
akurat dan terkini.
• Tujuan : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir dan dap
at mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan, baik dari aspek koordinasi maupun
kepentingan monitoring atau pemantauan data yang dilaksanakan secara terpadu d
an terencana serta sebagai pendukung informasi dan bahan acuan dalam
pengambilan keputusan.
• Metode Pelaksanaan : Metode pertemuan, ceramah dan diskusi interaktif membahas
pengelolaan data dari masing-masing kabupaten/kota dengan penanggung jawab pr
ogram di tingkat provinsi dan terakhir dilakukan desk ketersediaan data yang ada di
masing-masing kabupaten/kota
Menu Wajib 3 :
Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
• Alasan : Diperlukannya perencanaan Dana Alokasi Khusus melalui evaluasi yang baik.
• Tujuan :
• Tercapainya perencanaan dan anggaran Dana Alokasi khusus yang tepat sasaran;
• Sosialisasi Data Dasar DAK di tiap provinsi untuk perencanaan tahun berikutnya.
• Mengetahui kendala dalam pelaksanaan anggaran DAK;
• Metode Pelaksanaan : Metode pertemuan, ceramah dan diskusi interaktif yang dihadir
i narasumber pusat, peserta dari provinsi dan kabupaten sebagai pelaksana DAK Sub
bidang Pelayanan Kefarmasian.
Menu Wajib 4 :
Advokasi Pelaksanaan SAI Ditjen Binfar & Alkes
•
Alasan Kegiatan : Memastikan seluruh satuan kerja di bawah Ditjen Binfar dan Alkes dapat
mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola terutama anggaran yang berasal dari
TP Ditjen Binfar dan Alkes
•
Tujuan : Tercapainya laporan keuangan Satker (07) Program Kefarmasian yang akura,
lengkap, transparan dan tepat waktu.
•
Metode Pelaksanaan :
1. Pertemuan konsolidasi penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu
an di Provinsi yang dilaksanakan sebelum Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan
tingkat Nasional.
2. Monitoring dan Evaluasi Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota.
3. Konsultasi Teknis petugas Provinsi ke Pusat.
REALISASI
DEKONSENTRASI TAHUN 2012 (%)
80.88
84.04
84.35
85.40
85.76
86.01
87.27
87.64
88.46
89.07
89.57
92.61
Lampung
Sumbar
Jabar
Banten
Riau
Jatim
Kalsel
DKI Jakarta
Bengkulu
Kaltim
NTB
Kalbar
NAD
Yogyakarta
Sumsel
Bali
Kep Riau
Sulbar
Papua
Jambi
Sulteng
Gorontalo
Kalteng
Sumut
Malut
Sultra
Provinsi Jateng
Babel
Sulsel
NTT
Sulut
Papua Barat
Maluku
92.82
92.99
94.95
95.38
95.66
96.86
96.93
97.06
97.14
97.52
97.62
97.96
97.97
98.22
98.92
99.33
99.58
99.91
100.00
100.00
100.00
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
(%) Realisasi
(%) Alokasi
REALISASI
DEKONSENTRASI TAHUN 2013 (%)
Provinsi Papua
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Riau
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Banten
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Jambi
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku Utara
Provinsi DI Yogyakarta
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Provinsi Maluku
Provinsi Bali
Provinsi Bengkulu
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Gorontalo
Provinsi Papua Barat
Provinsi Sulawesi Utara
0.00
(%) Realisasi
(%) Alokasi
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
PERHITUNGAN ALOKASI DEKON 2015
FORMULA TEKNIS
1.
2.
3.
4.
5.
Alokasi Minimal (500 jt)
Indeks Jumlah Kabupaten/Kota
(Bobot 40%)
Indeks Jumlah Sarana Farmasi
(Bobot 10%)
Indeks Regional (Bobot 30 %)
Indeks Realisasi 2013
(Bobot 20%)
(TOTAL BOBOT INDEKS PROV/TOTAL
INDEKS) X PAGU ALOKASI
ALOKASI DEKON/PROVINSI
T.A. 2015
ALOKASI DEKON PROVINSI
No
Propinsi
2013
2014
2015
1
Provinsi NAD
2.393.670.000
1.933.219.000
1.974.096.000
2
Provinsi Sumatera Utara
2.419.790.000
2.441.943.000
2.338.608.000
3
Provinsi Sumatera Barat
1.980.613.000
1.771.926.000
1.830.797.000
4
Provinsi Riau
1.794.842.000
1.459.047.000
1.567.366.000
5
Provinsi Kepulauan Riau
1.487.480.000
1.264.740.000
1.297.332.000
6
Provinsi Jambi
1.796.969.000
1.412.917.000
1.510.038.000
7
Provinsi Sumatera Selatan
1.561.927.000
1.591.579.000
1.623.506.000
8
Provinsi Bangka Belitung
1.598.676.000
1.242.259.000
1.353.430.000
9
Provinsi Bengkulu
1.482.660.000
1.349.012.000
1.461.973.000
10 Provinsi Lampung
1.511.667.000
1.515.615.000
1.609.008.000
11 Provinsi DKI Jakarta
1.591.476.000
1.534.617.000
1.838.131.000
12 Provinsi Jawa Barat
2.609.966.000
2.567.499.000
2.631.152.000
13 Provinsi Banten
1.425.278.000
1.323.345.000
1.495.467.000
14 Provinsi Jawa Tengah
2.602.485.000
2.610.508.000
2.581.274.000
15 Provinsi DI Yogyakarta
1.295.806.000
1.192.674.000
1.336.277.000
16 Provinsi Jawa Timur
2.816.957.000
2.750.426.000
2.772.754.000
ALOKASI DEKON PROVINSI (LANJUTAN….)
No
Propinsi
17 Provinsi Kalimantan Barat
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Gorontalo
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Bali
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Maluku
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Papua
Provinsi Papua Barat
Provinsi Kalimantan Utara
TOTAL
2013
2014
2015
1.978.272.000
1.514.486.000
1.604.470.000
1.599.300.000
2.043.647.000
2.016.952.000
1.725.176.000
1.622.999.000
1.660.594.000
1.905.213.000
1.597.574.000
1.847.712.000
1.429.671.000
1.682.339.000
2.460.378.000
1.877.498.000
1.587.648.000
2.399.367.000
1.958.412.000
0
61.763.014.000
1.530.258.000
1.575.524.000
1.574.904.000
1.563.635.000
1.207.444.000
1.429.278.000
1.983.113.000
1.162.372.000
1.454.659.000
1.362.496.000
1.368.063.000
1.830.175.000
1.447.977.000
1.352.984.000
2.728.493.000
1.439.702.000
0
54.486.889.000
1.598.240.000
1.679.709.000
1.488.356.000
1.666.089.000
1.338.851.000
1.533.662.000
2.026.448.000
1.268.214.000
1.559.342.000
1.495.607.000
1.450.910.000
1.850.741.000
1.534.299.000
1.454.150.000
2.245.104.000
1.801.589.000
1.080.010.000
57.897.000.000