Transcript politik hukum 1

POLITIK HUKUM
PENGERTIAN
 Politik hukum berasal dari istilah Belanda “Rechtspolitiek” yang
menurut kamus Van Der Tas artinya adalah “beleid” (policy),
yaitu kebijakan. Jadi politik hukum adalah kebijakan
mengenai hukum. Kebijakan, menurut kamu Bahasa
Indonesia adalah “rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu”.
PENGERTIAN
 Politics of law politics of legal sistem
 Menurut PadmoWahjono: Kebijakan Dasar yang
menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang
akan dibentuk.
Arah Isi hukum bisa meliputi: (1) Unifikasi, (2) Pluralisme,
(3) Kodifikasi (pembukuan bahan-bahan kitab hukum secara
lengkap dan tuntas).
PENGERTIAN
 T.M. Radhie: Politik hukum adalah pernyataan kehendak
penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya
dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.
 Prof. Soedarto: Politik Hukum merupakan kebijakan negara
melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan
peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan
digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam
masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
PENGERTIAN
 Satjipto Rahardjo: Aktivitas memilih dan cara yang hendak
dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum
tertentu dalam masyarakat:
 Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem itu;
 Cara-cara apa yang paling baik untuk mencapai tujuan;
 Kapan dan bagaimana hukum itu diubah;
 Dapatkah suatu pola baku dirumuskan untuk membantu
mencapai tujuan dan merumuskan cara.
ALASAN MEMPELAJARI POLITIK
HUKUM
Hukum tidak hanya sebagai alat untuk memberi legitimasi atau legalitas atas apa yang
terjadi, tetapi hukum juga mengarahkan atau bahkan dapat mengubah pola yang ada di
masyarakat sesuai dengan ide atau nilai yang menjadi tujuan dari hukum itu.
DUNIA NILAI
Ide
Nilai
Keadilan
HUKUM
Pengaturan hubungan antar
manusia dan pengalokasian
sumber-sumber daya
DUNIA SEHARI-HARI
Tatanan hukum memiliki jarak dengan kenyataan tetapi tidak sepenuhnya lepas dari
kenyataan. Di sisi lain hukum merupakan upaya membadankan ideal-ideal tertentu dengan
tetap berpijak pada karakteristik kenyataan sosial masyarakatnya. Hukum disamping harus
sesuai dengan nilai ideal juga harus dapat diterima secara sosiologis.
Penerimaan secara
ideal dan filosofis
Ideal
Hukum
Penerimaan secara
Sosiologis
Kenyataan
Ideal
Hukum
Kesusilaan
Kebiasaan
Kenyataan
TUJUAN
 Untuk memahami pemikiran – pemikiran yang melatar belakangi
penetapan ketentuan hukum yang berlaku hingga mampu
menerapkan ketentuan hukum itu sesuai dengan tujuannya.
 Untuk memilih pemikiran – pemikiran yang dapat menjadi dasar
penetapan ketentuan ius constituendum dari ius constitutum yang
berlaku dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat
hingga mampu menetapkan ketentuan hukum baru sesuai
kebutuhan kehidupan masyarakat.
 Untuk memahami kebijakan yang menggariskan kerangka dan arah
tata hukum yang berlaku hingga dapat menerapkan dan
mengembangkan hukum sesuai kebutuhan kehidupan masyarakat
dalam suatu sistem.
RUANG LINGKUP
 Proses penggalian nilai – nilai dan aspirasi yang berkembang dalam





masyrakat oleh penyelenggara negara yang berwenang
merumuskan politik hukum.
Proses perdebatan dan perumusan nilai – nilai dan aspirasi
tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang
– undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang
merumuskan politik hukum.
Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan
menetapkan politik hukum.
Peraturan perundang – undangan yang memuat politik hukum.
Faktor – faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik
hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
Pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan yang
merupakan implementasi dari politik hukUm suatu negara.
sillabus
 Pengertian
 Tempat dan Penetapan Politik Hukum
 Macam-Macam Politik Hukum
 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Politik Hukum
 Hubungan Hukum dan Politik
 Studi Kasus Politik Hukum