Transcript 6. ekspos rakor kom-pde 2013-1

STRATEGI DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI
RIAU TAHUN 2014
Disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov. Riau
Pada tanggal 13 Maret 2013
1
VISI JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU 2020
Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009
tentang RPJP Provinsi Riau 2005-2025
TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU
SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DAN
KEBUDAYAAN MELAYU DALAM LINGKUNGAN
MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEJAHTERA
LAHIR DAN BATHIN DI ASIA TENGGARA
TAHUN 2020
2
MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI RIAU 2005-2025
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian
Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing
Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
8.
Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah
9.
10.
11.
12.
Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
Mewujudkan masyarakat madani
Mewujudkan lingkungan yang lestari
Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
3
VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013
(Perda No. 10 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Riau 2009–2013)
4
MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2013
a.
Meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah yang profesional dan bermoral melalui
keteladanan pemimpin dan aparat.
b.
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan
kebodohan.
c.
Memperkuat keseimbangan
pembangunan infrastruktur.
d.
Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai
kelanjutan pengentasan kemiskinan.
e.
Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan perekonomian.
f.
Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di perdesaan dalam pembangunan.
g.
Mewujudkan budaya Melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu
berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau.
h.
Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan.
i.
Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara
terpadu dan berkesinambungan.
pembangunan
antar-wilayah
sebagai
kelanjutan
5
RUANG LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SESUAI PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010
1. TATA CARA PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
3. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
4. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)
5. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
6. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA
SKPD )
6
AGENDA TENTATIVE PENYUSUNAN RKPD,
APBD dan USULAN APBN TAHUN ANGGARAN 2014
Januari 2013
• Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan
•Penyusunan Usulan Program/Kegiatan
• APBN P 2013
• APBN 2013
• APBD Provinsi (Renja Usulan
disertakan Pra RKA)
Usulan :
APBN 2014
Januari S.d
Minggu III
Februari 2013
• Musrenbang Tingkat Kecamatan
Februari 2013
• Pembahasan Usulan APBN Tahun 2014
Maret 2013
Terintegrasinya
Usulan SKPD dengan
Kab/Kota
• Pelaksanaan Raker SKPD Provinsi
dengan Kab/Kota
• Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi
Disampaikan ke:
- Bappeda Prov. Riau
- Kementerian/
Lembaga Terkait
Februari 2013
Usulan Program/
Kegiatan SKPD untuk
Bahan Musrenbang
Provinsi
• Selambatnya Minggu III Maret, Musrenbang
di Tingkat Kabupaten/Kota
- Usulan APBN untuk
Musrenbangnas
• Pertemuan/Koordinasi lintas kementerian
terkait & anggota DPR/DPD Daerah
Pemilihan Provinsi Riau
- Penyusunan RKPD
• Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2013
- Usulan DAK
Program/Kegiatan
APBD (P) 2013
• Penyusunan KUA & PPAS Perubahan Tahun
2013
7
Minggu I, Musrenbang Provinsi Riau
April 2013
Minggu III-IV, Musyawarah Rencana
Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)
Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Riau
TA. 2014
Perubahan Usulan APBN :
Lanjutan
…
-Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan
- DAK
Pemerintah
Provinsi Riau
(TAPD)
Mei 2013
Penetapan RKPD TA. 2014
DPRD
(banggar
DPRD)
KEPALA
DAERAH
- Penyampaian dan Pembahasan KUA &
PPAS Provinsi Riau Tahun 2014
Juni s.d. Juli
2013
Agustus 2013
- Penyampaian dan Pembahasan Perubahan
KUA & PPAS Provinsi Riau Tahun 2013
- Penyampaian, Pembahasan dan
Penetapan RAPBD P TA. 2013
Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD
2014 dan Penyampaian RAPBD Tahun 2014
ke DPRD Provinsi RIau
Pemerintah
Provinsi Riau
(TAPD)
DPRD
(Banggar
DPRD)
TAPD Pemerintah Provinsi
Riau bersama SKPD
Pembahasan RAPBD Provinsi Riau TA. 2014
TAPD
Pemerintah
Provinsi Riau
bersama
SKPD
Banggar
DPRD &
Komisi –
Komisi di
DPRD
Oktober 2013
Lanjutan Pembahasan RAPBD Provinsi RIau
TA. 2014
TAPD
Pemerintah
Provinsi Riau
bersama
SKPD
Banggar
DPRD &
Komisi –
Komisi di
DPRD
November
2013
Penetapan dan Verifikasi APBD Provinsi Riau
TA. 2014
- DPRD Provinsi Riau
- Departemen Dalam Negeri
September
2013
8
PRIORITAS RKP 2014 (NASIONAL)
9
PRIORITAS RKP 2014 SESUAI DENGAN
RPJMN DAN KELANJUTAN RKP SEBELUMNYA
PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2010 - 2014
1
Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
6
2
Pendidikan
7
3
Kesehatan
8
4
5
Penanggulangan
Kemiskinan
Ketahanan Pangan
9
10
Infrastruktur
11
Kebudayaan, Kreativitas
dan Inovasi Teknologi
Iklim Investasi dan
Iklim Usaha
12
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Energi
13
Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana
14
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, & Pascakonflik
10
PRIORITAS RKPD 2014
(PROVINSI RIAU)
11
PRIORITAS RKPD TAHUN 2014
1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Fokus/Isu Strategis:
•
•
•
•
•
•
Peningkatan mutu wajar dikdas 9 Tahun;
Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
Rintisan wajar 12 Tahun (menengah / dikmen);
Perluasan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat;
Pengembangan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi;
Peningkatan kualitas tenaga kerja.
2. PERCEPATAN DAN PERLUASAN INFRASTRUKTUR
Fokus/Isu Strategis :
•
•
•
•
•
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota;
Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih;
Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi;
Peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman;
Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik.
3. PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH
Fokus/Isu Strategis :
•
•
•
•
•
•
Penguatan ketahanan pangan;
Pengembangan industri hilir pertanian;
Peningkatan daya saing UMKM;
Pengembangan perekonomian berbasis perdesaan;
Perluasan kesempatan kerja /usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan;
Penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin.
12
LANJUTAN
4. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Fokus/Isu Strategis:
•
•
Penguatan jati diri dan pelestarian budaya melayu;
Pengembangan objek-objek wisata unggulan.
5. PEMANTAPAN BIROKRASI DAN TATA KELOLA YANG BERSIH DAN PRODUKTIF
SERTA PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Fokus/Isu Strategis:
•
•
•
Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Daerah;
Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum.
6. PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN TERISOLIR
Fokus/Isu Strategis:
•
•
Percepatan pembangunan dan pengembangan daerah dan kawasan perbatasan;
Percepatan pembukaan akses daerah terisolir.
7. PEMANTAPAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
Fokus/Isu Strategis:
•
•
•
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial;
Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana ;
Pengendalian Kualitas Lingkungan.
13
PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU
INDIKATIF SKPD TAHUN 2013
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
Rp 19.043.226.350,95
• PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
• E-GOVERNMENT
14
PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU
INDIKATIF SKPD TAHUN 2014
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
Rp 16 Milyar
• PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
• E-GOVERNMENT
15
PRINSIP E-GOVERNMENT
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG DAPAT
MENINGKATKAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PIHAKPIHAK LAIN, BAIK TERHADAP MASYARAKAT, KALANGAN BISNIS
MAUPUN SESAMA PEMERINTAH
1. G2C (government to citizen), adalah pemanfaatan TIK untuk
melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayanai
kependudukan dan administrasi.
2. G2B (government to business), adalah pemanfaatan TIK untuk
melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin
usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha,
dan sebagainya.
3. G2G (government to government), adalah pemanfaatan TIK
untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain,
departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya, dan
sebagainya.
16
PEMANFAATAN TIK DALAM BIDANG PEMERINTAHAN
MEMILIKI KEUNTUNGAN ANTARA LAIN :
1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus
menunggu kantor buka.
2. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan
dunia usaha dan masyarakat karena informasi
mudah diperoleh.
3. Tersedianya informasi yang mudah diakses
masyarakat, sehingga masyarakat dapat
mengambil keputusan yang benar dan dapat
diberdayakan.
4. Meningkatkan transparansi pemerintahan.
17
KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)
 PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PASAL 24 AYAT (3) KOMISI INFORMASI
PROVINSI BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA PROVINSI
DAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA
BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA KABUPATEN/KOTA.
 KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TELAH DIBENTUK
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 72 TAHUN 2012.
18
LANJUTAN
 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI
DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YANG TUGAS DAN
WEWENANGNYA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DI TINGKAT PROVINSI YANG
BERSANGKUTAN.
 SAAT INI SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI
RIAU BELUM TERBENTUK.
 SEMENTARA MENUNGGU TERBENTUKNYA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU,
DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA
KELOLA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU
DILAKSANAKAN MELALUI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
PROVINSI RIAU.
 DIHARAPKAN PADA KABUPATEN/KOTA JUGA
MEMBENTUK KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA
19
1.
SETIAP SKPD TELAH MEMILIKI DATA DAN INFORMASI POKOK SEBAGAI DASAR
PERENCANAAN DAN DI UPDATE SECARA BERKALA;
2.
FOKUS PADA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN
KEWENANGAN PROVINSI;
3.
TERUS MENGUPAYAKAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH SECARA
LEBIH TERFOKUS DAN BERKOORDINASI LINTAS SEKTOR;
4.
SECARA SIMULTAN MEMPERSIAPKAN RENSTRA SKPD MASING-MASING SEJALAN
DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD RIAU 2013–2018;
5.
MENYIAPKAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 DI BULAN MARET
SEBAGAI BAHAN UTAMA MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2013;
6.
FUNGSIONALISASI SARANA PRASARANA OLAHRAGA PASCA PON DAN ISG;
7.
BENAR-BENAR MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DI TAHUN 2014
SEJAK DINI, YANG DIAWALI MELALUI PELAKSANAAN FORUM SKPD DAN
MUSRENBANG;
8.
PROGRAM / KEGIATAN UTAMA PENYELENGGARAAN PRIORITAS DAERAH MENJADI
TARGET UTAMA DAN DIKOORDINASIKAN SECARA INTENSIF ANTAR SKPD TERKAIT;
9.
TETAP MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG YANB BERLAKU.
20
1. KEKUATAN PENDANAAN DAN PREDIKSI PEMBIAYAAN DI
TAHUN 2014;
2. KEBUTUHAN PENDANAAN BAGI PROGRAM/KEGIATAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DI SKPD MASING-MASING;
3. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAERAH;
4. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014;
5. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014 DI
DAERAH SEPERTI MDGs, REFORMASI BIROKRASI, Dll;
6. KEBUTUHAN PELAKSANAAN TUPOKSI DASAR SKPD.
21
22