Transcript Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 2011

Gambar 1
Gambar 2
Ukuran
Gloseri








PPKD
: Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (Bendahara Umum)
SKPKD
: Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (melaksanakan pengelolaan
APBD)
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
(selaku pengguna anggaran dan
barang)
TAPD
: Tim anggaran Pemerintah Daerah (tim
penyusun APBD)
RKA-PPKD : Rencana Kerja Anggaran PPKD
RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran SKPD
(program, kegiatan dan anggaran
SKPD)
DPA – PPKD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
PPKD (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Badan …)
NPHD
: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
PENGANGGARAN
Hibah
Penganggaran
(1)Pemerintah, Pemda lainnya, Perusda, Masyarakat,
dan orgmas → menyampaikan usulan hibah tertulis
kepada Daerah (Pasal 8)
(2)Kepala Daerah → SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan (ayat 1)
(3)Kepala SKPD terkait → menyampaikan evaluasi
berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah
melalui TAPD ayat (2)
(4)TAPD → Memberi pertimbangan atas rekomendasi
ayat (3) sesuai dengan prioritas & kemampuan
keuangan daerah (pasal 8)
(1)Rekomendasi kepala SKPD dan Perimbangan TAPD
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangan KUA & PPAS
(2)Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran
hibah berupa uang, barang dan jasa (Pasal 9)
(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
(2)Hibah berupa barang – jasa dicantumkan dalam RKASKPD
(3)RKA-PPKD & RKA-SKPD → menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD (sesuai dengan
perundang-undangan) Pasal 10)
(1)Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok
belanja tidak langsung
Jenis Belanja Hibah, objek, dan rincian objek belanja
berkenaan pada Pejabatan Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)
(2) Hibah berupa barang/ jasa dianggarkan dalam
kelompok belanja langsung, yang diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis belanja barang & jasa, objek belanja
hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak
ketiga/ masyarakat dan rincian obyek belanja hibah
barang dan jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat
berkenaan pada SKPD
(3) Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima
dan besaran hibah (Pasal 11)
Bagian ketiga
Pelaksanaan & Penatausahaan
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa
uang berdasarkan atas DPA-PPKD
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa
barang dan jasa berdasarkan atas
DPA-SKPD (Pasal 12)
(1)Setiap pemberian hibah dituangkan dalam PHD,
yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah &
Penerima Hibah
(2)NPHD memuat ketentuan :
a. Pemberi dan penerima hibah
b. Tujuan pemberian hibah
c. Besaran-rincian pengguna hibah yang akan
diterima
d. Hak dan kewajiban
e. Tata cara penyaluran – penyerahan hibah
f. Tata cara pelaporan hibah
(3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani NPHD (Pasal 13)
(1)Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah
beserta besaran uang atau jenis barang – jasa yang
akan dihibahkan dengan keputusan Kepala Daerah
berdasarkan PERDA tentang APBD dan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD
(2)Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/
penyerahan hibah
(3)Penyaluran/ penyerahan hibah dari PEMDA kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan
NPHD
(4)Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (Pasal
14)
Bagian Keempat
Pelaporan & Pertanggungjawaban
(1) Penerimaan hibah berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui
PPKD dengan tembusan SKPD terkait
(2) Penerima hibah berupa barang & jasa menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah
melalui Kepala SKPD terkait ( Pasal 16)
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan.
(2) Hibah berupa barang & jasa dicatat sebagai realisasi
obyek belanja hibah pada jenis belanja barang & jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait (Pasal
17)
Pertanggungjawaban PEMDA atas pemberian
hibah meliputi :
a. Usulan diri calon penerima hibah kepada Kepala
Daerah
b. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan
daftar penerima hibah
c. NPHD
d. Pakta integritas dari penerima hibah yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima atau
digunakan sesuai NPHD
e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa
uang atau bukti serah terima barang-jasa
pemberian hibah berupa barang & jasa (pasal 18)
(1) Penerimaan hibah bertanggung jawab secara formal
& material atas penggunaan hibah
(2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :
a. Laporan penggunaan hibah,
b. Surat pernyataan tanggung jawab bahwa hibah
yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah bagi
penerima hibah berupa uang, salinan bukti serah
terima barang dan jasa bagi penerima hibah
barang & jasa
(3) Pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala
Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya
(4) Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan
oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan
(Pasal 19)
(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan
PEMDA dalam tahun anggaran berkenaan
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca
(Pasal 20)
(1) Realisasi hibah berupa barang & jasa dikonversikan
sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan
realisasi anggaran & diungkapkan pada catatan/
laporan keuangan dalam penyusunan laporan
keuangan PEMDA
(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa
barang & jasa tercantum pada laporan PERMEN (Pasal
21)
Bansos
(Bantuan Sosial)
Penganggaran
(1) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan
usulan tertulis kepada Kepala Daerah
(2) KDH menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan tertulis
(3) Kepada SKPD menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada KDH melalui
TAPD
(4) TAPD
memberikan
pertimbangan
atas
rekomendasi sesuai dengan prioritas &
kemampuan keuangan daerah (Pasal 27)
(1)Rekomendasi kepada SKPD & pertimbangan TAPD menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran BANSOS dalam rancangan
KUA-PPAS
(2)Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran BANSOS
berupa uang, barang, jasa (Pasal 28)
(1)BANSOS berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
(2)BANSOS berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD
(3)RKA-PPKD, RKA-SKPD, menjadi dasar penganggaran BANSOS
dalam APBD (Pasal 29)
(1)BANSOS berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis BANSOS, obyek & rincian obyek belanja
berkenaan pada PPKD
(2)BANSOS berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program & kegiatan
yang diuraikan kedalam jenis belanja barang & jasa, obyek
belanja BANSOS, barang berkenaan yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/ masyarakat, dan rincian obyek belanja
BANSOS barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/
masyarakat berkenaan pada SKPD
(3)Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan
besaran BANSOS (Pasal 30)
Bagian Ketiga
Pelaksanaan & Penatausahaan
(1)Pelaksanaan anggaran BANSOS berupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD
(2)Pelaksanaan anggaran BANSOS berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD (Pasal 31)
(1)DH menetapkan daftar penerima & besaran BANSOS dengan
keputusan KDH berdasarkan PERDA tentang APBD dan peraturan
KDH tentang penjabatan APBD
(2)Penyaluran/ penyerahan BANSOS didasarkan pada daftar penerima
BANSOS yang tercantum dalam keputusan KDH
(3)Pencairan BANSOS berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung
(4)Dalam hal BANSOS berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui
mekanisme tambah uang (TU)
(5)Pengeluaran dana BANSOS kepada penerima BANSOS dilengkapi
dengan kwuitansi bukti penerimaan uang BANSOS (Pasal 32)
Pengadaan barang & jasa dalam rangka BANSOS, berpedoman pada
peraturan Perundang-undangan (Pasal 33)
Bagian Keempat
Pelaporan & Pertanggungjawaban
(1)Penerima BANSOS berupa uang menyampaikan laporan pengguna
BANSOS kepada KDH melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD
terkait
(2)Penerima BANSOS berupa barang menyampaikan laporan penguna
BANSOS kepada KDH melalui kepala SKPD terkait (Pasal 34)
(1)BANSOS berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja, BANSOS
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan
(2)BANSOS berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja
BANSOS pada jenis belanja barang & jasa, program & kegiatan pada
SKPD terkait (Pasal 35)
Pertanggungjawaban PEMDA atas BANSOS meliputi :
a) Usulan dari penerima BANSOS kepada KDH
b) Keputusan KDH tentang penetapan daftar penerima
BANSOS
c) Fakta integritas dari penerima BANSOS yang menyatakan
bahwa BANSOS yang diterima atau digunakan sesuai dengan
usulan
d) Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian BANSOS
berupa uang, bukti serah terima barang atas pemberian
BANSOS berupa barang (Pasal 36)
(1)Penerimaan BANSOS bertanggung jawab secara formal &
material atas penggunaan BANSOS yang diterima
(2)Pertanggung jawaban penerima BANSOS
a. Laporan penggunaan BANSOS oleh penerima BANSOS
b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
BANSOS yang diterima telah digunakan sesuai usulan
c. Bukti pengeluaran yang lengkap & sah bagi penerima
BANSOS berupa uang, salinan bukti serah terima barang
bagi BANSOS berupa uang
(3)Pertanggung jawaban harus disampaikan kepada KDH paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikut
(4)Pertanggung jawaban disampaikan dan digunakan oleh penerima
BANSOS selaku obyek pemeriksa (Pasal 37)
(1)Realisasi BANSOS dicantumkan pada laporan keuangan PEMDA
dalam tahun anggaran berkenaan
(2)BANSOS berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
BANSOS sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan
sebagai persediaan dalam neraca (Pasal 38)
(1)Realisasi BANSOS berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan akhir laporan keuangan dalam penyusunan
keuangan PEMDA
(2)Format konversi dan penggunaan BANSOS berupa barang tercantum
dalam lampiran Permen ini (Pasal 39)
Monitoring dan Evaluasi
a) SKPD terkait melakukan MONEV atas pemberian hibah &
BANSOS
b) Hasil MONEV, disampaikan kepada KDH dengan tembusan
kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan
(Pasal 40)
Dalam hasil MONEV, terdapat penggunaan hibah-BANSOS yang tidak sesuai
dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah-BANSOS yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (Pasal 41)