Transcript Materi-II - hrd fkip uns

SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1
Materi II
Kriteria Pelanggaran, Jenis Hukuman
dan Pejabatan yang berwenang
menghukum
Oleh :
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan
Dra. Kartini Hariyati
2
Pelanggaran dan jenis hukuman
(klasifikasi)
Pelanggaran terhadap
kewajiban dan larangan
telah diatur secara jelas dan
terperinci
Termasuk jenis hukumannya.
(Pasal 8 s.d 14)
3
Kriteria Pelanggaran dan Jenis
hukuman disiplin
a. Dilihat dari jumlah ketidak hadirannya;
b. Dilihat dari niat-nya melakukan pelanggaran ;
- Ringan : secara tidak sengaja.
- Sedang : secara sengaja.
c. Dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat
pelanggaran :
- Ringan : dampak negatif ke unit kerja ybs.
- Sedang : dampak negatif ke instansi ybs.
- Berat : dampak negatif ke pemerintah/negara.
d. Pelanggaran yang dilakukan terkait dengan
penyalahgunaan wewenang/jabatan dijatuhi jenis
hukuman disiplin berat.
4
PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN
MENTAATI JAM KERJA
NO
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
1.
HUKUMAN RINGAN
a. Teguran Lisan
b. Teguran Tertulis
c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis
5 hari
6 – 10 hari
11 – 15 hari
5 – 15 hari
HUKUMAN SEDANG
a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 1 Th.
b. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Th.
c. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 Th.
16 – 20 hari
21 – 25 hari
26 – 30 hari
16 – 30 hari
HUKUMAN BERAT
a. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 3 Th.
b. Pemindahan dlm rangka Penurunan Jabatan 1 tingkat.
c. Pembebasan Jabatan
d. Pemberhentian dgn hormat/tidak dgn hormat
31 – 35 hari
36 – 40 hari
31 atau lebih
41 – 45 hari
46 hari atau lebih
2.
3.
KETIDAKHADIRAN
KETERANGAN
Catatan : Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai
Januari s/d akhir Desember tahun berjalan (Pasal 14).
5
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
6
Presiden
Menjatuhkan hukuman disiplin
tingkat berat
bagi pejabat struktural Eselon I
dan jabatan lain yang
pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi
wewenang Presiden
7
Pejabat Pembina
Kepegawaian
Menjatuhkan hukuman disiplin
tingkat berat dan sedang
(berupa Penurunan Pangkat
selama 1 tahun sesuai dengan
Pasal 7 ayat (3) huruf c) bagi
PNS Eselon II, III, IV dan V
serta jabatan fungsional
tertentu dan fungsional umum.
8
KETENTUAN TERHADAP
PYB MENGHUKUM
APABILA TIDAK MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN
PYB menghukum apabila tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS yang telah terbukti melakukan
pelanggaran disiplin, maka pejabat
tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh
atasannya dengan jenis hukuman disiplin
yang sama yang seharusnya dijatuhkan
kepada PNS yang telah terbukti melakukan
pelanggaran disiplin tersebut dan tanpa
proses BAP.
9
TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
1.
2.
3.
4.
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan.
PNS yang tidak memenuhi panggilan (Kesatu dan
Kedua), maka pejabat yang berwenang memeriksa
tetap membuat berita acara pemeriksaan berdasarkan
alat bukti dan keterangan yang sah menjatuhkan
hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang sah.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Khusus untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman
hukuman berupa hukuman disiplin sedang dan berat
dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
10
Lanjutan..............
Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri
dari atasan langsung, unsur kepegawaian,
unsur
pengawasan
(Inspektorat)
atau
pejabat lain yang ditunjuk.
6. Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan
minimal memiliki pangkat yang sama dengan
yang diperiksa.
7. Istilah Keberatan diubah dengan Upaya
Administrasi untuk mengakomodasi UndangUndang PTUN, yang terdiri atas Keberatan dan
Banding administratif.
5.
11
Lanjutan..............
Pasal 27
Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat:
1. Dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh
atasan langsung.
2. TMT sejak yang bersangkutan diperiksa dan berlakunya
sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman
disiplin.
3. Tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya.
Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari
jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
12
Lanjutan..............
Pasal 30
Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata
melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
PNS yang melanggar hanya dapat dijatuhi
satu jenis hukuman disiplin yang terberat.
PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin
kemudian melakukan pelanggaran yang
sifatnya sama, dijatuhi jenis hukuman disiplin
yang lebih berat dari hukuman disiplin
terakhir yang pernah dijatuhkan.
PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin
dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran
disiplin.
13
UPAYA ADMINISTRATIF
Prosedur yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan
kepadanya yang berupa
KEBERATAN atau BANDING
ADMINISTRATIF
14
KEBERATAN
Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum.
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan
yaitu jenis hukuman disiplin sedang :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun;
15
BANDING ADMINISTRATIF
Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian
Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding
administratif adalah jenis hukuman disiplin berat,
yang berupa:
1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan
2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.
16
Lanjutan..............
PNS yang mengajukan Banding Administratif
maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menjadi
kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan mempertimbangkan dampak terhadap
lingkungan kerja.
PNS yang tidak mengajukan Banding
Administratif maka gajinya dihentikan TMT
bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas)
keputusan hukuman disiplin diterima.
17
Lanjutan..............
PNS yang meninggal
dunia sebelum ada
keputusan atas upaya
administratif
diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS
dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya.
18
Lanjutan..............
PNS yang mencapai
batas usia pensiun
sebelum ada
keputusan atas
Keberatan
dianggap telah selesai
menjalani hukuman
disiplin dan
diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS
serta diberikan hakhak kepegawaiannya
19
Lanjutan..............
PNS yang mencapai
batas usia pensiun
sebelum ada
keputusan atas
Banding
Administratif
dihentikan
pembayaran gajinya
sampai dengan
ditetapkannya
keputusan banding
administratif
20
Lanjutan..............
PNS yang mengajukan keberatan atau banding
administratif:
1. tidak diberikan kenaikan pangkat;
2. KGB
3. tidak dapat disetujui untuk pindah instansi
sampai dengan ditetapkannya keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Apabila keputusan pejabat yang
berwenang menghukum dibatalkan,
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat
dan/atau KGBnya
21