Transcript - Ditjen PUM
INOVASI MUSRENA
;
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
Oleh: Hj. ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL, SE (Wakil Walikota Banda Aceh) Disampaikan pada Acara Seminar Sosialisasi Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2013, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat, 24 Oktober 2013
Banda Aceh
Luas Wilayah : 61,36 km² • • •
Kependudukan
Jumlah Penduduk : 259.563 Jiwa (Sept. 2013) Laki-laki Perempuan : 134.259
: 125.304
• • •
Pemerintahan
Jumlah Kecamatan Kemukiman : 9 : 17 Jumlah Gampong /Desa : 90
Komposisi Penduduk Kota Banda Aceh menurut Gender (Sept. 2013)
Perempuan 48% Laki-laki 52%
Visi
: “Banda Aceh Model Kota Madani”
Misi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah.
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Memperkuat ekonomi kerakyatan.
Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.
MUSRENBANG (Perempuan termarginalkan
) Keterlibatan Perempuan < 20% Partisipasi Perempuan bersifat pasif (hanya unsur PKK) Calon legislatif Perempuan <10% Posisi Pengambil Kebijakan dari perempuan masih kurang
1.
Landasan Hukum
UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas khususnya Bab VIII tentang kedudukan dan kualitas hidup perempuan.
2.
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan pembangunan Nasional.
1.
UU RI No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama pada: ps. 75 tentang keterwakilan perempuan dan Partai politik lokal, ps.138 tentang perempuan dan pembentukan MPU, ps 154 tentang perempuan dan perekonomian, ps.215 tentang perempuan dan pendidikan, ps.231 tentang perempuan dan anak dan HAM. 4.
Peraturan Walikota Banda Aceh No 52 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena)
6 Mendorong Percepatan PUG 5 Komitmen Pemerintah CEDAW (Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) 1 Wadah komunikasi perempuan
TUJUAN MUSRENA
2 Ajang pembelajaran dan peningkatan kapasitas perempuan (capacity building) 3 Untuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 4 Mendorong Percepatan Pencapaian Target RPJM 2012-2017
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJMD Renstra SKPD Rancangan Awal RKPD
•Prioritas pemb, •Pagu indiakatif
berdasar fungsi SKPD, sumber dana & Wilayah kerja Rancangan RKPD Rancangan Renja SKPD Feb.
MUSRENBANGNAS Apr MUSRENBANG PROV Apr Rancangan RKP Mei Rancangan RKPD Prov Mei Musrenbang/ Musrena RKPD/ Mar Rancangan Ahir RKPD Forum SKPD/integrasi Feb/Mar Penetapan RKPD Mei Renja SKPD Apr KUA & PPAS Jun RKA SKPD Agt Okt RAPBD MUSRENBANG/ MUSRENA Kecamatan Feb.
Pokok-pokok Pikiran DPRD MUSRENBANG Desa/Kel.
Jan
ALUR MUSRENA
TK KOTA: MUSRENBANG FORUM SKPD: Penggabungan hasil Forum Integrasi dengan Program SKPD Monitoring: WDC melakukan monitoring program responsif gender &Gender Mainstreaming TK KECAMATAN: MUSRENA Kecamatan (1 hari) TK GAMPONG/DESA: Pemilihan Perwakilan
Manfaat MUSRENA
Memperkuat kapasitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan yang responsif gender Menampung aspirasi spesifik kaum perempuan Memberikan akses yang luas kepada kaum perempuan Menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Meningkatkan akuntabilitas pemerintah Salah satu jawaban peningkatan pemberdayaan perempuan Calon Legislatif perempuan pada PEMILU Legislatif 2014 mencapai 41 %, melebihi kuota nasional (30 %)
Peran Serta Perempuan Before & After MUSRENA
BEFORE
a. 1 org Ketua PKK Kecamatan
AFTER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1 org Anggota DPRK 1 org Fasilitator Utama 2 org Fasilitator Pendamping 2 org perwakilan tiap gampong 1 org Ketua PKK kecamatan 1 org perwakilan tiap SKPD terkait 6 org tim Monitoring dan Evaluasi
10 5 0 35 30 25 20 15
Usulan Program MUSRENA Tahun. 2010-2013
2010 2011 2012 2013
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Semua daerah termasuk kategori kurang responsif gender,kecuali Kota Banda Aceh...
Indeks Kesetaraan Gender Pengelolaan Anggaran Daerah D Kategori Sangat Responsif Responsif Cukup Responsif kurang Responsif Skor
89,4 - 100 71,4 - 89,3 57,2 - 71,3 0 - 57,1 13
70 60 50 40 30 20 10 0 Indeks Keseluruhan KiPAD – hanya Kota Banda Aceh yang masuk kategori“cukup baik” Tiga posisi terbawah juga diduduki kabupaten di Aceh
Kategori Sangat Baik Baik Cukup Baik kurang Baik Skor
85,9 - 100 69,6 - 85,8 52,4 - 69,5 0 - 52,3 14
Capaian Prestasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 5 Tahun Terakhir : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anugerah ICT Pura Kategori Utama (2011) “Gender Awareness” dari Pemerintah German (2008) Innovative Government Award (2011, 2012) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (2008,2009,2010, 2011) IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 4,61 (2010) Penghargaan LAKIP Tepat Waktu (2008,2009,2010) Piagam Citra Pelayanan Prima (2008) Anugerah Piala Adipura (2009,2010, 2012) 9.
Anugerah Wahana Tata Nugraha (2011, 2012) 10. LPSE Berprestasi Kategori Motivator (2011) 11. Juara I Nasional PKPD-PU Bidang Penataan Ruang (2011) 12. Juara II Nasional PKPD-PU Bidang Bina Marga (2011) 13. Piala Citra Abdi Negara (2009) 14. Piagam Pelayanan Publik Terbaik dari Pemerintah Aceh (2010) 15. MDGs Award dari Merto TV (2010) 16. Nilai Tertinggi UN Tingkat Nasional (2010) 17. Inovasi MUSRENA menjadi Best Practice – APEKSI (2011) 18. Termasuk Kota yang masuk kategori “Cukup Partisipatif” dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Survei USAID (Mei–2012) 19. Kota yang “Cukup Responsif Gender” berdasarkan Survei FITRA (2012) 20. Piala Adiwiyata 2012 21. Pelayanan Publik kemudahan dalam berusaha
Menerima Penghargaan Innovative Government Award Tahun 2012